Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DI KOTA MAKASSAR Ashar Sinilele
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 1 Juni 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9889

AbstractLaw Copyright No. 19 of 2002 put copyright infringement as an ordinary offense no longer an offense. So that peraktis includes crime offenses. In the Copyright Act there are additional minimum and maximum criminal provisions, which are intended to counteract copyright infringement. The creator or heir has the right to sue the copyright holder to be included in his creation. A work must not be changed even though the copyright has been handed over to another party, except with the consent of his heirs in terms of creation has died. The provisions as referred to in paragraph (2) also apply to changes in the title and subhead of the creation, inclusion and alteration of the name or pseudonym of the creator.Keywords: Legal Protection, Intellectual Property RightsAbstrakUndang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 menempatkan pelanggaran hak cipta sebagai delik biasa bukan lagi delik aduan. Sehingga peraktis termasuk delik-delik kejahatan. Dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut terdapat penambahan ketentuan pidana minimal dan maksimal, yang dimaksudkan untuk menangkal terhadap pelanggaran hak cipta. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal penciptaan telah meninggal dunia. Ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Atas Kekayaan Intelektual

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS JUAL BELI RUMAH DI KOTA MAKASSAR Ashar Sinilele
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 2 Desember 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11680

AbstractThe legal relationship that arises in the sale and purchase utilization of houses between consumers and developers not only takes place due to an agreement (binding sale and purchase agreement), but also arises because of the provisions of the law (legal engagement relationship). The legal relationship takes place at each transaction process/stage, both the pre-transaction stage, the transaction stage and the post/transactional stage. The legal relationship takes place at every transaction process/stage, so that legal protection must also be obtained by each consumer in each transaction stage. Legal protection for consumer rights in the process of buying and selling stages and ownership of residential houses has been regulated and stated in various legal provisions and legislation consisting of the Civil Code, Law number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law number 4 of 1992 concerning Housing and Settlements, and Law Number 18 of 1999 concerning Construction Services. To realize consumer protection is carried out as a joint effort based on the principle of benefits, the principle of justice, the principle of balance, the principle of security and the principle of legal certainty.Keywords: Consumer Protection, Legal Relationship, Sale and Purchase.AbstrakHubungan hukum yang timbul dalam jual beli dan pemanfaatan rumah antara konsumen dan developer tidak hanya berlangsung karena adanya perjanjian (perjanjian pengikatan jual beli) semata, tetapi juga timbul karena ketentuan undang-undang (hubungan hukum perikatan). Hubungan hukum tersebut berlangsung pada setiap proses/tahapan transaksi, baik tahap pra transaksi, tahap transaksi maupun tahap purna/pascatransaksi. Hubungan hukum tersebut berlangsung pada setiap proses/tahapan transaksi, sehingga perlindungan hukum harus pula diperoleh setiap konsumen dalam setiap tahapan transaksi. Perlindungan hukum atas hak-hak konsumen dalam proses tahapan jual beli dan pemilikan rumah tinggal telah diatur dan tercantum dalam berbagai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Untuk mewujudkan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan asas kepastian hukum.Kata Kunci : Hubungan Hukum, Jual Beli, Perlindungan Konsumen.

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE (FINTECH) Naurah Aathifah Nursaidi; Ashar Sinilele
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 1 Juni 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v3i1 Juni.22138

AbstractThe lending and borrowing transaction was born because of an agreement between the two parties based on a binding agreement. Along with the development of the era all forms of transactions can be done online, including lending and borrowing transactions through technology-based lending and borrowing services which are commonly referred to as peer to peer lending (p2pl). All forms of convenience obtained through online-based lending and borrowing transactions are inseparable from the risks that will be faced when using it later, one of which is the existence of several clauses in the lending and borrowing agreement that are contrary to the principles of a good and fair agreement. The type of research used is a qualitative description that refers to books and other written results (library research) using the juridical normative research method. Then the data collection method used is secondary data in the form of data analyzed through library research and premiere data in the form of deciphering material in the form of opinion concepts from legal experts to various related books and mass media and can be used as a research reference. The data processing method used is the content analysis technique. Based on the results of this study, it is concluded that the practice of online lending and borrowing according to Islamic Economic Law is allowed to be implemented by complying with Islamic law. Furthermore, in the perspective of positive law, lending and borrowing are regulated in OJK Regulation Number 77 / POJK.07 / 2016 concerning Information Technology-Based Loan Services which regulates all forms of activities of parties involved in peer to peer lending institutions. Then there are forms of violations committed by all parties involved are required to provide a report to the OJK in order to immediately receive legal protection.Keywords: Borrowing, Legal Protection, Online Loans, Sharia Economic Law.AbstrakTransaksi pinjam meminjam lahir karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang didasarkan oleh perjanjian yang mengikat. Seiring dengan berkembangnya zaman segala bentuk transaksi mampu dilakukan secara online termasuk transaksi pinjam meminjam melalui layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang biasa disebut dengan peer to peer lending (p2pl). Segala bentuk kemudahan yang diperoleh melalui transaksi pinjam meminjam berbasis online tidak terlepas dengan adanya resiko-resiko yang akan dihadapi saat menggunakannya nanti salah satunya adalah adanya beberapa klausul dalam perjanjian pinjam meminjam yang bertentangan dengan asas perjanjian yang baik dan berkeadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskripsi kualitatif yang merujuk pada buku serta hasil tulis lainnya (Library research) dengan menggunakan metode peneltian normatif yuridis. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data yang dianalisa melalui riset kepustakaan serta data premier yang berupa penguraian materi yang berupa konsep opini dari para ahli hukum hingga beragam buku dan media massa yang berkaitan dan dapat dijadikan sebagai acuan penelitian. Adapun metode pengolahan data yang digunakan yaitu teknik content analysis. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa praktek pinjam meminjam secara online menurut Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan untuk dilaksanakan dengan memenuhi syariat Islam. Selanjutnya dalam perspektif Hukum Positif pinjam meminjam diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 Tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur tentang segala bentuk aktifitas pihak yang terlibat dalam lembaga peer to peer lending. Kemudian adanya bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat diwajibkan untuk memberikan laporan kepada pihak OJK agar segera mendapat perlindungan hukum.Kata kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Perlindungan Hukum, Pinjaman Online, Pinjam Meminjam.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IJARAH HUKUM ADAT Kadaruddin Kadaruddin; Ashar Sinilele
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v0i0.26071

AbstrakMasyarakat Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa sudah menjadikan tradisi atau kebiasaan tanah atau lahan sebagai objek perjanjian, ini ini disebabkan karena tanah atau lahan mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat setempat terkhusus masyarakat Desa Bissoloro yang menjadikan tanah sebagai lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Para petani desa lazimnya melakukan perjanjian sewa-menyewa ini dengan pemilik tanah atau lahan yang kosong untuk kebutuhan bercocok tanam seperti, tanam padi dan jagung. Namun masyarakat Desa Bissoloro memiliki kebiasaan lain, yaitu menyewa tanah yang masih kosong untuk ditanami dan untuk masalah sewa atau bagi hasilnya nanti ditentukan setelah panen. Alasan memilih judul skripsi penelitian ini, karena pada masyarakat desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa sering terjadi perjanjian sewa-menyewa tanah untuk dijadikan sebagai lahan bercocok tanam, seperti jagung dan padi yang sudah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupannya. Akan tetapi dalam melakukan akad sewa-menyewa tanah tersebut tidak sesuai dengan anjuran syariat Islam, seperti pada saat melakukan akad di awal belum ditentukan berapa besaran harga sewa dan juga belum ditentukan pola bagi hasilanya. Walaupun disisi lain tidak bertentangan dengan kebiasaan atau hukum adat yang berlaku di desa tersebut.Kata Kunci: Hukum Adat, Hukum Islam, Sewa-menyewa AbstractThe people of Bissoloro Village, Bungaya District, Gowa Regency have made the tradition or habit of land or land as an object of agreement, this is because land or land has an important role in the life of the local community, especially the people of Bissoloro Village who make land as agricultural land to meet their needs. Farmers the village usually makes this rental agreement with the owner of the land or vacant land for farming needs such as planting rice and corn. determined after harvest. The reason for choosing the title of this research thesis, because in the village community of Bissoloro, Bungaya District, Gowa Regency, land lease agreements often occur to be used as land for farming, such as corn and rice which have become basic necessities in their lives. The land is not in accordance with the recommendations of Islamic law, such as at the time of carrying out the contract at the beginning it has not been determined how much the rental price is and also the pattern of profit sharing has not been determined.Keywords: Customary law, Islamic Law, Rent

KEDUDUKAN BARANG LELANG YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Riska Alfiana; Ashar Sinilele
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 4 Juli 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v1i1.10944

AbstrakPelaksanaan lelang terhadap barang yang digunakan dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Gowa selama ini tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh lamanya waktu yang dibutuhkan oleh pihak Kejaksaan, jurusita dan panitia lelang yang terkait dalam proses penyelesaian suatu lelang terhadap barang rampasan. Dalam pandangan Hukum Islam barang lelang yang di rampas untuk negara yaitu barang yang digunakan dalam tindak pidana, hukumnya boleh karena penyitaan yang dilakukan oleh negara tersebut bisa dibenarkan oleh syariat karena penyitaan tersebut dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama seluruh masyarakat serta dalam rangka pengembalian hak. Kata Kunci : Barang Lelang, Tindak Pidana Pencurian, Hukum Islam. AbstractThe auction of goods used in the theft crime carried out by the Gowa District Attorney hasn’t been effective. This is caused by the length of time required by the Prosecutor's Office, the bailiff and the auction committee involved in the process of completing an auction of the spoils. In view of Islamic Law, auctioned goods seized for the state are goods used in criminal acts, the law may be because the confiscation carried out by the state can be justified by the Shari'a because the confiscation is in order to realize the common interests of all people and in the context of returning rights.Keywords: Auction Items, Criminal Crimes, Islamic Law.

TINJAUAN HUKUM TERJADINYA WANPRESTASI GADAI SAWAH Sutriani Sutriani; Andi Safriani; Ashar Sinilele
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i1.15590

AbstrakWanprestasi gadai sawah di Desa Lambarese terjadi karena salah satu pemicunya adalah si pemilik sawah tidak jujur di awal perjanjian bahwasanya sawah tersebut banyak pihak yang menggadai dan serifikat dari sawah tersebut telah di gadaikan di Bank. Proses dalam pelaksanaan transaksi gadai sawah di desa Lambarese antara penggadai (rahin) dengan pihak penerima gadai (murtahin) dengan kata lain prinsipnya sama dengan gadai sawah pada umumnya yang berlaku dikalangan masyarakat lain. Upaya masyarakat dalam melaksanakan gadai sawah di desa Lambarese yaitu: Musyawarah secara kekeluargaan, ketika tidak menemukan titik temu, maka diadakan musyawarah dengan pemerintah setempat, ketika keduanya tidak menemukan titik temu maka masyarakat yang terlibat dalam gadai sawah tersebut mengajukannya kepengadilan. Di dalam KUHPer, perjanjian hutang piutang di golongkan sebagai perjanjian khusus. Perjanjian yang di lakukan oleh masyarakat Desa Lambarese dalam hal gadai sawah dilakukan secara tertulis.Kata Kunci: Gadai Sawah, Tinjauan Hukum, Wanprestasi. AbstractThe default of the paddy pawning in Lambarese Village occurred because one of the triggers was the dishonest owner of the rice field at the beginning of the agreement that many parties had pawned the rice field and the certificate of the rice field had been mortgaged at the Bank. The process of implementing a rice field pawning transaction in Lambarese village between the pawner (rahin) and the recipient of the pawning (murtahin) in other words, the principle is the same as the paddy pawn transaction in general which applies among other communities. The efforts of the community in implementing rice field pawning in Lambarese village are: Family discussion, when they do not find a common ground, a discussion is held with the local government, when the two do not find common ground, the community involved in the pawnshop submits it to court. In the Criminal Code, accounts payable agreement is classified as a special agreement. The agreement made by the people of Lambarese Village in the case of a rice field pawn is done in writing.Keywords: Default, Legal Review, Pawn of Rice

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Tani Secara Tebasan Nurhikma Nurhikma; Hamsir Hamsir; Ashar Sinilele
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 3 April 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i2.16280

AbstrakJual beli secara tebasan memenuhi rukun jual beli namun masih terdapat didalamnya indikator jual beli yang terlarang dalam Islam, seperti adanya perselisihan yang terjadi di kemudian hari mengenai harga dan adanya sifat untung-untungan. Namun jual beli secara tebasan ini memiliki sisi positif yang dirasakan masyarakat seperti adanya kemudahan memasarkan hasil pertaniannya. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Untuk proses jual belinya ada baiknya jika dilakukan setelah sayur mayur tersebut sudah tiba masa panennya agar tidak ada lagi kemungkinan ada yang merasa dirugikan. 2) Jika ingin melakukan jual beli perlu untuk mengetahui terlebih dahulu jual beli apa saja yang dilarang dalam Islam. sehingga jual beli yang dilakukan sesuai dengan aturan jual beli yang ada dalam Al-Qur’an dan HadisKata Kunci: Hasil Tani, Hukum Islam, Jual Beli. AbstractBuying and selling in slash met the pillars of buying and selling, but there were still indicators of buying and selling which were forbidden in Islam, such as disputes that occurred later on regarding prices and the nature of chancy. However, buying and selling by slash has a positive side that is felt by the community, such as the ease of marketing agricultural products. The implications of this research are: 1) For the buying and selling process, it is better if it is done after the vegetables are harvested so that there is no longer the possibility of anyone feeling disadvantaged. 2) If you want to buy and sell it is necessary to know in advance what trading is prohibited in Islam. so that buying and selling is carried out in accordance with the rules of sale and purchase in the Al-Qur'an and Hadith.Keywords: Agricultural Products, Buying and Selling, Islamic Law.

PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR Zulkarnain Ahmad; Nila Sastrawati; Ashar Sinilele
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 2 Januari 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i3.18829

AbstrakPenelitan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peranan mediator dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang berbentuk penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan pendekatan secara empiris. Sumber data penelitian ini adalah data dan wawancara kepada hakim ekonomi syariah yang memiliki serfikat mediator di Pengadilan Agama Makassar kelas 1A. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan dan proses mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sudah sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Proses dan peranan tersebut, yaitu melalui mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Dalam proses mediasi dilakukan dengan cara membuat resume kemudian kedua pihak menyampaikan dua isi pokok resume yaitu perkara yang sedang diperkarakan dan solusi tawaran untuk penyelesaian secara damai. Prosedur dan tahapan mediasi dalam perkara perdata pada umumnya, diatur dalam pasal 3 sampai pasal 14 peraturan mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di pengadilan, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi di Pengadilan dibagi dalam dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahapan pelaksanaan mediasi. Tahapan pramediasi adalah tahap dimana para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka. Sehingga peranan mediator dala memediasi sengketa ekonomi syariah yaitu dengan dua cara, Hanya sebagai fasilitator yang mengatur kelancaran proses mediasi (facilitative approach).Kata Kunci: Mediator, Pengadilan Agama, Sengketa Ekonomi. AbstractThe type of research used in this study was qualitative. in the form of field research (field research), using an empirical approach. The data sources of this research are data and interviews with sharia economic judges who have a mediator certificate at the Class 1A Makassar Religious Court. The results show that the role and process of the mediator in settling sharia economic disputes are in accordance with the provisions of Perma No.1 of 2016. The process and role, namely through mediation at the Class 1A Makassar Religious Court, in the mediation process is carried out by making a resume then both parties submit the two main contents of the resume, namely the case being litigated and the solution offered for a peaceful settlement. The procedures and stages of mediation in civil cases in general are regulated in article 3 to article 14 of the Supreme Court Regulation No. 2 of 2003 in conjunction with PERMA Number 1 of 2008 concerning mediation procedures in court, and PERMA Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts. Mediation in court is divided into two stages, namely the pre-mediation stage and the mediation stage. The pre-mediation stage is the stage where the parties appoint a mediator as a third party who will help resolve their dispute. So that the role of the mediator in mediating Islamic economic disputes is in two ways, only as a facilitator who regulates the smoothness of the mediation process (facilitative approach).Keywords: Economic Dispute, Mediator, Religious Court.

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO OLEH BAZNAS KABUPATEN PANGKEP Fitrah Maulidiyah; Musyfikah Ilyas; Ashar Sinilele
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 2 Januari 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.22491

AbstrakPengelolaan zakat terhadap pengembangan ekonomi mikro oleh Baznas Kabupaten Pangkep dinilai sangat efektif untuk diterapkan, mengingat banyaknya kendala seperti tidak adanya modal usaha yang dimiliki menjadikan beberapa masyarakat enggan untuk memulai usaha. Pemberian dana zakat kepada mustahik sebagai bentuk bantuan modal usaha adalah terobosan yang sangat bijak dilakukan. Hal ini juga sejalan dengan konsep yang diajarkan dalam al-Qur’an yakni saling tolong menolong dalam kebaikan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan pendekatan teologi normatif syar’i. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa; wawancara dan observasi yang bersumber dari pihak pengelola BAZNAS Kabupaten Pangkep serta mustahik (penerima zakat), dan data sekunder diperoleh dari data kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukkan pemberian bantuan modal usaha yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Pangkep yang dinilai telah efektif dalam segi pemberian bantuan modal usaha. Dimana per akhir tahun 2020 tercatat telah ada 3.786 penerima manfaat bantuan modal usaha ini. Namun, pemberian modal usaha yang dilakukan oleh Baznas hanya sebatas pemberian bantuan tanpa adanya kontrol yang dilakukan seusai pemberian bantuan modal usaha. Kontribusi dana zakat yang disalurkan oleh Baznas Pangkep kepada mustahik dinilai belum maksimal karena pada kenyataannya banyak dari pelaku usaha yang telah diberikan modal usaha akhirnya harus berhenti dan tidak lagi melanjutkan usahanya sebagai imbas dari mewabahnya virus corona yang menurunkan tingkat pendapatan.Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Zakat, Pengembangan Usaha Mikro AbstractThe management of zakat on micro-economic development by Baznas Pangkep Regency is considered very effective to implement, considering the many obstacles such as the lack of business capital that makes some people reluctant to start a business. Giving zakat funds to mustahik as a form of business capital assistance is a very wise breakthrough. This is also in line with the concept taught in the Qur'an, namely helping each other in goodness. This research is a field research using an empirical juridical approach and a syar'i normative theological approach. The data sources used are primary data sources in the form of; interviews and observations sourced from the manager of BAZNAS Pangkep Regency and mustahik (zakat recipients), and secondary data obtained from library data. The results showed that the provision of business capital assistance carried out by Baznas Pangkep Regency was considered to have been effective in terms of providing business capital assistance. Where as of the end of 2020 there were 3,786 beneficiaries of this venture capital assistance. However, the provision of business capital carried out by Baznas is only limited to providing assistance without any control that is carried out after the provision of business capital assistance. The contribution of zakat funds distributed by Baznas Pangkep to mustahik is considered not optimal because in fact many of the business actors who have been given business capital eventually have to stop and no longer continue their business as a result of the outbreak of the corona virus which has reduced income levels.Keywords: Effectiveness, Micro Business Development, Zakat Management

STATUS HUKUM NASABAH BNI SYARIAH SETELAH MERGER MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA Nur Aqilah Basri; Ashar Sinilele
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 4 Juli 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.25642

Abstrak Penelitian ini membahas tentang bagaimana status hukum nasabah BNI Syariah Makassar setelah merger menjadi Bank Syariah Indonesia. Kelahiran Bank Syariah Indonesia, penggabungan tiga Bank Syariah, turut mempergaruhi status nasabah ketiga Bank Syariah tersebut. Masing-masing bank syariah ini dan nasabahnya terikat oleh suatu perjanjian yang melandasi hubungan hukum perdata antara nasabah dan bank tersebut. Dengan merger menjadi Bank Syariah Indonesia, mau tidak mau nasabah harus dipindahkan dari status lamanya. Jenis penelitin yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research), menggunakan metode penelitian wawancara dan kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketika nasabah BNI Syariah menyetujuai penawaran untuk penggantian buku tabungan dan ATM BNI Syariah ke BSI, maka lahirlah perjanjian baru berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHperdata, maka lahirlah hubungan hukum yang mengikat antara nasabah ex BNI Syariah dengan BSI. Implikasi dari penelitian ini Perlu untuk dilakukan sosialisasi lebih lanjut yang lebih tersrtuktur dan sistematis dalam rangka memberikan edukasi kepada nasabah dari ketiga bank syariah yang merger. Pemahaman nasabah akan Bank Syariah Indonesia, baik dari segi operasiponal dan target bisnis tentunya juga harus diiringi dengan pemahaman nasabah terhadap kesadaran hukumnya, terutama hubungan hukumnya dengan pihak Bank Syariah Indonesia yang berlandaskan hubungan keperdataan. Kata Kunci: Bank Syariah, Nasabah, Penggabungan Perusahaan, Status Hukum. Abstract This study discusses how the legal status of BNI Syariah Makassar customers after the merger into Bank Syariah Indonesia. The birth of Bank Syariah Indonesia, the merger of three Islamic banks, also influenced the customer status of the three Islamic banks. Each of these Islamic banks and their customers are bound by an agreement that underlies the civil law relationship between the customer and the bank. With the merger to become Bank Syariah Indonesia, like it or not, customers must be transferred from their former status. The type of research used in this research is Field Research, using interview and library research methods as data collection techniques which are then analyzed qualitatively and presented descriptively. The results of this study indicate that when BNI Syariah customers agree to an offer to replace BNI Syariah savings books and ATMs to BSI, a new agreement is born based on Article 1338 of the Civil Code as long as it meets the requirements of Article 1320 of the Civil Code, then a binding legal relationship is born between ex BNI Syariah customers and BSI. . Implications of this research It is necessary to conduct further socialization that is more structured and systematic in order to provide education to customers of the three merged Islamic banks. The customer's understanding of Bank Syariah Indonesia, both in terms of operational and business targets, of course, must also be accompanied by customer understanding of their legal awareness, especially their legal relationship with Bank Syariah Indonesia which is based on civil relations. Keywords: Islamic Bank, Customer, Company Merger, Legal Status.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search