cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fahririn
Contact Email
fahririn@usahid.ac.id
Phone
+6285263269970
Journal Mail Official
fhusahid19@gmail.com
Editorial Address
Jl. Prof. DR. Soepomo No.84, RT.7/RW.1, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
SUPREMASI Jurnal Hukum
Published by Universitas Sahid Jakarta
ISSN : -     EISSN : 26217007     DOI : https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Kami tertarik dengan topik yang terkait secara umum dengan masalah Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel yang diajukan dapat mencakup: isu-isu topikal dalam Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Dagang, Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Penologi, Viktimologi, Kriminologi, Hukum Tata Negara, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Perlindungan Anak, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, dan Hukum Lingkungan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2019)" : 14 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PADA KECELAKAAN PESAWAT UDARA Imanuddin Yunus; Liza Marina
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v2i2.119

Abstract

Timbulnya kecelakaan pesawat udara di Indonesia, disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya kesalahan manusia/human error, cuaca dan kelaikan udara. Pada faktor kesalahan manusia, dalam prakteknya dikenakan tanggungjawabnya hanya kepada Pilot saja sebagaimana yang tercantum pada ketentuan pidana Pasal 438 dan 439 UndangUndang Penerbangan. Contoh kasus kecelakaan pesawat Garuda di Yogyakarta. Seharusnya ada pihak-pihak lainnya yang juga turut terkait. Dalam penyidikan kecelakaan pesawat udara dilaksanakan oleh PPNS. Rumusan masalahnya adalah : 1. Apakah ketentuan pidana dalam Undang-Undang Penerbangan dalam proses penegakan hukum pada kecelakaan pesawat udara telah memberikan kepastian hukum ? 2. Bagaimana kewenangan PPNS dalam melakukan proses penegakan hukum pada kecelakaan pesawat udara yang berimplikasi kepada tindak pidana? Dalam penelitian metode yang digunakan yuridis normative.
MEDIASI PERBANKAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA NASABAH DAN BANK Muhammad Audi; St. Laksanto Utomo
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v2i2.114

Abstract

Sektor perbankan memiliki posisi yang strategis sebagai lembaga intermediasi. Dalam menjalakan kegiatannya, bank membutuhkan kepercayaan dari masyarakat. Oleh karenanya sudah seharusnya bank memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat khususnya nasabah. Bank sebagai suatu lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dapat menimbulkan suatu hubungan hukum yang berpotensi mengakibatkan terjadinya sengketa antara nasabah dan bank. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan PBI No 10/1/PBI/2008. Mediasi Perbankan merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa antara nasabah dan bank. Alternatif lain yaitu dengan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sejumlah pertanyaan yakni, bagaimana Mediasi Perbankan dalam penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank? Dan bagaimana perbandingan mekanisme penyelesaian sengketa antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan Mediasi Perbankan oleh Bank Indonesia (BI)?. Untuk meneliti hal-hal tersebut digunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif.
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PENYELIDIK KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT DALAM RANGKA PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Fahririn Fahririn
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v2i2.120

Abstract

Kejaksaan Republlik Indonesia merupakan salah satu pilar utama pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang dilaksanakan secara merdeka. kewenangan kejaksaan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi tedapat dalam Pasal 39 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan Jaksa agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, sedangkan tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalamPasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Untuk mendukung pelaksanaan wewenang Kejaksaan RI dalam penyelidikan tindak pidana korupsi, maka Jaksa selaku penyelidik harus membentuk Tim Khusus yang terdiri dari Penyelidik Intelijen Yustisial dan Penyelidik Tindak Pidana Khusus dan dikuatkan dengan berbagai kebijaksanaan yang diintegritaskan dalam bentuk Surat Edaran dan Keputusan Jaksa Agung
PERAN NEGARA TERHADAP DAMPAK PENCEMARAN AIR SUNGAI DITINJAU DARI UU PPLH Indah Siti Aprilia; Leander Elian Zunggaval
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v2i2.115

Abstract

Tujuan dari dilakukanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak pencemaran sungai di Jakarta dan kaitannya dengan lingkungan hidup, serta bagaimana upaya prefentif dan tanggung jawab dari negara akibat suatu pencemaran dalam sungai. Dengan metode dalam pengumpulan bahan dan materi didasarkan pada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen, yaitu penelitian dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau disebut juga dengan data sekunder. Dampak dari pencemaran sungai di Jakarta yang disebabkan oleh limbah rumah tangga yang sering kali mengandung limbah berbaya ini berdampak pada kesehatan manusia, kehidupan biota air, kualitas air tanah, kerusakan benda dan merusak estetika. Namun sesungguhnya terdapat tanggung jawab dari negara yang dalam UUPPLH dimuat asas tanggung jawab negara tersebut dimana negara berperan aktif dalam mencegah terjadinya pencemaran air. Peran pemerintah secara preventif dilakukan dengan cara pengawasan dan pengelolaan pemberian izin. Sedangkan peran pemerintah secara represif adalah dengan adanya sanksi.

Page 2 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 01 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025 Vol 7 No 2 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025 Vol 7 No 1 (2024): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2024 Vol 6 No 2 (2024): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2024 Vol 7, No 1 (2024) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6 No 1 (2023): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2023 Vol 5 No 2 (2023): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2023 Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5 No 1 (2022): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2022 Vol 4 No 2 (2022): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2022 Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4 No 1 (2021): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2021 Vol 3 No 2 (2021): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2021 Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3 No 1 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020 Vol 2 No 2 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020 Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2 No 1 (2019): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2019 Vol 1 No 2 (2019): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2019 Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1 No 1 (2018): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2018 Vol 1, No 1 (2018) More Issue