cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aflahun Fadhly Siregar
Contact Email
Aflahun.92@gmail.com
Phone
+6281375989766
Journal Mail Official
somasi@ceredindonesia.or.id
Editorial Address
-
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Somasi (Sosial Humaniora Komunikasi)
Published by Centre For Research and Development Indonesia
ISSN : -     EISSN : 27236641     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal SOMASI dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi karya ilmiah kepada para akademisi dan praktisi yang berminat di bidang Sosial Humaniora dan Komunikasi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 2 (2024): Desember 2024" : 12 Documents clear
Kebijakan Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Memutuskan Kebijakan Publik Taufiqurrahman, Mhd
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 5 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v5i2.1153

Abstract

Diskresi adalah kebebasan untuk memilih atau menentukan tindakan yang dianggap paling sesuai dalam situasi tertentu, yang tidak diatur secara rinci oleh peraturan perundang-undangan. Diskresi biasanya diakui dalam konteks peraturan yang memberikan mandat kepada pejabat untuk menilai situasi dan mengambil tindakan yang relevan, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah. Kebijakan diskresi merupakan salah satu aspek penting dalam administrasi pemerintahan. Diskresi memberi wewenang kepada pejabat publik untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan tertentu, yang tidak diatur secara eksplisit oleh hukum. Mardjono menjelaskan bahwa diskresi adalah kebebasan atau wewenang yang dimiliki oleh pejabat administrasi untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang tidak diatur secara eksplisit oleh hukum. Diskresi diperlukan untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga dan memberikan respons yang tepat. Diskresi dalam konteks hukum administrasi negara merupakan konsep penting yang memberikan fleksibilitas kepada pejabat publik untuk mengambil keputusan dalam situasi yang tidak diatur secara jelas oleh hukum. Menurut hukum administrasi negara meskipun diskresi memberi kebebasan, keputusan yang diambil tetap harus sesuai dengan prinsip legalitas dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Penggunaan diskresi juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan kepentingan publik. Pejabat harus bertindak adil dan tidak diskriminatif dan penggunaan diskresi harus dapat dipertanggungjawabkan. Pejabat publik harus mampu menjelaskan dan membuktikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan objektif serta keputusan yang diambil melalui diskresi sebaiknya dikomunikasikan secara jelas kepada publik untuk menjaga kepercayaan dan memastikan partisipasi masyarakat. Pengertian Diskresi Pejabat Pemeritahan merupakan kebijaksanaan pejabat pemerintahan dalam memutuskan sesuatu perbuatan/tindakan tanpa berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, undangundang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan. Kedudukan Diskresi bagi Pejabat Pemerintahan merupakan keputusan/tindakan diterapkan bagi Pejabat pemerintahan dalam mengatasi persoalan konkrit yang dihadapi oleh penyelenggaraan pemerintahan didalam peraturan perundang undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak sempurna atau tidak jelas dan atau adanya stagnasi pemerintahan. Diharapkan Diskresi Pejabat Pemeritahan memiliki kepastian hukum, sehingga tercipta rasa aman dan nyaman dalam mengambil kebijakan tanpa dibanyagi rasa takut terhadap pemidanaan. Kedudukan Diskresi bagi Pejabat Pemerintahan tidak perlu ragu dalam mengambil keputusan/tindakan untuk tetap mengacu pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal pertanggungjawaban atas keputusan diskresi dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: (1) sebagai tanggung jawab jabatan, dan (2) sebagai tanggung jawab pribadi. Sebagai tanggungjawab jabatan, apabila bertindak untuk dan atas nama jabatan (ambtshalve) yang di dalamnya tidak ada unsur maladministrasi. Sebagai tanggungjawab pribadi, apabila dalam penggunaan wewenang tersebut terdapat unsur maladministrasi. Setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didalamnya ada unsur maladministrasi dan merugikan warga negara, tanggung jawab dan tanggung gugatnya dibebankan kepada pribadi orang yang melakukan tindakan mal administrasi tersebut
Dampak Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Menunaikan Kewajiban Membayar Pajak Manik, Toga; Harianto, Dedi
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 5 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v5i2.1154

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak kebijakan pengampunan Pajak (tax amnesty) terhadap kesadaran hukum masyarakat untuk menunaikan kewajiban membayar pajak. Metode penelitian adalah penelitian hukum normative dan data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan yang diperoleh dan bersumber dari penelitian studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, jurnal, intranet. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa, pertama : Tidak tercapainya target penerimaan pajak dapat disebabkan rendahnya kesadaran hukum wajib pajak akan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penghindaran pajak, perlawanan dari wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak masih tergolong sangat rendah. Kedua : kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) bertujuan meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Ketiga : Dampak kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) menimbulkan ketidak adilan terhadap wajib pajak patuh, mengingat bahwa fasilitas perpajakan tax amnesty justru diperuntukkan untuk wajib pajak yang tidak patuh sehingga dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak yang menyebabkan kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar pajak semakin turun dengan melakukan penundaan pembayaran pajak dan dapat menimbulkan sikap wajib pajak yang sengaja tidak segera membayar pajak dengan harapan akan ada pengampunan pajak di kemudian hari sehingga menyebabkan penerimaan negara atas pajak semakin menurun.
Analisis Sosiologi Hukum Pada Kenaikan Tarif Ppn Terhadap Daya Beli Masyarakat Kelas Menengah Lee, Marcella; Harianto, Dedi
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 5 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v5i2.1155

Abstract

Pajak Pertambahan Nilai merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh subjek pajak sesuai undang-undang yang berlaku. Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki dampak terhadap daya beli masyarakat kelas menengah di Indonesia, khususnya berdasarkan kelompok pengeluaran. Dampak kenaikan tarif PPN terhadap inflasi dan perekonomian secara keseluruhan terutama pada tahun 2025 yang akan kembali naik sebesar 1% memungkinkan terjadinya perlambatan perekonomian dan memperparah ketimpangan sosial di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap daya beli masyarakat menengah. Dalam menyikapi kebijakan kenaikan tarif PPN masyarakat kelas menengah dapat mempengaruhi dinamika ketidaksetaraan sosial dalam perspektif hukum sosial karena memiliki peran penting dalam perekonomian sebagai konsumen yang mempunyai kerentanan perubahan barang atau jasa akibat kebijakan tersebut. Bukan hanya masyarakat sebagai konsumen, pelaku usaha juga menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan biaya tambahan yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Sehingga pentingnya kita untuk mengukur dampak tersebut sebagai pencegahan aspek yang tidak diinginkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan fokus data sekunder pada tahun 2022-2024. Hasil Penelitian mengidentifikasi bahwa kenaikan tarif PPN berpengaruh negatif terhadap tingkat kepercayaan konsumen, rasio konsumsi per kelompok pengeluaraan, dan tingkat inflasi.
KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM MARAKNYA POLUSI SUARA PENGGUNAAN SPEAKER AKTIF DI LINGKUNGAN MASYARAKAT Hutabarat, Apdal; Harianto, Dedi
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 5 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v5i2.1159

Abstract

Polusi suara merupakan masalah lingkungan yang semakin meningkat pada saat ini, maraknya penggunaan speaker aktif diberbagai macam kegiatan keseharian di dalam rumah maupun diluar rumah lingkungan tempat tinggal masyarakat sudah membuat kebisingan dan menimbulkan gangguan kesehatan serta perkelahian antar tetangga dilingkungan masyarakat disekitarnya. Kebisingan sura musik atau karaokean dari maraknya alat elektronik speaker aktif menjadi penyebab utama polusi suara disekitar lingkungan rumah tempat tinggal masyarakat. Penelitian ini memiliki rumusan masalah tentang bagaimana aktifitas masyarakat dan dampak kebisingan serta bagaimana kaitannya dengan norma hukum yang timbul akibat maraknya penggunaan speaker aktif dilingkungan masyarakat. Metode penelitian ini digolongkan berdasarkan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan analisis data kualitatif, dimana data yang di hasilkan merupakan uraian dari hasil observasi di lokasi dan hasil wawancara kepada masyarakat sekitar yang menjadi objek kajian sosiologi hukum. Dari hasil observasi yang dilakukan adanya dampak yang di sebabkan oleh maraknya penggunaan speaker aktif di lingkungan masyarakat telah menimbulkan ketidakharmonisan antara tetangga bertetangga, menimbulkan ketidaknyamanan lingkungan sekitar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosiologi hukum tidak berbicara mengenai substnasi atau materi hukum, tetapi lebih merujuk pada dampak dari sumber hukum dari kebisingan speaker aktif yang menyebabkan gangguan kesehatan, melanggar etika dan moral terhadap masyarakat di sekiitar lingkungan
DAMPAK PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PASAL 76 C TERHADAP POLA GURU MENDIDIK ANAK DI SEKOLAH Sitinjak, Erizal; Harianto, Dedi
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 5 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v5i2.1161

Abstract

Hukuman yang dilakukan oleh guru kepada siswa merupakan sanksi yang bersifat mendidik sehingga hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memenjarakan seorang guru, apalagi sampai main hakim dengan melakukan kekerasan, mengancam dan mengintimidasi terhadap guru. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta menggunakan studi pustaka (library research). Penelitian ini memberikan jawaban bahwa guru seharusnya dapat diberikan perlindungan terkait dalam mendidik anak di sekolah, hal ini didasari adanya aturan hukum yang melindungi guru yang tertera pada Pasal 39 sampai Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Namun hal tersebut belum optimal memberikan pengayoman perlindungan kepada guru saat guru memberikan pendidikan di sekolah. Hal ini membuat guru dalam profesinya mendidik anak di sekolah memunculkan sikap ketidakpedulian dikarenakan takut berhadapan dengan hukum walaupun undang-undang telah memberikan perlindungan kepadanya
PELINDUNGAN KONSUMEN DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN DALAM PANDANGAN SOSIOLOGI HUKUM Hasibuan, Dedean Herawani; Harianto, Dedi
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 5 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v5i2.1163

Abstract

Inovasi pada produk keuangan digital memberikan manfaat berupa aksesibilitas dan inklusifitas yang lebih luas, namun sekaligus memunculkan berbagai jenis risiko baru bagi konsumen seperti keamanan siber hingga penyalahgunaan data. Penggunaan teknologi dan data berperan penting dalam mendukung implementasi elemen-elemen pelindungan konsumen, sehingga diperlukan kesiapan pada aspek infrastruktur, proses bisnis, dan sumber daya manusia. Kolaborasi antara regulator, pelaku bisnis, dan penegak hukum yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan dalam melindungi konsumen jasa layanan keuangan digital dan turut menciptakan stabilitas sistem keuangan. Dalam era digital yang terus berkembang pesat, praktik pasar, pelindungan konsumen, dan privasi data menjadi fokus utama dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Penyelenggaraan aktivitas ekonomi dalam konteks ini tidak hanya memerlukan pemahaman mendalam mengenai dinamika pasar, tetapi juga penegakan norma-norma etika dan hukum yang berlaku.
Eksplorasi Keberlanjutan Budidaya Kapur Barus Sebagai Endemic Plants Di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengan Melalui Analisis Multidimensional Scalling (MDS) Siregar, Aflahun Fadhly; Agustin, Wita Sania; Ramanda, Dinda Zaskia; Pane, Windi Hasriani; Anggoro, Jarot Ponco; Hendriawansyah, Muhammad
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 5 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v5i2.1165

Abstract

Indonesian forests have various types of plants that have high economic value. This commodity is a lime tree which is included in Critically Endangered status with the highest level of threat status before becoming extinct. This extinction was caused by a lack of public knowledge in managing lime trees. Barus District, which is located in Central Tapanuli Regency, is one of the areas that plays an important role in the production of camphor trees. However, the sustainability of camphor cultivation in this region is still a major concern, especially in the face of global dynamics, climate change and economic uncertainty. To answer this challenge, comprehensive research needs to be carried out. In this context, the Multidimensional Scaling (MDS) approach is used to analyze the sustainability dimensions of soybean farming, including ecological, economic, social, technological and institutional aspects. The research results showed that the sustainability status of camphor plant cultivation in Barus, Central Tapanuli Regency was categorized as less than sustainable with an index value of 47.91. Based on the five dimensions used to analyze the sustainability of camphor plant cultivation, it was found that the institutional dimension had the highest index value compared to the other four dimensions (ecological, economic, social and technological dimensions). The sustainability index value from the institutional dimension is 50.16, which means that the value is categorized as quite sustainable. Meanwhile, the other four dimensions are categorized as less sustainable. Of the 17 attributes used in the 5 (five) dimensions of soybean farming sustainability, there are 5 (five) sensitive attributes for each dimension. These sensitive attributes include: (a) ecological dimension consisting of land suitability (b) economic dimension consisting of main business (c) social dimension consisting of family participation. (d) the technological dimension consisting of the processing industry (e) the institutional dimension, namely the role of extension
Potensi Pasar dan Kelayakan Ekonomi Briqball: Inovasi Briket Ramah Lingkungan Berbahan Dasar Limbah Tempurung Kelapa dan Ampas Tebu Salsabila; Rezi Widyan Ananta; Rozan Satyo Hakim; Deviana Sevitra; Maudila Isnaini; Aditya Zikri Syahputra
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 5 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v5i2.1168

Abstract

The availability of alternative energy sources in Indonesia is diverse, one of which is biomass derived from organic waste. With the increasing demand for fuel each year, innovative solutions are needed to address the limitations of energy sources. Briqball emerges as an eco-friendly briquette product utilizing coconut shell charcoal residue and sugarcane bagasse. This study aims to analyze the market potential and economic feasibility of Briqball as an efficient and environmentally friendly fuel alternative. The data analysis methods used in this study include calculations of costs, revenue, profit, BEP, R/C Ratio, B/C Ratio, and ROI. Based on the data analysis, it was found that the Briqball business or the briquette innovation made from coconut shell charcoal residue and sugarcane bagasse is profitable, with a total monthly profit of IDR 2,021,667. The calculation results show a production BEP of 94.4 kg, a price BEP of IDR 1,228.3/kg, an R/C ratio of 2.6, a B/C ratio of 1.64, and an ROI of 21,9%. Therefore, it can be concluded that the Briqball business is feasible and viable.
DOMINASI LAKI LAKI SEBAGAI PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN SURABAYA UNIVERSITAS NEGERI MALANG Wahyono, Richo Andro Ardiansyah
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 5 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v5i2.1191

Abstract

Pedagang kaki lima atau yang disingkat dengan PKL merupakan sebutan umum bagi masyarakat yang biasanya menjual aneka makanan dan jajanan ringan yang biasa dijual oleh seorang wanita, namun bagaimana sudut pandang dari kesetaraan gender dalam menyikapi fenomena ini? Hal yang paling logis adalah ditarik dari faktor faktor yang mendomibasi mereka untuk berdagang, seperti perekonomian keluarga, tuntutan kehidupan, dan juga berdagang lintas generasi. Adapun artikel ini dirancang menggunakan metode kualitatif dimana penulis melakukan wawancara dalam pengumpulan data dan disertai pendekatan studi literatur agar para pembaca dapat mengusut tuntas dari konflik tersebut dengan kepustakaan dari internet yang lebih lengkap. Tujuan dibuatnya artikel ini guna memenuhi tugas UAS kesetaraan gender dan menjadi salah satu referensi terhadap fenomena permasalahan gender yang ada di masyarakat.
Utilization of Pop-Up Book to Increase Vocabulary and Learning Motivation of Junior High School Students Nabila Aslam; Mardiah, Henny
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 5 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v5i2.1192

Abstract

The main objective of this study is to determine the effect of utilization of pop-up book to increase vocabulary and learning motivation of junior high school students. The study was conducted at SMP Bina Taruna, Jl. Paya Pasir, Marelan, Medan City, North Sumatera. The population in this study was 8th grade students, consisting of 3 classes with total of 90 students of two classes. This study used quantitative method with quasi-experimental design by applying purposive sampling. The results of this study have represented to have an impact on students’ vocabulary and learning motivation. The effect of the utilizing of pop-up book can be seen on pre-test and post-test averages in the experimental class that is from 30.07 to 75.65. Other evidence, as shown in the results of the t-test analysis, findings and discussion, the results show that the paired sample test is 14.694 and t-table is 2.052 with a significance value (2-tailed) is <001, it means less than 005. Then, the lowest students learning motivation score is 76 and the highest score is 100. So, they were categorized as high and very high learning motivation. Therefore, Ha was recognized. Thus, it can be concluded the utilization of pop-up book affects to improve vocabulary and learning motivation of junior high school students.

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025 Vol. 6 No. 1 (2025): Juli 2025 Vol. 5 No. 2 (2024): Desember 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Juli 2024 Vol. 4 No. 1 (2023): Vol. 4 No. 1 (2023): Juli 2023 Vol. 4 No. 2 (2023): Desember 2023 Vol. 3 No. 2 (2022): Desember 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Juli 2022 Vol. 2 No. 2 (2021): Desember 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Juli 2021 Vol. 1 No. 2 (2020): Desember 2020 Vol. 1 No. 1 (2020): Juli 2020 More Issue