Articles
16 Documents
Search results for
, issue
"Vol 15 No 1 (2018): Istinbath Jurnal Hukum"
:
16 Documents
clear
<![CDATA[DINAMIKA HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL ]]>
<![CDATA[Titin samsudin]]>
<![CDATA[ Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2018): Istinbath Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (981.069 KB)
|
DOI: 10.32332/istinbath.v15i1.1072
<![CDATA[Abstract The dynamism of Islamic law must have an effect on the process of social interaction. In vice versa, social status that absorbed through interaction between religion and society will have an implication to the social process. social change in society always demands changes in the law, so legal change can lead to social change. Sociologically, the society always changes. The change of a society can be influenced by the way of thinking and the value of existing in society. The more advanced the way of thinking of a society will be more open problematika that happened, The more problematic faced by society hence the settlement demand also getting harder. So it takes a serious effort in solving it. Thus the role of Islamic law in answering all issues that are increasingly growing in the social community is very urgent done. As an illustration and concrete and concrete form of the dynamic of Islamic law. Abstrak Dinamisasi hukum Islam pastilah berpengaruh terhadap proses interaksi sosial. demikian pula sebaliknya status sosial yang terserap melalui interaksi antara agama dan masyarakat akan berimplikasi terhadap proses sosial. perubahan sosial dalam masyarakat selalu menuntut adanya perubahan hukum, demikian pula perubahan hukum dapat menimbulkan perubahan sosial. Secara sosiologis masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh polapikir dan tata nilai yang ada dalam masyarakat. Semakin maju cara berpikir suatu masyarakat maka akan semakin terbuka problematika yang terjadi, Semakin banyak problematika yang dihadapi oleh masyarakat maka tuntutan penyelesaiannya juga semakin berat. Sehingga membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dalam menyelesaikannya. Dengan demikian peranan hukum Islam dalam menjawab semua persoalan yang semakin hari semakin berkembang dalam sosial masyarakat sangatlah urgen dilakukan. Sebagai gambaran dan bentuk konkrit serta nyata dari dinamisnya hukum Islam.]]>
<![CDATA[PENOLAKAN WARGA TERHADAP PROYEK PLTU BATANG: TELAAH SOSIOLOGI HUKUM ]]>
<![CDATA[Benny Abidin]]>
<![CDATA[ Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2018): Istinbath Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (615.194 KB)
|
DOI: 10.32332/istinbath.v15i1.1095
<![CDATA[Pembangunan adalah amanat undang-undang. Ia menjadi tanggung jawab negara. Tetapi bagaimana jika pembangunan direspon secara negatif oleh warganya? Ini yang terjadi di Batang, Jawa Tengah. Mayoritas warga menolak pembangunan PLTU Batang. Padahal pembangunan ini ditujukan untuk memenuhi kecukupan pasokan listrik se-Jawa. Artikel ini bertujuan menggali mengapa responwarga sangat negatif dengan menggunakan sosiologi hukum sebagai alat bacanya. Hasilnya, proyek ini disusun ternyata tanpa melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan. Produk hukum yang seharusnya menjadi bagian dari instrumen rekayasa masyarakat tidak berjalan dengan baik. Hukum tidak responsif terhadap warganya.]]>
<![CDATA[PEMULIHAN HAK ATAS TANAH EX-GAFATAR PASCA PENGGUSURAN DAN PEMULANGAN DARI KALIMANTAN ]]>
<![CDATA[hasanudin muhammad]]>
<![CDATA[ Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2018): Istinbath Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1029.362 KB)
|
DOI: 10.32332/istinbath.v15i1.1082
<![CDATA[Abstrak Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) sebagai organisasi sesat telah mengakibatkan pengusiran dan pemulangan secara paksa oleh pemerintah dari Kalimantan. Ada sekitar 8.000 anggota Gafatar yang dipulangkan dari Kalimantan Barat. Mereka berasal dari beberapa daerah di Indonesia antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Lampung. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah selaku penanggungjawab sudah seharusnya melindungi dan memenuhi hak-hak eks Gafatar, karena akibat pengusiran tersebut. Anggota eks Gafatar mengalami kerugian materil harta benda seperti tanah dan kerugian immateril dengan hilangnya rasa kenyamanan karena dianggap sesat. Tujuan kajian ini adalah untuk memberikan pandangan hukum tentang pelanggaran HAM bagi para eks Gafatar, meskipun organisasi Gafatar dianggap sesat oleh MUI, tetapi rasa keadilan harus tetap dijalankan yang diamanatkan oleh UUD 1945. Abstract The decision of The Indonesian Ulema Council for Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar)“as organitation is deviat causes eviction and repatriation forcibly by government from Borneo. Around 8000 members of Gafatar group was repatriated from west Borneo. They are from several regions in Indonesia like Jakarta, West Java, and Lampung. It is infraction human right. Government as responsibler should save and fill rights for ex-Gafatar because of the eviction. Members of ex-Gafatar get financial loss like material effects and immaterial effects. Government as responsibler on saving and filling human right should make policy for restoring ex-Gafatars right. Especially it is change all of ex-Gafatars asset at Borneo. The Purpose of the article is the extending view of law about infraction human right of ex-Gafatar, Although organitation of Gafatar was reputed as organitation is deviate from The Indonesian Ulema Council, but justice based on constitution 1945th must be doing as shape responbility state to it citizen. because of eviction and repatriation forcibly from Borneo. Hopefully, the article can will be solve solution to justice for ex-Gafatar.]]>
<![CDATA[PENDAPAT IMAM MAZHAB TENTANG HAK ISTRI PADA MASA IDDAH TALAK BA’IN DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Riyan Erwin Hidayat]]>
<![CDATA[ Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2018): Istinbath Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (870.935 KB)
|
DOI: 10.32332/istinbath.v15i1.1123
<![CDATA[ABSTRAK Perceraian merupakan perkara halal yang dibenci Allah SWT. Jika terjadi perceraian maka akan ada masa tunggu/iddah. Imam madzahib sepakat bahwa perempuan yang diceraikan dengan talak raj’i berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah. Sedangkan untuk talak ba’in, mereka berbeda pendapat, Imam Abu Hanifah berpendapat istri itu tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal, Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa istri hanya berhak atas tempat tinggal saja, sedangkan Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa istri tidak mendapatkan hak nafkah dan tempat tinggal. Pendapat Imam Ahmad ini, memiliki persamaan dengan peraturan perkawinan di Indonesia, tepatnya pasal 149 b Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa, suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada istri yang ditalak raj’i dan tidak untuk istri yang ditalak ba’in. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan berdasarkan studi ini perlu dipertimbangkan lagi hak istri pada dua jenis talak tersebut, Sehingga istri tetap bisa mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah apapun jenis talak yang dijatuhkan. Keyword : Perceraian, Iddah, Imam Madzhab, KHI]]>
<![CDATA[TEORI IJMA' KONTEMPORER DAN RELEVANSINYA DENGAN LEGISLASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[moh bahruddin]]>
<![CDATA[ Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2018): Istinbath Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (911.704 KB)
|
DOI: 10.32332/istinbath.v15i1.1093
<![CDATA[ABSTRAK Di antara terma ilmu ushul fikih yang signifikan untuk dikaji dan dikritisi adalah ijmak. Teori ijmak bertitik tolak dari kristalisasi ajaran dasar Islam tentang permusyawaratan dan persatuan umat serta mengakui infalibilitas konsensus ulama. Terdapat sejumlah persoalan terkait teori ijmak klasik dan dihubungkan dengan legal drafting di Indonesia. Setelah melalui proses pembahasan dan analisis, diketahui bahwa validitas ijmak tidaklah meniscayakan totalitas pendapat ulama dan otoritasnya bersifat nisbi. Pilar utama dari Teori ijma’ adalah spirit syura secara demokratis dan independen, serta mengakui infalibilitas konsensus ulama. Apabila dikomparasikan antara teori dan prosedur ijmak dengan pembuatan hukum Islam yang di Indonesia dari segi institusi, prosedur, dan mekanisme-nya, tampak adanya sisi persamaan dan perbedaan. Prinsip demokrasi, kodifikasi, dan unifikasi hukum melekat pada teori ijmak dan legislasi. Perbedaannya terletak pada mekanismenya. Ijmak berjalan secara alamiah, sedangkan pembuatan hukum Islam di Indonesia telah ada regulasi yang mengaturnya. Karenanya, produk pembuatan hukum Islam di Indonesia masuk dalam kriteria ijmak. Kata Kunci: Ijmak, Legislasi, Hukum Islam ABSTRACT Among the terms of ushul fiqh the most significant term to lear and criticized is ijmak. The ijmak theory starts from the crystallization of the basic tenets of Islam on the consent and unity of the peoplere, also recognizing the infallibility of the ulama consensus. There are a number of issues related to the classical ijmak theory and associated with legal drafting in Indonesia. After going through the process of discussion and analysis the validity of ijmak it is known that the ultimate opinion of the ulama is not required and its authority is relative. The main pillar of ijma' Theory is a democratic and independent shura spirit, and recognizes the infallibility of the ulama consensus. When the theory and procedure of ijmak compiled with the Indonesian Islamic law regulating in terms of institutions, procedures, and mechanisms, it appears the side of similarities and differences. The democracy, codification, and legal unification princip are embedded in the theory of ijmak and legislation. The difference found in the mechanism. Ijmak runs naturally, while the Islamic law regulating in Indonesia has its own rule. Therefore, the Islamic law regulating in Indonesia is included as a part of ijma. Keywords: Ijmak, Legislation, Islamic Law]]>
<![CDATA[SISTEM KEWARISAN BILATERAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[chamim tohari]]>
<![CDATA[ Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2018): Istinbath Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (798.274 KB)
|
DOI: 10.32332/istinbath.v15i1.1094
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini berawal dari adanya kontraversi di kalangan para ulama apakah pembagian harta waris secara kekeluargaan (bilateral) bertentangan dengan hukum Islam atau tidak. Karena itu penelitian ini menitikberatkan pada pemikiran Hazairin tentang konsep kewarisan bilateral, dimana konsep tersebut akan dilihat dari perspektif teori hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis comparative-inductive. Adapun poin permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana konsep kewarisan bilateral sebagaimana yang digagas oleh Hazairin?; Kedua, bagaimana pandangan para ulama tentang pembagian kewarisan secara kekeluargaan (bilateral)?; dan Ketiga, bagaimana pandangan hukum Islam tentang konsep kewarisan bilateral tersebut? Hasil penelitian ini adalah: Pertama, konsep kewarisan bilateral menurut Hazairin adalah suatu konsep pembagian harta waris secara kekeluargaan dengan penentuan ahli warisnya dengan cara menarik garis keturunannya melalui dua jalur keturunan, yakni keturunan ayah maupun melalui keturunan ibunya. Kedua, para ulama berbeda pendapat tentang hukum pembagian kewarisan secara kekeluargaan (bilateral), kelompok yang satu menolak dan kelompok lainnya membolehkan. Dan ketiga, pembagian harta waris secara bilateral dalam pandangan penulis tidak bertentangan dengan Hukum Islam. ABSTRAC The beginning of this research is a presence of the controversy between muslim scholars about the question as is the heritance distribution held in a family atmosphere (bilaterally) abrogated by Islamic law or accepted? Depart from this problem the research focused to the Hazairin’s thought about the concept of bilateral inheritance law, the concept will be analyzed based on theory of Islamic law afterwards. The method used in this research a comparative-inductive analysis method. The main problems which will be investigated in this research are about: First, how is the concept of the bilaterally inheritance law in the Hazairin’s thought?; Second, how is opinions of the muslim scholars about it?; and Third, how is perspective of Islamic law about it? Among the result of this research are: First, the concept of the bilaterally inheritance law in the Hazairin’s thought is a law which it arrange about distribution of inheritance held in a family atmosphere (bilaterally) with taking some legal heir from two generation strip, it is generation strip from his/her father and mother without making a distinction among them; Second, the muslim scholars have been difference in opinion about tle law of bilaterally inheritance, one side reject it and other side o them accept it; and Third, the distribution of inheritance bilaterally have a base theoretically in the Islamic law based on researcher’s opinion. Keywords: Hukum Kewarisan Islam, Bilateral, Hukum Islam, Hak Makhluk]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PERCERAIAN KARENA SALAH SATU PIHAK MURTAD ]]>
<![CDATA[Nastangin N]]>
<![CDATA[ Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2018): Istinbath Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1057.195 KB)
|
DOI: 10.32332/istinbath.v15i1.1092
<![CDATA[ABSTRAK Divorce is the broke of marriage bonds between husband and wife with Court decisions, and there was a reason that among husband and wife can’t be a harmonious life as couple again. The divorce can be done if there was a strong reason of it. The purpose of this research aims to find out the reasons for divorce in the Religious Court of Salatiga. The main question that will be answered through this research is the judgment and legal basis of the judge in deciding the case of divorce because one of the couple is apostate. This research uses a normative approach that is a study based on a legal provision. The purpose of this research is to know how the judge in deciding the case and what the legal consequences. The conclusion of this research is to find out about the case of divorce because one of the couple is apostate. Keywords : Marriage, Divorce, Apostate ABSTRAK Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri berdasarkan putusan pengadilan, dan ada cukup alasan bahwa mereka tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Oleh karena itu, perceraian dapat dilakukan apabila alasan yang kuat sesuai ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui alasan perceraian di Pengadilan Agama Salatiga. Pertanyaan utama yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah apa pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara perceraian karena salah satu pihak murtad, dan apa akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui bagaimana hakim dalam memutus perkara tersebut dan apa akibat hukumnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui perihal tentang perkara perceraian karena salah satu pihak murtad. Kata kunci : Perkawinan, Perceraian, Murtad]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP PELAKSANAAN PENJUALAN BARANG GADAI ]]>
<![CDATA[Hendra Irawan]]>;
<![CDATA[Nurma destiana]]>
<![CDATA[ Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2018): Istinbath Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1179.233 KB)
|
DOI: 10.32332/istinbath.v15i1.1125
<![CDATA[Abstract Pawn sharia (rahn) is one of the terms property (rahin) as goods (marhun) on debt / loan (marhun bih) it receives. Marhun has an economic value. Auction as an execution of goods is also done in Sharia Pawnshop. Auction is the last attempt made by the Sharia Branch Office that has money that is default. This study aims to describe the perspective of Islamic Economic Law on the sale of lien in the sharia pawnshops Metro City. This research is an attempt to enrich the scientific khilafah related to the problems related to the projects, and can be used as information for sharia pawnshops and the community or parties who want to know the procedure of selling pawn goods. This research is a field research that collects qualitative data with interview and documentation data collection techniques, then qualitative analysis through inductive approach. Based on the results of the research, the acquisition of the sale of Gadai goods in the existing Shariah City Pawnshops in accordance with Shariah Economic Law, and no one does not. Keyword : Pawnshop, Sales, Pawn, Shariah Economic Law. Abstrak Gadai syariah (rahn) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas utang/pinjaman (marhun bih) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Lelang sebagai upaya eksekusi terhadap barang jaminan juga dilakukan di Pegadaian Syariah. Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Kantor Cabang Syariah apabila ada nasabahnya yang wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan penjualan barang gadai di Pegadaian syariah Kota Metro. Penelitian ini merupakan upaya untuk memperkaya khazanah keilmuan terkait masalah konsep penjualan barang gadai, dan dapat berguna sebagai informasi bagi pegadaian syariah dan masyarakat atau pihak-pihak yang ingin mengetahui prosedur penjualan barang gadai. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menghimpun data kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan induktif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Pelaksanaan penjualan barang gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro ada yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari’ah, dan dan ada yang tidak. Kata kunci : Pegadaian, Penjualan, Barang Gadai, Hukum Ekonomi Syari’ah]]>
<![CDATA[DINAMIKA HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL ]]>
<![CDATA[samsudin, Titin]]>
<![CDATA[ Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2018): Istinbath Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/istinbath.v15i1.1072
<![CDATA[Abstract The dynamism of Islamic law must have an effect on the process of social interaction. In vice versa, social status that absorbed through interaction between religion and society will have an implication to the social process. social change in society always demands changes in the law, so legal change can lead to social change. Sociologically, the society always changes. The change of a society can be influenced by the way of thinking and the value of existing in society. The more advanced the way of thinking of a society will be more open problematika that happened, The more problematic faced by society hence the settlement demand also getting harder. So it takes a serious effort in solving it. Thus the role of Islamic law in answering all issues that are increasingly growing in the social community is very urgent done. As an illustration and concrete and concrete form of the dynamic of Islamic law. Abstrak Dinamisasi hukum Islam pastilah berpengaruh terhadap proses interaksi sosial. demikian pula sebaliknya status sosial yang terserap melalui interaksi antara agama dan masyarakat akan berimplikasi terhadap proses sosial. perubahan sosial dalam masyarakat selalu menuntut adanya perubahan hukum, demikian pula perubahan hukum dapat menimbulkan perubahan sosial. Secara sosiologis masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh polapikir dan tata nilai yang ada dalam masyarakat. Semakin maju cara berpikir suatu masyarakat maka akan semakin terbuka problematika yang terjadi, Semakin banyak problematika yang dihadapi oleh masyarakat maka tuntutan penyelesaiannya juga semakin berat. Sehingga membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dalam menyelesaikannya. Dengan demikian peranan hukum Islam dalam menjawab semua persoalan yang semakin hari semakin berkembang dalam sosial masyarakat sangatlah urgen dilakukan. Sebagai gambaran dan bentuk konkrit serta nyata dari dinamisnya hukum Islam.]]>
<![CDATA[PEMULIHAN HAK ATAS TANAH EX-GAFATAR PASCA PENGGUSURAN DAN PEMULANGAN DARI KALIMANTAN ]]>
<![CDATA[muhammad, hasanudin]]>
<![CDATA[ Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2018): Istinbath Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/istinbath.v15i1.1082
<![CDATA[Abstrak Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) sebagai organisasi sesat telah mengakibatkan pengusiran dan pemulangan secara paksa oleh pemerintah dari Kalimantan. Ada sekitar 8.000 anggota Gafatar yang dipulangkan dari Kalimantan Barat. Mereka berasal dari beberapa daerah di Indonesia antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Lampung. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah selaku penanggungjawab sudah seharusnya melindungi dan memenuhi hak-hak eks Gafatar, karena akibat pengusiran tersebut. Anggota eks Gafatar mengalami kerugian materil harta benda seperti tanah dan kerugian immateril dengan hilangnya rasa kenyamanan karena dianggap sesat. Tujuan kajian ini adalah untuk memberikan pandangan hukum tentang pelanggaran HAM bagi para eks Gafatar, meskipun organisasi Gafatar dianggap sesat oleh MUI, tetapi rasa keadilan harus tetap dijalankan yang diamanatkan oleh UUD 1945. Abstract The decision of The Indonesian Ulema Council for Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar)“as organitation is deviat causes eviction and repatriation forcibly by government from Borneo. Around 8000 members of Gafatar group was repatriated from west Borneo. They are from several regions in Indonesia like Jakarta, West Java, and Lampung. It is infraction human right. Government as responsibler should save and fill rights for ex-Gafatar because of the eviction. Members of ex-Gafatar get financial loss like material effects and immaterial effects. Government as responsibler on saving and filling human right should make policy for restoring ex-Gafatars right. Especially it is change all of ex-Gafatars asset at Borneo. The Purpose of the article is the extending view of law about infraction human right of ex-Gafatar, Although organitation of Gafatar was reputed as organitation is deviate from The Indonesian Ulema Council, but justice based on constitution 1945th must be doing as shape responbility state to it citizen. because of eviction and repatriation forcibly from Borneo. Hopefully, the article can will be solve solution to justice for ex-Gafatar.]]>
