cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahid Fathoni
Contact Email
wafathoni@umy.ac.id
Phone
+6285643222927
Journal Mail Official
jurnalijclc@gmail.com
Editorial Address
Kampus UMY, Jl.Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)
Published by Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
ISSN : 27457192     EISSN : 27457184     DOI : https://doi.org/10.18196/ijclc
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tiga kali dalam setahun pada bulan Januari, Mei, dan September. IJCLC memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang terdepan dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi. Fokus dan lingkup penulisan jurnal meliputi kajian tentang Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 3 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 7 No. 1 (2026)" : 3 Documents clear
Model Remisi Ideal Sesuai dengan Prinsip Keadilan dan Transparansi Nugraha, Farhanda; Wijayanti, Septi Nur
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v7i1.28517

Abstract

Remission is a constitutional right of prisoners as stipulated in Article 14 paragraph (1) letter i of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections. This right is not only interpreted as a reduction of sentence but also as an instrument of rehabilitation that reflects the state’s respect for human dignity. However, the granting of remission to corruption convicts often raises controversy, as corruption is regarded as an extraordinary crime. Government Regulation Number 99 of 2012 introduced the requirement of being a Justice Collaborator as a special condition, but this was annulled by the Constitutional Court through Decision Number 41/PUU-XIX/2021 on the grounds of being discriminatory and contrary to the principle of equality before the law. The decision restored remission requirements solely to the indicator of “good behavior,” yet the absence of clear parameters has created legal uncertainty and allowed room for subjectivity. This study employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches to analyze regulations, doctrines, court decisions, and practical cases of remission granted to corruption convicts. The results show that remission practices still fall short of the principles of objectivity, transparency, and accountability, and are not aligned with international standards such as the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the Nelson Mandela Rules. A remission assessment model based on measurable indicators, digital recording, and independent supervision is therefore required to ensure legal certainty and fairness. Such reformulation is expected to strengthen the anti-corruption agenda, enhance the legitimacy of the correctional system, and uphold the principles of good governance and the rule of law in Indonesia.
Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Perdagangan Satwa Liar Di Gorontalo Hiola, Mohamad Anshar; Puluhulawa, Fenty U.; Mandjo, Julius T.
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v7i1.30238

Abstract

Dengan fokus pada hambatan internal dan eksternal yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, penelitian ini mengkaji kesulitan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menegakkan hukum pidana terhadap perdagangan satwa liar. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif-kualitatif dan strategi yuridis-empiris. Wawancara dengan petugas penegak hukum dan observasi lapangan di Wilayah Sulawesi dari Badan Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai Gakkum) dan Seksi Konservasi Sulawesi Utara II Wilayah Gorontalo dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam (Balai KSDA) digunakan untuk mengumpulkan data. Temuan menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum Gorontalo untuk memerangi perdagangan satwa liar tidak berhasil karena sejumlah masalah internal. Beberapa kendala internal termasuk koordinasi yang buruk antarinstansi, kekurangan sumber daya manusia dan sarana penunjang, dan kurangnya peraturan daerah yang mengatur mekanisme konservasi. Selain itu, ada hambatan dari sumber luar, yaitu kesadaran hukum masyarakat yang rendah, faktor ekonomi yang mendorong perdagangan satwa liar, dan partisipasi publik yang rendah dalam pengawasan konservasi. sehingganya, diperlukan tindakan strategis seperti membuat Peraturan Daerah tentang Perlindungan Satwa Liar, meningkatkan kemampuan penegak hukum, meningkatkan koordinasi lintas lembaga, dan membuat program edukasi hukum dan ekonomi yang lebih baik untuk komunitas lokal. Oleh karena itu, diharapkan penegakan hukum pidana terhadap perniagaan satwa liar di Gorontalo akan lebih efektif.
Konflik Antar Pelajar dan Implementasi Restorative Justice di Polres Dompu Muchlis Agiltari; Harun, Rina Rohayu; Ufran, Ufran; Septyanun, Nurjannah
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v7i1.30294

Abstract

Konflik antar pelajar di Kabupaten Dompu mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, ditandai dengan tawuran spontan pada jam pulang sekolah, serangan kelompok terencana, dan penggunaan senjata tajam maupun benda keras. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola konflik antar pelajar serta penerapan pendekatan restorative justice (RJ) oleh Polres Dompu dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen penanganan perkara pelajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik pelajar di Dompu dipicu oleh balas dendam antar kelompok, solidaritas sekolah, serta dinamika remaja yang emosional. Penyelesaian kasus masih didominasi oleh mekanisme yustisial meskipun kerangka normatif (UU SPPA, KUHP Baru, dan Perpol 8/2021) telah menegaskan kewajiban upaya diversi dan pemulihan. Penerapan restorative justice telah dilakukan melalui mediasi non-koersif, humanis, dan berorientasi pemulihan, termasuk penandatanganan kesepakatan damai di hadapan penyidik. Namun, proses ini sering terkendala oleh minimnya assessment awal, lemahnya monitoring pasca-mediasi, serta belum terbentuknya budaya preventif di tingkat sekolah maupun kepolisian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa restorative justice memiliki potensi besar menekan residivitas konflik pelajar, tetapi efektivitasnya bergantung pada konsistensi implementasi, kapasitas penyidik, serta dukungan kolaboratif antar sekolah, keluarga, dan kepolisian. Penguatan strategi preventif dan integrasi lintas lembaga menjadi langkah utama untuk mendorong penanganan konflik pelajar yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Page 1 of 1 | Total Record : 3

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2026) Vol. 6 No. 3 (2025) Vol. 6 No. 2 (2025) Vol. 6 No. 1 (2025) Vol. 5 No. 3 (2024) Vol. 5 No. 2 (2024) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 3 (2023): November Vol 4, No 2: July 2023 Vol 4, No 1 (2023): March Vol 3, No 3 (2022): November Vol 3, No 2 (2022): July Vol 3, No 1 (2022): March Vol 2, No 3 (2021): November Vol 2, No 2 (2021): Juli Vol 2, No 1 (2021): Maret Vol 1, No 3 (2020): November Vol 1, No 2 (2020): Juli Vol 1, No 1 (2020): Maret More Issue