cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
Contact Email
dewamangku.undiksha@gmail.com
Phone
+6282242137685
Journal Mail Official
dewamangku.undiksha@gmail.com
Editorial Address
Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Jalan Udayana No. 11 Singaraja - Bali Utara
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 26599639     EISSN : 26849046     DOI : https://doi.org/10.23887
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan is a scientific articles that contains about Pancasila and Civics Education in the form of research articles, which are are Philosophy, Value, and Ethics; Law and Constitutional; Political and Government; Social and Culture.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 32 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 2 No 1 (2020): April" : 32 Documents clear
SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Bing Waluyo
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2 No 1 (2020): April
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jmpppkn.v2i1.135

Abstract

Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai upaya menciptakan unifikasihukum di bidang perkawinan karena sebelumnya, yaitu sebelum Tahun 1975 di Indonesia terdapat bermacam-macam hukum perkawinan yang berlaku bagi masing-masing golongan penduduk. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.Untuk inilah UU Perkawinan meletakkan syarat-syarat tentang diperbolehkannya seseorang melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya apabila perkawinan para pihak yang bersangkutan menurut hukum dianggap sah, maka akibat dari perkawinan itu pun akan dianggap sah pula oleh hukum. Walaupun pencatatan bukan merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan, tetapi syarat pencatatan ini juga harus dilakukan atau dipenuhi oleh para pihak, sebab pencatatan perkawinan ini merupakan suatu bukti bahwa negara telah mengakui adanya perkawinan yang dilakukan oleh para pihak.
PERGESERAN KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA PASCA DIUNDANGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Iskatrinah Iskatrinah
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2 No 1 (2020): April
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jmpppkn.v2i1.137

Abstract

One of the characteristics of State Administrative Law, among others, states that the field of state administrative law is difficult to codify because its arrangements are scattered in various institutions / institutions / government agencies. However, difficult does not mean it can not be done. The promulgation of Law 30 of 2014 concerning Government Administration proves that there has been a codification of the law governing the practice of government administration, therefore it is expected to be able to reinforce the existence of the State Administrative Court in administrative law enforcement. Through this paper, the author tries to explain the authority of the State Administrative Court after the Government Administration Act. This research uses the Normative Juridical Approach method, by tracing, examining the object of research through its legal principles, through its laws and legal history, which is used to find out the rationale, background of the legislation that is the object of research, namely the Law 30 of 2014 concerning Government Administration. So at the end of this study it can be concluded that the enactment of Law Number 30 of 2004 concerning Government Administration has increasingly complemented and strengthened the role of the State Administrative Court in the order of administrative law in Indonesia, and as a legal political basis for law enforcement in state administration

Page 4 of 4 | Total Record : 32

 1   2   3   4 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): Oktober, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 (2025): April, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 (2024): Oktober, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 (2024): April, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 (2023): Oktober, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5 No 1 (2023): April, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 1 (2023): April, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 4 No 2 (2022): Oktober, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2022): April, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 4 No 1 (2022): April, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 2 (2021): Oktober Vol 3 No 1 (2021): April Vol 2 No 2 (2020): Oktober Vol. 2 No. 2 (2020): Oktober Vol 2 No 1 (2020): April Vol. 2 No. 1 (2020): April Vol 1 No 2 (2019): Oktober Vol 1 No 1 (2019): April Vol. 1 No. 1 (2019): April More Issue