cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Kaswanto, SP, MSi
Contact Email
kaswanto@apps.ipb.ac.id
Phone
+628121939739
Journal Mail Official
jkebijakan@apps.ipb.ac.id
Editorial Address
Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB), Gedung Utama Kampus IPB Baranangsiang, Jl. Raya Pajajaran No.7, Bogor 16129, Jawa Barat
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan
Published by Institut Pertanian Bogor
ISSN : 23556226     EISSN : 24770299     DOI : https://doi.org/10.29244/jkebijakan
Core Subject : Economy, Humanities, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences
Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan merupakan jurnal terbitan kerjasama antara Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB) dan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Alamat Penerbit Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB), Gedung Utama Kampus IPB Baranagsiang, Jl. Raya Pajajaran No.7, RT.02/RW.05, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129 P: +62 251 8345 724 F: +62 251 8344 113 E: psp3@apps.ipb.ac.id
Arjuna Subject : Ilmu Pertanian dan Biologi (Semua) - Ilmu Pertanian dan Biologi (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4 No 3 (2017): Desember" : 6 Documents clear
POTENSI LAHAN NON PRODUKTIF UNTUK USAHA HUTAN RAKYAT (Studi Kasus di Kecamatan Leuwiliang dan Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor) Faizal Mutaqin; Handian Purwawangsa
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 4 No 3 (2017): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan kajian dari Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian IPB tahun 2013, di Kabupaten Bogor terdapat sekitar 9.000 ha lahan non produktif yang berpotensi dikembangkan untuk usaha dibidang pertanian dan kehutanan. Lahan merupakan salah satu modal utama pembangunan, karena dengan mengelola lahan secara optimal dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis karakteristik lahan non produktif dan mengetahui potensi lahan-lahan tersebut untuk usaha hutan rakyat.  Keberadaan lahan non produktif yang berada di Kecamatan Leuwiliang dan Leuwisadeng disebabkan banyak faktor, yaitu ketidaktahuan pemilik terhadap potensi lahan yang dimilikinya, tidak memiliki modal yang cukup dalam upaya pengelolaan lahan non produktif serta mengalami kebangkrutan dalam usaha yang telah dijalankan sebelumnya. Upaya pengelolaan lahan non produktif sangat dibutuhkan untuk mengurangi anomali jumlah lahan yang tidak diberdayakan. Lahan non produktif yang berada di wilayah Kecamatan Leuwiliang dan Leuwisadeng sangat berpotensi untuk usaha hutan rakyat dan dipadukan dengan agroforestry.
DISTRIBUSI DAN STRATEGI UMUM PEMANFAATAN LAHAN NON PRODUKTIF DI KABUPATEN BOGOR Handian Purwawangsa
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 4 No 3 (2017): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan hasil pemetaan Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian IPB tahun 2013, dengan menggunakan pendekatan citra satelit di Kabupaten Bogor terdapat 9.667 ha lahan non produktif yang berpotensi untuk usaha dibidang pertanian. Sebagian besar lahan potensial pertanian yang tidak produktif di wilayah kecamatan Sukamakmur (19,8%), Leuwiliang (7,1%), Cigudeg (7,0%), Nanggung dan Cigombong masing-masing (5,1%), dan Jonggol (4,9%). Keenam wilayah ini merupakan wilayah dengan luas lahan diatas 450 hektar lahan yang tidak produktif. Strategi umum untuk meningkatkan lahan non produktif di Kabupaten Bogor adalah melakukan survey detail atau lanjutan, menentukan jenis produk yang akan dikembangkan, membuat demplot dan membuat instumen kebijakan ekonomi, administrasi, informasi dan instrument kebijakan regulasi.
ANALISIS KELEMBAGAAN PENGENDALIAN HAMA TERPADU PERKEBUNAN TEH RAKYAT Nurman Nurman; Aceng Hidayat; Eva Anggraini
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 4 No 3 (2017): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis struktur tatakelola dan kelembagaan pengendalian hama terpadu perkebunan teh rakyat di Kabupaten Tasikmalaya dan menganalisis strategi pengelolaan kelembagaan yang ideal di Kabupaten Tasikmalaya. Dari hasil penelitian diketahui bahwa: (1) kondisi eksisting tatakelola dan kelembagaan pengendalian hama terpadu teh rakyat di Kabupaten Tasikmalaya penerapannya belum secara optimal. Tingkat partisipasi stakeholder yang rendah terutama segi monitoring dan evaluasi mengakibatkan implementasi penerapan 4 prinsip pengendalian hama terpadu oleh petani mulai ditinggalkan dan kembali lagi ke praktik sebelum mengikuti sekolah lapang pengendalian hama terpadu karena tidak memberikan dampak nyata terutama dari sisi harga pucuk teh yang disamaratakan dengan pucuk non pengendalian hama terpadu. Hal ini terjadi karena petani tidak mempunyai posisi tawar terhadap pihak luar walaupun secara produktivitas petani yang menerapkan pengendalian hama terpadu lebih unggul dibandingkan dengan petani non pengendalian hama terpadu, (2) Dan perumusan ulang strategi pengembangan struktur tatakelola dan kelembagaan pengendalian hama terpadu untuk keberlanjutan pengendalian hama terpadu dapat dikembangkan dari hulu ke hilir dan layanan pendukung berdasarkan visi yang jelas yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan petani teh rakyat. Redesain ini disusun dengan harapan dapat berimplikasi pada aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan bagi petani sebagai pelaku utama dan pengusaha agribisnis di Kabupaten Tasikmalaya.
JEJARING AKTOR DALAM PENGELOLAAN MANGROVE BERBASIS MASYARAKAT KONTEKS KPH OK Hasnanda Syahputra; Bramasto Nugroho; Hariadi Kartodihardjo; Nyoto Santoso
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 4 No 3 (2017): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jejaring aktor memiliki konsep suatu hubungan sosial yang diikat oleh adanya kepercayaan yang dipertahankan dan dijaga oleh norma-norma yang ada. Hubungan ini dapat dipandang sebagai sebuah interaksi yang saling berhubungan satu sama lain dan membentuk satu kesatuan utuh yang terikat melalui satu jaringan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui siapa aktor yang menjadi pusat informasi didalam jaringan (centrality), aktor yang menjadi perantara (betweenness) dan aktor yang mempunyai hubungan terdekat (closeness) dengan para aktor lainnya sehingga mempunyai pengaruh yang besar dalam pengambilan kebijakan. Metode analisis data menggunakan pendekatan social network analysis (SNA), yaitu dengan melihat pola keterhubungan didalam jaringan. Hasil studi menunjukkan bahwa yang masuk katagori tertinggi untuk indegree :  kepala desa, dinas kehutanan provinsi, tokoh masyarakat, dan masyarakat desa pusong kapal,  outdegree: kepala desa, kesatuan pengelolaan hutan (KPH), perguruan tinggi, dan dinas kehutanan provinsi. Incloseness : kepala desa, KPH, perguruan tinggi, dinas kehutanan provinsi. Outcloseness  yaitu dinas kelautan dan perikanan Aceh Tamiang, kepala desa, lembaga swadaya masyarakat lembah tari, dan perguruan tinggi. Betweeness terdiri dari kepala desa, KPH, perguruan tinggi, dan dinas kehutanan provinsi.
ANALISIS PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA SULTAN SYARIF HASYIM YANG BERKELANJUTAN DENGAN PENDEKATAN WILLINGNESS TO PAY (WTP) Sandro Ericson Manurung
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 4 No 3 (2017): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim merupakan salah satu kawasan konservasi yang ada di Provinsi Riau. Tahura Sultan Syarif Hasyim memiliki fungsi yang beragam seperti sebagai daerah resapan air, penyerap karbon, penghasil oksigen, sarana rekreasi serta pelestarian flora dan fauna. Tingginya degradasi hutan yang terjadi di dalam kawasan tahura semakin mengancam keberadaan tahura serta fungsi jasa lingkungan yang dihasilkan. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi pengunjung terhadap keberadaan dan kualitas lingkungan Tahura Sultan Syarif Hasyim, mengestimasi besarnya nilai Willingness to Pay (WTP) pengunjung terhadap upaya perbaikan kualitas lingkungan Tahura Sultan Syarif Hasyim, mengindentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya nilai WTP pengunjung, dan membangun alternatif strategi pengelolaan Tahura Sultan Syarif Hasyim yang berkelanjutan. Alat analisis yang digunakan adalah Contingent Valuation Method (CVM), analisis regresi linier berganda, dan Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai WTP pengunjung terhadap upaya perbaikan kualitas lingkungan Tahura Sultan Syarif Hasyim sebesar Rp8.369,57 per orang per kunjungan atau Rp101.901.800 per tahun. Rekomendasi kebijakan yang disarankan dalam pengelolaan tahura yang berkelanjutan adalah perlindungan hutan dan konservasi sumberdaya alam serta meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait.
KELEMBAGAAN HUTAN RAKYAT STUDI KASUS KELOMPOK TANI TARUNA TANI DESA KARYASARI KECAMATAN LEUILIANG BOGOR Raka Aditya Aditya ibisono; Hariadi Kartodihardjo
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 4 No 3 (2017): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jejaring Kelembagaan menentukan nilai-nilai dan kebiasaan dalam sebuah kelompok agar menjadi aturan yang disepakati untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan kelembagaan pengelolaan hutan rakyat dan efektifitasnya dalam menentukan pengelolaan hutan rakyat pada kelompok Taruna Tani. Data dikumpulkan dengan metode wawancara focused interview dan studi dokumen, lalu dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kelembagaan dalam kelompok Taruna Tani mendukung keberlanjutan pengelolaan hutan rakyat. Secara struktural, kelompok Taruna Tani memiliki struktur organisasi yang lengkap. Aturan tertulis (formal) dibuat berlandaskan dari kebiasaan dan nilai-nilai yang telah dijalani masyarakat sedangkan aturan informal berupa larangan-larangan dan kesepakatan masyarakat Desa Karyasari dalam mengelola hutan rakyat. Salah satu kendala yang dialami dalam kelompok Taruna Tani yaitu tidak adanya pelaksanaan tugas dari seksi-seksi yang ada dan tidak adanya regenerasi kepengurusan dalam kelompok, hal tersebut perlu dilakukan agar pengelolaan hutan rakyat oleh kelompok tani dapat berjalan efektif.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 2 (2025): Agustus Vol 12 No 1 (2025): April Vol 11 No 3 (2024): Desember Vol 11 No 2 (2024): Agustus Vol 11 No 1 (2024): April Vol 10 No 3 (2023): Desember Vol 10 No 2 (2023): Agustus Vol 10 No 1 (2023): April Vol 9 No 3 (2022): Desember Vol 9 No 2 (2022): Agustus Vol 9 No 1 (2022): April Vol 8 No 3 (2021): Desember Vol 8 No 2 (2021): Agustus Vol 8 No 1 (2021): April Vol 5 No 1 (2018): April Vol 4 No 3 (2017): Desember Vol 4 No 2 (2017): Agustus Vol 4 No 1 (2017): April Vol 3 No 3 (2016): Desember Vol 3 No 2 (2016): Agustus Vol 3 No 1 (2016): April Vol 2 No 3 (2015): Desember Vol 2 No 2 (2015): Agustus Vol 2 No 1 (2015): April Vol 1 No 3 (2014): Desember Vol 1 No 2 (2014): Agustus Vol 1 No 1 (2014): April More Issue