cover
Contact Name
Dr. Kaswanto, SP, MSi
Contact Email
kaswanto@apps.ipb.ac.id
Phone
+628121939739
Journal Mail Official
jkebijakan@apps.ipb.ac.id
Editorial Address
Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB), Gedung Utama Kampus IPB Baranangsiang, Jl. Raya Pajajaran No.7, Bogor 16129, Jawa Barat
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan
ISSN : 23556226     EISSN : 24770299     DOI : https://doi.org/10.29244/jkebijakan
Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan merupakan jurnal terbitan kerjasama antara Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB) dan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Alamat Penerbit Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB), Gedung Utama Kampus IPB Baranagsiang, Jl. Raya Pajajaran No.7, RT.02/RW.05, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129 P: +62 251 8345 724 F: +62 251 8344 113 E: psp3@apps.ipb.ac.id
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 9 No 3 (2022): Desember" : 5 Documents clear
ALTERNATIF KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS DENGAN PENDEKATAN CLUSTER ANALYSIS Oki Wijaya; Wangsit Juniawan; Widodo
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 9 No 3 (2022): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v9i3.32799

Abstract

Pangan merupakan salah satu kebutuhan paling dasar dan menjadi bagian dari hak asasi setiap individu. Kekurangan pangan berdampak pada instabilitas sosial, ekonomi, dan politik, sehingga ketahanan pangan menjadi salah satu penyokong ketahanan nasional suatu negara. Pembangunan ketahanan pangan memerlukan perencanaan yang strategis sehingga kebijakan yang dijalankan akan tepat sasaran. Untuk itu penelitian ini bertujuan melakukan perencanaan kebijakan ketahanan pangan dengan menganalisis status ketahanan pangan kecamatan berdasarkan indikator ketahanan pangan pada tingkat kecamatan, serta menyusun alternatif kebijakan berbasis klaster. Penelitian dilakukan di Kabupaten Banyumas dengan menggunakan data sekunder. Analisis status ketahanan pangan dilakukan dengan pendekatan indikator Food Security and Vulnerability Atlas of Indonesia (FSVA). Sedangkan alternatif kebijakan disusun berdasarkan karakteristik wilayah berdasarkan hasil cluster analysis. Hasil analisis status ketahanan pangan menunjukkan bahwa terdapat 5 kecamatan dengan kondisi sangat tahan, 16 kecamatan dengan kondisi tahan, dan 6 kecamatan dengan kondisi cukup tahan. Fokus kebijakan yang dapat dilakukan pada wilayah klaster 1 adalah penyediaan pangan wilayah kota melalui program urban tani. Fokus kebijakan pada klaster 2 adalah program pengentasan kemiskinan melalui penambahan akses ekonomi seperti pasar. Fokus kebijakan pada klaster 3 adalah peningkatan status gizi masyarakat melalui sosialisasi kesehatan dan bantuan pangan sehat pada balita.
ANALISIS PENDAPATAN USAHATERNAK SAPI POTONG COMMUNAL DAN NON COMMUNAL DI DESA AEK LEDONG KABUPATEN ASAHAN SUMATERA UTARA M Ardian Fadly; Netti Tinaprilla
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 9 No 3 (2022): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v9i3.33888

Abstract

Kelompok tani atau yang biasa disebut dengan communal, adalah program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan produksi sapi di Desa Aek Ledong Kabupaten Asahan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk membandingkan struktur penerimaan dan biaya, serta pendapatan peternak communal dan non communal. Metode pengumpulan data dengan cara mewawancarai langsung peternak communal dan non communal. Metode analisis yang digunakan adalah analisis pendapatan. Agar perbandingan antara peternak communal dan non communal setara, sapi dikategorikan menjadi pedet, dara, dan indukan. Nilai R/C ratio terhadap biaya total menunjukkan hasil lebih dari satu. Artinya, usahatani sapi potong yang dijalankan oleh peternak communal dan non communal layak dijalankan dan menguntungkan. Nilai R/C ratio untuk peternak communal ialah 1,64 sedangkan nilai R/C untuk peternak non communal ialah 1,09.
ESTIMASI NILAI PAJAK EMISI KENDARAAN ANGKUTAN KOTA DI KOTA BOGOR Indah Risyani; Rizal Bahtiar
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 9 No 3 (2022): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v9i3.34830

Abstract

Kota Bogor merupakan kota penyangga Ibukota DKI Jakarta sehingga menyebabkan mobilitas masyarakat untuk bepergian sangat tinggi. Mobilitas masyarakat yang tinggi mengakibatkan kebutuhan akan transportasi semakin meningkat, sehingga tidak jarang menimbulkan kemacetan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi bahan bakar dan meningkatnya jumlah emisi gas rumah kaca. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) mengestimasi jumlah emisi gas CO2 yang dihasilkan oleh angkutan kota di Kota Bogor; 2) mengestimasi luas lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dibutuhkan untuk menyerap sisa emisi CO2 kendaraan yang dihasilkan oleh angkutan kota di Kota Bogor; 3) mengestimasi nilai pajak emisi gas CO2 yang dihasilkan oleh angkutan kota di Kota Bogor; 4) merumuskan implikasi kebijakan penerapan pajak emisi kendaraan untuk angkutan kota di Kota Bogor. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode TIER-1, analisis deskriptif kuantitatif, biaya penanganan emisi, dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan total emisi yang dihasilkan oleh angkot di Kota Bogor adalah sebesar 231.845 ton/tahun. Sisa emisi gas CO2 angkot yang tidak dapat terserap oleh RTH adalah sebesar 47.790 ton/tahun, sehingga dibutuhkan pembangunan RTH baru seluas 1.253 ha untuk menyerap sisa emisi yang dihasilkan oleh angkot. Berdasarkan hasil estimasi nilai pajak emisi bagi angkot adalah sebesar Rp29.412.916/unit/tahun dengan asumsi 1 atau Rp12.457.407/unit/tahun dengan asumsi 2. Implikasi kebijakan dari pajak emisi yaitu pengemudi angkot dapat melakukan internalisasi biaya eksternal dengan melakukan program konversi bahan bakar dari bahan bakar minyak menjadi bahan bakar gas.
PENGARUH PERUBAHAN KEBIJAKAN KEHUTANAN TERHADAP PENGURUSAN HUTAN RAKYAT DI PROVINSI JAWA BARAT DAN CDK WILAYAH VI KABUPATEN CIANJUR Muthi'ah Nur Fadhilah; Yulius Hero
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 9 No 3 (2022): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v9i3.34833

Abstract

Hutan rakyat mempunyai peran penting terhadap petani hutan rakyat di Provinsi Jawa Barat. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berpengaruh terhadap sektor kehutanan. Tujuan penelitian ini mengidentifikasi pengaruh perubahan peraturan perundangan tersebut terhadap pengurusan hutan rakyat. Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan di KLHK, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, CDK Wilayah IV Kabupaten Cianjur, serta Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan analisis isi dan analisis perbandingan. Analisis isi terhadap perundangan yang berhubungan dengan hutan rakyat, tupoksi instansi terkait, dan tupoksi CDK Wilayah IV Kabupaten Cianjur dengan Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Cianjur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada peraturan perundangan dan tupoksi yang secara jelas menyatakan tentang hutan rakyat. Berdasarkan analisis perbandingan jumlah kegiatan dan anggaran hutan rakyat sangat sedikit dibandingkan dengan kegiatan dan anggaran untuk hutan Negara. Pemerintah lebih memperhatikan hutan negara dibanding hutan rakyat.
MEMBANDINGKAN PENGARUH INFRASTRUKTUR TERHADAP KEMISKINAN DI KAWASAN BARAT DAN TIMUR INDONESIA SERTA IMPLIKASI KEBIJAKAN Nilda Nurmala; Manuntun Parulian Hutagaol
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 9 No 3 (2022): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v9i3.34834

Abstract

Salah satu tujuan dari pembangunan adalah pengentasan kemiskinan. Ketersediaan infrastruktur dapat menjadi upaya dalam menanggulangi kemiskinan. Infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang akan diikuti dengan terciptanya lapangan kerja dan pada akhirnya menurunkan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaruh infrastruktur terhadap kemiskinan di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia periode 2011-2016 menggunakan metode analisis panel data dengan Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur berpengaruh menurunkan kemiskinan di kedua kawasan, namun lebih besar pengaruhnya di Kawasan Barat Indonesia. Pengaruh infrastruktur terhadap kemiskinan akan lebih efektif jika diikuti dengan kualitas dan aksesibilitas terhadap infrastruktur tersebut.

Page 1 of 1 | Total Record : 5