cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Juniawan, S.P., M.Si
Contact Email
juniawanwi@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
sugiartosumas@kemnaker.go.id
Editorial Address
Sekterariat DPP Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia: Gedung Atmodarminto, BPPK Kemenkeu Jl. Purnawarman No. 99, Kebayoran Baru, Jakarta
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Widyaiswara Indonesia
Published by Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia
ISSN : 27227464     EISSN : 27212440     DOI : -
Core Subject : Economy, Health, Science, Education, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Nursing Public Health Social Sciences Other
Jurnal Widyaiswara Indonesia (JWI) menerima naskah Karya Tulis Ilmiah (KTI) dari para widyaiswara se-Indonesia, pejabat fungsional tertentu, serta dari penulis umum lainnya, termasuk mahasiswa sarjana dan pascasarjana. Naskah KTI yang dapat diterbitkan pada Jurnal Widyaiswara Indonesia adalah naskah KTI berjenis kajian (research) dan berjenis ulasan (review), serta untuk naskah orasi calon widyaiswara ahli utama. JWI terbit secara berkala pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 1 (2020): Maret 2020" : 5 Documents clear
Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2018 Puji Agus
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v1i1.3

Abstract

Studi ini berupaya memberikan gambaran dan perbandingan pola pengalokasian belanja modal pemerintah provinsi sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dilanjutkan dengan melihat lebih dalam belanja modal antar wilayah di Indonesia yaitu wilayah barat, tengah dan timur diakhiri dengan melihat Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Belanja Modal sebagai variabel mediasi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Periode Tahun 2005-2018. Hasil analisis ststistik deskriptif mendapatkan hasil terjadi tren peningkatan pengalokasi belanja modal pada periode setelah UU 23 tahun 2014 yang didorong kewenangan yang lebih besar pada provinsi mengakibatkan provinsi mengalokasi belanja modal lebih besar. Pertumbuhan alokasi belanja modal melebihi pertumbuhan pendapatannya dialami oleh provisi pada wilayah barat, sedangakan tengah dan timur pertumbuhan belanja modal proporsional dengan pertumbuhan pendapatannya. Dari uji statistik inferensial didapatkan bahwa PAD, DBH, DAU, dan DAK, secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan Belanja Modal dapat memediasi hubungan PAD, DBH, DAU dan DAK dengan IPM jika dalam periode yang cukup panjang yaitu Periode Tahun 2005-2018. This study attempts to provide an overview and comparison of the pattern of capital expenditure allocation for provincial governments before and after the enactment of Law23 of 2014 concerning Regional Government and continued by looking deeper into capital expenditures between regions in Indonesia, namely the west, central and east regions ending with looking at the Effects of Local Own Revenue (PAD), Revenue Sharing Fund (DBH), General Allocation Funds (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) Against the Human Development Index (HDI) with Capital Expenditure as a mediating variable in the Provincial Government in Indonesia for the Period of 2005-2018. The results of the descriptive statistical analysis show that there is an increasing trend of capital expenditure allocators in the period after Law 23 of 2014 which was driven by greater authority in the provinces resulted in provinces allocating more capital expenditure. Growth in capital expenditure allocations exceeding revenue growth was experienced by provisions in the west, while central and east capital expenditure growth was proportional to income growth. Inferential statistical test found that PAD, DBH, DAU, and DAK, simultaneously and partially have a significant effect on Capital Expenditures and Capital Expenditures can mediate the relationship of PAD, DBH, DAU and DAK with HDI if in a sufficiently long period of 2005-2018 Period.
Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama Non PNS Kota Makassar Pasca Diklat pada Balai Diklat Keagamaan Makassar Samir Patsan
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v1i1.9

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyuluh agama non PNS pasca diklat Teknis Subtantitf Penyuluh Agama Non PNS di BDK Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan dalam lingkup kementerian Agama Kota Makassar dengan informan yang berasal dari penyuluh agama Non PNS yang telah mengikutidiklat Teknis Subtantif Penyuluh Agama, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, Kepala Seksi Bimbingan MasyarakatIslam Kementerian AgamaKota Makassar dan Masyarakat Sasaran Binaan penyuluh Agama Non PNS. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus dan survey untuk menganalisis fokus penelitian yaitu Kinerja Penyuluh Non PNS dalam melaksanakantugas pokok dan fungsi pokok(Tupoksi), Pelaksanaan Kegiatan penyuluh Non PNS yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan dampak atau manfaat yang diperoleh kelompok binaan. Instrumen penelitian yang digunakan adalah format wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja penyuluh agama Non PNS pasca diklat teknis subtantif penyuluh agama Non PNS yang dilaksanaan Balai Diklat Keagamaan Makassar cukup tinggi, yang ditunjukkan dari kehadiran, ketepatan dalam membuat dan menyetor laporan rutin, penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO)dan Strategi Operasional (SO)berdasarkan juknis, pemetaan dan pemilihan model, metode dan pendekatan bimbingan dan penyuluhan serta dampak yang dirasakan masyarakat sasaran binaandalam bentuk perubahan perilaku, penguasaan informasi dan wawasan tentang masalah kehidupan, kemasyarakatan dan keagamaan serta meminimalisir kejahatan dilingkungan masyarakat binaan. This study aims to determine the performance of non-PNS religious instructors after the Technical Training of Non-PNS Religious Extension Sub-training in BDK Makassar. This research was conducted in the KUA of the District within the working area of the Ministry of Religion of Makassar City with informants coming from Non Civil Servants religious counselors who had attended the Technical Training of Religious Instructor Subtantives, Head of the Office of the Ministry of Religion in MakassarHead of Islamic Community Guidance Division of theMinistry of Religion and the Targeted Community of Non-Religious Extension Instructors Civil servants. This research is qualitative research using case study method and survey to analyze the focus of research, namely the Performance of Non-PNS Extension Workers in carrying out job description, Non-PNS Extension Workers activities consisting of planning, implementing and evaluating programs and the impact or benefits obtained by groups fostered. The research instrument used was the interview and documentation format. Data were analyzed using qualitative data analysis techniques. The results showed that the performance of non-civil servant religious instructors after sub-technical technical training of non-civil servant religious counselors conducted by the Balai Diklat Keagamaan Makassarwas quite high, as indicated by the presence, accuracy in making and depositing routine reports, the preparation of Operational Work Plans (RKO) and Operational Strategies (SO) based on technical guidelines, mapping and model selection, guidance and counseling methods and approaches as well as the impact felt by target communities in the form of behavioral change, mastery of information and insights about life, community and religious issues as well as minimizing crime within the target community.
Strategi Pengambilan Keputusan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maros Baharuddin
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v1i1.10

Abstract

Permasalahan penelitian ini bertujuan untuk mengetahuibagaimana strategi pengambilan keputusan pengembangan kompetensi SDM pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maros. Pendekatan yang digunakan tulisan ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan denganoption survey. Teknik analisis data melalui persepsi responden, yang selanjutnya dilakukan analisis strategi menggunakan analisis SWOT, kemudian AHP untuk menilai kriteria keputusan yang dipilih dan MPE untuk penetapan ranking keputusan yang akan diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengambilan keputusan pengembangan kompetensi SDM yang tepat adalah strategi diversifikasi. Strategi ini merupakan situasi di mana organisasi menghadapi berbagai ancaman, namun masih memiliki kekuatan dari segi internal (kompetensi SDM), maka Sekretariat Daerah Kabupaten Maros harus menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang menghadapi ancaman dengan cara strategi diversifikasi. Penilaian atas kriteria yang menentukan keputusan pengembangan kompetensi SDM dari hasil analisis hirarki proses dipilih enam kriteria yang menjadi layak untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan kompetensi SDM. Mulai dari kriteria peningkatan pendidikan dan pelatihan, motivasi kerja, regulasi pengembangan SDM, dukungan kebijakan, lembaga kediklatan dan anggaran. Penetapan ranking keputusan pengembangan kompetensi SDM yang dapat dijadikan keputusan penentu sesuai hasil metode perbandingan eksponensial adalah keputusan pengalokasian anggaran untuk pengembangan kompetensi SDM. Anggaran sebagai prasyarat utama dan diperlukan untuk memperlancar dan mempermudah setiap kegiatan penyelenggaraan diklat yang diikuti pegawainya. The research problem in generally namely how the strategy of take decision in development of competence by human resource in Regional Secreariat of Maros Regency. The research approach in descriptive quantitative and kind of research namely the option survey which to illustration in narative, textual and analysis. The data analysis technique through the respondent perception, further of the analysis of strategy with SWOT, then use of AHP for appraising the decision criteria which choice it and MPE to appointment of tanking the decision which would to applied. The result of research showed that the strategy of take decision in development of competence by human resource namely diversification strategy. These strategy represent the situation where organization faced of threats, unless still have strength from internal aspect (competency of human resource), so the Regional Secretaries Maros Regency used of strengt to useful of opportunity in longterm to faced the threats with diversification strategy. The appraising of criteria to decision in development of human resource competence from the AHP there are six criterias which to be feature in considerate in take of development the competence by human resource, the support of policy, the education and training institution and budget. The appointment of ranking decision to development of human resource competence can to become the good decision suitable with the exponential comparison method namely the allocation of budget for development of competence by human resource. The budget as the main criteria and required to influent and easy all of activities in settlement of education and training which joint of employee.
Analisis Kesuksesan Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur Achmat Subekan
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v1i1.11

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggali berbagai faktor keberhasilan pembangunan Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang dalam mengelola keuangan desa hingga meraih Indeks Desa Membangun (IDM) tertinggi nasional tahun 2018. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan para informan kunci yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Seksi Pemerintahan Kec. Pujon, warga desa, dan lain-lain. Selain itu, data juga diperoleh dari dokumen-dokumen lain yang terkait. Analisis datadilakukan secara kualitatif dengan tahap pengolahan berupa transkripsi, reduksi, kategorisasi, dan interpretasi dengan mengacu pada tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Ngroto memiliki beberapa faktor pendukung yang berpotensi besardalam pembangunan desa, yaitu adanya: 1) warga desa yang produktif, 2) potensi sumber daya alam yang mendukung perekonomian desa, 3) pimpinan dan perangkat desa yang visioner dan amanah, 4) kapabilitas dan kompetensi perangkat desa yang memadai, dan 5) partisipasi dan kepedulian masyarakat yang tinggi. Kelima hal tersebut dikelola dengan baik melalui pengelolaan keuangan desa dengan kebijakan: 1) membuat setiap kebijakan dan keputusan berorientasi pada kepentingan atau kebutuhan warga desa, 2) patuh dan taat terhadap peraturan perundangan, 3) membuka jalur aspirasi dan partisipasi masyarakat, 4) lebih memprioritaskan kebutuhan warga desa daripada kepentingan perangkat desa, 5) pengadaan barang/jasa dari desa setempat, serta 6) memprioritaskan kegiatan yang memiliki multiplier effect besar bagi pertumbuhan perekonomian desa. Semua kegiatan keuangan desa berorientasi pada kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan warga desa sehingga menghasilkan pembangunan yang terbaik. This study aims to explore success factors that contribute to the development of Ngroto Village, district Pujon, Malang Regency in managing village finance to achieve the highest National Developing Village Index (IDM) in 2018. Data was collected from trusted informants such as the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, Head of Government Section of Pujon District, villager, and others. In addition, the data were also acquired from related documents. Data analysis was carried out qualitatively with the processing stages in the form of transcription, reduction, categorization, and interpretation with reference to the research objectives. The result showed that Ngroto Village had several potential supporting factors in village development, namely: 1) productive villager, 2) natural resource potential that support the village economy, 3) visionary and trustworthy of village leader and apparatus, 4) adequate capability and competence of village official, and 5) hight community participation and concern. These five things were managed through village finance through policies: 1) make every policy and decision-oriented to the interest or need of the villagers, 2) obey the law and regulations, 3) open the path aspirations and community participation, 4) prioritize the needs of the villagers over the interest of village apparatus, 5) procurement goods and services from the local village, and 6) prioritize activities that have a large multiplier effect on rural economic growth. All of the village finance activities are oriented to the needs and improvement of the welfare of villagers so that it produces the best development.
Analisis Efektifitas Lembaga Kerja Sama Bipartit dalam Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial di Perusahaan Much Zamhari
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v1i1.17

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menggali faktor-faktor yang menyebabkan LKS Bipartit tidak efektif mencegah perselisihan hubungan industrialdi perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan data dikumpulkanmelalui wawancara yang mendalam kepada pihak pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pegawai mediator hubungan industrial(MHI) baik di daerah maupun di Kementerian Ketenagakerjaan. Beberapa temuan yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan belum efektifnya LKS Bipartit mencegah perselisihan hubungan industrialdi perusahaan meliputi faktor mental pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang belum peduli dengan terbentuknya LKS Bipartit di Perusahaan; kualitaskepemimpinan SDM baik yang duduk dalam kepengurusan serikat pekerja / serikat buruh maupun dalam LKS Bipartit; serikat pekerja/serikat buruh merasa tertandingi dengan keberadaan LKS Bipartitdi Perusahaan; dan kurangnya jumlah MHIdi setiap kabupaten/kota dan provinsi. Hasil Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Dinas Tenaga Kerja baik di kabupaten/kota atau provinsidalam melakukan pendekatan kepada pelaku proses produksi barang dan jasa (pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah) dalam memasyarakatkan LKS Bipartit di Perusahaan. The purpose of this study is to explore the factors that cause the LKS Bipartite to be ineffective in preventing industrial relations disputes in the company. The research method used is qualitative with a case study approach and the data was collected through in-depth interviews with employers, workers / laborers, labor unions and industrial relations mediator (MHI) for employees both in the regions and in the Ministry of Manpower. Some of the findings obtained from this study indicate that the factors that cause the ineffectiveness of the LKS Bipartite to prevent industrial relations disputes in the company such as mental factors of employers and workers / laborers / labor unions who are not concerned with the LKS Bipartite in the company; the quality of human resources both in the management of labor unions and in LKS Bipartite; labor unions feel unrivaled by the existence of the LKS Bipartite; and the lack of MHIin each district / city and province. The results of this study can be used as input for the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia and the Manpower office in the regency / city or province in approaching the perpetrators of the production process of goods and services (employers, workers / laborers, labor unions and the government) in socializing LKS Bipartite in the company.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 01 (2025): Maret 2025 Vol. 5 No. 04 (2024): Desember 2024 Vol. 5 No. 03 (2024): September 2024 Vol. 5 No. 02 (2024): Juni 2024 Vol. 5 No. 01 (2024): Maret 2024 Vol. 4 No. 04 (2023): Desember 2023 Vol. 4 No. 3 (2023): September 2023 Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Maret 2023 Vol. 3 No. 4 (2022): Desember 2022 Vol. 3 No. 3 (2022): September 2022 Vol. 3 No. 2 (2022): Juni 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Maret 2022 Vol. 2 No. 4 (2021): Desember 2021 Vol. 2 No. 3 (2021): September 2021 Vol. 2 No. 2 (2021): Juni 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Maret 2021 Vol. 1 No. 4 (2020): Desember 2020 Vol. 1 No. 3 (2020): September 2020 Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020 Vol. 1 No. 1 (2020): Maret 2020 More Issue