Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum SUPREMASI Jurnal Hukum Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Liza Marina
Universitas Sahid Jakarta
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PADA KECELAKAAN PESAWAT UDARA Imanuddin Yunus; Liza Marina
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v2i2.119

Abstract

Timbulnya kecelakaan pesawat udara di Indonesia, disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya kesalahan manusia/human error, cuaca dan kelaikan udara. Pada faktor kesalahan manusia, dalam prakteknya dikenakan tanggungjawabnya hanya kepada Pilot saja sebagaimana yang tercantum pada ketentuan pidana Pasal 438 dan 439 UndangUndang Penerbangan. Contoh kasus kecelakaan pesawat Garuda di Yogyakarta. Seharusnya ada pihak-pihak lainnya yang juga turut terkait. Dalam penyidikan kecelakaan pesawat udara dilaksanakan oleh PPNS. Rumusan masalahnya adalah : 1. Apakah ketentuan pidana dalam Undang-Undang Penerbangan dalam proses penegakan hukum pada kecelakaan pesawat udara telah memberikan kepastian hukum ? 2. Bagaimana kewenangan PPNS dalam melakukan proses penegakan hukum pada kecelakaan pesawat udara yang berimplikasi kepada tindak pidana? Dalam penelitian metode yang digunakan yuridis normative.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMERIKSAAN NILAI KEBARUAN TERHADAP PERMOHONANPENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI (Studi Kasus permohonan Pendaftaran Desain Industrino. A0020040 1796 dan No. A0020220 4489) Pardomuan Oloan Lubis; Liza Marina
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v2i1.109

Abstract

Dasar hukum Desain Industri diatur dalam UndangUndang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Desain Industri harus didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Permohonan Pendaftaran Desain Industri No. A0020040 1796 dan No. A0020110 4489 dalam proses permohonannya ditolak oleh DJHKI. Penulis melihat dalam prosedur dan pemeriksaan substantif Permohonan Pendaftaran Desain Industri No. A0020040 1796 dan No. A0020110 4489 perlu untuk dijadikan objek penelitian dan dituangkan dalam bentuk skripsi. Yang menjadi masalah adalah 1. Bagaimanakah prosedur permohonan pendaftaran desain industri dalam melindungi hak pemohon di DJHKI untuj mendapatkan kepastian hukum? 2. Apakah yang menjadi dasar penilaian kebaruan yang digunakan oleh DJHKI dalam perspektif hukum sebagai dokumen pembanding pada permohonan pendaftaran desain industri No. A0020040 1796 dan A0020110 4489? Dalam penelitian penieliti membuat kesimpulan, 1. bahwa prosedur permohonan pendaftaran desain industri dalam pelaksanaannya DJHKI melakukan pemeriksaan kebaruan walaupun tidak ada keberatan terhadap permohonan sampai berakhirnya waktu pengumuman 2. bahwa dalam surat penolakan desain industri DJHKI tidak menyebutkan dokumen pembanding yang dasar dasar penilaian kebaruan dalam pemeriksaan permohonan desain industri.
TINJAUAN YURIDIS ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PEMBATALAN MEREK TERKENAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 167 PK/PDT.SUS-HKI/2018) Liza Marina
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v4i2.699

Abstract

Penelitian ini penulis membahas sengketa kasus merek KEEN antara KEEN Inc. yang merupakan salah satu produsen alat-alat pendakian yang terkenal di dunia memiliki pendaftaran merek di 60 negara menggugat merek KEEN yang terdaftar atas nama Arif  memiliki persamaan pada pokoknya gugatan KEEN Inc ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan bahwa gugatan pembatalan merek yang diajukan telah daluarsa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Kesimpulan dari permasalahan adalah 1.) Majelis Hakim tidak menerapkan asas itikad tidak baik dalam perkara pembatalan merek putusan nomor 167PK/Pdt.Sus-HKI/2018 sebab Majelis Hakim menolak perkara tanpa memberikan pertimbangan mengenai unsur itikad tidak baik 2.) Putusan perkara nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 setelah dibandingkan dengan putusan lain dengan kasus yang serupa tidak memberikan kepastian hukum. Saran yang dapat diberikan sebagai jawaban atas permasalahan adalah 1.) Badan Litbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung yang berwenang untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan pada Mahkamah Agung hendaknya mengadakan diklat atau seminar bagi Hakim agar memiliki persepsi yang sama mengenai itikad tidak baik dalam pembatalan merek 2.) Hendaknya di dalam Undang-Undang Merek mengatur pengertian yang jelas mengenai itikad baik agar dalam aplikasinya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda diantara para hakim sehingga setiap putusan Mahkamah Agung memiliki konsistensi kepastian hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal.
Accessibility Legal Aid In Realize Fair Teacher Protection Yenny Aman Serah; Rini Setiawati; Resmaya Agnesia Mutiara Sirait; Liza Marina; Agustinus Astono
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5256

Abstract

Rule law, in essence, has accommodated giving teacher protection; however, the reality of teacher criminalization still happen. This study aims for uncovering the challenge of fulfillment right accessibility help law as a form of fair teacher protection. The method used was socio-juridical with an approach qualitative, through tool-collecting data questionnaires, interviews, and discussions focused on teacher respondents, unit education, teacher organizations, and agencies that handle education and protection child. Research results showed that not yet a clear existence mechanism for giving protection law impacted teachers’ accessibility and help the law to the teacher yet running optimally. By substantive mechanism gift help law to the teacher, they yet accommodated. So that when occurring, problems between teachers and students were solved with various actions, of which 48.57% stated through deliberation; however, there was take action alone with each other dropping on social media. Even the teachers who experienced criminalization no get help law. In research, this uncovers required something institutional level idealized area as a Legal Service and Teacher Protection Unit (LSTPU) can be made receptacle fulfillment accessibility help law in realizing fair teacher protection. Researchers recommend that the formation of LSTPU institutions through policy Required Regional Regulations (RRG) conducted assessment continued
Strengthening Blue Economy Law through the Role of Red and White Cooperatives in Sustainable Development Saiful Anam; Cakra Heru Santosa; Liza Marina; Aris Yulia; Regita Widya Prameswari
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/849eby56

Abstract

The blue economy is a development paradigm that emphasizes the sustainable use of marine resources by paying attention to ecological, social and economic aspects. Indonesia as a maritime country has great potential to develop a blue economy, but its implementation still faces various obstacles, both from a regulatory and institutional perspective. This article aims to analyze the strengthening of the blue economy law through the role of the Red and White Village/Subdistrict Cooperative as a forum for the people's economy. The research method used is a juridical-normative approach by examining related laws and regulations, legal doctrine, and cooperative institutional construction. The results of the analysis show that the Red and White Village/Subdistrict Cooperative normatively has the potential as an institutional instrument in supporting the blue economy through the function of organizing community businesses, strengthening the marine economic value chain, distributing economic benefits, and empowering coastal communities. However, the legal framework that regulates the relationship between cooperative law, maritime law and the principles of environmental sustainability still shows a fragmentation of norms so that harmonization of regulations and strengthening of sectoral policies is needed. The conclusions of this research are limited to a normative analysis of the legal design and institutional potential of cooperatives, not to measuring the actual effectiveness of cooperatives as blue economy actors because they have not been supported by empirical testing of institutional performance, governance capacity, or economic and ecological impacts at the community level. Further research needs to be directed at empirical studies regarding the effectiveness of the Red and White Village/Kelurahan Cooperatives in blue economy practices, including aspects of governance, access to financing, supply chains, environmental compliance, and their contribution to improving the welfare of coastal communities.
Co-Authors Agustinus Astono Aris Yulia Cakra Heru Santosa Imanuddin Yunus Pardomuan Oloan Lubis Regita Widya Prameswari Resmaya Agnesia Mutiara Sirait Rini Setiawati Saiful Anam Yenny AS