Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik
Akhmad Marjuki
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
EFEKTIFITAS SANKSI PIDANA DALAM PENANGGULANGAN DELIK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Kajian terhadap UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Akhmad Marjuki
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 6 No 1 (2015): Januari - Juni 2015
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMenurut Pasal 1 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa yang dimaksud denganKDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutamaperempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan ataupenderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ataupenelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukanperbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secaramelawan hukum dalam lingkup rumah tangga.Realitas yang ada,penerapan sistem pemidanaan di Indonesia, bahwa para penyidikdan penegak hukum lainnya dalam penanganan kasus KDRT inicenderung menggunakan KUHP dari pada menggunakan UU No.23 Tahun 2004, karena ancaman hukuman yang terdapat dalamKHUP lebih ringan, dan bentuk pemidanaannya bersifatalternatif yakni hukuman penjara atau hukuman denda, sehinggatidak mampu membuat pelaku jera. Kata kunci: Sanksi, Pidana, Kekerasan, Rumah Tangga
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN DAERAH Akhmad Marjuki
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 7 No 1 (2016): Januari - Juni 2016
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Masyarakat berpendapat bahwa pembentukan peraturanperundang-undangan yang baik adalah yang dilakukan denganmengetengahkan peran serta masyarakat. Hal ini dilakukanselain untuk memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-UndangNomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan, serta beberapa peraturan lainnya yangberkaitan, juga untuk memenuhi asas-asas pembentukanperaturan perundang-undangan yang baik, terutama asas dapatdilaksanakan, asas kedayagunaan, asas kehasilgunaan, dan asasketerbukaan. Untuk hal tersebut di atas, tergantung padakeadaan dari pembentuk peraturan perundang-undangan itusendiri, oleh karena Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagaiperaturan telah menetapkan lembaga mana yang dapatmembentuk peraturan perundang-undangan tersebut.Permasalahannya adalah, apakah para pembentuk peraturanperundang-undangan tersebut telah dapat memenuhi aspirasimasyarakat atau tidak. Kata kunci: Masyarakat, Undang-Undang, Peraturan Daerah.
KEDUDUKAN TAP MPR DALAM TATA URUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ERA REFORMASI Akhmad Marjuki
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 7 No 2 (2016): Juli - Desember 2016
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Di era reformasi MPR bukan lagi lembaga perwakilan utuh, akantetapi cenderung menjadi “joint sesion” antara anggota DPRdan anggota DPD. Hal ini juga berdampak kepada hak konstitusiyang melekat padanya, berupa pembuatan TAP MPR. TAP MPRtetap saja boleh ada dan dikeluarkan oleh MPR, tetapi terbatashanya untuk penetapan yang bersifat beschikking (kongret danindividual) seperti TAP tentang pengangkatan Presiden, TAPtentang pemberhentian Presiden dan sebagainya. TAP MPRdapat dijadikan sebagai sumber hokum materiil (bahanpembuatan hokum), namun bukan sumber hokum formal(peraturan perundang-undangan).Kata Kunci: TAP MPR, Peraturan Perundang-undangan, era reformasi
PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMBANGUNAN OTONOMI DAERAH Akhmad Marjuki
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 8 No 2 (2017): Juli - Desember 2017
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstraksiPembangunan Masyarakat Desa pada dasarnya adalahbertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan danpeningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akanlebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat,yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspekmental (jiwa), fisik (raga), intelegensia (kecerdasan) dankesadaran bermasyarakat dan bernegara. Akan tetapipencapaian objektif dan target pembangunan desa padadasarnya banyak ditentukan oleh mekanisme dan struktur yangdipakai sebagai sistem pembangunan desa.Kata Kunci: Pemerintahan Desa, Pembangunan, OtonomiDaerah
Co-Authors