cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif.rahman@uinbanten.ac.id
Phone
+6285959009695
Journal Mail Official
htn@uinbanten.ac.id
Editorial Address
Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
ISSN : 20869649     EISSN : 27153614     DOI : http://dx.doi.org/10.37035/alqisthas
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik is a journal of law and politic with various aspects that consist of articles of researches and academic thoughts. It is a medium of academic publication and communication for experts and researchers who concerned with law and politic in the various perspective, which specified as follows: Constitutional Law Administrative Law Islamic Law Politic of Law Public Administration International Relations Other law and politic issues.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9 No 2 (2018): Juli - Desember 2018" : 6 Documents clear
PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG KORBAN KEJAHATAN DALAM KONTEKS HUKUM POSITIF INDONESIA Atu Karomah
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 9 No 2 (2018): Juli - Desember 2018
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v9i2.1574

Abstract

Abstrak Perkembangan pemikiran di bidang hukum pidana pada dekade terakhir ini mulai tumbuh dan mempersoalkan tentang bagaimana mengatur perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, di samping untuk mengimbangi perlindungan terhadap pelaku kejahatan, yang sering dianggap berlebihan atau over protection. Karena telah mengabaikan kepentingan korban tersebut, sistem peradilan pidana dianggap sebagai pengorban yang kedua (second victimization) setelah perbuatan pelaku/penjahat. Tumbuhnya kesadaran akan perlunya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tersebut, menarik untuk dibahas karena hukum pidana Islam (Alquran dan Sunnah) yang telah cukup lama mengatur tentang perlindungan terhadap korban tetapi dalam lintasan sejarah perkembangan hukum dunia yang ada dalam khasanah literatur hukum, masalah tersebut ‘tenggelam’dan tertutup oleh pesatnya perkembangan dalam dunia ilmiah (rasional) ilmu hukum dan teori-teori hukum yang dikembangkan oleh masyarakat Barat. Tulisan ini mengkaji perbandingan hukum Islam dengan hukum positif Indonesia tentang kedudukan korban kejahatan. Terutama yang terkait dengan pengaturan hak-hak korban kejahatan dalam Hukum Islam dalam proses menyelesaikan perkara pidana, pertanggungjawaban terhadap korban kejahatan dalam sistem hukum positif Indonesia dalam proses penyelesaian perkara pidana dan model pendekatan yang dapat dilakukan dalam sistem pembangunan hokum nasional dalam meningkatkan hak-hak korban kejahatan. Kata Kunci: hukum Islam, hukum positif, korban kejahatan.
EKPRESI POLITIK MINORITAS MUSLIM DI EROPA ANTARA KENYATAAN DAN HARAPAN Usman Mustafa
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 9 No 2 (2018): Juli - Desember 2018
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v9i2.1575

Abstract

Abstrak Penting untuk dicatat, bahwa pilihan untuk mengisolasi diri yang dilakukan oleh imigran Muslim gelombang pertama, bukan berarti tidak mengalami evolusi samasekali. Kenyataan menunjukkan bahwa anak-anak muda dari imigran Muslim generasi pertama semakin longgar memiliki keterikatan mereka dengan Islam dan segala ritualnya, bahkan menanggalkan samasekali. Kenyataan ini, memaksa para imigran Muslim gelombang pertama, mengubah cara pandang keberagamaan mereka. Selain itu, anak muda Muslim Eropa yang mayoritas sarjana semakin aktif berjuang, ijtihad, agar mendapatkan hak-hak politik mereka, dan berusaha keras memainkan peran secara sosial-intelektual, untuk menegosiasikan identitas keislaman mereka. Kata Kunci : Imigran, Muslim, Mayoritas
KONTEKSTUALITAS QAI’DAH FIQHIYYAH DENGAN TERMA SIYASAH SYAR’IYYAH Saefullah .
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 9 No 2 (2018): Juli - Desember 2018
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v9i2.1576

Abstract

Abstark Hidup dan kehidupan adalah dua term yang melatari manusia ketika ia menjalani tugas-tugas kekhilafahannya di muka bumi ini. Dunia dengan segala muatan kompleksitasnya di satu pihak, dan manusia dengan segala dimensi kekurangan dan kelemahannya di pihak lain, tentu dalam menjalankan tugas-tugas kekhilafahan tersebut, perlu adanya patokan dasar dan rambu-rambu tertentu. Dalam diskursus pemikiran hukum Islam mengemuka teori Qai’dah Fiqhiyyah dan Siyasah Syar’iyyah. Qaidah Fiqhiyyah tidak lain adalah sebuah rumusan hukum umum yang bisa dijadikan patokan atau sandaran bagi kasus-kasus lain yang memiliki kemiripan latar dan ilatnya. Qidah Fiqhiyyah tersebut sangat memudahkan kita untuk memahami daya tunjuk yang dikonstruksi oleh hukum Islam. Kontekstualitas Qaidah Fiqhiyyah tersebut menyesar ke segala arah disiplin ilmu lain karena sifatnya universal. Termasuk yang lebih akrab ke ranah Siyasah Syar’iyyah. Karena Siyasah Syar’iyyah tidak lain adalah sebuah strategi pemahaman terhadap terma nash, baik al-Qutr’an, maupun al-hadis. Terlebih yang mengangkut muatan daya tunjuk yang relatif (Zhanniyyatu al-Dilalah), Banyak model-model Qaidah Fiqhyyah yang memiliki pesan kontekstual dengan Siyasah Syar’iyyah. Tiga model Qidah Fiqhiyyah yang disajikan penulis, yaitu tentang solusi menentukan pilihan sikap ketika berada pada situasi delematis, tentang anjuran untuk berbuat ihsan (kebaikan) dalam segala hal dan tentang keharusan seorang pemimpin untuk menghadirkan kebijakan yang maslahat, cukup dianggap merepresentasikan dari seluruh kaidah yang ada. Kata Kunci: Kontektualitas, Kaidah Fiqhiyyah dan Siyasah Syar’iyyah.
MEMBANGUN DEMOKRASI DAN PERLINDUNGAN HAM B Syafuri
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 9 No 2 (2018): Juli - Desember 2018
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v9i2.1571

Abstract

Abstrak Secara definitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. James W. Nickel (1996) menyatakan bahwa ‘hak’ itu memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (1) pemilik hak; (2) ruang lingkup penerapan hak; dan (3) pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Kata Kunci: Hak, Kebebasan, Individu
KONSEP SYURA DAN LEMBAGA-LEMBAGA PENYELENGGARA NEGARA E. Zaenal Muttaqin
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 9 No 2 (2018): Juli - Desember 2018
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v9i2.1572

Abstract

Abstrak Syura telah dikenal sebagai pranata islam dalam bidang kenegaraan, kelahirannya sejak masa Rasulullah menjadi pedoman dalam wacana kenegaraan islam. Seiring degan berkembangnya konsep Negara modern di awal abad 20, konsep syura mulai berubah dan berbeda dengan apa yang dipraktekan masa Rasulullah maupun zaman dinasti-dinasti Islam. Syura yang dalam al-qur’an dan hadis tidak menyebutkan mekanisme secara khusus mengenai konsep ini dalam proses bernegara, terutama dalam lembaga-lembaga penyelenggara Negara . Lembaga –lembaga penyelenggara dalam konsep islam tidak jauh berbeda dengan konsep trias politica barat, meskipun terdapat perbedaan dari segi jumlah, namun esensinya tetap sama. Syura yang saat ini lebih diidentikan dengan makna demokrasi menjadi pedoman dalam menjalankan fungsi kelembagaan Negara tersebut. Kata Kunci: Syura, Lembaga Negara, Demokrasi,
MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Ahmad Zaini
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 9 No 2 (2018): Juli - Desember 2018
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v9i2.1573

Abstract

Abstrak Sengketa di pengadilan terjadi karena diantara subjek hukum terjadi perselisihan terhadap suatu kasus, utamanya adalah perdata. Namun merujuk kepada proses pengadilan yang berlaku di Indonesia, terdapat fasilitas mediasi yang diberikan oleh lembaga pengadilan agar para pihak yang bersengketa dapat didamaikan dan tidak melanjutkan ke proses hukum acara. Mediasi sangat penting dalam meminimalisir sebuah perkara atau sengketa berakhir panjang, karenanya di bawah ini akan dijelaskan mengenai urgensi mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa Kata Kunci: Mediasi, Sengketa, Alternatif

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2024): Januari-Juni 2024 Vol. 14 No. 2 (2023): Juli-Desember 2023 Vol. 14 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023 Vol. 13 No. 2 (2022): Juli-Desember 2022 Vol 13 No 1 (2022) Vol. 12 No. 2 (2021): Juli-Desember Vol 12 No 1 (2021): Januari-Juni Vol 11 No 2 (2020): Juli - Desember 2020 Vol 11 No 1 (2020): Januari-Juni 2020 Vol 10 No 2 (2019): Juli - Desember 2019 Vol 10 No 1 (2019): Januari - Juni 2019 Vol 9 No 2 (2018): Juli - Desember 2018 Vol 9 No 1 (2018): Januari - Juni 2018 Vol 8 No 2 (2017): Juli - Desember 2017 Vol 8 No 1 (2017): Januari - Juni 2017 Vol 7 No 2 (2016): Juli - Desember 2016 Vol 7 No 1 (2016): Januari - Juni 2016 Vol 6 No 2 (2015): Juli - Desember 2015 Vol 6 No 1 (2015): Januari - Juni 2015 More Issue