cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Kaswanto, SP, MSi
Contact Email
kaswanto@apps.ipb.ac.id
Phone
+628121939739
Journal Mail Official
jkebijakan@apps.ipb.ac.id
Editorial Address
Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB), Gedung Utama Kampus IPB Baranangsiang, Jl. Raya Pajajaran No.7, Bogor 16129, Jawa Barat
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan
Published by Institut Pertanian Bogor
ISSN : 23556226     EISSN : 24770299     DOI : https://doi.org/10.29244/jkebijakan
Core Subject : Economy, Humanities, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences
Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan merupakan jurnal terbitan kerjasama antara Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB) dan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Alamat Penerbit Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB), Gedung Utama Kampus IPB Baranagsiang, Jl. Raya Pajajaran No.7, RT.02/RW.05, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129 P: +62 251 8345 724 F: +62 251 8344 113 E: psp3@apps.ipb.ac.id
Arjuna Subject : Ilmu Pertanian dan Biologi (Semua) - Ilmu Pertanian dan Biologi (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4 No 1 (2017): April" : 6 Documents clear
ESTIMASI NILAI EKONOMI DAN EKSTERNALITAS NEGATIF PEMANFAATAN WADUK DARMA Dindin Syawaludin Pratama; Yusman Syaukat; Meti Ekayani
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 4 No 1 (2017): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Waduk Darma merupakan salah satu waduk yang penting di Jawa Barat dengan luas 425 ha. Waduk ini memberikan manfaat kepada perikanan, air irigasi, air baku PDAM dan pariwisata. Berbagai kegunaan waduk tersebut berpotensi menimbulkan ekternalitas di Waduk Darma. Eksternalitas yang dirasakan adalah adanya pertumbuhan eceng gondok yang cepat menyebar di permukaan perairan dan menyebabkan ekternalitas negatif, hal ini dapat diduga karena adanya pemberian pakan yang berlebih (over feeding) dari budidaya KJA.Eksternalitas negatif tersebut berupa penurunan produksi perikanan, gangguan saluran irigasi, penyumbatan saluran PDAM, dan terganggunya perjalanan perahu wisata. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji estimasi nilai manfaat dan nilai eksternalitas negatif dari pemanfaatan Waduk Darma tersebut. Untuk mengestimasi nilai ekonomi pemanfaatan menggunakan metode harga pasar (market price method), residual imputation approach (RIA/Water Rent), dan pendekatan Travel Cost Methode (TCM) atau biaya perjalanan individu. Untuk mengestimasi nilai kerugian eksternalitas menggunakan metode Change of Productivity (CoP) dan metode pendapatan yang hilang (Loss of Earning). Hasil penelitian menunjukkan total nilai manfaat langsung Waduk Darma adalah Rp.1.142.945.174.610/tahun, dan total nilai kerugian dari eksternalitas negatif adanya eceng gondok sebesar Rp.169.087.933.326/tahun.
INSTRUMEN KEBIJAKAN UNTUK MENGATASI KONFLIK DI KAWASAN HUTAN KONSERVASI Handian Purwawangsa
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 4 No 1 (2017): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap taman nasional memiliki tipologi konflik yang berbeda-beda. Konflik di Taman Nasional (TN) Leuser khususnya yang berada di Kabupaten Langkat disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang mengizinkan perusahaan untuk melakukan pembinaan habitat dengan cara menebang pohon. Perambahan yang berujung konflik di Taman Nasional (TN) Tesso Nilo utamanya disebabkan oleh adanya kekosongan aktivitas rill dilapangan sebagai akibat dari adanya perpindahan pemegang hak konsesi. Penyebab konflik yang terjadi di Taman Nasional (TN) Bukit Duabelas, disebabkan karena aktivitas perladangan dan perkebunan masyarakat sudah berjalan sebelum Taman Nasional ditetapkan. Penyebab konflik di Taman Nasional (TN) Kutai adalah adanya deposit batubara yang ingin dikuasai oleh sekelompok oknum masyarakat dan penyebab konflik di Taman Nasional (TN) Halimun salak adalah adanya perbedaan persepsi antara para sesepuh adat dengan pemerintah dan adanya perluasan areal taman nasional yang sebelumnya merupakan areal hutan produksi milik perhutani. Masing-masing lokasi taman nasional memiliki akar permasalahan konflik yang berbeda, sehingga memerlukan instrumen kebijakan yang berbeda pula. Instrumen yang dapat digunakan diantaranya adalah instrumen regulasi, instrumen administrasi, instrumen fiskal, instumen ekonomi dan instrumen administrasi.
IMPLIKASI PERUBAHAN HUTAN RAKYAT MENJADI KAWASAN LINDUNG BAGI PETANI (Studi Kasus : Desa Cikondang Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka) Iding Supriatna; Meti Ekayani; Eva Anggraini
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 4 No 1 (2017): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadikan 45% wilayahnya menjadi kawasan lindung. Sebagian kawasan lindung di luar kawasan hutan merupakan hutan rakyat yang berubah fungsi dari fungsi produksi menjadi fungsi lindung. Hal tersebut berimplikasi pada property rights petani terhadap kawasan hutannya. Sehingga perlu untuk mengidentifikasi perubahan property rights dan implikasinya dari penetapan hutan rakyat menjadi kawasan lindung dan mengestimasi nilai manfaat dan kerugian bagi petani dan lingkungan dari penetapan hutan rakyat menjadi kawasan lindung. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive, yaitu di Desa Cikondang Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka. Metode Pengambilan data dilakukan dengan observasi lapang, wawancara dan dokumentasi. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik probability sampling, jumlah responden sebanyak 116 petani. Analisis kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi perubahan property rights dan implikasinya sedangkan mengestimasi nilai manfaat dan kerugian diestimasi dengan metode nilai pasar, replacement cost dan benefit transfer. Hasil penelitian menunjukan penetapan hutan rakyat menjadi kawasan lindung mengakibatkan perubahan property right yang mengakibatkan hilangnya sebagian manfaat langsung bagi petani dari kawasan hutan rakyat. Oleh karena itu perlu insentif bagi petani minimal sebesar nilai manfaat yang hilang.
ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN RESTORASI LAHAN GAMBUT DI KALIMANTAN TENGAH Muhammad Ramdhan
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 4 No 1 (2017): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ekosistem lahan gambut mempunyai peran penting dalam penyimpanan unsur karbon di permukaan bumi ini. Indonesia beruntung memiliki luas lahan gambut terluas ke-4 di dunia ini, yaitu sekitar 14,9 juta hektar. Keberadaan lahan gambut saat ini terancam oleh pertambahan penduduk yang menuntut alih fungsi lahan gambut menjadi lahan pertanian atau pemukiman. Makalah ini akan memaparkan salah satu upaya pemerintah, melalui Badan Restorasi Gambut, dalam merangkul pihak masyarakat sekitar lahan gambut di Provinsi Kalimantan Tengah untuk lebih menjaga keberadaan ekosistem lahan gambut disana. Upaya tersebut memerlukan informasi mengenai persepsi masyarakat di wilayah lahan gambut dalam pengelolaan lahan gambut ini sekarang dan masa yang akan datang. Hasil analisis menunjukkan bahwa diperlukan sosialisasi yang lebih gencar untuk melaksanakan program pengelolaan lahan gambut secara bekelanjutan kepada masyarakat Kalimantan Tengah.
INTERNALISASI LIMBAH CAIR INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) TAPIOKA MELALUI IPAL BIOGAS UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK Rita Rahmawati; Eka Intan Kumala Putri; Meti Ekayani
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 4 No 1 (2017): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Industri tapioka merupakan industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran karena limbah cair yang dihasilkan dari industri ini mengandung bahan organik yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut, perlu mengetahui dampak dari buangan limbah cair tapioka dan juga nilai kesediaan membayar (willingness to pay) industri kecil menengah (IKM) tapioka untuk mengelola limbahnya. Limbah cair tapioka memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi biogas dan digunakan sebagai pembangkit listrik, agar usaha pemanfaatan limbah cair tapioka dapat berkelanjutan, perlu dilakukan analisis kelayakan finansial. Penelitian dilakukan di Desa Sentul dan Desa Kadumangu Kecamatan Babakan Madang, serta Desa Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Pengambilan data dilakukan dengan observasi lapang, wawancara, dokumentasi, dan study literature. Responden dalam penelitian ini sebanyak 100 pengrajin tapioka yang berada di Desa Kadumangu serta 40 kk di Desa Nanggewer dan 30 kk di Desa Sentul. Analisis kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi dampak dari buangan limbah cair tapioka. Nilai willingness to pay (WTP) dilakukan melalui metode contingen valuation method sedangkan untuk mengetahui kelayakan pengusahaan biogas dilakukan uji net present value, internal rate return dan net benefit/cost. Hasil penelitian menunjukan nilai WTP IKM tapioka belum cukup untuk mendanai biaya investasi pembangunan biogas sebagai pembangkit listrik, namun secara finansial pengolahan limbah tapioka menjadi biogas layak untuk dijalankan, sehingga dibutuhkan peran pemerintah untuk penyediaan alat baik itu dalam bentuk hibah maupun dalam bentuk kredit lunak.
STRATEGI KEBIJAKAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI ZONA TRADISIONAL TAMAN NASIONAL UJUNG KULON Aldila Paramita; Leti Sundawati; Dodik Ridho Nurrochmat
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 4 No 1 (2017): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Taman Nasional dikelola dengan sistem zonasi. Zona tradisional merupakan zona lainnya yang Sumber Daya Alam (SDA) dapat dimanfaatkan secara turun temurun. Pemanfaatan SDA berupa Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) tidak terlepas dari adanya persoalan terkait akses. Faktor yang mempengaruhi akses kawasan adalah kebijakan yang terkait dalam pengelolaan Taman Nasional (TN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan akses zona tradisional yang berada di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dan mengidentifikasi aktor yang mempunyai pengaruh dan kepentingan dalam pengelolaan Taman Nasional (TN). Data penelitian dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan masyarakat dalam pengaturan pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sudah diatur dalam perundang-undangan. Dalam PP 28 tahun 2011 pasal 35 bahwa pemanfaatan tradisional berupa pemungutan HHBK, budidaya terbatas, dan perburuan tradisional terbatas. Namun akses yang diberikan kepada masyarakat masih bersifat tertulis dalam peraturan tanpa implementasi yang jelas. Aktor yang mempunyai pengaruh dan kepentingan yang tinggi berdasarkan self assesment dan penilaian aktor lainnya adalah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK). KLHK mempunyai peran yang sangat berpengaruh karena perumus kebijakan, serta mempunyai program-program di dalam kawasan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 2 (2025): Agustus Vol 12 No 1 (2025): April Vol 11 No 3 (2024): Desember Vol 11 No 2 (2024): Agustus Vol 11 No 1 (2024): April Vol 10 No 3 (2023): Desember Vol 10 No 2 (2023): Agustus Vol 10 No 1 (2023): April Vol 9 No 3 (2022): Desember Vol 9 No 2 (2022): Agustus Vol 9 No 1 (2022): April Vol 8 No 3 (2021): Desember Vol 8 No 2 (2021): Agustus Vol 8 No 1 (2021): April Vol 5 No 1 (2018): April Vol 4 No 3 (2017): Desember Vol 4 No 2 (2017): Agustus Vol 4 No 1 (2017): April Vol 3 No 3 (2016): Desember Vol 3 No 2 (2016): Agustus Vol 3 No 1 (2016): April Vol 2 No 3 (2015): Desember Vol 2 No 2 (2015): Agustus Vol 2 No 1 (2015): April Vol 1 No 3 (2014): Desember Vol 1 No 2 (2014): Agustus Vol 1 No 1 (2014): April More Issue