Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan
Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan merupakan jurnal terbitan kerjasama antara Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB) dan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Alamat Penerbit Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB), Gedung Utama Kampus IPB Baranagsiang, Jl. Raya Pajajaran No.7, RT.02/RW.05, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129 P: +62 251 8345 724 F: +62 251 8344 113 E: psp3@apps.ipb.ac.id
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1 No 2 (2014): Agustus"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[AKSES PANGAN, HIGIENE, SANITASI LINGKUNGAN, DAN STRATEGI KOPING RUMAH TANGGA DI DAERAH KUMUH ]]>
<![CDATA[Ali Khomsan]]>
<![CDATA[ RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 1 No 2 (2014): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemukiman kumuh eratkaitannya dengan masalah kesehatan, konsumsi pangan, keamanan pangan, dan persoalan kesejahteraan lainnya. Kehidupan masyarakat di wilayah kumuh seringkali merupakan potret kemiskinan dari orang-orang yang tinggal di dalamnya. Strategi koping rumah tangga di daerah kumuh terhadap permasalahan tersebut didiskusikan.]]>
<![CDATA[SOLUSI MASALAH MUTU, LINGKUNGAN DAN EKONOMI DENGAN TEKNOLOGI TEMPE CEPAT ]]>
<![CDATA[C. Hanny Wijaya]]>
<![CDATA[ RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 1 No 2 (2014): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kebutuhan akan suatu teknologi tepat guna dapat mempercepat proses pembuatan tempe. Pembuatan tempe yang terstandar diharapkan dapat memberi solusi terhadap mutu tempe yang kurang konstan bila dilakukan dengan metode tradisional. Teknologi "Quick Tempeh" alias "Tempe Cepat" merupakan hasil penelitian ilmiah yang dilakukan di Institut Pertanian Bogor dengan mendapatkan pendanaan percepatan paten melalui kegiatan Program Percepatan Paten, DIKTI, pada tahun 2007. Paket teknologi yang dikembangkan oleh Prof. C. Hanny Wijaya an tim ini merupakan salah satu inovasi yang terpilih sebagai 100 Inovasi Indonesia pada tahun 2008 oleh Kementerian Ristek dan Business Innovation Center. Teknologi ini berfokus pada tahapan pengasaman, pengasam yang dipilih adalah asam glukonat yang diperoleh dari senyawa glucono delta-lactone atau sering disingkat sebagai GDL. Penerapan teknologi yang sudah siap aplikasi ini direncanakan untuk dapat diimplementasikan dalam skala luas.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN TANAMAN ILES-ILES TUMPANGSARI UNTUK KESEJAHTERAAN PETANI DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI PANGAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[Edi Santosa]]>
<![CDATA[ RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 1 No 2 (2014): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Iles-iles Amorphophallus muelleri Blume sinonim Amorphophallus oncophyllus merupakan tanaman underutilized yang merupakan sumber glukomanan. Glukomanan adalah karbohidrat low digestible yang banyak digunakan dalam industri obat, makanan dan minuman, kosmetika dan sebagainya. Pada saat ini, IPB telah menyusun SOP budidaya percepatan panen, pembibitan, pemupukan, pemeliharaan, dan cara panen mampu meningkatkan produksi lebih tinggi. Pasar iles-iles di Indonesia cukup besar, saat ini mampu menyerap sekitar 50 ribu ton umbi sgar, sehingga masih diperlukan luas penanaman tambahan 12.000 ha dengan asumsi produktivitas 4 ton/ha. Keberhasilan perluasan areal ditentukan oleh empat faktor yaitu penyedia benih, lahan, modal, dan pemasaran.]]>
<![CDATA[PERCEPATAN PENGEMBANGAN FOOD ESTATE UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[Edi Santosa]]>
<![CDATA[ RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 1 No 2 (2014): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemerintah telah melakukan berbagai terobosan untuk perluasan lahan pangan, salah satunya melalui pengembangan pangan skala luas (food estate). Program merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFE) merupakan food estate yang dinotifikasi secara nasional yaitu Energy Estate di Kabupaten Merauke, Papua seluas 1,2 juta ha, namun proyek food estate tersebut belum dapat berjalan sesuai harapan karena berbagai kendala yang kompleks. Akibat implementasi yang belum matang, capaian keberhasilan MIFEE pada saat ini masih relatif lambat. Oleh karena itu, perlu dicari alternatif solusi agar MIFEE dapat menjadi tonggak sejarah sekaligus legacy pembangunan pangan untuk generasi mendatang. Permasalahan MIFEE dari segi investor, kelembagaan, perundang-undangan, sosial, budaya dan politik dianalisis dan dicarikan solusinya.]]>
<![CDATA[KAMPUNG KONSERVASI KELOR: UPAYA MENDUKUNG GERAKAN NASIONAL SADAR GIZI DAN MENGATASI MALNUTRISI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ervizal Amzu]]>
<![CDATA[ RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 1 No 2 (2014): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan pengertian Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Data statistik menunjukkan Indonesia memiliki lebih dari 70 ribu desa, dimana 26,6% dari jumlah tersebut adalah desa yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan (desa hutan). Masyarakat desa tersebut membutuhkan penguatan kapasitas SDM, terutama yang terkait dengan penerapan IPTEKS untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan mereka.Salah satu diantaranya adalah pengembangan kampung konservasi kelor, yaitu melalui gerakan penanaman dan pemanfaatan tanaman kelor (Moringa oleifera Lam.) dalam rangka mendukung gerakan nasional sadar gizi dan mengatasi malnutrisi di Indonesia. Tanaman kelor sendiri memiliki kandungan super nutrisi yang telah diverifikasi oleh berbagai lembaga ilmiah dan universitas. Kelor dapat menjadi alternatif solusi mengatasi malnutrisi di Indonesia, jika masyarakat dapat memahami dan menyadari akan potensi besar yang dimiliki tanaman ini.]]>
<![CDATA[PEMANFAATAN LAHAN TIDUR UNTUK PENGGEMUKAN SAPI ]]>
<![CDATA[Handian Purwawangsa]]>;
<![CDATA[Bramada Winiar Putera]]>
<![CDATA[ RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 1 No 2 (2014): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Karkas sapi lokal yang di potong di rumah pemotongan hewan yang termasuk ke dalam kategori gemuk hanya 15%, sehingga perlu dilakukan perbaikan pemberian pakan. Beberapa peternakan sapi besar (memiliki lebih dari 100 ekor sapi) khususnya yang berlokasi di Kabupaten Bogor, belum memiliki lahan khusus untuk memenuhi kebutuhan rumput/hijauan pakan ternak. Oleh karena itu para peternak tersebut kesulitan pakan terutama pada saat musim kemarau dan kesulitan untuk meningkatkan skala usahanya. Berdasarkan hasil kajian Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian, luas lahan non produktif di Kabupaten Bogor dan berpotensi untuk ditanami sekitar 9.667,6 ha. Sedangkan kebutuhan hijauan pakan ternak (HPT) berdasarkan survei terhadap 30 peternakan sapi dan domba di Kabupaten Bogor dan Sukabumi berdasarkan kapasitas kandang yang ada adalah sekitar 12.982 ton per bulan.]]>
<![CDATA[MEMBUMIKAN KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN ]]>
<![CDATA[Iin Ichwandi]]>
<![CDATA[ RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 1 No 2 (2014): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Berbagai kebijakan dan program ketahanan pangan yang telah dilakukan selama ini masih belum dapat menyelesaikan masalah kerentanan dan krisis pangan. Ketahanan pangan tidak akan berhasil tanpa adanya upaya penyelesaian akar masalah yaitu keterpurukan petani dan tingginya konversi lahan pertanian. Kedua hal ini menjadi penyebab terus menurunnya luas lahan pertanian yang berimplikasi terhadap produksi pangan. Program ektensifikasi pertanian dengan membuka lahanlahan baru di Papua dan NTT bukanlah solusi yang tepat karena akan sulit terealisasi akibat kendala ketidaksiapan infrastruktur dan sosial budaya masyarakat.]]>
<![CDATA[MUNGKINKAH SWASEMBADA DAGING TERWUJUD ? ]]>
<![CDATA[Juniar Atmakusuma]]>;
<![CDATA[. Harmini]]>;
<![CDATA[Ratna Winandi]]>
<![CDATA[ RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 1 No 2 (2014): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Persoalan pangan merupakan persoalan kritis yang saat ini dihadapi oleh semua Negara di dunia. Tidak lepas dari ingatan, bagaimana pada tahun 2013 terjadi keriuhan di pasar Indonesia terkait harga daging, terutama daging sapi. Persoalan tersebut muncul karena terjadinya permintaan daging sapi yang terus meningkat. Sayangnya, peningkatan tersebut tidak diimbangi peningkatan produksi daging sapi dalam negeri. Selisih permintaan pasar dan ketersediaan daging sapi secara nasional menyebabkan pemerintah mengambil kebijakan impor sapi dan daging sapi sebesar 35% dari kebutuhan daging sapi secara nasional. Untuk jangka panjang, pemerintah telah mengambil kebijakan untuk mewujudkan swasembada daging sapi berbasis sumberdaya domestik. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sapi dan daging sapi impor. Tantangan kemudian muncul untuk mengoptimalkan peternak rakyat, yang merupakan bagian paling besar dari sistem peternakan Indonesia.]]>
<![CDATA[PROSPEK CERAH PRODUKSI SAYURAN ORGANIK BERNILAI TAMBAH TINGGI BERBASIS PETANI ]]>
<![CDATA[Musa Hubeis]]>;
<![CDATA[Hardiana Widyastuti]]>;
<![CDATA[Nur Hadi Wijaya]]>
<![CDATA[ RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 1 No 2 (2014): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Permasalahan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan yang utama pada komoditas pangan organik, khususnya sayuran adalah kuantitas dan kualitasnya. Untuk itu tujuan penelitian ini adalah pendeskripsian karakteristik produk sayuran organik, pengidentifikasian faktor internal dan eksternal terkait produksi produk sayuran organik bernilai tambah tinggi berbasis petani, serta penetapan alternatif strategi pengembangan produksi pangan organik bernilai tambah tinggi atas tiga (3) tema utama seperti pasar, produksi sayuran organik dan Sumber Daya Manusia (SDM).]]>
<![CDATA[MENGELOLA LEDAKAN HAMA DAN PENYAKIT PADI SAWAH PADA AGROEKOSISTEM YANG FRAGIL DENGAN PENGENDALIAN HAMA TERPADU BIOINTENSIF ]]>
<![CDATA[Suryo Wiyono]]>;
<![CDATA[. Widodo]]>;
<![CDATA[Hermanu Triwidodo]]>
<![CDATA[ RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 1 No 2 (2014): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tingkat penggunaan pestisida pada padi sawah telah membuat agroekosistem padi sawah menjadi fragil, yang ditandai dengan makin seringnya ledakan hama dan penyakit pada 10 tahun terakhir di Pulau Jawa. Pengendalian Hama Terpadu Biointensif (PHT BI) merupakan suatu integrasi teknik terbaik (best practices) dalam pengelolaan hama dan penyakit padi didasari pada optimalisasi faktor pengendali hayati dan alami, serta pengelolaan kesehatan tanaman. Ujicobateknologi yang dikembangkan di enam lokasi pada enam kabupaten di Jawa menunjukkan bahwa PHT BI mampu mengendalikan hama dan penyakit serta meningkatkan produksi padi.]]>
