Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Legal Reasoning Abdi Wiralodra : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat SUPREMASI Jurnal Hukum
Yuherman Yuherman
Fakultas Hukum Universitas Sahid
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
ANALISA YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA TERKAIT DENGAN HUBUNGAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan No. 19/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bdg) Arief RahmanTanjung Yuherman
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v2i1.108

Abstract

Peraturan hukum di Indonesia dilaksanakan menurut asas legalitas yang merupakan salah satu prinsip utama yang menjadi dasar dalam penyelengaraan pemerintah dan kenegaraan yang berbasis hukum. Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam pelaksanaannya tidak tertutup kemungkinan Pemerintah daerah yang melakukan pelanggaran dalam membuat keputusan yang terjadi dalam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang terindikasi dalam pelanggaran tindak pidana. Bahkan pelanggaran tersebut dapat terindikasi sebagai tindak pidana korupsi. Rumusanmasalahpenelitian 1. Mengapa Pertimbangan Hakim dalam putusan membebaskan terdakwa dalam perkara Nomor 19/pid.sus.TPK/2015/PN.Bdg ? 2. Apakah sebagai pejabat tata usaha yang diberi wewenang namun tidak menjalankan kewenangan tersebut dengan semestinya tidak menjadi unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan inventarisasi.
PELAKSANAAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CURUP NOMOR : 4/PID.SUS.AN/2015/PN.CRP) Rachmat Saputra; Yuherman Yuherman
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i2.163

Abstract

Pelaku tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, melainkan anak-anak juga dapat melakukan tindak pidana, di Indonesia tindak pidana yang dilakukan oleh anak cukup banyak yang salah satunya adalah kasus penyalahgunaan narkotika pada putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 4/Pid.Sus.AN/2015/PN.CRP dimana peneliti merumuskan masalah, 1) bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak ditinjau dari sistem peradilan pidana anak pada putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 4/Pid.Sus.AN/2015.PN.CRP dan 2) apakah vonis pidana terhadap anak pada putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 4/Pid.Sus.AN/2015.PN.CRP sudah sesuai dengan tujuan sistem pemidanaan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, Merupakan studi kepustakaan dengan analisis kualitatif
PENEGAKAN HUKUM DISFUNGSI TROTOAR YANG DIGUNAKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN TEBET Oi Cahya Rhamadlani; Yuherman Yuherman
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i2.316

Abstract

AbstrakPedagang Kaki Lima di Kecamatan Tebet memang memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, disisi lain pedagang kaki lima juga sangat mengganggu fungsi trotoar sebagai hak pejalan kaki sehingga trotoar tidak dapat berjalan normal sesuai dengan fungsinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menjadikan bahan pustaka sebagai data dasar, dengan teknik deskriptif kualitatif dalam analisis data. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan : (1) Pemerintah melakukan upaya dengan cara penggusuran oleh PKL dan juga memberikan sanksi dengan cara menyita KTP dan juga gerobak para PKL untuk berjualan. (2) Pemerintah mengalami kendala yaitu keterbatasan ruang dengan semakin banyaknya PKL yang berjualan di Kecamatan tebet dan juga kekurangan personil SATPOL PP untuk mentertibkan para PKL karena hanya ada 83 anggota Satpol PP yang ada di Kecamatan tebet, sedangkan PKL yang berada di Kecamatan tebet ada 189 PKL. AbstractStreet vendors in Tebet District do provide convenience for the surrounding community to meet their daily needs. However, on the other hand, street vendors also greatly interfere with the function of the sidewalk as a pedestrian right so that the sidewalk cannot run normally according to its function. This study uses a normative juridical research method that uses library materials as basic data, with qualitative descriptive techniques in data analysis. The results of the study concluded: (1) The government made efforts by eviction by street vendors and also gave sanctions by confiscating KTPs and also street vendors' carts to sell. (2) The government is experiencing constraints, namely space limitations with the increasing number of street vendors selling in Tebet District and also a shortage of SATPOL PP personnel to bring order to street vendors because there are only 83 Satpol PP members in Tebet District, while PKL in Tebet District have 189 street vendors.
ANALISIS YURIDIS TENTANG HAL YANG MEMBERATKAN DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA Steylla Nanda Dilla; Yuherman Yuherman
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i1.127

Abstract

Putusan Hakim diikhtisarkan (samenvatten) dari hasil pemeriksaan persidangan, yakni pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan alat bukti, semuanya dalam batas ruang lingkup surat dakwaan, yang sudah di ubah dan tambah. Tiap-tiap putusan di buat dalam bentuk risalah putusan atau berita acara putusan, selalu dengan kepala Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 197 KUHAP). Berita acara putusan terdiri dari tiga bagian, yakni: bagian kepala (in het aanhef), bagian tubuh atau batang tubuh (in het lichaam), bagian penutup (in het slot). Dalam suatu putusan ada hal-hal yang harus dipenuhi sesuai dengan pasal 197 ayat 1 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya pada Pasal 197 ayat 2 menyatakan tidak di penuhinya ketentuan dalam ayat 1 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l pasal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dengan Masalah Penelitian: Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau bahan hukum sekunder dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
Dampak Kebijakan MBKM Pada Kesiapan Sumber Daya Manusia dan Fasilitas Fakultas Hukum Usahid Jakarta Yuherman Yuherman; Wahyu Nugroho; Dessy Sunarsi
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2021): Morality :Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (574.759 KB) | DOI: 10.52947/morality.v7i2.235

Abstract

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) akan berdampak pada Fakultas Hukum Usahid Jakarta, khususnya bagi dosen dan tenaga kependidikan, beserta kesiapan dan fasilitas pelaksanaan program MBKM pada Fakultas Hukum Usahid. Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui dan menganalisis kesiapan pelaksanaan kebijakan MBKM dalam pengelolaan SDM pada Fakultas Hukum Usahid? dan kedua, untuk memperkuat adanya fasilitas pendukung pelaksanaan MBKM pada Fakultas Hukum Usahid? Dalam penelitian ini, digunakan dua metode, yakni pertama, penelitian kepustakaan; dan kedua, penelitian lapangan, yakni metode dengan melakukan survei kepada para mahasiswa Fakultas Hukum Usahid melalui sosialisasi dan FGD terkait kebijakan MBKM pada tingkat Fakultas Hukum Usahid. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, Fakultas Hukum Usahid telah mempersiapkan terkait pelaksanaan kebijakan MBKM dengan berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi. Peluang tersebut berkaitan erat dengan kesiapan SDM, baik dosen Fakultas Hukum Usahid yang memiliki latar belakang sebagai praktisi maupun tenaga kependidikan sebagai supporting administration system; kedua, Fakultas Hukum Usahid telah mempersiapkan berbagai fasilitas guna mempersiapkan mahasiswa dalam menetapkan pilihan program MBKM pada Fakultas Hukum.
PENGUATAN PEMAHAMAN TERHADAP RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Fahririn Fahririn; Yuherman Yuherman
Jurnal Legal Reasoning Vol 5 No 1 (2022): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v5i1.4386

Abstract

Pengaturan mengenai hukum pidana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang ada dan hidup di masyarakat Indonesia, sehingga perlu dilakukan upaya untuk memperbaharui hukum pidana tersebut. Metode penelitian mengunakan metode Yuridis normative. Adapun pembahasan dalam penelitian adalah dan proses pembaharuan terhadap Rancangan Kitab Undang Hukum Pidana dan analisis pasal-pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun kesimpulan dalam penelitian adalah pembaharuan hukum pidana pada pokoknya merupakan suatu usaha untuk melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum sesuai dengan nilai-nilai umum sosio-politik, sosiofilosofik, dan nilai-nilai kultural masyarakat Indonesia.
Pemberdayaan Komite Sekolah Dan Guru Dalam Rangka Diversi Pada Pidana Anak di SMAN 51 Jakarta Timur Yuherman Yuherman; Aris Yulia
Abdi Wiralodra : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2023): Abdi Wiralodra
Publisher : universitas wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/abdi.v5i2.99

Abstract

Berbagai faktor, baik dari lingkungan keluarga maupun non-keluarga, bisa memengaruhi perilaku kriminalitas pada anak. Pandangan orang tua, tingkat kebersamaan keluarga, dan tindakan kekerasan fisik merupakan faktor penting dalam membentuk orientasi dan perilaku kriminal selama masa remaja. Oleh karena itu, pelibatan orangtua, dewan pendidikan, dan komite sekolah dalam proses belajar mengajar memiliki pengaruh yang signifikan dalam upaya pencegahan kenakalan remaja. Tujuan dari studi ini adalah untuk menggali pemahaman lebih mendalam tentang peran Komite Sekolah dan Guru dalam upaya diversi pada pidana anak di SMAN 51 Jakarta Timur. Pemberdayaan berbasis komite sekolah digunakan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif individu atau kelompok yang terlibat. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota Komite Sekolah, guru, orangtua, dan siswa untuk menggali pandangan, sikap, dan pengalaman mereka terkait diversi pada pidana anak. Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis tematik. Hasil menunjukkan pentingnya peran Komite Sekolah dan Guru dalam pencegahan kenakalan remaja. Berbagai faktor keluarga dan non-keluarga mempengaruhi kejahatan anak, sehingga pemberdayaan Komite Sekolah menjadi relevan dalam strategi diversi. Peran Komite Sekolah dan Guru menjadi krusial dalam upaya pencegahan dan diversi pidana anak. Pemberdayaan Komite dan strategi diversi harus terus ditingkatkan agar anak yang berhadapan dengan hukum tetap dapat melanjutkan pendidikan dengan masa depan yang lebih baik
Co-Authors Aris Yulia Dessy Sunarsi Fahririn Fahririn Oi Cahya Rhamadlani Rachmat Saputra Steylla Nanda Dilla Wahyu Nugroho