cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rury Febrina
Contact Email
rury.febrina@lecturer.unri.ac.id
Phone
+6285263787870
Journal Mail Official
nakhoda@ejournal.unri.ac.id
Editorial Address
Kampus Bina Widya Simpang Baru Panam KM. 12,5 Pekanbaru 28293
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Riau
ISSN : 18295827     EISSN : 26565277     DOI : https://doi.org/10.35967/jipn
Core Subject : Social,
Social Sciences
Government and Local Politics Political Parties and Political Representative Systems Government Management and Bureaucratic Village Governance Study of Malay Governance
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 18 No 2 (2019)" : 6 Documents clear
Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pelayanan Berbasis E- Government di Kabupaten Muna Hamrun; Ahmad Harakan; Andi Prianto; Nur Khaerah
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 18 No 2 (2019)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v18i2.7808

Abstract

Di era Revolusi Industri 4.0 kinerja pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas meskipun berada pada pulau yang jauh dari ibukota negara menjadi tantangan bagi stakeholder pemerintahan. Hal ini terjadi dikarenakan pemerataan pembangunan dan kesuksesan pelayanan publik maka pemerintah perlu melakukan bebagai upaya penyediaan fasilitas pelayanan publik yang efektik dan efisien, termasuk memberikan pelayanan berbasis e-government. Artikel ini akan menganalisa dan mengulas dari aspek strategi pengembangan program yang melibatkan sumber daya manusia dan teknologi informasi dengan output pelayanan prima. Meski Realisasi pengembangan pelayanan berbasis e-government di Kabupaten Muna menghadapi banyak tantangan baik dalam hal geografis, ekonomi, teknologi, politik, maupun budaya, namun pelaksanaannya sangat ditunggu oleh masyarakat setempat. Selain itu pelayanan berbasis e-government merupakan tuntutan di era revolusi industri 4.0 saat ini.
Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2x11 Kayutanam Wahib Assyahri; Mercya Vaguita
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 18 No 2 (2019)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v18i2.7844

Abstract

Aplikasi Siskeudes ini merupakan suatu sistem yang dikembangkan oleh BPKP dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Pemerintah Padang Pariaman sudah menetapkan Siskeudes untuk diaplikasikan namun pada kenyataannya masih banyak nagari yang ada di Kecamatan 2x11 Kayutanam khususnya nagari kayu tanam ini mengalami kendala dalam mengaplikasikannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan aplikasi Siskeudes di Nagari Kayu dalam mewujudkan pengelolaan keuangan nagari yang transparan dan secara akuntabel. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data penelitian didapatkan melalui observasi, studi dokumentasi, dan wawancara secara mendalam, kemudian dianalisis dengan tiga tahapan untuk penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan Aplikasi Siskeudes di Nagari Kayu Tanam sudah cukup baik dalam penggunaannya, dilihat dari aspek efisiensi, efektif, dan kesesuaian dalam aplikasi tersebut melalui tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan, sedangkan belum efektif dan belum ada kesesuaian pada tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban, tetapi masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, yaitu; kurangnya sumber daya manusia yang ada; pelatihan-pelatihan dari pihak kabupaten belum maksimal; keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban; dan partisipasi masyarakat yang masih kurang. (2) Faktor-faktor penyebab kendala yang ditemukan dalam penggunaan sistem keuangan desa tersebut, yaitu adanya kesalahan teknis, adanya gangguan lingkungan, dan adanya kelalaian manusia. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2x11 Kayutanam sudah cukup baik diterapkan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada kendala-kendala yang terjadi.
Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru Difa Sabrina; Ishak
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 18 No 2 (2019)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v18i2.7829

Abstract

Penerimaan peserta didik baru dengan kebijakan sistem zonasi telah diberlakukan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Melalui Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 kebijakan ini berlaku di seluruh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Indonesia. Penerapan kuota zonasi sebesar 80 persen oleh pemerintah Kota Pekanbaru menimbulkan banyak pro dan kontra. Tujuan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB yakni untuk mengurangi biaya transportasi pendidikan, mendekatkan calon peserta didik dengan domisili tempat tinggal nya, mengurangi kemacetan, serta menghilangkan persepsi sekolah favorit dan tidak favorit juga dengan utama adalah pemerataan pada kualitas pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian tingkat sekolah menengah atas di Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Pendidikan dan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, dalam mengevaluasi kebijakan sistem zonasi untuk PPDB tingkat SMA belum terlaksana secara maksimal, hal tersebut karena kurangnya sosialisasi oleh penyelenggara kebijakan sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang komprehensif terhadap masyarakat.
The Quality in Electronic Services Jogja City Government: In Case E-KTP Dody Mulyanto
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 18 No 2 (2019)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v18i2.7814

Abstract

This research aims to measure public service satisfaction through the electronic service in jogja city government.Tthis study is a qualitative research with descriptive analytic method. It also analyzest with normative theory as comparison. In this case, the research explore take of e-ktp, E-ktp has a profit for indonesian people who are as identity card, handle the country administration access and facilities easily, minimize dual population data, and there is no need to extend the card (for life). The jogja city government still has a lot of problem. Although 1900 society haven’t receive an E-ktp, then Jogja city government should prepare with 4.0 era in which all of system use elecetronic. The author analyze and think how to increase satisfication quality service through electronic system.
Pengembangan Political Will Pemerintah Desa Memberdayakan Petani Aren di Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Ali Yusri; Adlin
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 18 No 2 (2019)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v18i2.7826

Abstract

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Pasal 6 ayat 2, dinyatakan bahwa Kepala desa memiliki tugas untuk memberdayakan masyarakat desa. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat 3 poin disebutkan bahwa pemberdayaan tersebut termasuk pemberdayaan dibidang ekonomi. Tanaman Aren mempunyai potensi memberdayakan ekonomi masyarakat desa dengan potensi hasilnya yang jauh lebih tinggi dibandingkan kebun karet maupun sawit. Menurut Asosiasi Aren Indonesia Provinsi Riau, sangat sedikit pemerintah desa yang mau memberdayakan ekonomi masyarakat melalui budidaya Aren. Hal unik terlihat di desa Koto Tuo Barat, berupa sudah ada beberapa orang masyarakat Desa Koto Tuo Barat telah mulai menanam tanaman aren dan pemerintah desa Koto Tuo Barat terlihat mempunyai komitmen memberdayakan masyarakat melalui tanaman aren sebagaimana dimuat dibeberapa media massa. Dengan demikian politicall will pemerintah desa Koto Tuo Barat memberdayakan masyarakat melalui budidaya aren menarik untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan menggambarkan sejauhmana polititicall will pemerintah desa yang diukur dengan beberapa indikator. Penelitian menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan mewawancara pihak terkait yaitu kepala desa dan perangkat desa serta masyarakat Koto Tuo Barat, serta Asosiasi Aren Indonesia Daerah Riau dan Asosiasi Aren Indonesia Daerah Kampar. Selain itu profil desa dan dokumen lainnya digunakan untuk memperkuat temuan penelitian. Temuan penelitian menunjukkan Pemerintah desa Koto Tuo Barat telah memiliki komitmen mengembangkan budidaya aren untuk meningkatkan ekonomi masyarakat diukur dari indikator inisiatif, pilihan kebijakan. Namun masih lemah dalam hal memobilisasi para pihak, komitmen publik dan pengalokasian anggaran yang memadai untuk pengembangan budidaya aren, kemauan belajar dan beradaptasi.
Implementation of Smart Governance Concept Policy in Bantul Regency Methafiani Farikha
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 18 No 2 (2019)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v18i2.7809

Abstract

This aims to know about what is the implementation of smart governance concep policy in Bantul Regency. This research uses descriptive qualitative research methods. Bantul Regency Government provides a smart city application to facilitate community participation in reporting an incident that occurs in the Bantul Regency environment. This application was created to be a means of fast and effective information between the public and the government. Not many people know, and there are some features that are either not understood by the community or do not facilitate the work done by LAPOR! Staff. Most complaints in Bantul Regency are dominated by complaints about infrastructure, the environment, bureaucratic reform and governance, population administration and several other problems. What is expected from the results of this study is the LAPOR! this becomes a bridge to connect complaints and aspirations of the community with relevant agencies, so that the issues raised can be conveyed and get a quick and appropriate treatment.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 24 No 2 (2025) Vol 24 No 1 (2025) Vol 23 No 2 (2024) Vol 23 No 1 (2024) Vol 22 No 2 (2023) Vol 22 No 1 (2023) Vol 21 No 2 (2022) Vol 21 No 1 (2022) Vol 20 No 2 (2021) Vol 20 No 1 (2021) Vol 19 No 2 (2020) Vol 19 No 1 (2020) Vol 18 No 31 (2019) Vol 18 No 2 (2019) Vol 17 No 30 (2018) Vol 17 No 29 (2018) Vol 16 No 28 (2017) Vol 16 No 27 (2017) Vol 15 No 26 (2016) Vol 15 No 25 (2016) Vol 14 No 24 (2015) Vol 14 No 23 (2015) Vol 13 No 22 (2014) Vol 13 No 21 (2014) Vol 12 No 20 (2013) Vol 11 No 17 (2012) Vol 10 No 16 (2011) Vol 10 No 15 (2011) More Issue