Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal Jurnal Hukum Lex Generalis SUPREMASI Jurnal Hukum
Indah Siti Aprilia
Universitas Tarumanagara
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERAN NEGARA TERHADAP DAMPAK PENCEMARAN AIR SUNGAI DITINJAU DARI UU PPLH Indah Siti Aprilia; Leander Elian Zunggaval
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v2i2.115

Abstract

Tujuan dari dilakukanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak pencemaran sungai di Jakarta dan kaitannya dengan lingkungan hidup, serta bagaimana upaya prefentif dan tanggung jawab dari negara akibat suatu pencemaran dalam sungai. Dengan metode dalam pengumpulan bahan dan materi didasarkan pada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen, yaitu penelitian dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau disebut juga dengan data sekunder. Dampak dari pencemaran sungai di Jakarta yang disebabkan oleh limbah rumah tangga yang sering kali mengandung limbah berbaya ini berdampak pada kesehatan manusia, kehidupan biota air, kualitas air tanah, kerusakan benda dan merusak estetika. Namun sesungguhnya terdapat tanggung jawab dari negara yang dalam UUPPLH dimuat asas tanggung jawab negara tersebut dimana negara berperan aktif dalam mencegah terjadinya pencemaran air. Peran pemerintah secara preventif dilakukan dengan cara pengawasan dan pengelolaan pemberian izin. Sedangkan peran pemerintah secara represif adalah dengan adanya sanksi.
Pelatihan Hukum Bisnis Kepada Pimpinan Lembaga Keuangan Suwinto Johan; Ariawan Gunadi; Indah Siti Aprilia; Gunardi Lie
Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal Vol 5, No 3 (2022): September 2022
Publisher : STMIK Royal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33330/jurdimas.v5i3.1637

Abstract

Abstract: Business actors need information regarding the implications of the latest laws and regulations for their business activities. Many companies have carried out corporate action activities during the Covid-19 pandemic. This corporate action requires approval from creditors, especially bank financial institutions. Bank leaders need knowledge of regulations and the implications of each regulation on decisions to be taken. This training provides information on new regulations, including the Job Creation Law, Information and Electronic Transaction Law, and the proposed Personal Data Protection (PDP Law. The training is conducted using the webinar method in order to reach bank leaders throughout Indonesia. The results of this webinar have enriched the knowledge of bank leaders regarding the laws and regulations, especially their implications for the banking business. Keywords: corporate action; business law; banking  Abstrak: Pelaku usaha memerlukan informasi mengenai implikasi peraturan perundang-undangan terbaru terhadap kegiatan usaha yang dijalankannya. Banyak perusahaan telah melakukan kegiatan aksi korporasi selama pandemi Covid-19. Aksi korporasi ini memerlukan persetujuan dari pada kreditor, khususnya lembaga keuangan bank. Para pimpinan bank memerlukan pengetahuan mengenai peraturan dan implikasi setiap peraturan terhadap keputusan yang akan diambil. Pelatihan ini memberikan informasi mengenai peraturan yang baru, di antaranya UU CK, UU ITE, dan rencana UU PDP. Pelatihan dilakukan dengan metode webinar agar dapat menjangkau para pimpinan bank yang berada di seluruh Indonesia. Hasil webinar ini telah memperkaya pengetahuan para pimpinan bank terhadap peraturan perundang-undangan terutama implikasinya terhadap bisnis perbankan.Kata Kunci: aksi korporasi; hukum bisnis; perbankan.
Pendekatan Kebijakan Negara dalam Memerangi Penggelapan Uang: Perspektif Politik Hukum Muhammad Wildan Ichsandi; Ariawan Gunadi; Indah Siti Aprilia; Juan Matheus
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 10 (2024): Tema Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi Hukum
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i10.967

Abstract

This research aims to examine the implementation of government policies and the role of legal politics in preventing and combating the crime of money embezzlement. The research method employed is juridical-normative through literature study using statutory and conceptual approaches, with deductive data analysis. The discussion results indicate that law serves a dual function: preventing through norms and sanctions, and prosecuting perpetrators, with the evidentiary focus on malicious intent and the impact of the actions. Combating money embezzlement requires a combination of penal (repressive law enforcement) and non-penal (preventive measures) approaches. Non-penal efforts encompass environmental improvements, legal education, raising public awareness, and securing potential crime targets. Government criminal policy, as part of broader social policy, is manifested through legal socialization by authorities, case analysis, and coordination among institutions and with community leaders. Although penal measures have shown results, their effectiveness still faces challenges such as slow investigations and sophisticated perpetrator methods, making the integration of non-penal strategies crucial. In conclusion, addressing money embezzlement demands firm and comprehensive law enforcement, synergistically integrating penal and non-penal approaches to achieve optimal prevention and control effectiveness.
Co-Authors Ariawan Gunadi Gunardi Lie Juan Matheus Leander Elian Zunggaval Muhammad Wildan Ichsandi Suwinto Johan