cover
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018" : 5 Documents clear
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SEBAGAI PENUNJANG KEMAJUAN DI DAERAH PAPUA Wenda, Imelda
Jurnal Kewarganegaraan Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.149 KB) | DOI: 10.31316/jk.v3i2.356

Abstract

AbstrakDalam edisi khusus buletin  kami tentang Papua yang terbit pada bulan November 2011, DTE telah memaparkan sejarah panjang dan kelam tentang eksploitasi sumber daya dengan pendekatan dari atas ke bawah (top-down) di Papua. Saat ini, serangkaian rencana pembangunan baru tengah disorongkan, di bawah upaya pemerintah mencakup seluruh Indonesia untuk mempercepat pembangunan (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)) yang diluncurkan tahun lalu. Serangkaian rencana tambahan khusus untuk Papua kini dipromosikan oleh Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), yaitu sebuah unit khusus untuk percepatan pembangunan di Tanah Papua. Pemerintah berharap bahwa UP4B akan berhasil tidak seperti  Otonomi Khusus yang gagal dan menyepelekan seruan untuk menangani masalah status politik Papua. Namun dengan masih berlanjutnya kekerasan yang dilakukan negara dan tekanan politik berarti dalam keadaan sekarang ini misi itu sulit mencapai keberhasilan.Kata Kunci: Pembangunan, Papua AbstractIn a special edition of our newsletter on Papua published in November 2011, DTE has outlined a long and dark history of resource exploitation with a top-down approach in Papua. Currently, a series of new development plans are being rolled out, under the efforts of the government covering the whole of Indonesia to accelerate development (Master Plan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development (MP3EI)) launched last year. A series of additional plans specifically for Papua are now promoted by the Papua and West Papua Development Acceleration Unit (UP4B), which is a special unit for accelerating development in the Land of Papua. The government hopes that the UP4B will succeed unlike the failed Special Autonomy and softens calls to address papua's political status issues. But with the continued violence committed by the state and political pressure means that in the current state of the mission it is difficult to achieve success.Keywords: Development, Papua
LGBT DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA Candra, Falla Rizqi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.169 KB) | DOI: 10.31316/jk.v3i2.920

Abstract

AbstrakPengakuan akan hak hak mengenai LGBT gencar terjadi di seluruh dunia. Komunitas atau penyandang LGBT ini terus mengangkat isu mengenai pelanggaran HAM yang berorientasikan akan seks dan gender . Kebiasaan semacam ini tidak hanya mengakibatkan masalah sosial tetapi juga masalah lain, yaitu  agama,  kesehatan,  dan hukum. Masalah itu menjadi perdebatan yang panjang antara yang mendukung  keberadaan  kaum LGBT dan yang melarang adanya kaum LGBT. Perdebatan atau diskusi juga belum menemukan titik temu yang maksimal untuk menyelesaikan perilaku yang  berbeda dari masyarakat Indonesia umumnya.Kata kunci: LGBT, Seksualitas, HAM AbstractRecognition of LGBT rights is happening all over the world. This COMMUNITY or LGBT people continue to raise issues regarding sex and gender oriented human rights violations. This kind of habit not only results in social problems but also other problems, namely religion, health, and law. The issue has been a long debate between those who support the existence of LGBT people and those who prohibit lgbt people. Debates or discussions have also not found the maximum meeting point to resolve different behaviors from indonesian society generally.Keywords: LGBT, Sexuality, Human Rights
PROSTITUSI DITINJAU DARI SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB Amalia, Choirunnisa
Jurnal Kewarganegaraan Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.305 KB) | DOI: 10.31316/jk.v3i2.922

Abstract

AbstrakProstitusi berarti berhubungan fisik secara intim atau hubungan badan antara laki-laki dan perempuan diluar ikatan yang sah atau perkawinan dan dilakukan secara berganti-ganti pasangan setelahnya mendapatkan uang atau imbalan serta maretial lainnya. Prostitusi yang ada di Indonesia dimulai sejak campur tangan Belanda pada waktu negara tersebut menjajah negara Indonesia dan mempengaruhi kehidupan dan tata kehidupan di Indonesia. Menurut nilai-nilai masyarakat di Indonesia yaitu pada sila kedua Pancasila terdapat urgensi dimana tercantum pesan atau amanat bahwasanya setiap warga negara harus memiliki nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang tinggi serta bisa menerapkan hal itu dalam kehidupan bernegara. Cita-cita hukum Indonesia terhadap kemanusiaan yang adil dan beradab akan terwujud apabila prostitusi lenyap dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Prostitusi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya, kemiskinan dan lingkungan sosial. Dari faktor tersebut yang mendominasi masuknya dunia prostitusi yaitu kurangnya kesejahteraan dan fungsi serta peran dari keluarga dan pemerintah. Perlu ada bimbingan dan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kepribadian individu sejak dini.Kata Kunci: Prostitusi, Pancasila, sosial AbstractProstitution means intimate physical intercourse or intercourse between a man and a woman outside of a legal bond or marriage and is performed in alternating partners afterwards to obtain money or rewards and other benefits. Prostitution in Indonesia began since dutch intervention at the time the country colonized the country and affected the life and living system in Indonesia. According to the values of the people in Indonesia, namely in the second precept of Pancasila there is an urgency where there is a message or mandate that every citizen must have a fair and high civilized humanitarian value and can apply it in state life. Indonesia's legal ideals for a just and civilized humanity will be realized if prostitution vanishes in Indonesian people's lives. Prostitution in Indonesia is caused by several factors. One of them, poverty and the social environment. Of these factors that dominate the entry of the world of prostitution is the lack of welfare and the functions and roles of families and governments. There needs to be guidance and education that suits the characteristics and personalities of the individual early on. Keywords: Prostitution, Pancasila, social.
HOAX DALAM DINAMIKA NILAI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA Maheswari, Ni Putu Savitrya
Jurnal Kewarganegaraan Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.928 KB) | DOI: 10.31316/jk.v3i2.919

Abstract

AbstrakMakalah penelitian ini disusun berdasarkan keadaan sesungguhnya di lapangan, dengan menjadikan mahasiswa dan masyarakat sebagai sampel dalam pengambilan data dari daerah berbeda dan budaya yang berbeda dengan memberikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan hoax dan dinamikanya dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Dari hasil penelitian seluruh responden menilai bahwa hoax merupakan ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hoax yang berisi ujaran kebencian, memprovokasi, menyebar keresahan, menyinggung SARA mempu menyebabkan konflik intern terhadap Indonesia. Dengan keadaan warga negara Indonesia yang multikultural hoax sangat rentan menjadi faktor pendorong penyebab terpecah belahnya integritas bagi bangsa Indonesia. Terlebih dengan masyarakat yang terbiasa mempercayai berita baik pada media apapun yang tidak jelas sumbernya, hal tersebut mampu mempengaruhi kelompok orang seperti yang sudah disebutkan agar terprovokasi dan pada akhirnya menyebabkan kesalahpahaman antar pihak. Dari hasil penyusunan mini research ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak seluruhnya masyarakat Indonesia mampu membedakan antara berita yang sekedar palsu dan berita yang benar. Perhatian masyarakat terhadap hoax cenderung masih minimum dibuktikan dengan masih banyaknya cerita dari orang ke orang tantang suatu isu yang ternyata tidak ada sumber yang mendukung hal tersebut, walaupun tidak sedikit pula yang mampu dalam memahami. Dalam dinamika persatuan dan kesatuan bangsa hoax juga dapat memicu adanaya konflik sosial, politik, keamanan dan pertahanan di Indoensia.Kata Kunci : Persatuan dan Kesatuan, Integrasi, Hoax, Disintegrasi, Konflik, Multikultural AbstractThis research paper is prepared based on the actual situation in the field, by making students and the community as samples in the retrieval of data from different regions and different cultures by giving some questions related to hoaxes and their dynamics in the unity and unity of the nation. From the results of the study all respondents assessed that hoaxes are a threat to the Unitary State of the Republic of Indonesia. Hoaxes containing hate speech, provoking, spreading unrest, offending SARA can cause internal conflicts against Indonesia. With the situation of Indonesian citizens who are multicultural hoaxes are very vulnerable to be a driving factor causing the disintegration of integrity for the Indonesian nation. Especially with people who are used to believing good news in any media that is not clearly sourced, it is able to influence groups of people as already mentioned to be provoked and ultimately cause misunderstandings between parties. From the results of the preparation of this mini research can be concluded that not all Indonesians are able to distinguish between news that is just fake and true news. Public attention to hoaxes tends to be at least evidenced by the number of stories from person to person challenging an issue that turns out that there is no source that supports it, although not a few are able to understand. In the dynamics of unity and unity of the hoax nation can also trigger adanaya social, political, security and defense conflicts in Indonesia.Keywords: Unity and Unity, Integration, Hoax, Disintegration, Conflict, Multicultural
TINJAUAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA BUDAYA TITIP ABSEN DALAM MENINGKATKAN NILAI KEJUJURAN Cahyani, Antika Mega
Jurnal Kewarganegaraan Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.009 KB) | DOI: 10.31316/jk.v3i2.514

Abstract

AbstrakPendidikan karakter pada sistem pendidikan berupaya untuk membantu perkembangan jiwa anak-anak baik secara lahir dan batin dari sifat kodratinya menuju ke arah peradaban menjadi menusia lebih baik. Sehubung dengan itu Dewantara pernah mengemukakan bahwa menjalankan pendidikan karakter perlu diperhatikan yakni ngerti-ngroso-nglakoni (menyadari, menginsyafi, dan melakukan). Hal tersebut bahwa pendidikan karakter harus merujuk pada adanya keselarasan antara tekad-ucap-lampah (niat, ucapan, kata-kata dan perbuatan.Kata Kunci: Karakter, Nilai Kejujuran AbstractCharacter education in the education system seeks to help the development of children's souls both physically and mentally from their nature towards civilization to be better aging. In connection with that, Dewantara once suggested that carrying out character education needs to be considered, namely ngerti-ngroso-nglakoni (realizing, insyafi, and doing). It is that character education should refer to the harmony between determinations (intentions, speeches, words and deeds.Keywords: Character, Honesty Value

Page 1 of 1 | Total Record : 5