cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fahririn
Contact Email
fahririn@usahid.ac.id
Phone
+6285263269970
Journal Mail Official
fhusahid19@gmail.com
Editorial Address
Jl. Prof. DR. Soepomo No.84, RT.7/RW.1, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
SUPREMASI Jurnal Hukum
Published by Universitas Sahid Jakarta
ISSN : -     EISSN : 26217007     DOI : https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Kami tertarik dengan topik yang terkait secara umum dengan masalah Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel yang diajukan dapat mencakup: isu-isu topikal dalam Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Dagang, Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Penologi, Viktimologi, Kriminologi, Hukum Tata Negara, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Perlindungan Anak, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, dan Hukum Lingkungan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2020)" : 14 Documents clear
PELAKSANAAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CURUP NOMOR : 4/PID.SUS.AN/2015/PN.CRP) Rachmat Saputra; Yuherman Yuherman
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i2.163

Abstract

Pelaku tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, melainkan anak-anak juga dapat melakukan tindak pidana, di Indonesia tindak pidana yang dilakukan oleh anak cukup banyak yang salah satunya adalah kasus penyalahgunaan narkotika pada putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 4/Pid.Sus.AN/2015/PN.CRP dimana peneliti merumuskan masalah, 1) bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak ditinjau dari sistem peradilan pidana anak pada putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 4/Pid.Sus.AN/2015.PN.CRP dan 2) apakah vonis pidana terhadap anak pada putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 4/Pid.Sus.AN/2015.PN.CRP sudah sesuai dengan tujuan sistem pemidanaan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, Merupakan studi kepustakaan dengan analisis kualitatif
TINJAUAN ASPEK HUKUM KOPERASI (COOPERATIVE) DAN UMKM (SMALL MEDIUM ENTERPRISES) PADA NEGARA BELANDA Manertiur Meilina Lubis
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i2.129

Abstract

Penulisan ini dilator belakangi oleh kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan pekermbangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan pula berkembangnya dunia usaha dan perusahaan. Memerlukan adanya legalitas perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha perusahaan yang didirikan. Mengingat bahwa banyaknya usaha/perusahaan seperti Koperasi dan UMKM. Dalam pendirian usaha harus memperhatikan aspek hukum, mulai dari perizinan usaha dan daftar perusahaan yang harus sesuai dengan ketentuan undang-undang dan atau peraturan-peraturan pelasanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat berwenang dari kantor pendaftaran tersebut. Penulisan makalah ini bertujuan utnuk mengetahui bagaimana aspek hukum badan usaha Koperasi dan UMKM di suatu negara tertentu.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ASIMILASI NARAPIDANA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 Sri Marthaningtiyas
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i2.130

Abstract

Kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 10 tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui proses asimilasi dan integrasi dalam menanggulangi pandemi Covid-19 menuai kontroversi. Tidak hanya narapidana umum, wacana pembebasan narapidana khusus juga ikut menjadi kontroversi. Sebagian kalangan menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat guna menghormati hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. Metode penelitian yang digunakukan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif secara yuridis empiris. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan asimilasi narapidana di masa pandemi Covid-19. Kebijakan ini secara cepat telah berhasil mengeluarkan 40.330 orang dari Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia, sehingga sedikit memberikan kontibusi untuk melonggarkan tingkat overcrowded meskipun masih jauh saat ini masih terjadi overcrowded dengan persentase dari 103% sebelum kebijakan diterapkan menjadi 75% setelah kebijakan di implentasikan.
TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB KOMISI PENYIARAN INDONESIA TERHADAP KONTEN PORNOGRAFI DAN KEKERASAN DALAM MEDIA NETFLIX Joko Saputro; Laksanto Utomo
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i2.160

Abstract

Setiap lembaga penyiaran yang melakukan penyiaran di Indonesia tentu harus patuh terhadap regulasi di Indonesia. Termasuk Netflix yang merupakan lembaga televisi berbayar. Banyaknya konten yang memuat adegan pornografi dan kekerasan pada Netflix membuat Komisi Penyiaran Indonesia berkeinginan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran tersebut karena tidak seusai undangundang. Namun keinginan Komisi Penyiaran Indonesia masih belum dapat dilaksanakan karena perbedaan pendapat dari pemerintah. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana kewenangan KPI dalam membatasi penyiaran konten pornografi dan tindak kekerasan dalam media televisi berbayar Netflix? (2) Bagaimana penghentian penyiaran konten pornografi dan tindak kekerasan dalam media televisi berbayar Netflix yang dilakukan oleh KPI? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah (1) Kewenangan KPI untuk membatasi penyiaran konten pornografi dan kekerasan Netflix sesuai dengan undang-undang penyiaran belum dapat dilakukan karena tidak mendapat izin dari kemkominfo. (2) Prosedur tata cara penghentian program siaran televisi dalam pasal 55 undang-undang penyiaran tidak dapat diterapkan pada Netflix mesktipun Netflix melanggar undang-undang penyiaran dan ITE karena kemkominfo tidak sepemahaman dengan KPI terkait dengan pengawasan penyiaran.

Page 2 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 01 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025 Vol 7 No 2 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025 Vol 7 No 1 (2024): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2024 Vol 6 No 2 (2024): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2024 Vol 7, No 1 (2024) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6 No 1 (2023): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2023 Vol 5 No 2 (2023): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2023 Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5 No 1 (2022): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2022 Vol 4 No 2 (2022): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2022 Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4 No 1 (2021): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2021 Vol 3 No 2 (2021): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2021 Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3 No 1 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020 Vol 2 No 2 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020 Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2 No 1 (2019): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2019 Vol 1 No 2 (2019): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2019 Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1 No 1 (2018): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2018 Vol 1, No 1 (2018) More Issue