Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tiga kali dalam setahun pada bulan Januari, Mei, dan September. IJCLC memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang terdepan dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi. Fokus dan lingkup penulisan jurnal meliputi kajian tentang Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 1 (2020): Maret"
:
10 Documents
clear
TUJUAN PEMIDANAAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADA PENGGUNA SEKALIGUS PENGEDAR NARKOTIKA
Yakin, Nabain
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 1 (2020): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i1.9103
Narkotika adalah masalah terbesar di negara Indonesia. Bisa dikatakan narkotika adalah musuh bersama. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin hari semakin meluas, tentu ini sangatlah mempengaruhi dan merusak generasi muda. Penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat harus bersatu untuk memerangi masalah narkotika ini, karena kita tau bahwa dampak negative dari pemakaian narkotika ini sangat dahsyat, bukan hanya diri sendiri melainkan bangsa dan negara. Penegakan hukum terhadap pengguna sekaligus pengedar narkotika haruslah seberat mungkin, agar diharapkan bisa menekan maraknya penggunaan narkotika di masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda.Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, bahan-bahan yang dapat dijadikan objek dalam penelitian normatif adalah bahan-bahan yang berupa primer, bahan sekunder, dan tersier. Penelitian yang penulis lakukan juga menggunakan system wawancara atau tanya jawab dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengumpulkan segala informasi tentang penelitian yang ditulis penelitti.Hasil penelitian yaitu Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pengguna sekaligus Pengedar Narkotika dalam perkara penyalahgunaan narkotika dengan Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan terhadap Pengguna sekaligus Pengedar Narkotika, tentunya dengan pertimbangan pedoman Perundang-Undangan Narkotika dan pertimbangan dakwaan yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum. Narkotika saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat Indonesia karena benda ini adalah benda yang apabila di konsumsi oleh penggunanya akan berdampak buruk. Kata kunci: Pemidanaan, Tindak Pidana Narkotika, Penegakan Hukum
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS KARENA PENGGUNAAN SMARTPHONE SAAT MENGEMUDI
Jasmine, Noor Camilla
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 1 (2020): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i1.9155
Penggunaan smartphone merupakan salah satu perkembangan teknologi yang harus disikapi dengan bijak. Kurang bijaknya pengemudi yang menggunakan smartphone saat mengemudi dapat membahayakan keselamatan dirinya ataupun pengguna jalan lain karena dikhawatirkan akan menyebabkan kecelakaan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena penggunaan smartphone saat mengemudi dan bagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengendara yang menggunakan smartphone saat mengemudi dan menyebabkan kecelakaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, menggunakan bahan hukum penelitian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan dari penelitian ini adalah studi pustaka serta melakukan wawancara kepada para pihak untuk mendukung penelitian ini. Setelah dilakukan pengumpulan bahan penelitian maka hasil tersebut diolah dan di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan mengkategorikan penggunaan smartphone ini kedalam dua bentuk tindak pidana yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau kealpaan, didalam pertanggungjawaban pidananya maka dapat dikenakan sanksi pidana jika terjadi kecelakaan yang terdapat didalam Pasal 310 dan Pasal 311 selain itu Pengemudi juga dapat dikenakan sanksi pelanggaran yang terdapat didalam Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena menggunakan smartphone yang melanggar Pasal 106 atau tilang.Kata kunci: Kecelakaan, Lalu Lintas, Pertanggungjawaban Pidana, Smartphone, Tindak Pidana.
PENJATUHAN SANKSI PIDANA KEPADA ANAK YANG MEMBAWA PREKURSOR NARKOTIKA
Nopiyan, Nopiyan
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 1 (2020): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i1.9128
Tingginya nilai sebuah peradaban menimbulkan kemajuan bagi kehidupan manusia namun juga membawa dampak buruk jika semua itu tidak ditempatkan pada tempatnya, terutama terhadap anak-anak. Anak sebagai tunas dan penerus bangsa seharusnya dijaga dan dilindungi hak dan kewajibannya untuk tidak melakukan hal yang tidak sesuai dengan usia dan lingkungannya serta memperhatikan pergaulan anak saat ini sangat berbahaya disaat bergaul secara bebas biasa berdampak pada penyalahgunaan narkotika seperti dalam kasus ini dimana desakan dari teman yang mengarah kepada anak-anak untuk melakukan tindak pidana narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan informasi serta data yang terkait mengenai aturan hukum yang ada guna menjawab isu hukum yang berkembang dan dihadapi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor desakan dari teman yang membuat tindak pidana pemufakatan jahat membawa prekursor narkotika tersebut terjadi dan hakim dalam memutus perkara tersebut dalam pertimbangannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang  Narkotika, KUHP dan Undang-Undang Pengadilan Anak.Tindak pidana pemufakatan jahat membawa prekursor narkotika yang terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang dilakukan oleh anak-anak terselesaikan melalui persidangan dengan Perkara Nomor : 218/Pid.Sus/2013/Pn.Slmn dimana terdakwa dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.Kata kunci : Anak, Prekursor Narkotika, Sanksi Pidana
PENERAPAN E-TILANG DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS
Sabadina, Uni
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 1 (2020): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i1.9157
Hasil survey Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta peningkatan kendaraan tiap tahunnya mencapai 140 ribu hingga 150 ribu.Transportasi yang semakin banyak, pelanggaran lalu lintas pastinya tidak dapat terelakkan. Proses tilang yang selama ini telah dilakukan secara konvensional masih kurang dalam pemberlakuannya, Pihak Kepolisian melakukan inovasi baru yaitu E-Tilang. Melihat hasil dari E-Tilang hasilnya masih belum maksimal. Dengan mengacu pada rumusan masalah yang ada mengenai pelaksanaan sistem E-Tilang dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan penerapan sanksi melalui sistem E-Tilang. Penelitian ini penelitian hukum normatif, dimana metode yang dipakai berfungsi sebagai kacamata untuk melihat bekerjanya aspek hukum yang saat ini berlaku dengan keadaan nyata di lapangan, apakah terjadi kesenjangan antara peraturan dan pelaksanaannya. Data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder, dimana data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah E-Tilang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta dilakukan dengan Elektronik untuk sistem pembayarannya dendanya dengan menggunakan server yang terintegrasi oleh korlantas, pelanggar membayar denda melalui Bank tanpa harus datang ke Pengadilan, terkait sanksi akan diberikan denda sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggar, dalam proses penegakan perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Yogyakarta telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kata kunci      : Elektronik Tilang, Lalu Lintas, dan Penegakan Hukum.
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERKOSAAN INCEST
Zalzabella, Desilasidea Cahya
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 1 (2020): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i1.9156
Aborsi merupakan salah satu isu klasik yang selalu diperdebatkan. Polarisasi dari perbedaan pandangan ini adalah pembelaan terhadap hak hidup janin atau pembelaan terhadap perempuan yang mengandung. Aborsi pada kehamilan yang tidak di inginkan sudah marak adanya. Salah satunya ialah karena perkosaan incest. Perkosaan incset merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang terdekat yang masih memiliki ikatan darah (ayah kepada anak, kakak kepada adik, paman kepada keponakan) sehingga mengakibatkan kerugian fisik dan mental terhadap korban. Berkaitan dengan rumusan masalah bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana aborsi sebagai akibat perkosaan incest dan apa faktor-faktor penyebab terjadinya perkosaan incest. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan sampel data berupa putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi akibat perkosaan incest dalam kasus yang penulis teliti dibebaskan dari segala tuntutan setelah adanya banding ke Pengadilan Tinggi. Hakim memutuskan putusan secara adil dibandingkan putusan awal karena Hakim kurang objektif dalam mengambil keputusan sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap kasus aborsi akibat perkosaan khususnya perkosaan incest. Faktor yang menyebabkan terjadinya perkosaan incest pada kasus tersebut dan kasus pidana putusan Nomor 430/Pid.Sus/2015/PN.Smn yaitu karena kurangnya pendidikan atau edukasi yang diterima serta kurangnya pengawasan orang tua pada anak, juga kurangnya iman yang ditanamkan pada diri. Kata Kunci: Aborsi, Perkosaan Incest, Pertanggungjawaban PidanaÂ
PENJATUHAN SANKSI PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
Reisasari, Mirta Diatri
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 1 (2020): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i1.9154
Tata cara pelaksanaan serta prosedur pemidanaan pelatihan kerja sebagai sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak terdapat penjelasannya secara mendalam di dalam undang-undang maupun peraturan yang ada. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah penjatuhan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sleman. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yaitu jenis penelitian yang bersumber dari bahan hukum primer yang terdiri dari undang-undang, bahan hukum sekunder yang terdiri dari doktrin, hasil penelitian, serta jurnal, dan dilakukan wawancara kepada Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial di BPRSR Sleman yang bertujuan untuk memperoleh hasil dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penjatuhan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum itu di lakukan dengan cara melatih anak untuk terjun bekerja secara langsung bukan di latih untuk ketrampilan. Kesimpulannya adalah penjatuhan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yaitu anak di latih untuk bekerja dan untuk menyelesaikan pidana tersebut dibantu oleh pekerja sosial.Kata kunci      : Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Pelatihan Kerja, Tujuan Pemidanaan.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS KARENA PENGGUNAAN SMARTPHONE SAAT MENGEMUDI
Noor Camilla Jasmine
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 1 (2020): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i1.9155
Penggunaan smartphone merupakan salah satu perkembangan teknologi yang harus disikapi dengan bijak. Kurang bijaknya pengemudi yang menggunakan smartphone saat mengemudi dapat membahayakan keselamatan dirinya ataupun pengguna jalan lain karena dikhawatirkan akan menyebabkan kecelakaan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena penggunaan smartphone saat mengemudi dan bagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengendara yang menggunakan smartphone saat mengemudi dan menyebabkan kecelakaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, menggunakan bahan hukum penelitian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan dari penelitian ini adalah studi pustaka serta melakukan wawancara kepada para pihak untuk mendukung penelitian ini. Setelah dilakukan pengumpulan bahan penelitian maka hasil tersebut diolah dan di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan mengkategorikan penggunaan smartphone ini kedalam dua bentuk tindak pidana yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau kealpaan, didalam pertanggungjawaban pidananya maka dapat dikenakan sanksi pidana jika terjadi kecelakaan yang terdapat didalam Pasal 310 dan Pasal 311 selain itu Pengemudi juga dapat dikenakan sanksi pelanggaran yang terdapat didalam Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena menggunakan smartphone yang melanggar Pasal 106 atau tilang.Kata kunci: Kecelakaan, Lalu Lintas, Pertanggungjawaban Pidana, Smartphone, Tindak Pidana.
PENJATUHAN SANKSI PIDANA KEPADA ANAK YANG MEMBAWA PREKURSOR NARKOTIKA
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 1 (2020): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i1.9128
Tingginya nilai sebuah peradaban menimbulkan kemajuan bagi kehidupan manusia namun juga membawa dampak buruk jika semua itu tidak ditempatkan pada tempatnya, terutama terhadap anak-anak. Anak sebagai tunas dan penerus bangsa seharusnya dijaga dan dilindungi hak dan kewajibannya untuk tidak melakukan hal yang tidak sesuai dengan usia dan lingkungannya serta memperhatikan pergaulan anak saat ini sangat berbahaya disaat bergaul secara bebas biasa berdampak pada penyalahgunaan narkotika seperti dalam kasus ini dimana desakan dari teman yang mengarah kepada anak-anak untuk melakukan tindak pidana narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan informasi serta data yang terkait mengenai aturan hukum yang ada guna menjawab isu hukum yang berkembang dan dihadapi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor desakan dari teman yang membuat tindak pidana pemufakatan jahat membawa prekursor narkotika tersebut terjadi dan hakim dalam memutus perkara tersebut dalam pertimbangannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP dan Undang-Undang Pengadilan Anak.Tindak pidana pemufakatan jahat membawa prekursor narkotika yang terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang dilakukan oleh anak-anak terselesaikan melalui persidangan dengan Perkara Nomor : 218/Pid.Sus/2013/Pn.Slmn dimana terdakwa dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.Kata kunci : Anak, Prekursor Narkotika, Sanksi Pidana
PENERAPAN E-TILANG DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS
Uni Sabadina
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 1 (2020): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i1.9157
Hasil survey Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta peningkatan kendaraan tiap tahunnya mencapai 140 ribu hingga 150 ribu.Transportasi yang semakin banyak, pelanggaran lalu lintas pastinya tidak dapat terelakkan. Proses tilang yang selama ini telah dilakukan secara konvensional masih kurang dalam pemberlakuannya, Pihak Kepolisian melakukan inovasi baru yaitu E-Tilang. Melihat hasil dari E-Tilang hasilnya masih belum maksimal. Dengan mengacu pada rumusan masalah yang ada mengenai pelaksanaan sistem E-Tilang dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan penerapan sanksi melalui sistem E-Tilang. Penelitian ini penelitian hukum normatif, dimana metode yang dipakai berfungsi sebagai kacamata untuk melihat bekerjanya aspek hukum yang saat ini berlaku dengan keadaan nyata di lapangan, apakah terjadi kesenjangan antara peraturan dan pelaksanaannya. Data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder, dimana data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah E-Tilang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta dilakukan dengan Elektronik untuk sistem pembayarannya dendanya dengan menggunakan server yang terintegrasi oleh korlantas, pelanggar membayar denda melalui Bank tanpa harus datang ke Pengadilan, terkait sanksi akan diberikan denda sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggar, dalam proses penegakan perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Yogyakarta telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kata kunci : Elektronik Tilang, Lalu Lintas, dan Penegakan Hukum.
TUJUAN PEMIDANAAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADA PENGGUNA SEKALIGUS PENGEDAR NARKOTIKA
Nabain Yakin
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 1 (2020): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i1.9103
Narkotika adalah masalah terbesar di negara Indonesia. Bisa dikatakan narkotika adalah musuh bersama. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin hari semakin meluas, tentu ini sangatlah mempengaruhi dan merusak generasi muda. Penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat harus bersatu untuk memerangi masalah narkotika ini, karena kita tau bahwa dampak negative dari pemakaian narkotika ini sangat dahsyat, bukan hanya diri sendiri melainkan bangsa dan negara. Penegakan hukum terhadap pengguna sekaligus pengedar narkotika haruslah seberat mungkin, agar diharapkan bisa menekan maraknya penggunaan narkotika di masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda.Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, bahan-bahan yang dapat dijadikan objek dalam penelitian normatif adalah bahan-bahan yang berupa primer, bahan sekunder, dan tersier. Penelitian yang penulis lakukan juga menggunakan system wawancara atau tanya jawab dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengumpulkan segala informasi tentang penelitian yang ditulis penelitti.Hasil penelitian yaitu Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pengguna sekaligus Pengedar Narkotika dalam perkara penyalahgunaan narkotika dengan Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan terhadap Pengguna sekaligus Pengedar Narkotika, tentunya dengan pertimbangan pedoman Perundang-Undangan Narkotika dan pertimbangan dakwaan yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum. Narkotika saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat Indonesia karena benda ini adalah benda yang apabila di konsumsi oleh penggunanya akan berdampak buruk. Kata kunci: Pemidanaan, Tindak Pidana Narkotika, Penegakan Hukum