cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
El-Iqtishady
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 2615241X     EISSN : 26860503     DOI : https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.13817
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
EL-IQTHISADI : JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Volume 5 Nomor 2 Desember 2023" : 15 Documents clear
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SENGKETA TANAH DI PASAR RAMBA (Studi Kasus Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto) Risma; Muh Taufiq Amin
El-Iqthisadi Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.44151

Abstract

Abstrak Sengketa yang terjadi di Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto dimana terdapat sebuah tanah di pasar Ramba seluas 80 are yang ingin dipindahkan karena Pihak Kedua mengaku bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh almarhum orang tuanya pada tahun 1971, tetapi banyak para pedagang termasuk yang memiliki kuasa atas tanah itu keberatan karena tanah tersebut adalah milik Pihak Pertama yang sudah diberikan orang tuanya semasa hidup dan menurut Pihak Pertama tidak pernah ada pembelian tanah pada saat orang tuanya masih hidup. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana bentuk penyelesaian senegketa tanah di pasar Ramba di Kabupaten Jeneponto dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sengketa tanah di pasar Ramba kabupaten Jeneponto. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan field research kualitatif, diskriftif yaitu metode yang menggambarkan objek sesuai apa adanya. Metode ini sesuai untuk meneliti kasus sengketa tanah dengan memperoleh data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Bentuk penyelesaian secara mediasi (perdamaian), yakni dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa dan pihak yang berwenang sebagai penengah (mediator) dan juga menunjukkan bukti konkrit atas kepemilikan tanah dan persengketaan ini telah selesai secara damai. Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa antara lain Ash-Sulhu (perdamaian), Tahkim (arbitrase), Al-Qadha (peradilan). Dan penyelesaian sengketa tanah yang terletak di Pasar Ramba yaitu dengan cara Ash-Sulhu dengan memenuhi rukun-rukun Ash-Sulhu dan hal tersebut telah sesuai dengan hukum Islam. Kata Kunci: Hukum Islam, Sengkta, Tanah. Abstract The dispute occurred in Rumbia Village, Rumbia District, Jeneponto Regency where there was a land in the Ramba market covering an area of ​​80 acres that wanted to be moved because the Second Party admitted that the land had been purchased by his late parents in 1971, but many traders, including those who had power over the land he objected because the land belonged to the First Party which had been given to him by his parents during his lifetime and according to the First Party there had never been a purchase of land while his parents were still alive. The main issues in this study are: How is the form of settlement of land disputes at the Ramba market in Jeneponto Regency and what is the review of Islamic law on land disputes in the Ramba market, Jeneponto district. This research is a qualitative field research, discriminatory, namely a method that describes objects as they are. This method is suitable for researching land dispute cases by obtaining data from interviews, observation and documentation. The form of settlement is mediation (peace), namely by presenting the disputing parties and the competent authority as a mediator and also showing concrete evidence of land ownership and this dispute has been resolved amicably. An overview of Islamic law on dispute resolution includes Ash-Sulhu (peace), Tahkim (arbitration), Al-Qadha (judicial). And the settlement of land disputes located at Ramba Market is by means of Ash-Sulhu by fulfilling the pillars of Ash-Sulhu and this is in accordance with Islamic law. Keywords: Islamic Law, Dispute, Land.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DENGAN PENGELOLA LAHAN PARKIR Ratna Dewi Haris; Ashar Sinilele
El-Iqthisadi Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.44154

Abstract

Abstrak Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang bagi hasil Pengelolaan lahan parkir di Rumah Makan Saung D‘luna Takalar. Maka dapat dirumuskan dalam sub masalah, yaitu 1), Bagaimana praktik kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan Parkir di Rumah Makan Saung D‘luna Takalar? Bagaimana pandangan hukum Islam tentang bagi hasil Pengelolaan lahan parkir di Rumah Makan Saung D‘luna Takalar? Metode Penelitian yang digunakan oleh punulis termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yaitu sebuah penelitian yang data-data pokoknya digali melalui pengamatan dan sumber data lapangan, dimana penelitian ini dilakukan secara langsung pada objeknyayaitu penelitian yang dilaksanakan dengan literatur kepustakaan dengan menggunakan referensi kerpustakaan yang relaven dengan permasalahan yang inigini diteliti, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep bagi hasil dalam Pengelolaan lahan parkir di Rumah Makan Saung D‘luna Takalar menurut hukum Islam merupakan hal diperbolehkan sesuai dengan akad muzara‟ah dan ulama berpendapat bahwasanya akad muzara’ah diperbolehkan yang penting tidak merugikan salah satu pihak. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1. Penerepan bagi hasil dalam Pengelolaan lahan parkir ini diharap tetap dilestarikan dimana sistem tersebut merupakan suatu kebiasaan masyarakat indonesia khususnya kabupaten takalar dengan hal ini para pemilik bisnis rumah makan ataupun yang lainya. 2. Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tentang perjanjian di tinjau dari hukum Islam dan hukum positif sehingga mampu menerapkan sistem tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Kata Kunci: Hukum Islam, Bagi Hasil, Parkir. Abstract The main problem in this thesis is how to review Islamic law regarding profit sharing Management of parking lots at the Saung D'luna Takalar Restaurant. Then it can be formulated in sub-problems, namely 1), How is the practice of cooperation for the management of parking areas at Saung D'luna Takalar Restaurant? What is the view of Islamic law regarding profit sharing Management of parking lots at the Saung D'luna Takalar Restaurant? The research method used by the punulis is a type of field research, namely a study in which the main data is explored through observation and field data sources, where this research is carried out directly on the object, namely research carried out with the literature using library references that are relevant to the problem that is being studied, either in the form of books, notes, or reports on the results of previous research. The results of this study indicate that the concept of profit sharing in the management of parking lots at the Saung D'luna Takalar Restaurant according to Islamic law is permissible in accordance with the muzara'ah contract and the scholars argue that the muzara'ah contract is permissible as long as it does not harm either party. The implications of this research are: 1. It is hoped that the application of profit sharing in the management of parking lots will be preserved where this system is a habit of Indonesian people, especially Takalar district, in this case restaurant business owners or others. 2. It is hoped that the government will provide an understanding to the related community regarding agreements in terms of Islamic law and positive law so that they are able to implement the system in accordance with applicable regulations.. Keywords:Islamic Law, Profit Sharing, Parking.
EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI HUKUM DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 Maemanah
El-Iqthisadi Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.55971

Abstract

Abstrak Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika menjadi fokus utama dalam upaya memerangi masalah kesehatan dan keamanan masyarakat. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan kerangka hukum untuk penanganan kasus-kasus ini, termasuk pemberian sanksi yang tegas terhadap para pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif untuk mengumpulkan data tentang implementasi sanksi hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana narkotika di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan landasan yang kuat untuk penegakan hukum, tantangan dalam implementasi masih terjadi, termasuk dalam hal konsistensi penerapan sanksi oleh lembaga peradilan dan efektivitas dalam mencegah tindak pidana kembali. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan sanksi hukum dalam konteks tindak pidana narkotika, serta mengidentifikasi upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum dalam menangani masalah ini secara holistik. Kata Kunci: Efektifitas, Sanksi, Tindak Pidana, Narkotika. Abstract Law enforcement against narcotics crimes is a major focus in efforts to combat public health and safety issues. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics establishes a legal framework for handling these cases, including imposing strict sanctions on perpetrators. This study aims to evaluate the effectiveness of the application of legal sanctions regulated in the law. The research method used is normative to collect data on the implementation of legal sanctions against narcotics crime cases in Indonesia. The research findings show that although Law Number 35 of 2009 provides a strong foundation for law enforcement, challenges in implementation still occur, including in terms of consistency in the application of sanctions by judicial institutions and effectiveness in preventing re-offending. The results of this study can contribute to improving understanding of the factors that influence the success of the application of legal sanctions in the context of narcotics crimes, as well as identifying efforts that need to be made to improve the effectiveness of the legal system in handling this problem holistically. Keywords: Effectiveness, Sanctions, Crime, Narcotics.
OTONOMI DAERAH DI INDONESIA: IMPLEMENTASI, TANTANGAN, DAN PROSPEK DI MASA DEPAN Muh. Arpat Rasyid; Arjuna Rizaldi Azis
El-Iqthisadi Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.55974

Abstract

AbstrakOtonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu bentuk implementasi desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan mereka. Meskipun tujuan otonomi daerah adalah untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kenyataannya masih banyak tantangan dalam implementasinya, seperti ketimpangan pembangunan antar daerah, konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta masalah korupsi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem ini di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk menggambarkan dinamika otonomi daerah dan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Kata Kunci: Otonomi Daerah; Desentralisasi; Pemerintahan Daerah. Abstract Regional autonomy in Indonesia is one form of decentralization implementation that gives authority to local governments to regulate and manage their government affairs. Although the goal of regional autonomy is to encourage equitable development and improve community welfare, in reality there are still many challenges in its implementation, such as development inequality between regions, conflicts of authority between the central and regional governments, and corruption problems. This article aims to analyze the implementation of regional autonomy in Indonesia, the challenges faced, and provide recommendations for improving this system in the future. This study uses a qualitative approach with a descriptive analysis method to describe the dynamics of regional autonomy and solutions that can be applied to overcome existing problems. Keywords: Regional Autonomy; Decentralization; Regional Government.
DINAMIKA POLITIK HUKUM DALAM PENGESAHAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI INDONESIA: ANTARA EFISIENSI EKONOMI DAN RESISTENSI SOSIAL Sri Handayani; Burhan
El-Iqthisadi Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.55975

Abstract

AbstrakUndang-Undang Cipta Kerja (UUCK) merupakan salah satu produk hukum yang mencerminkan dinamika politik hukum di Indonesia. Dengan pendekatan omnibus law, UUCK bertujuan untuk meningkatkan investasi dan efisiensi regulasi. Namun, pengesahannya memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Penelitian ini menganalisis politik hukum di balik pengesahan UUCK, mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi pembentukannya, serta dampaknya terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis dengan pendekatan analisis dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUCK mencerminkan dominasi kepentingan ekonomi dalam politik hukum, tetapi mengabaikan partisipasi publik yang memadai, sehingga memicu resistensi sosial. Kata Kunci: Politik Hukum, Omnibus Law, Resistensi Sosial. Abstract The Job Creation Law (UUCK) is one of the legal products that reflects the dynamics of legal politics in Indonesia. With an omnibus law approach, UUCK aims to increase investment and regulatory efficiency. However, its ratification has raised pros and cons in society. This article analyzes the legal politics behind the ratification of UUCK, examines the factors that influenced its formation, and its impact on the principles of the rule of law and democracy. This study uses a juridical-sociological method with a document analysis approach and in-depth interviews. The results of the study show that UUCK reflects the dominance of economic interests in legal politics, but ignores adequate public participation, thus triggering social resistance. Keywords: Legal Politics;Omnibus Law; Social Resistance.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): Desember Vol 7 No 1 (2025): Juni Volume 6 Nomor 2 Desember 2024 Volume 6 Nomor 1 Juni 2024 Volume 5 Nomor 2 Desember 2023 Volume 5 Nomor 1 Juni 2023 Volume 4 Nomor 2 Desember 2022 Volume 4 Nomor 1 Juni 2022 Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 Volume 3 Nomor 1 Juni 2021 Volume 2 Nomor 2 Desember 2020 Volume 2 Nomor 1 Juni 2020 Volume 1 Nomor 2 Desember 2019 Volume 1 Nomor 1 Juni 2019 More Issue