STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal (ISSN: 2549-0915) is a national journal published by Center for the Study of Constitution and National Legislation (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Constitutional Law and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. STAATSRECH specializes in Constitutional Law and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian laws and legal system. Published exclusively in English, the Review seeks to expand the boundaries of Indonesian legal discourses to access English-speaking contributors and readers all over the world. The Review, hence, welcomes contributions from international legal scholars and professionals as well as from representatives of courts, executive authorities, and agencies of development cooperation. The Review basically contains any topics concerning constitutional law. Novelty and recency of issues, however, is a priority in publishing. The range of contents covered by the Review spans from established legal scholarships and fields of law such as privacy laws and public laws which include constitutional to various approaches to legal studies such as comparative law, law and economics, sociology of law and legal anthropology, and many others. Specialized legal studies concerning various aspects of life such as commercial and business laws, technology law, natural resources law and the like are also welcomed. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning constitutional law. Published exclusively in English, the Review seeks to expand the boundaries of Indonesian legal discourses to access English-speaking contributors and readers all over the world. The Review, hence, welcomes contributions from international legal scholars and professionals as well as from representatives of courts, executive authorities, and agencies of development cooperation. The Review basically contains any topics concerning Indonesian laws and legal system. Novelty and recency of issues, however, is a priority in publishing. The range of contents covered by the Review spans from established legal scholarships and fields of law such as privacy laws and public laws which include constitutional and administrative law as well as criminal law, international laws concerning Indonesia, to various approaches to legal studies such as comparative law, law and economics, sociology of law and legal anthropology, and many others. Specialized legal studies concerning various aspects of life such as commercial and business laws, technology law, natural resources law and the like are also welcomed.
Articles
2 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6, No 2 (2022)"
:
2 Documents
clear
Integration of the State Financial Supervision and Audit System in Public Legal Entities
Dinar Karunia;
Latipah Nasution
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : UIN JAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/siclj.v6i1.28473
Luasnya lingkup keuangan negara memberikan implikasi pada luasnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pasal 23e menyebutkan “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri” dengan frasa demikian telah mengamini sistem pengawasan yang sentralistik, artinya bertumpu pada BPK, dengan demikian banyaknya aspek pemeriksaan keuangan negara memberikan dampak pada efektifitas terhadap kinerja pengawasan keuangan negara. Metode penelitian pada artikel ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya inefisiensi dalam model pengawasan di Indonesia, konsepsi pengawasan pemeriksaan yang masih sentralistik, BPK secara holistik masih memeriksa laporan keuangan lembaga negara yang menggunakan APBN untuk menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara. Demikian diperlukan integrasi pengawasan dengan modelpengawasan berjenjang demikian dapat memperluas Span of Control, tumpang tindih pengawasan, dan menciptakan sistem check and recheck, mendeteksi dini penyimpangan, dan pengawasan yang lebih terfokus.
Pancasila as the basis and paradigm of the national legal system
Muhammad Ishar Helmi
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : UIN JAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/siclj.v6i1.28474
Produk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan dari suatu negara dapat menjadi tolak ukur daripada keberhasilan negara itu sendiri. Sayangnya, produk kebijakan pemerintahan masa ini masih belum bisa dikatakan sebagai kebijakan yang dapat dengan baik mensejahterakan masyarakat yang disinyalir akibat dari gagalnya pihak-pihak yang berkuasa dalam memahami esensi makna dari Pancasila. Apabila mundur ke belakang, sejarah pemerintahan di Indonesia sendiri tidak terlepas dari peran konfigurasi politik yang memiliki corak berbeda hingga berbeda juga dalam menafsirkan bahkan menggunakan Pancasila. Indonesia sudah merasakan berbagai rezim yang dimulai dari rezim pemerintahan demokrasi terpimpin yang nyatanya otoriter dan secara jelas menyimpang dari falsafah Pancasila, lalu rezim pemerintahan yang lebih otoriter namun mengatasnamakan Pancasila, hingga secara perlahan mulai kembali pada falsafah Pancasila yang demokratis. Dinamika politik yang telah terjadi menjadikannya pelajaran berharga agar rezim pemerintahan kedepannya dapat dengan baik menafsirkan Pancasila dan menggunakannya sebagai paradigma sistem hukum nasional untuk mewujudkan warga negara yang baik (good citizenship) yang memiliki pemerintahan yang baik (good goverment) pula. Bukan hanya melihat pada sejarah dinamika politik, namun juga melihat asal kemunculan Pancasila dan relevansinya dengan sistem hukum nasional.