Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

7.537

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum AL-Daulah Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Jurisprudentie DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Pusaka : Jurnal Khazanah Keagamaan Progressive Law Review Hikmah BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam El-kahfi : Journal of Islamic economics El-Iqtishady Devotion: Journal of Research and Community Service Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah TASAMUH: Jurnal Studi Islam Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Journal of Innovation Research and Knowledge DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Media Hukum Indonesia (MHI) HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak PESHUM

Musyfikah Ilyas

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Author-ID : 2501553

Religion Arts Humanities Astronomy Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other

Published : 72 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

FAKTOR SOSIAL BUDAYA DAN ATURAN PERUNDANGAN Ilyas, Musyfikah
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 13 No 1 (2015): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

There are two main issues discussed in this study. They were the dynamics of socio-cultural factors before the birth of the legislation and the effects of both of these factors to the public after enactment. The focus of the regulations rules in this study is the law of marriage. Based on the formal judicial approach, there is a very strong influence on society change after the birth of some the regulations rules related to marriages registration, polygamy, marriage age limit, divorce before the court, and the status of children in marriage. The changes are more affected by socio-cultural factors.

FAKTOR SOSIAL BUDAYA DAN ATURAN PERUNDANGAN Ilyas, Musyfikah
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 13 No 1 (2015): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PRAKTIK POLIGAMI DI KECAMATAN CAMPALAGIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR Ramlah Ramlah; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i1.11428

AbstrakPoligami yang terjadi di masyarakat Campalagian, tidak semua orang mengetahui dengan jelas, bagaimana sebenarnya perkawinan poligami itu terjadi dengan secara hukum (baik perundang-undangan yang dibuat oleh negara maupun menurut hukum syari’at Islam). Poligami pun selalu memicu reaksi keras dan menjadi isu meresahkan terutama di kalangan perempuan. Jenis penelitian ini Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris, serta melalui informan (masyarakat Campalagian), selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya berdasarkan data dari hasil wawancara yang ada, penulis berusaha menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat khusus menjadi sebuah kesimpulan yang lebih umum. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik poligami dilakukan dengan secara diam-diam, adapun beberapa faktor sehingga beberapa masyarakat melakukan praktik poligami yaitu menghindari zina, karena berdasarkan sunnah Rasulullah Saw. Adapun praktik poligami menurut KUHPerdata poligami tidak sah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama sedangkan menurut KHI poligami yang dilakukan sah menurut Agama karena terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Oleh karena itu, praktik poligami bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan, bigitupun sebaliknya bagi orang orang-orang yang ingin berpoligami namun tidak memenuhi persyaratan, dianjurkan jangan melakukan poligami, hingga akhirnya memenuhi syarat dan ketentuan berpoligami.Kata Kunci: Hukum Islam, Perkawinan, Poligami.AbstractPolygamy that occurs in the Campalagian community, not everyone knows clearly, how exactly the marriage of polygamy takes place legally (both the laws made by the state and according to Islamic sharia law). Polygamy always triggers strong reactions and becomes a troubling issue, especially among women. This type of research is qualitative with an Empirical Juridical approach, and through informants (Campalagian community), then the data collection methods used are interviews, observation, and documentation. Furthermore, based on data from existing interviews, the authors try to draw conclusions from facts that are specific to a more general conclusion. This research was conducted in Campalagian Subdistrict, Polewali Mandar Regency. The results of this study indicate that the practice of polygamy is done secretly, as for several factors so that some people practice polygamy, namely avoiding adultery, because it is based on the sunnah of the Prophet. The practice of polygamy according to the civil code polygamy is invalid because it is not registered at the Office of Religious Affairs while according to compilation of Islamic law, polygamy is done legally according to religion because of the fulfillment of marriage conditions and harmony. Therefore, the practice of polygamy can only be carried out by people who meet the terms and conditions set, big and vice versa for people who want to polygamy but do not meet the requirements, it is recommended not to do polygamy, until finally fulfilling the terms and conditions of polygamy.Keywords: Islamic Law, Marriage, Polygamy

PRAKTIK HUKUM KEWARISAN PADA MASYARAKAT ISLAM (Studi Kasus Tahun 2017-2019) Nur Qalbi Husain; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i2.12966

AbstrakPenelitian ini membahas tentang praktik hukum kewarisan pada masyarakat Islam di Kelurahan Parangbanoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa pada tahun 2017-2019. Melalui observasi awal, penulis menemukan beberapa kasus kewarisan yang menimbulkan sengketa sehingga penulis merasa perlu dilakukan penelitian terkait praktik hukum kewarisan yang diterapkan masyarakat Islam di Kelurahan Parangbanoa sehingga rawang terjadi sengketa serta penyelesaian sengketa kewarisan yang ditempuh karena dari sekian sengketa kewarisan yang terjadi pada kisaran tahun 2017-2019 belum ada yang sampai dibawa ke pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan hukum empiris, sumber data ialah melalui wawancara dengan masyarakat, pemerintah dan tokoh Agama di Kelurahan Parangbanoa. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam praktik kewarisan pada masyarakat Islam di Kelurahan Parangbanoa lebih dominan menggunakan hukum kewarisan Adat atau sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat baik dari pembagian warisannya maupun penyelesaian sengketa kewarisan. Perlu adanya sosialisai hukum kewarisan, penguatan status hukum terhadap harta warisan dan ahli waris yang berhak.Kata Kunci: Hukum Kewarisan, Praktik, Masyarakat Islam.AbstractThis study discusses the practice of inheritance law in Islamic communities in Parangbanoa Village, Pallangga District, Gowa Regency in 2017-2019. Through preliminary observations, the author found several cases of inheritance that caused disputes so that the authors felt the need to do research related to the practice of inheritance law applied by the Islamic community in Parangbanoa Village so that disputes occur and settlement of inheritance disputes is taken because of all the inheritance disputes that occurred in the range of 2017 -2019 no one has been brought to justice. This study uses qualitative field research methods with an empirical legal approach, the source of data is through interviews with the community, government and religious leaders in the Parangbanoa Village. The results showed that in the practice of inheritance in the Islamic community in Parangbanoa, the dominant use of Customary inheritance law or in accordance with the habits of the community both from the distribution of inheritance and inheritance dispute resolution. The need for an inheritance law socialization, strengthening the legal status of inherited assets and entitled heirs.Keywords: Inheritance Law, Practice, Islamic Society.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Mappakatenni Galung di Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap Sahruni Bahar; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i1.16916

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Mappakatenni Galung masyarakat Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun pokok permasalah dalam penelitian ini yaitu: 1). Bagaimana sistem Mappakatenni Galung di kalangan masyarakat Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang?, 2). Bagaimana implikasi penerepan sistem Mappakatenni Galung ditinjau dari perspektif hukum Islam di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang?. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah (field Research kualitatif deskriptif) atau penelitian lapangan yaitu mencari data secara langsung (wawancara) di masyarakat Kelurahan Lalebata. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan normatif. Selain itu metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah observasi dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan sistem Mappakatenni Galung masyarakat Kelurahan Lalebata ada tiga bentuk yang pertama pemanfaatan barang gadai oleh pihak rahin dengan adanya bagi hasil atau bagi dua hasil pemanfaatan kepada pihak murtahin, dan yang kedua pemanfaatan oleh pihak murtahin dimana hasil pemanfaatan diambil seluruhnya oleh murtahin dan atau pihak murtahin menyuruh pihak lain untuk menggarap kemudian hasil pemanfaatan dibagi dua kepada pihak lain tersebut. Sedangkan menurut para ulama Hanafiah yang berhak memanfaatkan barang gadai yaitu pihak murtahin karena berada pada kekuasaan murtahin, sedangkan Imam Syafi’i dan Imam Malik yang berhak adalah pihak rahin, dan Hanbali mempersamakan barang yang dijadikan apakah itu barang/hewan dan dibedakan pula antara hewan yang diperah dan ditunggangi. Implikasi dari penelitian ini yaitu: 1). Pelaksanaan Mappakatenni Galung ini diharap tetap dilaksanakan dengan berpedoman pada aturan-aturan hukum Islam, dimana pelaksanaan Mappakatenni Galung telah dilakukan dari dahulu oleh masyarakat Kelurahan Lalebata dengan adanya Mappakatenni Galung tersebut mampu menjalin silaturahmi serta mampu membantu untuk saling tolong menolong dikalangan masyarakat dan sepanjang tidak menimbulkan konflik. Kepada para masyarakat khususnya petani di kelurahan Lalebata agar lebih memahami hukum Islam mengenai gadai dan mengaplikasikannya dalam pelaksanaan Mappakatenni Galung. 2). Kepada tokoh Agama ataupun pemerintah untuk menyampaikan pembahasan mengenai muamalah khususnya dalam gadai sesuai dengan syariat Islam agar masyarakat tetap mampu menerapkan sistem Mappakatenni Galung tersebut sesuai aturan yang berlaku.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appakaramula (Studi Kasus di Lingkungan Tana-Tana Kel. Canrego Kec. Pol-Sel Kab. Takalar Nur Wahidah; Patimah Patimah; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.19164

Pokok permasalahan penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appakaramula (studi kasus dilingkungan Tana-Tana kel.Canego Kec pol-sel Kab.Takalar). Adapun sub masalah yakni: 1.) Bagaimana proses pelaksanaan Tradisi Appakaramula? 2.) bagaimana Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan Tradisi Appakaramula masyarakat dilingkungan Tana-Tana kel Canego Kec pol-sel Kab.Takalar? Hasil .dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi Appakaramula pada masyarakat lingkungan Tana-Tana pada dasarnya diperbolehkan dan telah berlangsung dari jaman dahulu hingga sekarang. Tradisi ini merupakan suatu Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku makassar dan pelaksanaannya masih bisa ditemui diperkampungan atau diperkotaan yang masih melaksanakan tradisi ini didalam keluarganya, namun ada pula beberapa keluarga yang sudah tidak melaksanakannya. Tradisi Appakaramula merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan sebelum melakukan suatu kegiatan sebelum melaksanakan tradisi besar. Implikasi dari penelitian ini adalah bagaimana masyarakat yang memiliki pemahaman ilmu yang memadai seperti ahli hukum dan ustadz-ustadz yang memahami tentang hukum adat dan ilmu fiqih hendaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan tradisi dalam islam. Kata kunci tradisi appakaramula, masyarakat tana-tana

Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar) Rahmawati Rahmawati; Patimah Patimah; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.19247

Pokok permasalahan penelitian ini adalah Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar). Adapun sub masalah yakni: 1) Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan di Pengadilan Agama Takalar? 2) Bagaimana permintaan dispensasi nikah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan di Pengadilan Agama Takalar?. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Takalar menerapkan dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Akan tetapi Undang-Undang tersebut diikuti dengan beberapa instrument lain. Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, bahwa disamping masalah usia juga harus mempertimbangkan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berdampak pada meningktanya permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Takalar. Namun hal tersebut bukan satu-satunya faktor. Faktor lain diantaranya rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Permintaan, Dispensasi, Nikah, Pengadilan

Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan Jusmiati Jusmiati; Asni Asni; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.19349

AbstrakPokok permasalahan penelitian ini adalah Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan. Adapun sub masalah yakni:1) Sejauhmana pemahaman masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan? 2) Bagaimana dampak pandangan masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan?. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Tondong Tallasa sangat kurang, baik pengetahuan agama maupun pendidikan sehingga mereka tidak mengetahui adanya larangan perkawinan bagi mereka yang memiliki hubungan persusuan. Dampak yang ditimbulkan yaitu banyaknya masyarakat yang melakukan perkawinan hubungan persusuan, putusnya hubungan perkawinan, adanya kesamaan genetik, anaknya berisiko tinggi mengalami cacat lahir, sistem imun lemah dan berisiko kematian.Kata Kunci: Pandangan Masyarakat, Perkawinan Hubungan Persusuan, Masyarakat Tondong Tallasa.AbstractThe main problem of this research is the Community Views of Tondong Tallasa Subdistrict, Pangkajene Regency and the Islands of Law No. 1 of 1974 concerning the Prohibition of Marriage Due to Dairy Relations. The sub-problems are: 1) How far the community understands Tondong Tallasa Subdistrict, Pangkajene Regency and the Islands of Law No. 1 of 1974 concerning the Prohibition of Marriage Due to Dairy Relations? 2) What is the impact of the views of the people of Tondong Tallasa District, Pangkajene Regency and the Islands on Law No. 1 of 1974 concerning the Prohibition of Marriage Due to Dairy Relations? The results of this study indicate that the understanding of the Tondong Tallasa community is very lacking, both in religious knowledge and education, so they do not know about the prohibition of marriage for those who have breastfeeding relationships. The resulting impact is the large number of people who engage in breastfeeding marriages, break up of marriages, genetic similarities, their children are at high risk of birth defects, weak immune systems and risk of death.Keywords: Community Views, Dairy Relationship, Tondong Tallasa Community.

Peran Perempuan Bugis Perspektif Hukum Keluarga Islam Musyfikah Ilyas
Al-Risalah VOLUME 19 NO 1, MEI (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Penelitian ini membahas tentang peran perempuan bugis perspektif hukum keluarga Islam, menggunakan penelitian kepustakaan. Identitas perempuan bugis yakni siri’, sipakatau, sipakalebbi, sipakainge. Peran perempuan bugis dipetakan menjadi dua yakni pertama peran perempuan bugis sebagai pemimpin. Kedua, peran perempuan bugis sebagai isteri sekaligus ibu. Perspektif hukum keluarga Islam mengatur bahwa peran perempuan bugis baik dalam rumah tangga maupun di ranah publik, ajarannya tetap mengedepankan keadilan, kesetaraan dan demokrasi.

Ghibah Perspektif Sunnah Musyfikah Ilyas
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v5i1.5677

Penelitian ini membahas tentang ghibah perspektif sunnah. Ghibah merupakan membicarakan aib orang lain dan orang tersebut tidak senang. Larangan melakukan gi}bah tegas disebutkan dalam al-Quran dan hadis.Dampak yang ditimbulkan gi}bah dapat di rasakan secara langsung, diantaranya perselisihan, permusuhan, dendam dikalangan masyarakat dan lain sebagainyaPeneltian ini menggunakan metode maudhuiy, tahliliy, ijmaliy, dan muqarin. Sedangkan pendekatan yang digunakan historis dan teologis normatif. Dan teknik analisis yang digunakan teknik interpretasi tekstual dan kontekstual.Hadis-hadis yang terkait dengan ghibah dapat dijadikan hujjah karena dari segi sanad dan matan tidak mengalami kecacatan. Ghibah dapat dicegah dengan selalu mengingat Allah swt. dan senantiasa bersyukur

Co-Authors Abdul Halim Talli Abdul Rauf Muhammad Amin Affandi, Ahmad Zulkifli Akhmad Ashari Manda Alimuddin Andi Agung Mallongi Andi Muhammad Nasri Andi Marwah Arafah, Sitti Ardiansyah, Rahman As. Rakhmad Idris, As. Rakhmad Ashar Ashar Sinilele Asma Yunitah Alwi ASNI Ayu, Nurelvia Trisna Basyirah Mustarin Bustan, Yazidul Damayanti, Fina Erlina Erlina Fadli Andi Natsif Ferdiansyah Ferdiansyah Fitrah Maulidiyah Hamzah Hasan Hartini Tahir Hasanuddin, Hasriah hidayat stang, Rahmat Hijra Wati Hijrah Zaherina Hilman, Nur Insyirah Iffah Annisa Faulia Gusti Hasan Ihkhsan, Muh ILHAM Istiqamah Itishan, Bani Adam Jabal Nur Jabal Rahmat S Jadil, Rara Mukarramah Jannah, Rihul Jusmiati Jusmiati Kurniati Kurniati Kurniati Kurniati Kurniati Kurniati Kurniaty Magfirah, Nurul Izzah Mahfudah, Rifkatul Marilang Melinasari, Oltry MIFTAHUL JANNAH Mohasa, Muhammad Fajri Muammar Bakry Muh Fahmi Jafar Muh Nur Fauzi Muh Zuhdi Hamdi Fahmi Muh. Jamal Jamil Muh. Saleh Ridwan muhammad ajman Muhammad Anis Muhammad Fajri Muhammad Jumaidi Pamalingan Muhammad Yaasiin Raya Noranisa, Noranisa Nur Adilah Nur Qalbi Husain Nur Taufiq Sanusi Nur Wahidah Nurahmad Nurbaeti Nurfaika Ishak Nurul Rifdah Herman Patimah Patimah Patimah Putri, Faizah Qadir Gassing Rachmat Hidayat Rahmatiah HL Rahmawati Rahmawati Ramlah Ramlah Reza Ardiansyah Rifda Cahya Alindah Alindah Riswandi Saeful Bahri Sahrul, Muhammad Rifky Akbar Sahruni Bahar Saputra, Ilham Shintika Rindiyani Guntur Sirajuddin Siti Aisyah Siti Aisyah Siti Anisa Sitti Aisyah Kara Sri Wahyuni Sulfahmi 10100119066 Suriyadi Suriyadi Syafruddin, Wafiq Arizah Syahrun Nur Syatar, Abdul Umar B Umar Umar Wulandari Ya'rif, Muhammad Yul Hidayah Yuyun Alwania Walude Zulfahmi Alwi

Title

Found 72 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 72 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 72 Documents
Search