cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Budi Puspo Priyadi
Contact Email
budi.puspo@gmail.com
Phone
+6281325735999
Journal Mail Official
dialogue@live.undip.ac.id
Editorial Address
Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Gd. Pascasarjana Undip, Jl. Imam Bardjo, SH, No. 3-5 Semarang 50241
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 26853582     DOI : https://doi.org/10.14710/dialogue.v1i1.5220
Core Subject : Social,
Social Sciences
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik is a communication and information distribution media among the communities of public administration, public management, and public policy
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2021)" : 6 Documents clear
Analisis Penerapan E-Government Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Mal Pelayanan Publik Bojonegoro Dhani Amatulloh
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v3i2.12267

Abstract

This study focuses on the application of e-government in the quality of public administration services at the Bojonegoro Public Service Mall. The establishment of this Public Service Mall is an effort to create one stop services. The aim of the Government of Bojonegoro Regency takes the initiative to create a Public Service Mall is to make the community easier to manage various types of services. The purpose of this study was to investigate the implementation of e-government on the quality of public administration services and the inhibiting and supporting factors of the implementation of e-government, and to formulate strategies to increase the success of e-government implementation carried out by the Department of Population and Civil Registration at the Bojonegoro Public Service Mall. This study employed a descriptive approach. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, and documentation. The data analysis were carried out by data collection (data collection), data reduction (data reduction), data display (data display), verification and confirmation of conclusions (Conclusion drawing and verification). The results of the study, according to formulated by R. Eko Indrajit (in Azkiya, 2018: 4), elucidate the following: 1, Efficiency: The public administration service process through the Si N'duk application, there has been no convenience, speed, and time efficiency because the application was not working optimally. 2. Effectiveness: there were system constraints that make the program less effective. 3. Transparency: Socialization of Si N'duk application and the availability of information both about work programs and other matters regarding to public services existed. 4. Accountability: there was a clarity of employee accountability mechanism in inputting data from Si N'duk application. 5. Empowerment: there was socialization from the office to the sub-district. Supporting factors of Si N'duk application were the support from the Regency Government in encouraging online media to disseminate information related to Si N'duk application and the support from internal employees. Meanwhile, the inhibiting factors were the lack of budget, network or system disturbances, and many people have no understanding and knowledge about Si N'duk application. Keywords: E-Government, Public Service Mall, Public Administration.   
EFEKTIVITAS PROGRAM JOGO TONGGO DI KELURAHAN WONOTINGAL, KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG Maesaroh Maesaroh; Nina Widowati
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v3i2.13055

Abstract

Jawa Tengah merupakan salah satu propinsi atau daerah yang masuk dalam zona merah karena masih mengalami peningkatan kasus/ penambahan kasus pasien yang positif. Salah satu daerah yang masuk zona merah adalah kota semarang. Rata-rata perminggu mencapai angka 500 kasus. Dengan peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah belum maksimal, sehingga penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh peran masyarakat dalam keterlibatannya dan program apa saja yang sudah dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan informan masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam program jogo tonggo khususnya di kelurahan Wonotingal sudah cukup tinggi, dibuktikan dengan terbentuknya satgas di kelurahan dan sudah adanya kepedulian terhadap masyarakat yang terpapar dengan memberikan bantuan material dan melaksanakan protokal kesehatan secara maksimal, namun demikian masih ada beberapa kekurangan karena jogo tonggo sifatnya himbauan dan butuh kesadaran, sehingga ketika terjadi kasus yang terpapar banyak, ada keterbatasan dana untuk mengcover mereka yang isoman. Dari 4 bidang kegiatan, semua sudah terlaksana hanya dalam batas sederhana dan minimal. 
IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL COVID-19 DI DKI JAKARTA Roy Morado
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v3i2.11879

Abstract

The Covid-19 pandemic has caused the government, both central and regional, to be overwhelmed in distributing social assistance to the community. In Jakarta, it is known that there are residents who return social assistance because they feel they are not entitled to receive such assistance. In addition, many residents who should have received assistance but did not receive assistance due to beneficiary data problems. This study aims to identify and analyze the forms of implementation of the distribution of Covid-19 Social Assistance in DKI Jakarta. This study uses a qualitative approach with a literature study method using reference books and similar previous research results in order to obtain a theoretical basis for the problem to be studied. This study focuses on analyzing the implementation of the distribution of Covid-19 Social Assistance using the Mazmanian & Sabatier theory. The results of this study indicate that the distribution of COVID-19 social assistance is quite good, but has not covered all of the beneficiaries. There are problems related to the data on beneficiaries and the poor quality of basic food materials. The supporting factor for the distribution of COVID-19 social assistance in meeting the needs of vulnerable communities is the collaboration carried out by implementing officials with various other agencies. Public support is enthusiasm from the community and commitment from implementing officials. The inhibiting factor for the implementation of the distribution of COVID-19 social assistance is the confusion of data on beneficiaries that is out of sync between the central government and the data submitted by the local RT/RW.
Korupsi Bantuan Sosial COVID-19: Analisis Implementasi Etika Normatif Pejabat Publik di Indonesia COVID-19 Agnes Betresia; Suyanti Welvyna Situmeang; Priskilla Verdina; Lina Miftahul Jannah; Evie Oktafia
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Magister Administrasi Publik, FISIP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v3i2.13126

Abstract

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN, diperlukan adanya implementasi etika agar dapat membangun integritas pemerintahan dan menumbuhkan kepercayaan publik. Namun, pemerintah dinilai masih lemah dalam tata kelola akibat maraknya kasus korupsi di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi etika yang dilakukan pelaku korupsi dan penegak hukum dalam kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Studi dilakukan menggunakan data sekunder, dimana hasil analisis dipaparkan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa pelaku korupsi bansos COVID-19 tidak menerapkan etika dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik secara deontologi dan teleologi. Di sisi lain, penegak hukum telah menggambarkan perilaku etis secara etika deontologi yang dicerminkan dari kode etik profesi dalam menjatuhkan hukuman vonis.
PENGARUH KEBIJAKAN WORK FROM HOME TERHADAP KINERJA PEGAWAI SMK SMAK PADANG Ismaya Indri Astuti
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Magister Administrasi Publik, FISIP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v3i2.13047

Abstract

Menindaklanjuti Instruksi Presiden dan situasi wabah Covid-19, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia mengambil berbagai kebijakan terkait Work from Home. Sejalan dengan Surat Edaran dari Menteri Perindustrian, SMK SMAK Padang juga menerapkan hal yang sama. Skema pelaksanaan Work from Home yaitu dengan melaksanakan pekerjaan yang fleksibel di mana para pegawai dapat mengerjakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya dari rumah. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Work from Home di SMK SMAK Padang dan untuk mengetahui apa saja pengaruh kebijakan Work from Home terhadap kinerja pegawai di lingkungan SMK SMAK Padang, sehingga dapat menggambarkan realita dan kondisi sebenarnya di lapangan secara mendalam. SMK SMAK Padang dalam mewujudkan pelaksanaan Work from Home yang efektif dan produktif membutuhkan komunikasi baik dan kerjasama antara pegawai maupun dari atasan langsung, sehingga dapat meminimalkan kendala-kendala yang mungkin terjadi selama Work from Home. Meskipun demikian penerapan kebijakan Work from Home secara tidak langsung meningkatkan semangat pegawai, sehingga pegawai lebih kreatif dan produktif dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. 
PUBLIC ENGAGEMENT IN AGRARIAN CONFLICT RESOLUTION Thetanaya --- ---; Thetanaya Thetanaya
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v3i2.13190

Abstract

AbstrakProblem: Konflik pertanahan sudah sejak dulu menjadi pemasalahan yang tak kunjung usai. Bahkan di masa pandemi, KPA mencatat peningkatan konflik agraria yang dipicu perebutan lahan, baik untuk tujuan ekonomi, maupun untuk tujuan kepentingan umum. Penelitian bertujuan mempelajari model kebijakan yang selama ini dilaksanakan oleh pejabat daerah sehingga mampu menjawab pertanyaan mengapa konflik pertanahan tidak kunjung selesai.Temuan: Kebijakan distribusi lahan merupakan kebijakan warisan jaman kolonial. Kebijakan ini dipergunakan hingga era kemerdekaan hingga era reformasi. Meskipun sudah ada kebijakan desentralisasi, namun penyusunan rencana tata ruang wilayah tak kunjung selesai dan diperparah klaim tumpeng tindih lahan antar kementerian. Sementara masyarakat ada yang sudah bermukim di lahan tak bertuan. Hal ini menimbulkan celah kekosongan hukum ketika terjadi konflik warga dengan perusahaan. Berdasarkan temuan beberapa literatur, pemerintah daerah selalu mengupayakan penyelesaian konflik melalui jalan tengah yang sering diingkari di kemudian hari oleh pihak korporasi. Pemerintah daerah perlu menerapkan penyelesaian konflik dengan melibatkan para pemangku kepentingan secara kolaboratif, bahkan pelibatan akademisi perlu diikutsertakan dalam pemberdayaan masyarakat desa.   Keywords: konflik agrarian, model kebijakan, komunikasi, kolaborasi, musyawarah, mufakat

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2 (2025) Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue