Articles
<![CDATA[Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Kartina, Ratu Mawar]]>
<![CDATA[ Syntax Idea Vol 1 No 6 (2019): Syntax Idea ]]>
Publisher : <![CDATA[Ridwan Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Masyarakat masih mengenal perkawinan siri, yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawaian Pencatat Nikah yang tidak memiliki kekuatan dan perlindungan hukum. Sehingga berpengaruh terhadap kedudukan harta perkawinan dalam perkawinan siri. Dalam hal ini dibutuhkan penjelasan mengenai akibat hukum perkawinan siri terhadap harta kekayaan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan hak dan kewajiban suami istri terkait harta perkawinan dalam perkawinan siri, agar masyarakat dapat memahami akibat yang timbul dari perkawinan siri dan upaya agar mendapatkan perlindungan dan kekuatan hukum yang pasti. Metode Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif didukung dengan yuridis empiris. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan sekunder berupa perundang-undangan tentang akibat hukum terhadap harta kekayaan yang ditimbulkan dari perkawinan siri dan didukung dengan bahan hukum primer. Penelitian dalam pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif. Nikah siri menimbulkan efek negatif yaitu tidak diakui negara, suami maupun isteri tidak dapat memperoleh hak dalam hal perlindungan hukum atas perkawinan, kepastian hak dan kewajiban orang tua dan anak tidak dapat sepenuhnya dilindungi oleh Undang-Undang, penyelesain masalah harta kekayaan dalam perkawinan siri sulit untuk diselesaikan karena tidak ada pihak yang berwenang dalam mengurus pembagian harta kekayaan dalam perkawinan siri. Dengan demikian nikah siri adalah pernikahan yang tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum dan perkawinan siri berdampak buruk bagi kelangsungan rumah tangganya. Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk dapat memperoleh kekuatan dan perlindungan hukum yaitu dengan Itsbat nikah atau dengan cara perkawinan ulang. Kata kunci: kawin siri, akibat hukum, harta kekayaan.]]>
<![CDATA[Kontribusi Penelitian Kemasyaratan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk Mewujudkan Putusan Hakim yang Berpihak pada Anak ]]>
<![CDATA[Waluyadi, Waluyadi]]>;
<![CDATA[Kartina, Ratu Mawar]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 2 (2021): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v16i2.30697
<![CDATA[Tujuan penelituan ini adalah mendeskripsikan kontribusi hasil penelitian kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) bagi terwujudnya putusan hakim yang berpihak pada anak. Penelitian ini merupakan penelitian normatif/doktrinal. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data penunjang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi dan studi pustaka untuk data sekunder dan wawancara untuk data primer. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, Penuntut Umum menuntut dan Bapas merekomendasikan anak dibina Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta hakim menyetujui usulan tersebut. Ini berarti anak di pidana penjara. Dengan demikian, maka kontribusi hasil penelitian kemasyarakatan untuk terwujudnya putusan hakim yang berpihak pada anak belum terpenuhi. Dalam pada itu, pada proses anak yang berkonflik dengan hukum juga belum ada individualisasi pidana. Hal ini terbukti dengan tidak dilakukannya diversi, hanya oleh karena secara normatif tidak membolehkan untuk itu.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA BILYET GIRO KOSONG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ]]>
<![CDATA[Farkhan Marcelino]]>;
<![CDATA[Ratu Mawar Kartina]]>
<![CDATA[ Hukum Responsif Vol 12, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/responsif.v12i1.5029
<![CDATA[Pesatnya perkembangan dunia perekonomian dan perdagangan pada masa sekarang ini menyebabkan sebagian besar masyarakat lebih cenderung mengambil langkah langkah yang bersifat praktis seperti cek dan bilyet giro. Dapat kita lihat dengan adanya bilyet giro pihak-pihak dapat melakukan bermacam-macam transaksi, lalu timbul hak dan kewajiban para pihak itu antara satu sama lain. Akan tetapi sangat disayangkan dalam praktek sehari-hari terutama dalam jual beli jual beli menggunakan bilyet giro sebagai alat pembayaran masih dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dalam penggunaan bilyet giro ini sebagai alat pembayaran masih sering terjadi dengan adanya bilyet giro kosong. Adapun permasalahannya adalah bagaimanakah bentuk wanprestasi terhadap penarik bilyet giro kosong dan cara penyelesaiannya serta bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap penerima bilyet giro kosong. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bentuk wanprestasi terhadap penarik bilyet giro kosong yaitu tidak dapat menerima pembayaran barang yang telah diperjanjikan. Cara penyelesaiannya apabila terjadi suatu pembayaran dengan menggunakan secara kekeluargaan atau melalui jalur hukum. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap penerima bilyet giro kosong saat ini yang dilakukan oleh bank hanya memberikan memperingatkan nasabah yang bersangkutan dengan surat peringatan sedangkan mengenai perlindungan terhadap pemegang tidak diberikan penjelasan yang dapat melindungi setiap penerima/pemegang bilyet giro. Seyogyanya pemerintah dan OJK mengeluarkan suatu peraturan yang dapat melindungi penerima bilyet giro kosong agar penerima bilyet giro kosong untuk mendapatkan haknya sebagai penerima bilyet giro yang sepatutnya ia terima dan tetap memiliki kepercayaan untuk menggunakan bilyet giro.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Ratu Mawar Kartina]]>
<![CDATA[ Syntax Idea Vol 1 No 6 (2019): Syntax Idea ]]>
Publisher : <![CDATA[Ridwan Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/syntax-idea.v1i6.73
<![CDATA[Masyarakat masih mengenal perkawinan siri, yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawaian Pencatat Nikah yang tidak memiliki kekuatan dan perlindungan hukum. Sehingga berpengaruh terhadap kedudukan harta perkawinan dalam perkawinan siri. Dalam hal ini dibutuhkan penjelasan mengenai akibat hukum perkawinan siri terhadap harta kekayaan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan hak dan kewajiban suami istri terkait harta perkawinan dalam perkawinan siri, agar masyarakat dapat memahami akibat yang timbul dari perkawinan siri dan upaya agar mendapatkan perlindungan dan kekuatan hukum yang pasti. Metode Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif didukung dengan yuridis empiris. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan sekunder berupa perundang-undangan tentang akibat hukum terhadap harta kekayaan yang ditimbulkan dari perkawinan siri dan didukung dengan bahan hukum primer. Penelitian dalam pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif. Nikah siri menimbulkan efek negatif yaitu tidak diakui negara, suami maupun isteri tidak dapat memperoleh hak dalam hal perlindungan hukum atas perkawinan, kepastian hak dan kewajiban orang tua dan anak tidak dapat sepenuhnya dilindungi oleh Undang-Undang, penyelesain masalah harta kekayaan dalam perkawinan siri sulit untuk diselesaikan karena tidak ada pihak yang berwenang dalam mengurus pembagian harta kekayaan dalam perkawinan siri. Dengan demikian nikah siri adalah pernikahan yang tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum dan perkawinan siri berdampak buruk bagi kelangsungan rumah tangganya. Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk dapat memperoleh kekuatan dan perlindungan hukum yaitu dengan Itsbat nikah atau dengan cara perkawinan ulang. Kata kunci: kawin siri, akibat hukum, harta kekayaan.]]>
<![CDATA[KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) DI KAWASAN PESISIR KOTA CIREBON ]]>
<![CDATA[Yogi Genovan]]>;
<![CDATA[Endang Sutrisno]]>;
<![CDATA[Ratu Mawar Kartina]]>;
<![CDATA[Alip Rahman]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2022): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v6i1.6811
<![CDATA[Kawasan Pesisir Kota Cirebon harus mampu dicegah untuk terjadinya kerusakan lingkungan, dan melalui kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis diharapkan dapat menjadi pendorong dalam upaya-upaya membangun lingkungan menjadi lebih baik dengan kebijakan, rencana dan program yang dapat menjadi solusi untuk pencegahan kerusakan lingkungan, permasalahan yang timbul yaitu implementasi kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta peran Pemerintah Daerah untuk mewujudkan taraf perbaikan lingkungan hidup yang baik, dengan metode penelitian yuridis empiris menganalisis ketentuan aturan hukum dalam produk peraturan tertulis dan penerapannya di masyarakat. Kajian Lingkungan Hidup Strategis di kawasan pesisir Kota Cirebon tercantum dalam berbagai aturan di tingkat lokalitas, hanya tidak membahas secara detail tentang penerapan lingkungan hidup di Kawasan Pesisir Kota Cirebon serta kesadaran hukum masyarakat menjadi persoalan tersendiri untuk merumuskan dan membangun lingkungan hidup yang baik, hal ini sangat dibutuhkan mengingat peran Pemerintah Daerah melalui kebijakan, perencanaan serta program-program berbasis go green untuk Kawasan Pesisir Kota Cirebon, tetap harus mengikutsertakan keterlibatan masyarakat secara genuine sebagai faktor penting dalam membangun lingkungan hidup. Titik berat kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis diharapkan dapat membantu memperbaiki kondisi kawasan pantai Kota Cirebon sehingga tercipta lingkungan yang hijau untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.]]>
<![CDATA[LEGAL REVIEW OF THE ISSUANCE OF STATEMENT OF ABILITY TO MANAGE AND MONITOR THE ENVIRONMENT OF MSMEs BASED ON THE REGULATION ]]>
<![CDATA[Ainun Nisha]]>;
<![CDATA[Ratu Mawar Kartina]]>;
<![CDATA[Endang Sutrisno]]>;
<![CDATA[Diky Dikrurrahman]]>;
<![CDATA[Raden Handiriono]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2022): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v6i2.7439
<![CDATA[The development of wood industry SMEs in the Mundu District, Cirebon Regency is certainly a concern in making environmental permits so that their businesses and/or activities do not cause environmental pollution. In this case, many MSME entrepreneurs in the wood industry do not have a Statement of Ability to Manage and Monitor the Environment (SPPL). The implementation of the SPPL permit process is not optimal because many SMEs in the Wood Industry have difficulty understanding SPPL. With the government's handling of the wood industry MSME business actors who do not have an SPPL permit, it is hoped that it can minimize the occurrence of environmental pollution by the Wood Industry MSME business actors. The research method used is the empirical juridical method. The implementation of the SPPL permit process carried out by the Wood Industry MSMEs has not been optimal because many business actors of the Wood Industry MSMEs do not understand about SPPL due to technological factors and the lack of socialization from the government. The government's handling of the Wood Industry MSME business actors who do not yet have an SPPL is by giving a written warning until the temporary suspension of their activities and/or business until the Wood Industry MSME business actor makes an SPPL.]]>
<![CDATA[Implementation of Regional Regulation Number 6 of 2016 Against the Natural Stone Industry that Violates Waste Management Provisions ]]>
<![CDATA[Rosadi, Didi]]>;
<![CDATA[Dewi, Syafira Indasari]]>;
<![CDATA[Meidianto, Sandy]]>;
<![CDATA[Kartina, Ratu Mawar]]>;
<![CDATA[Karina, Siska]]>
<![CDATA[ Interdiciplinary Journal and Hummanity (INJURITY) Vol. 4 No. 5 (2025): INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies. ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Publikasi Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58631/injurity.v4i5.1431
<![CDATA[The natural stone industry in Cirebon Regency plays an important role in supporting local economic growth, but has the potential to cause environmental pollution due to suboptimal waste management. The Regional Government of Cirebon Regency has established Regional Regulation Number 6 of 2016 as the foundation for environmental management and protection. This study aims to evaluate the implementation of these regulations in the supervision and management of waste by natural stone industry players and examine the effectiveness of the role of local governments in its implementation. The method used is normative juridical with a qualitative approach through interviews, observations, and document studies. The results of the study show that there are still many industry players who dispose of waste directly into the environment without adequate treatment processes. Weakness in supervision, limited processing facilities, and low environmental awareness are the main causes. This study shows the need to improve the regional supervision system through cross-sector coordination, increasing the frequency of field inspections, and consistent enforcement of administrative sanctions. In addition, it is necessary to develop adaptive technical policies with a participatory approach, as well as improve communal WWTP so that waste management runs more effectively and equitably. This research also emphasizes the importance of building awareness of industry players through intensive socialization, community-based coaching, and encouraging the use of waste as an alternative raw material with economic value.]]>
<![CDATA[Juridical Analysis of the Road Traffic and Transportation Law on the Regulation of Odong-Odong Vehicles on Highways in the Perspective of State Responsibility ]]>
<![CDATA[Yudistira, Eka]]>;
<![CDATA[Faitri, Anastasya Al]]>;
<![CDATA[Stephanie, Putri Jeihan]]>;
<![CDATA[Kartina, Ratu Mawar]]>;
<![CDATA[Permana, Deni Yusup]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Advanced Research Vol. 4 No. 5 (2025): May 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55927/ijar.v4i5.14539
<![CDATA[This study discusses the legal issues surrounding odong-odong vehicles, which are categorized as illegal due to modifications that violate Law Number 22 of 2009 and Government Regulation Number 55 of 2012. Despite their illegality, these vehicles continue to operate, especially in urban areas, due to their social and economic value. Using a normative juridical method and Satjipto Rahardjo’s progressive legal approach, this study finds that current regulations are ineffective and cause legal and social tensions. The research suggests that revising existing laws to allow for the controlled legalization of odong-odong could offer benefits such as job creation and affordable transportation. It also highlights the need for central and local government roles in ensuring the safety and regulation of these vehicles.]]>
<![CDATA[PENERAPAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ELEKTRONIK (E-RUPS) PADA PT. “X” BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS ]]>
<![CDATA[Triandini, Meta]]>;
<![CDATA[Sutrisno, Endang]]>;
<![CDATA[Kartina, Ratu Mawar]]>
<![CDATA[ Hukum Responsif Vol 14 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/.v14i2.8760
<![CDATA[Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang paling tinggi dan memiliki kekuasaan dalam menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS secara elektronik (E-RUPS) diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas. RUPS dapat dilakukan secara elektronik (E-RUPS) melalui aplikasi bernama eASY.KSEI, dengan penggunaan e-Proxy dan e-Voting. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah prosedur mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik (E-RUPS) pada PT. “X”, (2) Bagaimanakah keabsahan akta risalah yang dibuat oleh notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik (E-RUPS). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu berasal dari fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta yang ada di masyarakat dikaitan dengan teori hukum. Sumber data primer peraturan perundang-undangan, pustakaan. Adapun sumber data sekunder menggunakan wawancara dan metode pencarian data melalui media online. Hasil penelitian ini bahwa mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik (E-RUPS) pada PT. “X” telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI, dengan penggunaan e-Proxy dan e-Voting. Akta risalah rapat yang dibuat oleh notaris melalui media elektronik sudah sah, karena sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 notaris pasar modal wajib hadir secara fisik ditempat dilaksanakannya RUPS PT Terbuka secara fisik dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik (E-RUPS). Dalam konteks mekanisme penerapan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik (E-RUPS) telah menggunakan eASY.KSEI dengan e-Proxy yaitu pemberian kuasa secara elektronik pada E-RUPS. Akta risalah dalam Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik (E-RUPS) sudah sah, karena sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.]]>
