cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Febriyani
Contact Email
diaanfebr@gmail.com
Phone
+6281510162013
Journal Mail Official
muamalatuna@uinbanten.ac.id
Editorial Address
Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang Banten
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
MUAMALATUNA
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
ISSN : 20853661     EISSN : 2685774X     DOI : http://dx.doi.org/10.37035/mua
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Muamalatuna is a periodical saintific publication managed by the Department of Hukum Ekonomi Syariah (Islamic Economic Law) Faculty of Sharia UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Focus and scope of Muamalatuna is : 1. Islamic Bussines Law 2. Islamic Bussines Ethics 3. Islamic Economic Thought
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10 No 2 (2018): Juli-Desember 2018" : 7 Documents clear
Interaksi Dengan Al Quran E Syibli Syarjaya
MUAMALATUNA Vol 10 No 2 (2018): Juli-Desember 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/mua.v10i2.1882

Abstract

.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UPAH (UJRAH) AMIL ZAKAT Syafuri Syafuri; Nita Anggraeni
MUAMALATUNA Vol 10 No 2 (2018): Juli-Desember 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/mua.v10i2.1883

Abstract

Zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap orang muslim yang mampu dengan ketentuan yang telah ditetapkan.Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam rukun Islam, karena ibadah ini memiliki dua dimensi hablum minallah dan hablum minannaas, artinya ibadah zakat ini selain untuk kekuatan spiritual juga bagian dari dimensi sosial. Karena fungsi dan hikmah zakat yang sangat berpengaruh sehingga perintah untuk ditunaikannya ibadah ini beberapa kali diulang dalam Al-Quran. Melihat besarnya potensi zakat maka dalam pengelolaannya zakat intervensi dari pemerintah melalui regulasi-regulasi. Untuk menjalankan tugas dan mencapai tujuannya, organisasi pengelola zakat ini tentunya membutuhkan peranan amil. Amil adalah orang yang bertugas mengumpulkan, menerima dan mendistribusikan zakat kepada para mustahik. Seorang amil berhak mendapatkan bagian dari dana zakat sebagai upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Jika merujuk pada konsep fikih yang mencanangkan bahwa hak amil adalah 12,5% atau 1/8 dari harta zakat yang terkumpul. Permasalahan yang terjadi adalah amil tersebut mendapat upah secara tetap untuk setiap bulannya, sedangkan pendapatan Organisasi pengelola zakat berubah,yang seharusnya berpengaruh terhadap perubahan penghasilan amil zakat .Kata Kunci: amil zakat, ujrah, Dompet Duafa
PENGATURAN HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) DI ERA TEKNOLOGI Ika Atikah
MUAMALATUNA Vol 10 No 2 (2018): Juli-Desember 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/mua.v10i2.1811

Abstract

Sistem transaksi jual beli konvensional dianggap sudah tidak mengakomodir keinginan konsumen untuk berbelanja dengan tidak harus keluar rumah atau gedung kantor, menggunakan sarana komputer atau handphone dan terhubung jaringan internet dengan membuka situs-situs belanja online yang kian menjamur memenuhi pangsa pasar, memudahkan transaksi jual beli secara e-commerce menjadi solusi bagi masyarakat. E-Commerce lahir berdasarkan kontrak jual beli yang terjadi secara elektronik antara penjual dan pembeli. Meskipun transaksi elektronik telah mengalami amandemen dalam perundang – undangannya yaitu Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun belum mengakomodir tentang syarat-syarat sahnya suatu kontrak elektronik secara khusus, E-commerce diatur dalam Undang – Undang Perdagangan, dan Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menteri Perdagangan. Namun, prinsip dasar keberlakuan suatu kontrak di Indonesia mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga dapat pula diterapkan pada kontrak elektronik. Transaksi jual beli E-commerce secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang disingkat dengan ITE. Pasal 18 ayat 1 UU ITE menyebutkan bahwa kontrak elektronik harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional.Kata Kunci : Transaksi Jual Beli, E-commerce, Undang-undang
ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN CAMEL RATIO DAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DALAM MEMPREDIKSI FINANCIAL DISTRESS PERBANKAN INDONESIA Jamaluddin Jamaluddin; Anisatun Kamilah
MUAMALATUNA Vol 10 No 2 (2018): Juli-Desember 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/mua.v10i2.1884

Abstract

The purpose of this research is to analyze bank soundess with the camel ratio and corporate governance mechanism in forcasting financial distress for Indonesian Banking. The dependent variable is financial distress whereas the independent variable that is used in this research is Camel ratio variable and proxy to be six financial ratio such as Current Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Return On Equity (ROE), Loan to Deposit Ratio (LDR), Biaya Operaional Pendapatan Operasional (BOPO), Net Interrest Margin (NIM) and Corporate Governance variabel proxy by Size of Board Commissioners, Size of Board Director and Independent Commissioners. The sample of this research is using purposive sampling method. The sample obtained as many as 174 companies bank which is devided by 2 category: 155 banking there are “no problem” and 19 banking have “problem”. Sample of this research in the secondary data who listing in Indonesian Stock Exchange during period 2011-2016. Logistic regression in statistic method used by hypothesized research. The result of this research shows that Camel ratio variabel such as capital adequacy is measured by CAR has negative influence to financial distress, asset quality is measured by NPL has positive influence to financial distress, profitability is measured by ROE has negative influence to financial distress, liquidity is measured by LDR has positive influence to financial distress, efficiency is measured by BOPO has positive influence to financial distress and operating profit is measured by NIM has negative influnce to financial distress and also corporate governance variable proxy by Size of Board Commissioners has negative influence to financial distress, Size of Board Director has negative influence to financial distress and Independent Commissioners has negative influence to financial distress of this research.Key Words: Camel ratio, good corporate goernance, financial distress and bankruptcy
EKSISTENSI ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN DALAM UPAYA MENYEIMBANGKAN DAN PEMERATAAN EKONOMI MASYARAKAT Hilman Taqiyudin
MUAMALATUNA Vol 10 No 2 (2018): Juli-Desember 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/mua.v10i2.1812

Abstract

Zakat bukan hanya persoalan karikatif (kedermawanan) seseorang, juga persoalan otoritatif (hak ijbar) yang dalam hal ini dibutuhkan intervensi dan proaktif pemerintah dan adanya regulasi yang mengikat sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para khalifah Islam dalam mengelola zakat. Jika zakat dikelola oleh pihak yang kompeten dan mempunyai otoritas yang mempuyai hak ijbar (hak memaksa) serta dengan didukung adanya regulasi yang bukan hanya mengatur masalah pengelolaan, juga mengatur eksistensi para muzakki (pewajib zakat), dimana amil zakat berwenang mendata dan mengaudit kekayaan muzakii, mengambil zakat baik dengan suka rela maupun secara paksa jika muzaki enggan mengeluarkan zakat, maka sudah barang tentu zakat bisa menjadi sebuah instrumen yang signifikan dalam upaya penyeimbangan ekonomi masyarakat, sesuai dengan tujuan disyariatkannya zakat yaitu supaya harta kekayaan tidak terpusat atau berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Di Indonesia zakat diatur dengan Undang-Undang Zakat Nomor 38 tahun 1999 dan amandemennya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Akan tetapi perundang-undangan zakat belum menyentuh pada persoalan hakikat muzakki, baru persoalan pengelolaan dan pengelolanya (amil) zakat. Namun UU zakat relevan dengan amanat konstitusi Negara berupaya jaminan terhadap warganya untuk melaksanakan ajaran agamanya, melindungi fakir miskin dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (J), pasal 29 dan pasal 34, Undang-Undang Dasar 1945, dan sesuai dengan sila ke-1 Pancasila.Kata Kunci: Zakat, Instrumen, Upaya menyeimbangkan perekonomian negara
IMPLEMENTASI AKAD QARDHUL HASAN DI BMT EL HAMID 156 SERANG Yayah Marwiyah
MUAMALATUNA Vol 10 No 2 (2018): Juli-Desember 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/mua.v10i2.1880

Abstract

Baitul Maal wa Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya dengan mekanisme tertentu. Penghimpun dana dengan melalui simpan Tabungan Jamaah Baitul Hamid, Tabungan Pendidikan, Tabungan Qurban dan Aqiqah, Tabungan Wisata. Sedangkan penyaluran dana dilakukan dengan pembiayaan Al-murabahah, Al-mudharabah, Al-Musyarakah, Al-qard Hasan. Qardhul hasan yaitu berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan dengan membayar biaya administrasi.Kata Kunci: BMT, Al-murabahah, Al-mudharabah, Al-Musyarakah, Al-qard Hasan. Qardhul hasan
KORBAN ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK Atu Karomah
MUAMALATUNA Vol 10 No 2 (2018): Juli-Desember 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/mua.v10i2.1881

Abstract

Undang-undang merupakan instrumen negara untuk melakukan perlindungan terhadap warganya. Bagian dari warga negara yang sering menjadi korban adalah anak-anak. Mereka menjadi korban dari orang-orang terdekatnya maupun dari orang luar. Lahirnya Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan harapan bahwa korban mendapat perlindungan dan keadilan yang sesungguhnya. Sebab korban kejahatan selama ini kurang mendapat perhatian dibandingkan komponen lainnya. Tulisan ini akan menjelaskan tentang anak-anak yang menjadi korban kejahatan dalam perspektif undang-undang tersebut dan dari perspektif viktimologi, yakni dari perspektif ilmu tentang korban, apakah memang undang-undang yang ada telah sesuai harapan korban.Kata Kunci: Perlindungan anak, perspektif korban, viktimologi.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 1 (2025): Januari-Juni 2025 Vol. 16 No. 1 (2024): Januari-Juni 2024 Vol. 15 No. 2 (2023): Juli-Desember 2023 Vol. 15 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023 Vol. 14 No. 2 (2022): Juli-Desember 2022 Vol 14 No 1 (2022): Januari-Juni 2022 Vol 13 No 2 (2021): Juli-Desember 2021 Vol 13 No 1 (2021): Januari-Juni 2021 Vol 12 No 2 (2020): Juli-Desember 2020 Vol 12 No 1 (2020): Januari-Juni 2020 Vol 11 No 2 (2019): Juli-Desember 2019 Vol 11 No 1 (2019): Januari-Juni 2019 Vol 9 No 2 (2017): Juli-Desember 2017 Vol 10 No 2 (2018): Juli-Desember 2018 Vol 10 No 1 (2018): Januari-Juni 2018 More Issue