cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Diky Dikrurahman
Contact Email
hukumresponsif@gmail.com
Phone
+6285320390508
Journal Mail Official
hukumresponsif@gmail.com
Editorial Address
Jl. Terusan Pemuda No. 1A Cirebon,45132 Jawa Barat-Indonesia, Kampus 3 Gedung Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
Published by Universitas Swadaya Gunung Jati
ISSN : 20891911     EISSN : 27234525     DOI : https://doi.org/10.33603/responsif.v16i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Responsif Law Journal is a method of interpretation that involves various important factors (not just reviewing the text of legal products) but also involves knowledge of historical background, culture, anthropology and psychology to bring back the nuances of a scientific text. Hermeneutics is also a humanities science that is universal as a result of reflection in all conditions of understanding. The scope of articles published in this journal covers a wide range of topics, including: Criminal law; Civil law; Constitutional law; State administrative law; International law; Development society law; Islamic law; Business law; Procedural law; and Human rights.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 12, No 1 (2021)" : 5 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA BILYET GIRO KOSONG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI Farkhan Marcelino; Ratu Mawar Kartina
Hukum Responsif Vol 12, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v12i1.5029

Abstract

Pesatnya perkembangan dunia perekonomian dan perdagangan pada masa sekarang ini menyebabkan sebagian besar masyarakat lebih cenderung mengambil langkah langkah yang bersifat praktis seperti cek dan bilyet giro. Dapat kita lihat dengan adanya bilyet giro pihak-pihak dapat melakukan bermacam-macam transaksi, lalu timbul hak dan kewajiban para pihak itu antara satu sama lain. Akan tetapi sangat disayangkan dalam praktek sehari-hari terutama dalam jual beli jual beli menggunakan bilyet giro sebagai alat pembayaran masih dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dalam penggunaan bilyet giro ini sebagai alat pembayaran masih sering terjadi dengan adanya bilyet giro kosong. Adapun permasalahannya adalah bagaimanakah bentuk wanprestasi terhadap penarik bilyet giro kosong dan cara penyelesaiannya serta bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap penerima bilyet giro kosong. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bentuk wanprestasi terhadap penarik bilyet giro kosong yaitu tidak dapat menerima pembayaran barang yang telah diperjanjikan. Cara penyelesaiannya apabila terjadi suatu pembayaran dengan menggunakan secara kekeluargaan atau melalui jalur hukum. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap penerima bilyet giro kosong saat ini yang dilakukan oleh bank hanya memberikan memperingatkan nasabah yang bersangkutan dengan surat peringatan sedangkan mengenai perlindungan terhadap pemegang tidak diberikan penjelasan yang dapat melindungi setiap penerima/pemegang bilyet giro. Seyogyanya pemerintah dan OJK mengeluarkan suatu peraturan yang dapat melindungi penerima bilyet giro kosong agar penerima bilyet giro kosong untuk mendapatkan haknya sebagai penerima bilyet giro yang sepatutnya ia terima dan tetap memiliki kepercayaan untuk menggunakan bilyet giro.
ANALISIS TERTIB ADMINISTRASI SERAH TERIMA JABATAN KUWU DI DESA GALAGAMBA KECAMATAN CIWARINGIN KABUPATEN CIREBON Ahmad Zainuddin; Junaedi Junaedi
Hukum Responsif Vol 12, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v12i1.5025

Abstract

Di Kabupaten Cirebon, kepala desa sangat lazim dan sangat lumrah dipanggil dengan sebutan Kuwu. Setelah berakhirnya masa jabatan kepala desa, maka dilaksanakannya pemilihan umum. Setelah pemilihan umum selesai, maka kemudian dilaksanakannya pengangkatan kepala desa terpilih dari proses pemilihan umum. Pengangkatan kepala desa tersebut dibingkai dalam serah terima jabatan kepala desa. Jika melihat aturan yang ada, dalam pelaksanaan serah terima jabatan kepala desa harus dibarengi dengan penyerahan buku memori serah terima jabatan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No.82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah pertama, bagaimana pelaksanaan serah terima jabatan kuwu di Desa Galagamba Kecamatan Ciwaringin dilihat dari Peraturan Menteri dalam Negeri No. 82 tahun 2015. Kedua, bagaimana pertanggungjawaban kuwu yang lama dalam hal tidak dilaksanakannya penyerahan buku memori serah terima jabatan kepada kuwu terpilih. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kasus yangmengamati (yurudis empiris) atau mengobservasi hukum. Pendekatan ini menemukan analisa antara konsep hukum, peraturan perundang-undangan dan implementasi. Hasil penelitian ini yakni pelaksanaan serah terima jabatan kuwu/kepala desa di desa Galagamba kecamatan Ciwaringin tidak menyertakan buku/naskah memori serah terima jabatan dari kuwu yang lama kepada kuwu terpilih (sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa lebih tepatnya mengenai buku memori serah terima jabatan) sehingga menyebabkan keterhambatan dalam proses pembangunan desa. Pertanggungjawaban atau sanksi bagi kuwu atau kepala desa yang tidak melaksankan aturan perundang-undangan ialah berupa sanksi administrasi ringan, sanksi administrasi sedang dan sanksi adminstrasi berat.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENJUALAN ROKOK ILEGAL Dicky Eka Wahyu Permana; Sanusi Sanusi
Hukum Responsif Vol 12, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v12i1.5026

Abstract

Peredaran rokok mempunyai sifat atau karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan. peredarannya perlu diawasi. rokok yang beredar harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. di pasaran banyak terdapat rokok ilegal yang tidak sesuai dengan undang-undang cukai. Rumusan masalah penelitian ini antara lain, bagaimanakah kualifikasi rokok ilegal dan bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku penjualan rokok illegal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang disebut juga dengan metode penelitian doktrinal dengan spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat preskriptif, Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian data dianaliasis secara kualitatif. Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia baik itu yang berasal dari produk dalam negeri maupun impor yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia, ciri-ciri rokok ilegal diantaranya tidak dilekati pita cukai, pita cukai palsu dan pita cukai bekas,dan penegakan hukum terhadap pelaku penjualan rokok ilegal adalah dengan memberikan sanksi administratif dan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang No 39 tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 1995 tentang cukai, Seharusnya pemerintah lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan juga melakukan operasi pasar terkait peredaran rokok ilegal serta regulasi dalam hal ini pemberian sanksi yang dijatuhkan hakim untuk pelaku penjualan rokok ilegal harus lebih berat agar bisa memberikan efek jera bagi pelaku dan orang lain.
REPOSISI KEBIJAKAN PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENAMBANGAN ILEGAL GALIAN C Anggie Aqila Ariadica; Endang Sutrisno
Hukum Responsif Vol 12, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v12i1.5027

Abstract

Pembangunan memiliki banyak ekses dalam kehidupan diantaranya mengandung risiko degradasi kualitas lingkungan hidup. Dibutuhkan kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Kegiatan penambangan Galian C yang telah berlangsung lama telah menegasikan kelestarian lingkungan hidup, peran kebijakan Pemerintah Daerah melalui green policy menjadi alternatif yang dibutuhkan untuk mengatasi problem tersebut. Riset ini menggunakan pendekatan doktrinal dalam upaya memahami serta mengkaji ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai pijakan dasar untuk menempatan kembali kebijakan yang telah ada pada posisi keberpihakan terhadap upaya perlindungan serta pelestarian lingkungan. Degradasi lingkungan akibat kegiatan penambangan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa henti, membutuhkan upaya-upaya pemulihan lingkungan hidup ntuk mengembalikan fungsi lahan dalam perspektif sustainable development. Reposisi kebijakan menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan kembali lahan bekas Galian C untuk mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan, misalnya untuk destinasi wisata. Tatanan norma hukum telah memberikan alternatif peluang pengembangan kawasan tersebut melalui ketentuan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Konstruksi kebijakan harus dikembalikan kepada formulasi ketaatan pada asas pemulihan lingkungan melalui kegiatan pascatambang lahan bekas Galian C, berbasis penguatan pemulihan nilai- nilai ekonomi kerakyatan masyarakat kawasan.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENANGKAPAN BENIH LOBSTER SECARA ILLEGAL Fajar Rahimi Sukma; Agus Dimyati
Hukum Responsif Vol 12, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v12i1.5028

Abstract

Penyelundupan ini marak terjadi dikarenakan bisnis komoditi hasil laut sangat menggiurkan, dengan cara yang cukup sedehana transaksi miliaran rupiah dapat dilaksanakan secara illegal. Saat ini pemerintah Indonesia sedang melakukan upaya pencegahan terhadap penyelundupan hasil laut yang dilarang ekspor. Selain merugikan Negara, hal tersebut juga dapat membuat biota laut semakin langka ditambah dengan kerugian yang mencapai triliunan rupiah. Modus yang dilakukan pada umumnya mengakali berbagai fasilitas kemudahan ekspor-impor yang diberikan Bea Cukai. Dari uraian latar belakang di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut ini: Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 terhadap praktik penangkapan benih lobster (benur) oleh para nelayan? dan Bagaimana upaya penegak hukum dalam melakukan penerapan hukum terhadap penangkapan benih lobster (Benur digunakan dalam penelitian ini adalah jenis) secara tidak sah (illegal)? Metode penelitian yaitu yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu dan Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang berasal menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta yang ada di nelayan dikaitkan dengan teori hukum. Upaya penegak hokum dalam melakukan penerapan hukum terhadap penangkapan benih lobster (benur) yaitu: Upaya preventif dengan cara Melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum, dalam hal ini yang disosialisasikan merupakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 serta Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 yaitu terkait pelarangan penangkapan benih lobster (benur) serta aturan hukum tindak pidana perikanan yang mengaturnya dan melakukan pengawasan perairan di laut. Upaya represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu melakukan penangkapan, pemeriksaan serta melakukan penegakan hukum yang dilakukan secara tegas kepada pelaku, dengan menangkap beberapa orang penangkap benih lobster (benur) dan menetapkan beberapa orang tersangka yang diduga merupakan pengepul dari benih lobster itu sendiri.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16 No 2 (2025): Vol 16 No 2 August 2025 Vol 16 No 1 (2025): Vol 16 No 1 February 2025 Vol 15 No 2 (2024) Vol 15 No 1 (2024) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14 No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 14 No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017): Hukum Responsif Vol 8, No 1 (2016): Hukum Responsif Vol 7, No 1 (2016): Hukum Responsif Vol 7, No 1 (2015): Jurnal Hukum Responsif Vol 6, No 3 (2015): Hukum Responsif Vol 6, No 1 (2015): Jurnal Hukum Responsif Vol 5, No 1 (2014): Hukum Responsif Vol 4, No 2 (2012): HUKUM RENSPONSIF Vol 1, No 1 (2011): Hukum Responsif More Issue