cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurfaika Ishak
Contact Email
nurfaika.ishak@gmail.com
Phone
+6285292349495
Journal Mail Official
qadauna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 27163245     EISSN : 27161994     DOI : https://doi.org/10.24252/qadauna
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
QadauNa: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam yang diinisiasi untuk menampung dan mengoptimalkan minat menulis mahasiswa di bidang hukum islam dan hukum umum yang memiliki keterkaitan dalam masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 2 No 1" : 15 Documents clear
Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurit TNI AD dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kodam XIV/Hasanuddin Makassar Herfina Herfina; Hasta Sukidi
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i1.16623

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana bimbingan perkawinan yang diberikan kepada prajurit TNI Angkatan Darat dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat sehingga terwujudnya keluarga sakinah di Bintal Kodam XIV/Hasanuddi Makassar, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan atau bisa disebut Field Research Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan yang dilakukan adalah syar’i dan yuridis formal dengan sumber data dari Bintal di Kodam XIV/Hasanuddin Makassar. Selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan data dilakukan dengan beberapa tahapan yakni: identifikasi data, reduksi data, dan editing data. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan yang diberikan kepada prajurit TNI AD di Kodam XIV/HASANUDDIN MAKASSAR sangat penting dan bermanfaat terkhusus bagi prajurit dan calon isterinya , bimbingan perkawinan ini diberikan dalam bentuk metode tanya jawab, ceramah, dan praktek. Kemudian menurut rohaniawan islam faktor faktor yang menjadi pendukun dan penghambat terwujudnya keluarga sakinah di Kodam XIV/Hasanuddin Makassar yaitu: Agama, kesiapan mental, ekonomi, pemilihan pasangan, dan pergaulan.
Eksekusi Hak Tanggungan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo) Ummul Khair Mukhlis; Patimah Patimah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i1.16793

Abstract

Sengketa ekonomi syariah secara umum merupakan suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas-asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan oleh persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap satu di antara keduanya.Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan ialah Pendekatan Teologi Normatif syar’i. Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dasar hukum perlawanan terhadap eksekusi hak tanggungan tetap mengacu pada pasal 207 HIR atau Pasal 225 RBg karena tidak ada aturan khusus yang mengaturnya. Serta untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Apabila terjadi cidera janji yang dilakukan nasabah, maka bank seharusnya turut mencari solusi atas ketidak mampuan nasabah dalam melanjutkan cicilannya dan bukan langsung mengambil tindakan untuk melelang hak tanggungan. Meskipun dalam hak tanggungan mempunyai kekuatan parate executie yang merupakan hak bagi kreditur untuk mengekseskusi hak tanggungan akan tetapi dalam perjanjian akad syariah bank syariah harus memperhatikan pula prinsip-prinsip syariah di dalamnya, terkhususnya prinsip ta‟awun.
Legal Reasoning Hakim dalam Menentukan Besaran Bagian Harta Bersama dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PA Takalar 1B) Nurul Ainun Marfuah; Erlina Erlina
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i1.15798

Abstract

AbstrakSkripsi ini membahas tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besaran Bagian Harta Bersama, selanjutnya pokok permasalahan yaitu: 1) Bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian pada Pengadilan Agama di Kabupaten Takalar, 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama dalam perkara perceraianPenelitian ini mengkaji tentang dasar pertimbangan hakim dalam menentukan besaran bagian harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum normative-yuridis dengan sumber data yang diperoleh dari observasi dan wawancara di Pengadilan Agama Takalar. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: data (memilah milih data), reduksi data, editing data.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama antara  pihak Penggugat dan Tergugat yaitu 40 : 60,  (2) Pertimbangan hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama dalam perkara perceraian pada putusan No. 139/Pdt.G/ 2017/PA Tkl yaitu membagi harta bersama dengan berlandasan dari rasa keadilan. Keywords: Harta Bersama, Pertimbangan, Pembagian. 
Efektifitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar Fahmi Putra Hidayat; Asni Asni
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i1.16648

Abstract

                                                                                  Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan e-court dalam penyeleaian perkara, hambatan serta efektifittas e-court di Pengadilan Agama Kota Makassar.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis deskriptif. Jenis data yang digunakan yaittu data subjek dan data objek yang bersumber dari data primer hasil wawancara dengan informan dan data sekunder bersumber dari jurnal-jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian yang diangkat. Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data yaitu uji kredibilitas dan uji dependabilitas. Data yang diperoleh kemudian dianalisis lalu disimpulkan sebagai hasil akhir dari penelitian.Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa proses pelaksanaan e-court di Pengadilan Agama Makassar yaitu sebagai berikut: pendafaran akun pengguna terdaftar, login dan pendaftaran perkara. Adapun pelaksanaan e-court di pengadilan agama Makassar seperti yang diketahui sistem digital membutuhkan jaringan internet, intranet (web base), maupun jenis jaringan lainya. Secara umum dalam penggunaan akses internet yang menjadi hambatan ialah jaringan sebab dalam mengakses e-court membutuhkan akses internet yang memadai. Efektifias pelaksanaan persidangan menggunakan sistem e-court di pengadilan agama Kota Makassar sudah efektif, namun pelaksanaan sidang masih kurang.Kata Kunci: Efektifitas, e-court, Pengadilan Agama.  
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Mappakatenni Galung di Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap Sahruni Bahar; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i1.16916

Abstract

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Mappakatenni Galung masyarakat Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun pokok permasalah dalam penelitian ini yaitu: 1). Bagaimana sistem Mappakatenni Galung di kalangan masyarakat Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang?, 2). Bagaimana implikasi penerepan sistem Mappakatenni Galung ditinjau dari perspektif hukum Islam di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang?.            Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah (field Research kualitatif deskriptif) atau penelitian lapangan yaitu mencari data secara langsung (wawancara) di masyarakat Kelurahan Lalebata. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan normatif. Selain itu metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah observasi dan dokumentasi.            Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan sistem Mappakatenni Galung masyarakat Kelurahan Lalebata ada tiga bentuk yang pertama pemanfaatan barang gadai oleh pihak rahin dengan adanya bagi hasil atau bagi dua hasil pemanfaatan kepada pihak murtahin, dan yang kedua pemanfaatan oleh pihak murtahin dimana hasil pemanfaatan diambil seluruhnya oleh murtahin dan atau pihak murtahin menyuruh pihak lain untuk menggarap kemudian hasil pemanfaatan dibagi dua kepada pihak lain tersebut. Sedangkan menurut para ulama Hanafiah yang berhak memanfaatkan barang gadai yaitu pihak murtahin karena berada pada kekuasaan murtahin, sedangkan Imam Syafi’i dan Imam Malik yang berhak adalah pihak rahin, dan Hanbali mempersamakan barang yang dijadikan apakah itu barang/hewan dan dibedakan pula antara hewan yang diperah dan ditunggangi.        Implikasi dari penelitian ini yaitu: 1). Pelaksanaan Mappakatenni Galung ini diharap tetap dilaksanakan dengan berpedoman pada aturan-aturan hukum Islam, dimana pelaksanaan Mappakatenni Galung telah dilakukan dari dahulu oleh masyarakat Kelurahan Lalebata dengan adanya Mappakatenni Galung tersebut mampu menjalin silaturahmi serta mampu membantu untuk saling tolong menolong dikalangan masyarakat dan sepanjang tidak menimbulkan konflik. Kepada para masyarakat khususnya petani di kelurahan Lalebata agar lebih memahami hukum Islam mengenai gadai dan mengaplikasikannya dalam pelaksanaan Mappakatenni Galung. 2). Kepada tokoh Agama ataupun pemerintah untuk menyampaikan pembahasan mengenai muamalah khususnya dalam gadai sesuai dengan syariat Islam agar masyarakat tetap mampu menerapkan sistem Mappakatenni Galung tersebut sesuai aturan yang berlaku. 

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 3 Vol 6 No 2 Vol 6 No 1 Vol 5 No 3 Vol 5 No 2 Vol 5 No 1 Vol 4 No 3 Vol 4 No 2 Vol 4 No 1 Vol 3 No 3 Vol 3 No 2 Vol 3 No 1 Vol 2 No 3 Vol 2 No 2 Vol 2 No 1 Vol 1 No 3 Vol 1 No 2 Vol 1 No 1 More Issue