cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Fairozi
Contact Email
fairozi.unu@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaltashwirulafkar@gmail.com
Editorial Address
Jl. H. Ramli Selatan No. 20A, Tebet, Menteng Dalam, RT.2/RW.3, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Tashwirul Afkar
Published by Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
ISSN : 14109166     EISSN : 26557401     DOI : https://doi.org/10.51716/
Core Subject : Religion, Humanities,
Religion Humanities
Tashwirul Afkar adalah jurnal pemikiran keagamaan dan kebudayaan yang mempublikasikan hasil riset di kalangan sarjana dan intelektual untuk kemajuan peradaban dunia. Jurnal ini diterbitkan dua kali setahun dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Kajian Budaya
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 39 No. 2 (2020): December 2020" : 6 Documents clear
Dimensi Ekonomi Politik dalam Konflik Perebutan Sumber Kekuasaan Arab Islam Khoirul Anwar; Nazar Nurdin; Muslich Shabir
Tashwirul Afkar Vol. 39 No. 2 (2020): December 2020
Publisher : Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51716/ta.v38i02.22

Abstract

Abstrak Tulisan ini menganalisis upaya Nabi Muhammad Saw. dalam mewujudkan peradaban Islam dengan merebut sumber ekonomi dan komunitas dari penguasa Arab pra-Islam. Upaya Nabi Muhammad Saw. yang berhasil melangkahi aristokrat Mekkah (Bani Umayyah) menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengajarkan agama tauhid, namun mempelajari setting sosial ekonomi-politik masyarakat pra Islam. Paper ini adalah riset kualitatif yang bersumber dari data literatur yang dianalisis dengan metode sosio-historis interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedatangan Islam di Jazirah Arab mengubah struktur ekonomi masyarakat Islam, khususnya Mekkah. Sumber ekonomi dari kegiatan bisnis berubah menjadi kegiatan militer. Perebutan sumber ekonomi dilakukan dengan cara peperangan. Perubahan cara dalam mengalahkan sumber ekonomi dilatarbelakangi oleh kekalahan bisnis Bani Hasyim dari Bani Umayyah. Nabi Muhammad Saw. semula dibenci kaum Arab (Mekkah) karena berpotensi mengganggu sumber ekonomi Arab pra Islam, lalu dielu-elukan karena berhasil mendatangkan sumber keuangan baru yang lebih mudah melalui jalan jajahan.   Abstract This paper examines the efforts of the prophet Muhammad Saw. in realizing Islamic civilization by way of seizing economic and community resources from pre-Islamic Arab rulers. The efforts of the Prophet that successfully bypassed the Meccan aristocracy (Bani Umayyah) indicated that he was not only teach Muslims about monotheism, but also studying the socio-economic-political setting of pre-Islamic societies. This paper employs a qualitative research. The sources of data are taken from the study of literature, then is analized through interpretative socio-historical methods. The Data analysis has been presented descriptively. This research found that the arrival of Islam in the Arabian Peninsula has changed the economic structure of Islamic societies, especially in Mecca. The economic resources of business activities have turned into the military activities.  The seizure of economic resource was carried out by war. The changes in the way of defeating economic resources, due to the defeat of Bani Hasyim’s business from Bani Umayyah. The Prophet Muhammad Saw. was initially confronted by the Arabs (in Mecca) because of his potentials to disrupt the pre-Islamic Arab economic resources, but then he was hailed for successfully bringing some new financial resources that were much easier through the colony.
Hukum Islam Nusantara: Diaspora Undang-Undang Malaka di Kesultanan Aceh Abad Ke-17 Hasan Basori
Tashwirul Afkar Vol. 39 No. 2 (2020): December 2020
Publisher : Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51716/ta.v38i02.23

Abstract

Abstrak Tulisan ini membahas tentang diaspora Undang-Undang Malaka di Kesultanan Aceh abad ke-17 sebagai salah satu landasan berpikir hukum Islam Nusantara. Islam Nusantara yang sejak kelahirannya mengundang kontroversi, terutama dalam pola istinbath al-hukmi yang mengedapankan al-masha>lih sebagai basis kerangka pikirnya, akan didalami jejak historisnya dari abad ke-17, di mana hukum Islam selalu akomodatif terhadap hukum adat dan hukum sosial yang telah berlaku pada suatu masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dengan menjadikan Undang-Undang Malaka abad ke-17 sebagai objek utamanya. Studi ini menemukan historitas hukum Islam yang datang ke Nusantara, dan menyisipkan dirinya dalam beberapa aspek hukum dan Undang-Undang setempat, dapat dipandang sebagai satu keberhasilan diaspora hukum Islam itu sendiri. Beberapa indikator keberhasilan diaspora hukum Islam dalam masyarakat Aceh abad ke-17 terletak pada hukum dagang dan ekonomi secara umum, dalam hukum pernikahan dan etika politik yang bernuansa islami. Treatment politik Islam, geliat ekonomi Islam, bahkan pola tata nilai yang dibawa Islam ke daerah Aceh pada masanya menjadi salah satu penyokong keberhasilan diaspora hukum Islam itu sendiri.   Abstract This paper discusses the Malacca diasporic law in the 17th century of the Aceh Sultanate as one of the foundations for thinking about Islamic law in the archipelago. Nusantara Islam, which since its birth has invited some controversies, especially in the pattern of istinbath al-hukmi which puts al-mashalih as the basis of its framework, needs to be explored about its historical traces from the 17th century where Islamic law has always accomodative to customary and social law prevailed in the society. This research will employ a historical approach by making the 17th century Malacca Law as its main object. This paper found a historicity of Islamic law that came to the archipelago, and inserts itself in several lines of local laws and regulations, therefore it can be seen as a success of the Islamic legal diaspora itself. Some indicators of the success of the Islamic law diaspora in 17th century Acehnese society lie in commercial and economic law in general, in marriage law and political ethics that have Islamic nuances. This research views that the treatment of Islamic politics, the stretching of the Islamic economy, and even the pattern of values ​​that Islam brought to the Aceh region during its time became one of the supporters of the success of the Islamic Law diaspora itself. From that point of view, this study aims to find a structured formula for how Islamic law was able to influence the Aceh sultanate at that time. The formulations of the model and strategy of the Islamic law diaspora in the Aceh Sultanate at that time are the main findings to be achieved in this study.
Filosofi Kafir dalam al-Qur’an: Analisis Hermeneutik Schleiermacher Muhammad Hamdan
Tashwirul Afkar Vol. 39 No. 2 (2020): December 2020
Publisher : Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51716/ta.v38i02.25

Abstract

Abstrak Kata ‘kafir’ dalam al-Qur’an tidak bisa dimaknai secara tunggal. Dibutuhkan kajian yang mendalam dalam memahami al-Qur’an. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan teori hermeneutik Schleiermacher dengan dua interpretasi yaitu gramatis dan psikologis. Melalui analisis interpretasi gramatis, kata ‘kafir’ dalam al-Qur’an memiliki makna yang beragam seperti: ingkar, tidak bersyukur, tidak beriman, kikir, sombong, dan lain sebagainya. Kemudian vonis kafir adalah otoritas Allah Swt. Sementara itu, dengan analisis interpretasi psikologis, ditemukan hasil bahwa Tuhan seringkali menurunkan kata ‘kafir’ akibat perilaku buruk pelaku kekafiran. Penuduhan kafir terhadap orang lain mengancam kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Individu atau kelompok yang dituduh sebagai kafir rentan mendapatkan diskriminasi. Indonesia adalah negara bangsa yang mempunyai Konstitusi tertinggi yaitu UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam UUD 1945 Pasal 29 disebutkan bahwa negara menjamin setiap warga negaranya atas kemerdekaan dan kebebasan dalam memeluk agama dan keyakinan. Dalam konteks bernegara, non-muslim memiliki hak dan kedudukan yang setara dengan warga negara lainnya.   Abstract The word ‘kafir’ in the Qur'an cannot be interpreted in a single meaning. It takes an in-depth study in understanding the verses of the Qur'an. One method that can be used is by employing Schleirmacher's hermeneutic theory with two interpretations, namely grammatical and psychological. Through the analysis of grammatical interpretations, the word ‘kafir’ in the Al-Qur'an has various meanings such as: denial, ungratefulness, disbelief, stingy, arrogant, and so on. Then the verdict of disbelief is the authority of Allah Swt. Meanwhile, with the analysis of psychological interpretations, it is found that God often sends down the word ‘kafir’ due to the bad behavior of the infidels. The accusation of being infidels against others has threatened harmony in the life of the nation and state. Individuals or groups accused of being infidels are vulnerable to discrimination. Indonesia is a nation state that has the highest constitution, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The article 29 of the 1945 Constitution affirms that the State guarantees every citizen of freedom to embrace religion and belief. In the context of a state, non-Muslims have equal rights and positions with other citizens.
Transisi Indonesia Menuju Energi Terbarukan Ahmad Rahma Wardhana; Wening Hapsari Marifatullah
Tashwirul Afkar Vol. 39 No. 2 (2020): December 2020
Publisher : Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51716/ta.v38i02.27

Abstract

Abstrak Di antara penilaian terhadap pengelolaan energi sebuah negara adalah dengan memakai Trilemma Energi, sebuah konsep yang dikembangkan oleh World Energy Council sejak 2010. Konsep Trilemma Energi terdiri dari tiga indikator pokok, yaitu keamanan energi (energy security), ekuitas energi (energy equity), dan keberlanjutan lingkungan (environmental sustainability). Penilaian terbaru Trilemma Energi bertarikh 2019 menempatkan Indonesia berada di urutan ke-69 dari 128 negara yang terindeks. Indonesia sebenarnya telah berupaya serius untuk memperbaiki performa pengelolaan energinya, terutama sejak terbitnya PP RI No. 79/2014 dan Perpres RI No. 22/2017. Kedua peraturan perundangan ini dengan optimis memproyeksikan berkurangnya energi fosil sekaligus meningkatnya penggunaan energi terbarukan di 2025 dan 2050, meskipun realitasnya jauh panggang dari api. Tulisan ini akan membahas apa itu Trilemma Energi dalam konteks Indonesia, betapa penting (dan berpotensi)-nya energi terbarukan bagi Indonesia, dan peluang apa saja yang bisa dilakukan oleh setiap insan Indonesia, untuk berpartisipasi dalam menumbuh-kembangkan energi terbarukan di seluruh penjuru persada Nusantara. Abstract Among the assessments of a country's energy management is by using the Energy Trilemma Index, a concept developed by the World Energy Council since 2010. The Energy Trilemma concept consists of three main indicators, namely energy security, energy equity, and environmental sustainability. The Energy Trilemma's most recent assessment in 2019 has placed Indonesia in the 69th out of 128 indexed countries. Indonesia has made serious efforts to improve the performance of energy management, especially since the issuance of PP RI No. 79/2014 and Perpres RI No. 22/2017. These two regulations have optimistically projected a reduction in fossil energy and an increase in the use of renewable energy in 2025 and 2050, although its reality is still far from the expectations. This paper will discuss about the Energy Trilemma in the Indonesian context, how important (and potentially) renewable energy is for Indonesia, and what opportunities available for Indonesians  to participate in developing a renewable energy throughout the archipelago.
Islam dan Pancasila Pasca Reformasi: Pandangan Kritis Nahdlatul Ulama Syaiful Arif
Tashwirul Afkar Vol. 39 No. 2 (2020): December 2020
Publisher : Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51716/ta.v38i02.30

Abstract

Abstrak Perdebatan antara Islam dan Pancasila mengemuka kembali dalam kancah perpolitikan nasional mutakhir. Artikel ini menganalisis penyebab dan aktor yang memunculkan perdebatan antara Islam dan Pancasila serta respon Nahdlatul Ulama terhadapnya. Dengan analisis kualitatif, studi ini menemukan munculnya tantangan ideologis oleh gerakan Islam trans-nasional yang membenturkan agama dan dasar negara. Pancasila dinilai sebagai ideologi yang sekular karena tidak berasal dari wahyu, sedangkan Islam jelas bersumber dari wahyu. Maka berbagai gerakan seperti Hizbut Tahrir Indonesia, Ikhwanul Muslimin hingga Wahabisme menyebarkan propaganda agar umat Muslim menolak Pancasila dan mengidealkan Islam sebagai dasar negara. Perdebatan ini telah jauh hari dijawab oleh Nahdlatul Ulama (NU). Melalui Munas Alim Ulama NU tahun 1983, NU menegaskan keselarasan Islam dan Pancasila. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dimaknai sebagai cerminan dari tauhid, sehingga meskipun dasar negara ini bukan agama. Tetapi ia merupakan cerminan dari nilai-nilai fundamental agama. Di tengah tantangan ideologis dari trans-nasionalisme Islam ini, pemikiran NU tentang Pancasila menjadi sangat relevan untuk dipahami dan disosialisasikan.   Abstract The debate between Islam and Pancasila has always resurfaced in the recent national politics.  The article analyses the factors and actors that emerge in this debate and how Nahdlatul Ulama responds to it. By qualitative research, this study found the emergence of ideological threats by transnational Islamic movements which trigger a clash between religion and the foundation of the state. Pancasila is considered as a secular ideology because it does not come from the revelation. In fact, Islam clearly comes from a revelation.  Some various movements such as Hizbut Tahrir Indonesia, Ikhwanul Muslimin to Wahabism have actively disseminated their propaganda to reject Pancasila and idealize Islam as the basis of the state. This debate has long been answered by the Nahdlatul Ulama (NU). Through the NU National Conference of Ulama in 1983 , it emphasized the harmony of Islam and Pancasila. The first principle of Pancasila, Belief in the Almighty God, is interpreted as a reflection of tauhid, even though the basis of this country is not religion.  But it is a reflection of the fundamental values ​​of religions.  In the midst of the ideological challenges of Islamic trans-nationalism, NU's thoughts on Pancasila are very relevant to be understood and socialized.
Politik Negara atas Agama: Akar Diskriminasi Terlembaga terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia Subhi Azhari
Tashwirul Afkar Vol. 39 No. 2 (2020): December 2020
Publisher : Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51716/ta.v38i02.31

Abstract

Abstrak Diskriminasi adalah fakta yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Baik pada ranah politik, hukum maupun sosial. Diskriminasi masih terus terjadi meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasinya mulai dari penguatan perangkat hukum, advokasi hingga pendidikan di masyarakat. Hal ini melahirkan dugaan kuat bahwa diskriminasi sulit hilang karena telah mengakar dalam sistem dan budaya hukum kita. Dengan pendekatan sejarah dan hukum, kajian ini memaparkan berbagai produk hukum mulai dari konstitusi negara, Undang-undang hingga peraturan-peraturan hukum yang paling rendah, menyangkut kehidupan beragama sejak masa Hindia Belanda, proklamasi kemerdekaan hingga era reformasi sekarang ini. Berbagai produk hukum tersebut akan dipaparkan secara kronologis untuk mencari keterkaitan satu sama lain sehingga terbangun peta pemikiran yang komprehensif mengenai kebijakan diskriminatif yang masih terjadi saat ini. Kajian ini menemukan bahwa diskriminasi ternyata memiliki latar historis, di mana munculnya berbagai kebijakan diskriminatif negara terhadap kelompok-kelompok minoritas agama di Indonesia adalah buah dari politik kolonial yang masih bertahan hingga kini. Abstract Discrimination has still become a serious problem in Indonesia. Discrimination continues to occur in some aspects such as in the political, legal and social levels despite various efforts have been made to overcome it by strengthening the legal norms, advocacy and education in the community. This problem has triggered a strong presumption that it has been entrenched in our legal system and culture. By historical and law approach, the study investiagates some regulations regarding religious life since colonial era to the recent reformation era, including Constitution, laws and policies in the lower level. Those regulations will be elaborated in chronoliga order to find out some correlations among each other, so that we have a comprehensive map of thinking about the discriminatory policies that still occurs today.  This study reveals that discrimination has a historical root to the colonial politics that remain influencial to the state policies in the present situation.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 41 No. 2 (2022): December 2022 Vol. 41 No. 1 (2022): June 2022 Vol. 40 No. 2 (2021): December 2021 Vol. 40 No. 1 (2021): June 2021 Vol. 39 No. 2 (2020): December 2020 Vol. 39 No. 1 (2020): June 2020