cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif.rahman@uinbanten.ac.id
Phone
+6285959009695
Journal Mail Official
htn@uinbanten.ac.id
Editorial Address
Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
ISSN : 20869649     EISSN : 27153614     DOI : http://dx.doi.org/10.37035/alqisthas
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik is a journal of law and politic with various aspects that consist of articles of researches and academic thoughts. It is a medium of academic publication and communication for experts and researchers who concerned with law and politic in the various perspective, which specified as follows: Constitutional Law Administrative Law Islamic Law Politic of Law Public Administration International Relations Other law and politic issues.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8 No 2 (2017): Juli - Desember 2017" : 6 Documents clear
ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN (Kajian dari Aspek Syari’ah, Siyasah dan Nazhariyyah) Saepullah .
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 8 No 2 (2017): Juli - Desember 2017
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstraksiAllah memeliki otoritas penuh dalam menggulirkan segala bolakebijakan dalam medan kehidupan umat manusia. Rancangbangun segala kebijakan tersebut, baik secara tekstual, maupunkontekstual terkontruksi dalam kitab sunyi-Nya-al-Qur’an danselanjutnya memlimpahkan kewenangan rekayasa tafsir melaluiutusannya-Rasul saw. yang diformalkan dalam bentuk al-Sunnah.Dalam tataran realitas dinamika kehidupan manusia ketikamenjalankan tugas kekhilafahan ini, sarat dengan muatankompleksitas. Mengingat keberadaan manusia dengan segalanilai minus dan plusnya, acap kali bergeser ke ranah kegaduhanyang hal ini tidak jarang menimbulkan fatalogi sosiual. Realitas di atas, tentu harus diatasi dan dijawab secaratuntutas. Dalam konteks ini yang paling berkompeten dan punyaotoritas adalah pihak penguasa (Ulil al-Amr). Makan pihakpenguasa dituntut dan bahkan wajib menghadirkan sebuahsistem tata aturan yang mengingat kepada rakyatnya, agarmereka dalam menjalanakan tugas-tugas kehidupannya tertibdan damai. Bentuk aturan formal yang dihadirkan pihak penguasatersebut (Ulil al-Amr) lazim dan populer dengan julukan“perundang-undangan). Sebagai realitas hukum wadh’i yangdidesain dan dihadirkan oleh penguasa (ulil amri), sangatlahlain andai ia dikaji dan dianalisis melalui media teori. Paling tidak, ada tiga teori atau rumus untuk mengkajisekaligus menguji keberadaan perundangan-unadangan tersebut,yaitu dari aspek syari’ah, siyasah dan nazhariyyah. Syari’ah adalah sebuah hukum atau undangan-undang formal yang berisiseperangkat aturan dan peraturan yang diperuntuknan kepadaumat manusia (komunitas mukallaf). Siyasah adalah bentuk tafsirdialektika untuk mensiasati apakah sebuah peraturan(perundang-undanagn) tersebut benar-benar memiliki muatantujuan yang maslahat bagi rakyat atau tidak. SementaraNazhariyyah adalah bentuk penilaian berdasarkan teori dantolok ukur pemikiran, pakah perundangn-undangan tersebutrasional atau tidak. Tiga teori atau sudut pandang tersebut (syari’ah, siyasahdan nazhariyah) terhadap perundang-undangan yang dihadirkanolerh penerintah (Ulil al-Amnr) melalui lemabaga tertentu, padaprinsip dan subtansinya dapat diterima, bahkan dalam haltertentu ketika menjadi sebuah kebutuhan, ia sangat mengikatdan wajib dilaksanakan; sepanjang selaras dengan pesanesensial yang digagas pemilik mutlak hukum yaitu Allah swt.Sebab sesungguhnya sebuah aturan ( perundangan-undangan) apapun wujudnya, selama tidak fokus ke sana adalah siasa-siabelaka (lã Hukma Illallãh).Kata Kunci: Islam, Perundang-undangan, Siyasah
RELASI ISLAM DAN NEGARA MENURUT MUHAMMAD ABDUH DALAM TAFSIR AL-MANAR Ahmad Haromaini
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 8 No 2 (2017): Juli - Desember 2017
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKehadiran agama sejatinya sebagai kebaikan buat manusia, iatidak hanya mengatur relasi transendental maupun relasihorizontal kemanusiaan. Relasi tersebut juga terjadi padahubungan agama dengan negara. Pemikir dan pembaharu serta“maha guru tafsir abad modern”, Muhammad Abduh melaluiTafsir al-Manar berusaha menjelaskan hubungan tersebut dalamtimbangan agama. Baginya dasar-dasar tegaknya pemerintahanIslam dengan melaksanakan implementasi amanah, supremasihukum dan hadirnya ahl al-hal wa al-‘aqdi sebagai representasidari rakyat yang dapat diwakili oleh elemen-elemen pentingmasyarakat dengan kualifikasi tertentu. Keyword: Muhammad Abduh, Negara, Relasi Agama
PERAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEMBENTUK TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (STUDI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG) Ii Munajiah
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 8 No 2 (2017): Juli - Desember 2017
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha Negara. PTUN mempunyai peranan sebagai lembaga Negara yang berfungsi sebagai pedoman dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance), serta PTUN dapat menjadi penggerak atau motor pelaksanaan pemerintahan yang baik, begitu juga PTUN Serang yang wilayah hukumnya meliputi seluruh propinsi Banten, PTUN memiliki peran yang signifikan terhadap terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam perjalanannya secara objektif, tidak semua perilaku pemerintah sesuai dengan undang-undang, yang mengakibatkan terjadi kesewenang-wenangan yang di lakukan pemerintah terhadap hak-hak individu dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.
LEGAL DRAFTING DOKUMEN HUKUM DAN SURAT PENTING Muhammad Ishom
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 8 No 2 (2017): Juli - Desember 2017
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstraksiPada prinsipnya hubungan bisnis ini menganut kebebasanmasing-masing untuk berkontrak dan menganut azas “Pacta SuntServanda” yaitu semua persetujuan yang dibuat berlaku sebagaiundang-undang bagi para pihak yang terikat dan harusdilaksanakan dengan itikad baik. Oleh sebab itu diperlukanpemahaman seputar legal drafting dokumen hukum dan suratpenting.Kata Kunci: Legal Drafting, Perjanjian, Kontrak
MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM Muhammad Arif Ida Mursidah
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 8 No 2 (2017): Juli - Desember 2017
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstraksiBila diperhatikan berbagai fenomena yang terjadi di dalammasyarakat, khususnya perspektif masyarakat terhadappenegakan hukum (Law Inforcement) itu sendiri, makasebenarnya telah terjadinya distrust/tidak percaya lagi terhadapHukum. Dengan pendekatan teoritis, tulisan ini mengungkapfactor penyebab dan solusi untuk menyelesaikan problemketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.
PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMBANGUNAN OTONOMI DAERAH Akhmad Marjuki
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 8 No 2 (2017): Juli - Desember 2017
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstraksiPembangunan Masyarakat Desa pada dasarnya adalahbertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan danpeningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akanlebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat,yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspekmental (jiwa), fisik (raga), intelegensia (kecerdasan) dankesadaran bermasyarakat dan bernegara. Akan tetapipencapaian objektif dan target pembangunan desa padadasarnya banyak ditentukan oleh mekanisme dan struktur yangdipakai sebagai sistem pembangunan desa.Kata Kunci: Pemerintahan Desa, Pembangunan, OtonomiDaerah

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2024): Januari-Juni 2024 Vol. 14 No. 2 (2023): Juli-Desember 2023 Vol. 14 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023 Vol. 13 No. 2 (2022): Juli-Desember 2022 Vol 13 No 1 (2022) Vol. 12 No. 2 (2021): Juli-Desember Vol 12 No 1 (2021): Januari-Juni Vol 11 No 2 (2020): Juli - Desember 2020 Vol 11 No 1 (2020): Januari-Juni 2020 Vol 10 No 2 (2019): Juli - Desember 2019 Vol 10 No 1 (2019): Januari - Juni 2019 Vol 9 No 2 (2018): Juli - Desember 2018 Vol 9 No 1 (2018): Januari - Juni 2018 Vol 8 No 2 (2017): Juli - Desember 2017 Vol 8 No 1 (2017): Januari - Juni 2017 Vol 7 No 2 (2016): Juli - Desember 2016 Vol 7 No 1 (2016): Januari - Juni 2016 Vol 6 No 2 (2015): Juli - Desember 2015 Vol 6 No 1 (2015): Januari - Juni 2015 More Issue