Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris El-Iqtishady Sawerigading Law Journal Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Maemanah
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Beras Ase Lapang Pangkep Sebagai Produk Potensi Indikasi Geografis Maemanah; Heliany, Ina; M, Nurmiati
Sawerigading Law Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Maret 2023 - September 2023
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62084/slj.v2i2.331

Abstract

Legal protection for Pangkep Field Assets as a potential product of Geographical Indications, by knowing the role of the Pangkep government in encouraging efforts to protect Geographical Indications for Pangkep Field Assets, this research uses primary data and secondary data, then the data is analyzed descriptively qualitatively. The research results show that: 1) Pangkep field Ase has the potential to receive Geographical Indication Law protection because it has fulfilled the requirements for Geographical Indication registration such as characteristics and qualities that differentiate Pangkep field Ase from other rice, geographical environment, natural factors, human factors, area boundaries covered by the Indication Geography, history and traditions related to the use of Geographical Indications. However, to prove certainty, registration must be carried out first and must be tested by a team of Geographical Indication experts. 2) The Pangkep Regency Government has made efforts to provide Geographical Indication protection for the Pangkep field assets. However, the efforts made by the Pangkep Regency Government have not been optimal. This is due, among other things, to a lack of public awareness and understanding, especially farmers, of the importance of legal protection through Geographical Indications for Pangkep field assets.
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN: MEMASTIKAN AKSES KEADILAN DAN KESETARAAN DI INDONESIA Maemanah
The Juris Vol. 8 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i2.1499

Abstract

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu di Indonesia menjadi isu penting dalam rangka mencapai keadilan sosial, sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum (Equality Before The Law) yang tercantum dalam UUD 1945. Negara berperan untuk membuka akses hukum bagi kelompok rentan agar mereka mendapatkan pembelaan hukum yang setara. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi landasan pemberian layanan hukum gratis kepada individu yang tidak mampu. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis peran dan tanggung jawab negara dalam memastikan akses bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa negara melalui hukum dan lembaga bantuan hukum berperan penting dalam memberikan keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Meskipun sistem hukum Indonesia telah mengadopsi prinsip due process, penerapannya masih menghadapi tantangan, terutama dalam memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang miskin dan rentan, dapat mengakses bantuan hukum secara efektif. Oleh karena itu, tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak dasar seperti akses keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin harus terus diperkuat, dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional.
EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI HUKUM DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 Maemanah
El-Iqthisadi Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.55971

Abstract

Abstrak Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika menjadi fokus utama dalam upaya memerangi masalah kesehatan dan keamanan masyarakat. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan kerangka hukum untuk penanganan kasus-kasus ini, termasuk pemberian sanksi yang tegas terhadap para pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif untuk mengumpulkan data tentang implementasi sanksi hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana narkotika di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan landasan yang kuat untuk penegakan hukum, tantangan dalam implementasi masih terjadi, termasuk dalam hal konsistensi penerapan sanksi oleh lembaga peradilan dan efektivitas dalam mencegah tindak pidana kembali. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan sanksi hukum dalam konteks tindak pidana narkotika, serta mengidentifikasi upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum dalam menangani masalah ini secara holistik. Kata Kunci: Efektifitas, Sanksi, Tindak Pidana, Narkotika. Abstract Law enforcement against narcotics crimes is a major focus in efforts to combat public health and safety issues. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics establishes a legal framework for handling these cases, including imposing strict sanctions on perpetrators. This study aims to evaluate the effectiveness of the application of legal sanctions regulated in the law. The research method used is normative to collect data on the implementation of legal sanctions against narcotics crime cases in Indonesia. The research findings show that although Law Number 35 of 2009 provides a strong foundation for law enforcement, challenges in implementation still occur, including in terms of consistency in the application of sanctions by judicial institutions and effectiveness in preventing re-offending. The results of this study can contribute to improving understanding of the factors that influence the success of the application of legal sanctions in the context of narcotics crimes, as well as identifying efforts that need to be made to improve the effectiveness of the legal system in handling this problem holistically. Keywords: Effectiveness, Sanctions, Crime, Narcotics.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN “CONTEMPT OF COURT” DALAM PENYELENGGARAAN PERADILAN Maemanah; Raodiah
El-Iqthisadi Volume 6 Nomor 2 Desember 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.55973

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindakan Contempt of Court dalam Penyelenggaraan Peradilan dan Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya Tindakan Contempt of Court dalam Penyelenggaraan Peradilan. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri dengan mengumpulkan mempelajari data yang diperoleh serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengumpulkan dan mempelajari data yang ada pada Pengadilan Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan contempt of court pada Pengadilan Negeri adalah jenis perkara yang disidangkan, tingkat pendidikan masyarakat profesionalisme hakim, tidak kooperatifnya para pihak dalam melaksanakan putusan hakim. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri dalam upaya mencegah terjadinya tindakan contempt of court pada Pengadilan Negeri adalah membacakan tata tertib persidangan sebelum di mulainya persidangan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib persidangan. mengingatkan hakim yang memimpin sidang agar bertindak profesional dalam memimpin jalannya persidangan, melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian dalam melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan. Kata kunci: Contempt Of Court, Penyelenggaran, Peradilan. Abstract This study aims to determine the factors that cause the occurrence of Contempt of Court in the Implementation of Justice and to determine what efforts can be made to prevent the occurrence of Contempt of Court in the Implementation of Justice. This study was conducted in the jurisdiction of the District Court by collecting and studying the data obtained and applicable laws and regulations. Collecting and studying data available at the District Court. The results of the study indicate that the factors that influence the occurrence of contempt of court in the District Court are the type of case being tried, the level of public education, the professionalism of the judge, and the uncooperativeness of the parties in implementing the judge's decision. The efforts made by the District Court in an effort to prevent contempt of court in the District Court are to read the trial rules before the trial begins, supervise the implementation of the trial rules. remind the judge leading the trial to act professionally in leading the trial, cooperate with the police in executing court decisions. Keywords: Contempt Of Court, Implementation, Justice.
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN: MEMASTIKAN AKSES KEADILAN DAN KESETARAAN DI INDONESIA Maemanah
The Juris Vol. 8 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i2.1499

Abstract

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu di Indonesia menjadi isu penting dalam rangka mencapai keadilan sosial, sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum (Equality Before The Law) yang tercantum dalam UUD 1945. Negara berperan untuk membuka akses hukum bagi kelompok rentan agar mereka mendapatkan pembelaan hukum yang setara. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi landasan pemberian layanan hukum gratis kepada individu yang tidak mampu. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis peran dan tanggung jawab negara dalam memastikan akses bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa negara melalui hukum dan lembaga bantuan hukum berperan penting dalam memberikan keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Meskipun sistem hukum Indonesia telah mengadopsi prinsip due process, penerapannya masih menghadapi tantangan, terutama dalam memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang miskin dan rentan, dapat mengakses bantuan hukum secara efektif. Oleh karena itu, tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak dasar seperti akses keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin harus terus diperkuat, dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional.
Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Izin Reklame di Kota Makassar (Studi Kasus di Kota Makassar) Indrahayu M Umar Gazali; Maemanah
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 2 No. 1 (2024): February - May 2024
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v2i1.57

Abstract

This study aims to find out how law enforcement is against violations of advertising permits in Makassar City and to find out what factors influence the effectiveness of law enforcement against violations of advertising permits in Makassar City. the type of research used in this study is empirical research because in this study the data was obtained directly from the field and combined with laws and regulations. Primary data in the form of data obtained from interviews with research subjects and secondary data obtained from local regulations. The results of this study indicate that in general law enforcement carried out by the local government related to the implementation of advertising for those who have permits has been running well, but is still lacking, such as the imposition of sanctions for organizers who do not have permits due to the absence of regulations governing the imposition of sanctions for organizers who do not have permits. In addition, in its implementation, several factors become obstacles in increasing the effectiveness of advertising permit enforcement such as legal products, law enforcers, and the community. However, there are also factors that support the increase in the effectiveness of advertising permit enforcement such as supporting facilities and infrastructure provided by the local government to the Arrangement and Control Team. This study recommends the need to hold socialization or education to increase the level of legal awareness embedded in the community, and the government is expected to make new regulations related to the imposition of sanctions for advertising organizers who do not have permits, and the government can also, if necessary, review the types of sanctions given by advertising organizers by providing heavier/firmer sanctions and not being selective.
Co-Authors Heliany, Ina Indrahayu M Umar Gazali M, Nurmiati raodiah