cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Astinah Adnan
Contact Email
andi.astinah.adnan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. sidenreng rappang,
Sulawesi selatan
INDONESIA
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
ISSN : 2622691X     EISSN : -     DOI : http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i2.2127
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2017)" : 16 Documents clear
OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL OLEH DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN Ema Herdiani
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i1.657

Abstract

Latar belakang  penelitian ini adalah: Salah satu andalan PAD Kabupaten Pangandaran bersumber dari  Pajak Hotel. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa optimalisasi pemungutan pajak hotel ini masih terkendala oleh masih  kurang optimalnya pelaksana pemungut pajak, dimana terkadang tidak semua hotel memiliki kejujuran untuk dapat mematuhi  pembayaran pajak tersebut.  Hasil penjajagan diperoleh  kenyatan yang menunjukkan adanya indikasi-indikasi sebagai berikut. Kurangnya optimalnya  pemungutan pajak yang dilakukan oleh pegawai.  Tidak adanya sanksi yang tegas  yang belum  terdaftar sebagai  wajib pajak, sehingga pemilik Hotel yang menganggap dan berfikir bayar tidak  bayar pun tidak ada ruginya. Belum  maksimalnya  kinerja dari pegawai. Tidak adanya  koordinasi  yang baik antara pegawai, sehingga wajib pajak  pun malas bahkan enggan membayar pajak. Kemudian  wajib pajak menganggap pajak  bukan suatu  keharusan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut : Optimalisasi  pemungutan  pajak Hotel sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah telah terlaksana dengan baik sebesar 50%, sedangkan 37,5% belum terlaksana dengan naik. Jadi secara umum optimalisasi  pemungutan  pajak Hotel sebagai upaya meningkatkan sudah terlaksana dengan cukup baik yakni cukup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; Hambatan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Pangandaran  dalam melaksanakan pengelolaan dalam melaksanakan pengelolaan aset daerah, adalah Kurangnya kompetensi tenaga pemungut pajak, Rendahnya kompetensi aparatur, Kurang sarana dan prasarana, SDM pegawai  terkadang tidak menetap, sehingga  dipegang oleh stap baru yang  belum  memiliki pengalaman, Tidak adanya regenerasi pegawai, dimana hambatan dalam melaksanakan optimalisasi pemungutan pajak dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. SDM  pengelolaan yang dilakukan dalam  mengelola asset daerah, sehingga efektivitas manajemen asset  belum tercapai secara optimal. Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut. Mengadakan bintek untuk meningkatkan kompetensi pemungutan  pajak hotel Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Mengadakan seminar tentang cara melakukan sosialisasi pemungutan pajak. Menambah SDM pegawai  yang professional sehingga  dapat menyelesaikan semua masalah  tentang pemungutan pajak. Melakukan pendidikan dan pelatihan agar SDM yang ada dapat bekerja secara professional dalam  pelaksanaan pemungutan pajak. Memperketat pengawasan dan Melakukan pengkaderan pegawai yang melakukan pemungutan pajak. Kata Kunci: Optimalisasi Pemungutan Pajak Hotel, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN MELALUI PEMANFAATAN POTENSI DAN LAHAN DESA DI DESA KARANGPAWITAN KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS Suseno Prio Sudarmo
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i1.678

Abstract

Latar belakang  penelitian ini adalah:masih banyaknya tanah kas desa yang belum dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kurangjelasnya standar operasional yang harus dilakukan dalam pemanfaatan potensi lahan desa Masih banyak program pembangunan  yang  belum diselesaikan disebabkan oleh  minimnya dana APBDes. Rumusan masalah dalam penelitian Bagaimana implementasi kebijakan program pembangunan melalui pemanfaatan potensi dan lahan desa?Apa saja hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan program pembangunan melalui pemanfaatan potensi dan lahan desa?Apa saja upaya yang dilakukan  untuk mengatasi  hambatan dalam implementasi kebijakan program pembangunan melalui pemanfaatan potensi dan lahan desa?Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan sampel penelitian berjumlah 10 orang pegawai. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:Implementasi kebijakan program pembangunan melalui pemanfaatan potensi dan lahan desa berdasarkan hasil wawancara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan,70% kebijakan Program Pembangunan Melalui Pemanfaatan Potensi dan Lahan Desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, telah dilaksanakan dengan baik, 17,69% kebijakan Program Pembangunan Melalui Pemanfaatan Potensi dan Lahan Desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dilaksanakan dengan cukup baik dan 13,84% kebijakan Program Pembangunan Melalui Pemanfaatan Potensi dan Lahan Desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dilaksanakan dengan kurang baik. Hasil  observasi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program pembangunan melalui pemanfaatan potensi dan lahan desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis , masih menghadapi banyak kedala, yang kendala utamanya adalah, sarana, dana atau anggaran, Koordinasi, komunikasi, dukungan dan respon masyarakat.Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan program pembangunan melalui pemanfaatan potensi dan lahan desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil wawancara adalah SDM, sarana, dana atau anggaran, Koordinasi, komunikasi, dukungan dan respon masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan adalah: peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, melengkapi sarana dan prasarana penunjang sosialisasi, penambahan dana atau anggaran sosialisasi, peningkatan koordinasi dan komunikasi baik  dengan masyarakat maupun dengan organisasi yang berkaitan.  Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Pembangunan, Pemamfaatan Potensi dan Lahan Desa 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG PERTANIAN OLEH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA JADIMULYA KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN Dani Iskandar
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i1.648

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terdapatnya permasalahan yang dihadapi petani yang diduga disebabkan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat belum optimal dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian, seperti kurangnya pelibatan petani dalam kegiatan sekolah lapangan pertanian sebagai wadah pengembangan keterampilan petani dalam mengelola usataninya. Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah adalah : 1) Bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat?; 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian?; 3) Bagaimana upaya-upaya yang ditempuh oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian ?Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini akan dilakukan lakukan selama 8 (delapan) bulan. Responden terdiri dari 10 orang yang terdiri ketua dan sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 2 orang dan perwakilan masyarakat petani. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara).Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan bahwa sudah baik  sebesar 40 % dan yang menyatakan kurang baik sebesar 60 %. Berdasarkan hasil observasi bahwa pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kurang baik  sesuai dengan tahap-tahap yang harus dilalui dalam melakukan pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat (2007:145). 2) Adanya hambatan-hambatan seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti berbagai pertemuan yang dilaksanakan. Begitupula hasil observasi bahwa hambatan-hambatan antara lain masih kurangnya peran serta masyarakat petani dalam mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat. 3) Adanya upaya-upaya seperti dilakukannya pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyuluhan. Begitupula hasil observasi adanya upaya-upaya antara lain melakukan peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola hasil pertaniannya..Kata Kunci : Pemberdayaan masyarakat, Pertanian, LPM.
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA KURNIA BAKTI KECAMATAN CIAWI KABUPATEN TASIKMALAYA Fajar Sidik
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i1.662

Abstract

Berdasarkan dari hasil pengamatan sebagai studi awal ternyata ditemukan beberapa indikasi yang menunjukan tugas-tugas aparatur Pemerintahan Desa yang tidak terlaksanakan dengan maksimal, terutama menyangkut dengan beban pekerjaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur Pemerintah Desa.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Lamanya penelitian kurang lebih10 bulan. Informan sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan, studi lapangan (wawancara dan observasi). Analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi.Berdasarkan hasil penelitian  diketahui bahwa : 1) Pelaksanaan pemberdayaan aparatur Pemerintah Desa dalam meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan hasil wawancara belum optimal hal ini dikarenakan masih adanya aparatur desa yang belum mampu menangani beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa, seperti dalam administrasi pemerintahan, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian serta penyusunan aturan belum sepenuhnya terlaksanakan dengan profesional. Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa Pelaksanaan pemberdayaan aparatur Pemerintah Desa dalam meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemerintah Desa belum terlaksana secara rutin. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan aparatur Pemerintah Desa dalam meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemerintah Desa masih belum optimal diantaranya kurangnya membina jaringan komunikasi dengan seluruh aparatur desa. 3) Upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan aparatur Pemerintah Desa dalam meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemerintah Desa  diantaranya dilakukan pelibatan seluruh aparatur desa dalam menyampaikan suatu informasi yang baru untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa selain itu diupayakan melakukan pendelegasian wewenang kepada aparatur desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta melibatkan seluruh aparatur pemerintah desa dalam berbagai kegiatan pelatihan. Kata Kunci :   Pelaksanaan Pemberdayaan, Aparatur Pemerintah Desa, Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
KOORDINASI PERATURAN DESA CILEMPUYANG NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA OLEH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA CILEMPUYANG KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 Herri Okvianto
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i1.668

Abstract

Berdasarkan hasil penjajagan awal diketahui bahwa  belum maksimalnya  koordinasi pada Pemilihan Kepala Desa Cilempuyang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Tahun 2012. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa ? 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan dalam koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa ?Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan bahwa :  1) Koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa belum sepenuhnya berjalan maskimal jika dilihat dari unsur-unsur koordinasi, yakni unsur-unsur sinkronisasi yang teratur (orderly synchronization of effort), pengaturan waktu (timing) dan terpimpin (directing), harmonis(harmonius), dan tujuan yang ditetapkan (stated objective). Hasil observasi menunjukkan bahwa koordinasi dirasa masih berjalan kurang maksimal. Hal ini terlihat dari masih banyak terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan koordinasi oleh Panitia seperti waktu pelaksanaan koordinasi, tunjangan/gaji Panitia Pelaksana Pilkades yang kurang optimal. Hasil observasi penulis menunjukkan bahwa hambatan-hambatan yang ditemukan adalah kurang adanya ketegasan sanksi bagi Panitia Pelaksana Pilkades yang tidak berkomitmen secara konsekuen sehingga menimbulkan sikap terhadap pencapaian tujuan. 3) Terdapat upaya dalam mengatasi hambatan memberikan teguran kepada Anggota Panitia Penyelenggara Pilkades yang tidak ikut dalam rapat koordinasi. Hal ini guna meminimalisir kecemburuan sosial antar Panitia Pelaksana Pilkades. Memberikan insentif bagi Panitia Pelaksana Pilkades dan memberikan penyuluhan pada masyarakat sehingga pelaksanaan Pilkades dapat berlangsung sesuai target partisipasi politik masyarakat yang ditetapkan bersama.  Kata Kunci : Koordinasi Peraturan Desa Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan   dan Pemberhentian Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa
PENGARUH PENGAWASAN OLEH KEPALA SATUAN INTELEJEN KEAMANAN (INTELKAM) TERHADAP PELAYANAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DI KEPOLISIAN RESORT TASIKMALAYA KOTA Agus Predi Muharom
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i1.646

Abstract

Penelitian yang penulis lakukan berawal dari adanya masalah bahwa kurang optimalnya pengawasan oleh Kepala Satuan Intelejen Keamanan (INTELKAM) dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan SKCK, antara lain: (1) Pembuatan SKCK dinilai dari segi waktu cukup lama oleh sebagian masyarakat, dikarenakan minimnya petugas dan sarana yang ada; (2) Tidak adanya ruang tunggu yang memadai menyebabkan antrian berdesak-desakan diantara para pembuat SKCK khususnya ketika Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) diperlukan untuk melamar pekerjaan.Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana pengawasan Kepala Satuan INTELKAM di Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota? (2) Bagaimana pelayanan pembuatan SKCK di Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota? (3) Bagaimana pengaruh pengawasan Kepala Satuan INTELKAM terhadap pelayanan pembuatan SKCK di Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota?Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 27.307 orang. Terdiri dari Kasat Intelkam sebanyak 1 orang, seluruh petugas pelayanan pembuatan SKCK    pengumpulan data menggunakan  Library research dan Field research. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Pengawasan Kasat Intelkam diperoleh rata-rata skor sebesar 322,3. Angka tersebut termasuk pada kategori baik dengan persentase sebesar 64,46%; (2) Pelayanan pembuatan SKCK diperoleh rata-rata skor sebesar 243,8. Angka tersebut termasuk pada kategori cukup dengan persentase sebesar 48,76%; dan (3) Pengaruh pengawasan Kasat Intelkam terhadap pelayanan pembuatan SKCK berdasarkan uji korelasi diperoleh nilai r sebesar 0,153 maka mempunyai hubungan positif atau searah dengan derajat keeratan termasuk kategori sangat rendah. Berdasarkan uji koefesien determinasi diperoleh nilai sebesar 2,34%. Pengawasan Kasat Intelkam secara parsial berpengaruh terhadap Pelayanan Pembuatan SKCK 2,34%. Berdasarkan uji t diperoleh nilai thitung (4,370) > ttabel (1,660), berarti bahwa Pengawasan Kasat Intelkam secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap besarnya Pelayanan Pembuatan SKCK di Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota terbukti. Kata Kunci: Pengaruh Pengawasan, Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 

Page 2 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 4 (2020) Vol 6, No 3 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 4 (2019) Vol 5, No 3 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 4 (2018) Vol 4, No 3 (2018) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 4 (2017): - Vol 3, No 3 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 4 (2016) Vol 2, No 3 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue