cover
Contact Name
Ahmad Fitriansyah
Contact Email
ahmad.fitriansyah@swadharma.ac.id
Phone
+6287870716976
Journal Mail Official
jurnal.remittance@swadharma.ac.id
Editorial Address
Kampus 2 Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma Jakarta Jl. Raya Pondok Cabe No.36, Tangerang Selatan, 15418
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
REMITTANCE: JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERBANKAN
ISSN : 27742407     EISSN : 27742288     DOI : -
Core Subject : Economy,
Jurnal REMITTANCE merupakan jurnal ilmiah yang berisi karya ilmiah dengan bidang kajian penelitian meliputi: Akuntansi Keuangan, Pasar Modal, Akuntansi Manajemen, Akuntansi Keperilakuan, Sistem Informasi Akuntansi, Pengauditan, Perpajakan, Akuntansi Syariah, Pendidikan Akuntansi, Good Governance, Fraud & Forensic Accounting, Manajemen Bank, Manajemen Dana Bank, Perkreditan, Stabilitas Keuangan, e-Banking, Manajemen Valuta Asing, Investasi Perbankan, Perbankan Internasional, Perbankan Syariah, Manajemen Likuiditas Bank,Perbankan untuk Ritel dan UMKM.
Articles 163 Documents
PENGARUH LIKUIDITAS, SIZE, PROFITABILITAS TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TRANSPORTASI DI INDONESIA Frisky Dei Maria Lamere; Maria Natalia
REMITTANCE: JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERBANKAN Vol 7, No 1 (2026): REMITTANCE JUNI 2026
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56486/remittance.vol7no1.1110

Abstract

This study aims to analyze the influence of liquidity, company size, and profitability on the financial performance of transportation companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2023-2024. The study employed quantitative methods. The sample was obtained through purposive sampling, yielding 84 observations for the 2023-2024 period. Data processing used multiple linear regression. The research data were secondary, in the form of annual reports from transportation sector companies listed on the IDX. The results indicate that liquidity and company size negatively affect financial performance, while profitability positively affects it. Liquidity, company size, and profitability jointly influence financial performance. Liquidity, company size, and profitability can explain 82% of financial performance. Future studies should expand by adding additional variables to obtain more comprehensive results and improve the accuracy of the analysis.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh likuiditas, ukuran perusahaan (size) dan profitabilitas terhadap kinerja keuangan pada perusahaan transportasi yang terdaftar di BEI 2023-2024. Penelitian menggunakan metode kuantitatif. Sampel penelitian didapatkan dengan menggunakan teknik purposive sampling pada total 84 jumlah data observasi pada periode 2023-2024. Pengolahan data menggunakan regresi linier berganda. Data penelitian merupakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan sektor transportasi di BEI. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel likuiditas dan ukuran perusahaan (Size) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Likuiditas, ukuran perusahaan (size) dan profitabilitas secara bersama-sama mempengaruhi variabel kinerja keuangan. Variabel likuiditas, ukuran perusahaan (size), dan profitabilitas dapat menjelaskan kinerja keuangan sebesar 82%, Pada studi berikutnya agar dapat diperluas dengan menambahkan variable-variabel lain sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih lengkap serta meningkatkan ketepatan analisis.
PENGARUH TRANSAPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP EFEKTIVITAS TATA KELOLA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDES) UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO Anggun Veby Safitriana; Sri Rahayuningsih
REMITTANCE: JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERBANKAN Vol 7, No 1 (2026): REMITTANCE JUNI 2026
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56486/remittance.vol7no1.870

Abstract

This study aims to analyse the influence of transparency, accountability, and the role of village officials on the effectiveness of Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) governance in order to achieve good governance in Taman District, Sidoarjo Regency. Currently, APBDes management still faces challenges, including limited human resources, unequal access to information, and low public participation and oversight. This study used a quantitative approach, collecting data through questionnaires distributed to village officials and related parties. The results showed that accountability did not significantly influence the effectiveness of APBDes governance. This result indicates that the village government is not transparent in providing budget information to the public. Transparency did not significantly influence APBDes' governance. This result indicates that every use of the budget must be clearly accounted for. The active role of village officials in the planning, implementation, and reporting of APBDes significantly impacts the effectiveness of APBDes governance.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan peran perangkat desa terhadap efektivitas tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam rangka mewujudkan good governance di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Pengelolaan APBDes saat ini masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, akses informasi yang belum merata, serta rendahnya partisipasi dan pengawasan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada perangkat desa dan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas tata kelola APBDes Hal ini berarti kurangnya keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi anggaran kepada masyarakat. Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap tata kelola APBDes. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Peran aktif perangkat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan APBDes berdampak signifikan terhadap efektivitas tata Kelola APBDes.
IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI GUNA MENILAI KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN DITINJAU DARI PERMEN PANRB NOMOR 53 TAHUN 2014 DAN NOMOR 88 TAHUN 2021 (STUDI KASUS UPTD LINGKUNGAN PONDOK SOSIAL KEPUTIH SURABAYA) Dinda Aulia Safitri; Maulidah Narastri
REMITTANCE: JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERBANKAN Vol 7, No 1 (2026): REMITTANCE JUNI 2026
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56486/remittance.vol7no1.930

Abstract

The public sector emerged as a response to the collective need for goods and services for the general public. Regulating the allocation and distribution of these goods and services is the government's responsibility to prevent disruptions in the distribution process. Local governments must be responsive in providing public services. This study aims to analyse accountability and transparency in budget management performance in accordance with the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (PANRB) Number 53 of 2014 and Number 88 of 2021 at the UPTD Liponsos Keputih Surabaya. The method used is qualitative research. This study uses primary data, derived from observations and interviews, as well as secondary data from documentation and several supporting data. Two employees of the UPTD Liponsos Keputih served as informants for this study. The results show that budget management accountability at the UPTD Liponsos Keputih Surabaya has been implemented well and is in accordance with Ministerial Regulations of the Administrative and Bureaucratic Reform (PANRB) Number 53 of 2014 concerning technical instructions for performance agreements, performance reporting, and procedures for reviewing government agency performance reports and Number 88 of 2021 concerning evaluation of government agency performance accountability. In every phase, from planning to reporting, the Regional Technical Implementation Unit (UPTD) demonstrates a strong commitment. Furthermore, budget management transparency at the UPTD Liponsos Keputih Surabaya has been implemented effectively. The budget management supports the principle of information transparency stipulated in the Regulations of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform No. 53 of 2014 and No. 88 of 2021, as well as the Public Information Disclosure Law.Sektor publik muncul sebagai respons dari kebutuhan kolektif terhadap barang dan layanan untuk masyarakat umum. Pengaturan pengalokasian dan pendistribusian barang dan layanan ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mencegah proses distribusi yang terhambat. Pemerintah daerah harus tanggap dan responsif dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pengelolaan anggaran sesuai Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 dan Nomor 88 Tahun 2021 di UPTD Liponsos Keputih Surabaya. Metode yang digunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer, yang berasal dari observasi dan wawancara serta data sekunder dokumentasi dokumen serta beberapa data pendukung. Dua karyawan UPTD Liponsos Keputih menjadi informan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan anggaran di UPTD Liponsos Keputih Surabaya telah diterapkan dengan baik dan telah sesuai dengan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintahan dan Nomor 88 Tahun 2021 Tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam setiap fase, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, UPTD menunjukkan komitmen yang kuat. Selain itu, transparansi pengelolaan anggaran di UPTD Liponsos Keputih Surabaya telah dilaksanakan dengan baik. Ini mendukung prinsip keterbukaan informasi yang diatur oleh Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 dan Nomor 88 Tahun 2021 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik