Garuda - Garba Rujukan Digital

Selection of Maritime Security Operations Patterns in Sunda Straits Waters for Crime Prevention at Sea Using Analytic Network Process Method (ANP) Taufik Pamungkas
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 9, No 1 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v9i1.72

AbstractThe importance of the existence of the Sunda Strait waters for Indonesian people requires the efforts of all elements of the nation who have authority in Indonesian waters to maintain the security and order of the sea area through supervision and law enforcement for violations which include piracy, illegal fishing, cultural heritage crime, destruction of natural resources, environmental destruction, illegal timber loading, shipping violations, and others. The application of the maritime security operation pattern for the authorities at sea becomes very important in order to prevent the violation above. Several alternative applications of existing operational patterns can be used appropriately, depending on the criteria raised in the maritime security operation. There are several methods in multi-criteria decision making that can be done to determine the best alternative selection, one of them is the Analytic Network Process (ANP) method. The main concept in ANP which is the development of the Analytical Hierarchy Process (AHP) method is influence, while the main concept in AHP is preference. Currently, the ANP method is supported by a supporting application, which/namely Super Decisions. Therefore, it is necessary to make a decision from several alternative operating patterns, so that later the appropriate suitable operating patterns will be found to prevent crime at sea in the Sunda Strait waters.Keyword: Sunda Strait waters, maritime security operations, analytic network processAbstrakPentingnya keberadaan perairan Selat Sunda bagi masyarakat Indonesia menuntut adanya upaya segenap elemen bangsa yang memiliki kewenangan di perairan Indonesia untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah laut melalui pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang meliputi perompakan, illegal. penangkapan ikan, kejahatan warisan budaya, perusakan sumber daya alam, perusakan lingkungan, pemuatan kayu ilegal, pelanggaran pelayaran, dan lain-lain. Penerapan pola operasi keamanan laut bagi otoritas di laut menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran di atas. Beberapa aplikasi alternatif dari pola operasional yang ada dapat digunakan dengan tepat, bergantung pada kriteria yang diangkat dalam operasi keamanan maritim. Terdapat beberapa metode dalam pengambilan keputusan multikriteria yang dapat dilakukan untuk menentukan pemilihan alternatif terbaik, salah satunya adalah metode Analytic Network Process (ANP). Konsep utama dalam ANP yang merupakan pengembangan dari metode Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah pengaruh, sedangkan konsep utama dalam AHP adalah preferensi. Saat ini metode ANP didukung oleh aplikasi pendukung yaitu Super Decisions. Oleh karena itu, perlu diambil keputusan dari beberapa alternatif pola operasi, sehingga nantinya dapat ditemukan pola operasi yang sesuai untuk mencegah kejahatan di laut di perairan Selat Sunda.Kata Kunci: Perairan Selat Sunda, Operasi Keamanan Laut, Analytic Network Process (ANP)

Pemberdayaan Nelayan menjadi Badan Pengumpul Informasi sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara di Laut, (Studi: Perairan Kendari, Sulawesi Tenggara) Purnomo Adi Seputro
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 9, No 1 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v9i1.64

AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi masih banyaknya kegiatan tindak pidana di wilayah yurisdiksi Nasional terutama di wilayah perairan Kendari sehingga dilaksanakan pemberdayaan nelayan di perairan Kendari untuk menjadi badan pengumpul informasi. Kegiatan pemberdayaan nelayan menjadi badan pengumpul informasi diharapkan dapat membantu Lanal Kendari serta satuan samping untuk mendapatkan informasi awal semua tindak pidana di laut yang diketahui oleh para nelayan Kendari pada saat mencari kan dilaut. Informasi yang disampaikan oleh para nelayan akan dianalisa dan menjadi data yang akurat sebagai bekal pelaksanaan operasi di laut. Pemberdayaan nelayan yang akan dilaksanakan oleh Lanal Kendari dengan melaksanakan pelatihan dan penyuluhan terhadap para nelayan, sehingga dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) para nelayan dan nelayan lebih berkompeten sebagai badan pengumpul informasi. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan desain deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan studi pustaka dan diolah dengan tools NVivo 12 serta di analisa menggunakan Metode Soft System Methodology (SSM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum pernah dilaksanakan pelatihan dan penyuluhan terhadap para nelayan di perairan Kendari oleh Lanal Kendari. Belum adanya pelatihan dan penyuluhan terhadap nelayan oleh Lanal Kendari menyebabkan para nelayan tidak mengerti bahwa kehadiran mereka dilaut sangat berarti bagi pertahanan Negara. Berdasarkan analisis data, pemberdayaan nelayan di perairan Kendari menjadi badan pengumpul informasi sebagai komponen pendukung pertahanan Negara di laut dapat dilaksanakan oleh personel Lanal Kendari dengan melaksanakan pelatihan dan penyuluhan yang dapat meningkatkan mutu SDM para nelayan agar lebih berkompeten memberikan informasi semua tindak pidana di perairan yurisdiksi Nasional terutama perairan Kendari.Kata Kunci : Peningkatan, Informasi, Sumber Daya Manusia, Perairan Kendari, Pertahanan NegaraAbstractThe background of this research is that there are still many criminal acts in the national jurisdiction, especially in the Kendari waters, so that the fishermen in Kendari waters are empowered to become information gathering bodies. The fishermen empowerment activity to become an information gathering body is expected to be able to help Lanal Kendari and its side units to obtain initial information on criminal acts at sea which Kendari fishermen know when looking for them at sea. The information conveyed by fishermen will analyze and become accurate data as a provision for carrying out marine operations. The empowerment of fishermen will be carried out by Lanal Kendari by carrying out training and counseling for fishermen, so as to improve the quality of human resources (HR) of fishermen and fishermen who are more competent as information gathering bodies. This research is qualitative in nature with a descriptive design with data interview techniques, observation and literature study and is processed with NVivo 12 and analysis using the Soft System Methodology (SSM). The results showed that Lanal Kendari had never conducted training and counseling on Kendari waters. The absence of training and counseling for fishermen by Lanal Kendari causes fishermen not to understand that their presence at sea means a lot to the defense of the State. Based on data analysis, the empowerment of fishermen in Kendari waters to become information gathering bodies as a supporting component of State defense at sea can be carried out by Lanal Kendari personnel by carrying out training and counseling that can improve the quality of fishermen's human resources so that they are more competent in providing information on all criminal acts in waters of national jurisdiction. especially Kendari waters. Keywords: Empowerment, Information, Human Resources, Kendari Waters, State Defense.

Analisis Efektivitas Kapal Pengendali Helikopter dalam Operasi SAR di Laut Menggunakan Methode Measures of Effectiveness (MoE) Yoyok Ari Nugroho
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 9, No 1 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v9i1.68

Abstrak Operasi Search And Rescue (SAR) di Indonesia dilaksanakan oleh BASARNAS dengan berkoordinasi dengan instansi terkait. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dalam keadaan khusus dilakukan secara gabungan dengan melibatkan beberapa instansi yang mempunyai sarana yang dibutuhkan dalam operasi pencarian dan pertolongan. Dalam penanganan pencarian dan pertolongan di laut, sarana sarana yang digunakan adalah kapal dan dibantu oleh unsur udara yaitu helikopter. Untuk itu diperlukan sebuah kapal yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan komunikasi dan pengendalian unsur-unsur yang terlibat dalam operasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan dan efektivitas kapal sebagai pengendali helikopter dalam pelaksanaan operasi SAR di laut, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan analisis data menggunakan Measurement of Effectiveness (MOE). Hasilnya, kapal yang ada masih perlu dilaksanakan peningkatan kemampuan (modernisasi) teknologi untuk dapat melaksanakan pengendalian helikopter dalam operasi SAR di laut. Agar mampu melaksanakan fungsinya sebagai kapal khususnya sebagai pengendali helikopter, perlu adanya penambahan peralatan sensor udara dan peralatan identifikasi kontak udara serta peralatan komunikasi sehingga dapat mendukung operasi SAR di laut secara maksimal. Kata kunci: Penyelenggaraan SAR, Kapal Pengendali Helikopter, Measurement of EffectivenessAbstractThe Search And Rescue (SAR) operation in Indonesia was carried out by BASARNAS in coordination with related agencies. The search and rescue operation in special circumstances is carried out jointly by involving several agencies that have the necessary means of search and rescue operations. In handling search and rescue at sea, the means used are ships and are assisted by the air element, namely helicopters. This requires a ship that has the ability to communicate and control the elements involved in the operation. The purpose of this study was to determine the ability and effectiveness of ships as helicopter controllers in carrying out SAR operations at sea, while the research method used was quantitative and data analysis used Measurement of Effectiveness (MOE). As a result, existing ships still need to improve their technological capabilities (modernization) to be able to control helicopters in SAR operations at sea. In order to be able to carry out its function as a ship, especially as a helicopter controller, it is necessary to add air sensor equipment and air contact identification equipment as well as communication equipment so that it can fully support SAR operations at sea.Keywords: SAR Implementation, Helicopter Control Ship, Measurement of Effectiveness

China’s Defence Policy and The Establishment of China’s First Overseas Naval Base In Djibouti Femi Rachma Pertiwi
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 9, No 1 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v9i1.63

AbstrakCina menjadi semakin aktif di dalam sistem global, menempatkan ekonomi dan reputasinya sebagai kegunaan tersendiri. Oleh karena itu, Cina sudah dikonsiderasikan sebagai “pemangku kepentingan yang bertanggung jawab” dalam internasional sistem yang dibuat oleh dunia Barat. Diantara itu, Cina juga sudah berfokus untuk mewujudkan Cina yang makmur dengan kekuatan militer yang kuat untuk mengamankan statusnya sendiri sebagai kekuatan global yang sedang naik daun dengan kekuatan dominan di berbagai wilayah. Dengan demikian, Cina telah memanfaatkan kebijakan pertahanannya di samping kebijakan luar negerinya dengan dukungan perangkat ekonomi dan keamanannya sebagai sarana untuk mewujudkan visi dan tujuan yang berbeda di berbagai sektor, termasuk bagaimana mempertahankan kehadirannya di Samudera Hindia melalui pendirian pangkalan angkatan laut luar negeri pertama Cina di Djibouti dan meningkatnya peran dari Angkatan Laut Cina. Dari satu era ke era lain, Cina telah mengembangkan strategi atau pendekatan militer yang berbeda sebagai bagian dari kebijakan pertahanannya. Ini dirancang berdasarkan keadaan Cina dan keadaan perang di setiap era. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan literatur dan analisis data, artikel ini menyimpulkan bahwa perubahan signifikan dalam kebijakan pertahanan Cina dengan modernisasi memainkan peran penting dalam keputusan Cina untuk membangun pangkalan angkatan laut di Djibouti dan bagaimana pangkalan angkatan laut itu akan digunakan sesuai dengan fungsinya yang ditetapkan untuk melindungi kepentingan luar negeri China.Kata Kunci: Cina, Djibouti, kebijakan pertahanan, angkatan laut, pangkalan angkatan lautAbstractChina has increasingly become more active in the global system, putting its economy and reputation at benefit. Therefore, China has been considered as a “responsible stakeholder” within the developed Western-style international system. In between, China has also focused on accomplishing the prosperous China with powerful military force to secure its own status as the rising global power with dominant power in different regions. That being said, China has utilized its defence policy aside of its foreign policy with the support of its economic and security tools as a mean to realize such vision and different objectives in different sectors, including how it maintains its presence in the Indian Ocean through the establishment of China’s first overseas naval base in Djibouti and the increasing role of the People’s Liberation Army Navy (PLAN). From one era to another era, China has developed different military strategies or approaches as a part of its defence policies. It is designed based on China’s state of affairs and the conduct of the warfare in each era. By using qualitative research method based on literature and data analysis, this article concludes that a significant shift in China’s defence policy with the military modernization that follows plays a substantial role in enabling China’s decision to build a naval base in Djibouti and how it will be utilized in accordance with its designated functions to protect China’s overseas interests at best.Keywords: China, Djibouti, defence policy, navy, naval base

Efektivitas Penggunaan Unmanned Aerial Vehicles dalam Penanggulangan Maritime Transnational Organized Crime Tatang Yanuar
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 9, No 1 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v9i1.69

AbstrakTransnational organized crime merupakan kejahatan sekaligus bentuk ancaman yang serius terhadap keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Transnational organized crime muncul dan berkembang sangat pesat di dunia khususnya kawasan Asia Tenggara. Tugas TNI AL diimplementasikan melalui Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang salah satunya adalah membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. Sehubungan dengan hal tersebut TNI AL melakukan berbagai operasi laut dan pengawasan laut untuk menanggulangi berbagai tindak kejahatan maritime transnational organized crime. Salah satu alternatifnya adalah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi terkini melalui penggunaan Unmanned Aircraft Vehicles (UAV) yang digunakan sebagai bagian dari KRI (auxiliary vessel). Permasalahan penelitian yaitu tentang efektivitas penggunaan UAV dalam penanggulangan maritime transnational organized crime sebagai bagian dari KRI ditinjau dari variabel laten pengaturan, perencanaan dan mekanisme pelaksanaan. Penelitian menggunakan metode campuran konkuren/satu waktu dan tidak berimbang (concurrent mixed methods embedded) dengan analisis data menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dan Soft System Methodology (SSM) dan pengolahan data menggunakan tools LISREL 8.80, dan Nvivo 12 Plus. Tujuan penelitian untuk menganalisis faktor pengaruh pengaturan, perencanaan dan mekanisme pelaksanaan terhadap pencapaian efektivitas penggunaan UAV dalam penanggulangan maritime transnational organized crime. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel teramati pada pengaturan, perencanaan, dan mekanisme pelaksanaan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan UAV sebagai bagian dari operasi laut KRI dalam penanggulangan maritime transnational organized crime.Kata kunci: Efektivitas, UAV, Maritime Transnational Organized CrimeAbstractTransnational organized crime is both a crime and a serious threat to global security and prosperity involving various countries. Transnational organized crime is emerging and growing very rapidly in the world, especially in Southeast Asia. TNI AL's duties are implemented through Military Operations War (MOW) and Military Operation Other Than War (MOOTW), one of which is to assist the government in securing shipping and aviation against piracy, and smuggling. Related to this duty, Indonesian Navy conducts various marine operations and marine surveillance to prevent various maritime transnational organized crime. One alternative is to take advantage of the latest technological developments through the use of Unmanned Aircraft Vehicles (UAVs) used as part of KRI (auxiliary vessels). The research issue is about the effectiveness of the use of UAVs in the countermeasures of maritime transnational organized crime as part of KRI' by reviewing the latent variable: regulation, planning andEfektivitas Penggunaan Unmanned …..│Tatang, Octavian, Kresno│73implementation mechanisms. The research used concurrent mixed methods embedded with data analysis using Structural Equation Modeling (SEM) and Soft System Methodology (SSM), while the data processing tools are LISREL 8.80, and Nvivo 12 Plus. The purpose of the research is to analyze the influence factors of regulation, planning and implementation mechanisms on the achievement of the effectiveness of the use of UAVs in the countermeasures of maritime transnational organized crime. The results showed that observed variables of regulation, planning, and implementation mechanisms had a positive and significant impact on the effectiveness of the use of UAVs as part of KRI's marine operations in countermeasures to maritime transnational organized crime.Keywords: Effectiveness, UAV, Maritime Transnational Organized Crime.

Peran Kegiatan Potensi Maritim dalam Mencegah Paham Radikalisme di Wilayah Pantai Barat Sumatera Menggunakan Soft System Methodology Muhammad Hultria Guchy
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 9, No 1 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v9i1.65

AbstrakTentara Nasional Indonesia (TNI) berkewajiban menjaga kedaulatan negara dari segala ancaman sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Pancasila. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh TNI AL secara bertahap dan berkelanjutan bersama komponen terkait mulai pusat sampai daerah melalui pembinaan potensi maritim (Binpotmar). Pembinaan potensi maritim tersebut difokuskan terhadap segala ancaman yang ada di masyarakat khususnya paham radikalisme. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kegiatan potensi maritim dalam mencegah paham radikalisme di wilayah pantai barat Sumatera menggunakan Soft System Methodology (SSM). Penelitian ini menggunakan Soft System Methodology dengan tujuh tahapan untuk menganalisis peranan potensi maritim dalam pencegahan paham radikalisme. Data dikumpulkan melalui kegiatan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan potensi maritim melalui komunikasi sosial maritim kepada komponen pemerintah, masyarakat dan keluarga besar TNI antara lain: (1) Pembinaan potensi maritim yang dilakukan oleh dinas potensi maritim (Dispotmar) kepada komponen pemerintah sudah dilaksanakan dalam kegiatan komunikasi sosial melalui kunjungan kerja, workshop, dan kegiatan diskusi kenegaraan lain terkait kesejahteraan masyarakat, meskipun kerjasama dan sinergi harus lebih ditingkatkan khususnya dalam menyelesaikan problematika di masyarakat, salah satunya paham radikalisme, (2) Dinas potensi maritim sudah melakukan pembinaan potensi maritim kepada komponen masyarakat melalui beberapa kegiatan, misalnya sosialisasi bahaya hoax dan antisipasi menyebarnya paham radikalisme di masyarakat, serta masyarakat berharap kegiatan tersebut terus berkelanjutan, dan (3) Pembinaan potensi maritim sudah sering dilaksanakan kepada keluarga besar TNI melalui pembinaan internal dan penguatan pribadi anggota yang selanjutnya ditularkan kepada pemerintah dan msyarakat dalam upaya pencegahan paham radikalisme yang masif. Berdasarkan data hasil penelitian, Dispotmar harus lebih meningkatkan potensi maritime, khususnya di wilayah pantai barat Sumatera guna mencegah paham radikalisme di masyarakat dengan melaksanakan integrasi dan sinergitas antara komponen, berupa memunculkan suatu kesepakatan kata secara tertulis (Buku Petunjuk).Kata Kunci: Potensi Maritim, Radikalisme, Pantai Barat Sumatera, Provinsi Sumatera Barat, Soft System MethodologyAbstractTNI is obliged to safeguard the country's sovereignty from all threats under the mandate of the 1945 Constitution and Pancasila. The activities carried out by the Indonesian Navy are gradual and sustainable with related components from the central to the regions through maritime potential development (Binpotmar). The development of maritime potential is focused on all threats that exist in society, especially radicalism. The purpose of this study was to analyze maritime potential activities in preventing radicalism in the west coast of Sumatra using a Soft System Methodology (SSM). This study uses a soft system methodology with seven stages to analyze maritime potential in preventing radicalism. Data were collected through interviews and observations. The results showed that maritime potential activities through maritime social communication to government components, the community and the TNI extended family include: (1) Maritime potential fostering carried out by the maritime potential service (Dispotmar) to government components has been carried out in social communication activities through work visits , workshops, and other state discussion activities (2) Activities, such as socializing the dangers of hoaxes and anticipating the spread of radicalism in society, and the community hopes that these activities will continue to be sustainable, and (3) Maritime potential development (Binpotmar) has often been carried out by TNI large families through internal coaching l and personal strengthening of members who are then transmitted to the government and society in preventing massive radicalism prevention. Based on research data, Dispotmar must increase its maritime potential, especially in the west coast of Sumatra to prevent radicalism in society by implementing integrity and synergy between components, in the form of bringing up a written word agreement (Guidebook).Keywords: Maritime Potential, Radicalism, The West Coast of Sumatera, Province of West Sumatera, Soft System Methodology

Analisis Determinan Keberhasilan Pembinaan Potensi Maritim Dalam Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Masyarakat Kabupaten Anambas Budi Darmawan
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 9, No 1 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v9i1.70

AbstrakKabupaten Anambas memiliki konfigurasi kepulauan yang memiliki perairan yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan sebagai focal point stabilitas keamanan di Kawasan. Hal ini mendorong pentingnya kesadaran bela negara masyarakat untuk mendukung strategi pertahanan semesta dan kebijakan dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menegaskan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok tersebut dilakukan dengan Operasi Militer Untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Selanjutnya pada pasal 9 huruf (e) menyebutkan tugas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yaitu melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut (dawilhanla). Hakikat pemberdayaan wilayah pertahanan laut adalah, upaya menyiapkan wilayah pertahanan laut, dan kekuatan pendukungnya secara dini, sesuai Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta), melalui upaya membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan pembinaan potensi maritim. Keberadaan Lanal Tarempa memiliki peranan penting dalam menunjang pelaksanaan pembinaan potensi maritim diantaranya untuk meningkatkan kesadaran bela negara masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor determinan keberhasilan pembinaan potensi maritim dalam meningkatkan kesadaran bela negara. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan populasi personel TNI AL di wilayah kerja Lanal Tarempa. Data kuantitatif yang diperoleh diolah menggunakan Software Lisrel 8,8 dan dianalisis dengan teknik Structural Equation Modeling (SEM) Hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan Bakti TNI AL, pembinaan ketahanan wilayah dan pembinaan komunikasi sosial merupakan faktor determinan keberhasilan pembinaan potensi maritim yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran bela negara masyarakat kabupaten Anambas.Kata kunci: Pembinaan Potensi Maritim, Kesadaran Bela Negara, Masyarakat Kabupaten Anambas, Structural Equation Modeling.AbstractAnambas Regency has an archipelagic configuration that share maritime border with the South China Sea as a focal point for stability and security in the Region. This encourages the importance of state defense awareness of public to support universal defense strategies and policies in facing the development of a strategic environment. Based on Constitution Number 34 of 2004 concerning the TNI, it is stated that the main task of the TNI is to uphold the sovereignty of the state, maintain the territorial integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution, and protect the entire nation and all Indonesian blood from threats and disturbances to the integrity of the nation. These main tasks are carried out with Military Operations for War (OMP) and Military Operations Other Than War (OMSP). Furthermore, Article 9 alphabet (e) states the duties of the Indonesian Navy (TNI AL), namely to carry out the empowerment of the maritime defense area. The essence of maritime defense empowerment is the effort to prepare marine defense areas and their supporting forces early, according to the Universal Defense System, through efforts to build, maintain, enhance and solidify the development of maritime potential. The existence of Lanal Tarempa has an important role in supporting the implementation of maritime potential development, including to increase state defense awareness of public. The purpose of this study is to analyze the success determinants of maritime potential development in increasing awareness of state defense. The method used in this study is a quantitative method with a population of Indonesian Navy personnel in the Lanal Tarempa area of responsibility. The quantitative data obtained were processed using Lisrel 8.8 software and analyzed using the Structural Equation Modeling (SEM) technique. The results of the research that have been conducted state that Indonesian Navy devotion, regional resilience development and social communication fostering are determinants of the success of maritime potential development which have a positive and significant influence to the awareness of defending the state of the Anambas district community.Keywords: Maritime Potential Development, State Defense Awareness, Anambas Regency Community, Structural Equation Modeling.

Analisis Perencanaan Pembangunan Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal di Natuna Darwis Fahruddin
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 9, No 1 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v9i1.66

AbstrakPerkembangan lingkungan strategis di wilayah Laut Cina Selatan ditandai dengan adanya sengketa wilayah perbatasan akibat dampak dari klaim sepihak Cina dalam menerapkan nine dash line. Klaim sepihak tersebut menyebabkan adanya konflik perbatasan negara-negara di wilayah Laut Cina Selatan. Menindaklanjuti peningkatan eskalasi konflik di Laut Cina Selatan, TNI selaku garda terdepan dan benteng terakhir NKRI harus bertindak tegas terhadap pelanggaran wilayah di kawasan tersebut. TNI AL sebagai komponen utama pertahanan Negara di laut didukung kesiapan alutsista khususnya KRI secara rutin melaksanakan gelar operasi di Perairan Natuna. Agar KRI dapat optimal melaksanakan operasi di Perairan Natuna maka harus didukung fasilitas pemeliharaan dan perbaikan yang tepat di pangkalan TNI yang berada di Natuna. Peneliti akan menganalisis perencanaan pembangunan Fasharkan kapal di Natuna dengan cara menentukan tipe/kelas Fasharkan yang tepat untuk dibangun di Natuna guna mendukung operasi KRI di Perairan Natuna. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kuantitatif. Untuk metode kuantitatif, peneliti menggunakan analisa data dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai dasar pengambilan keputusan penentuan kelas/tipe Fasharkan kapal yang akan dibangun di Natuna. Analisis data yang dilakukan meliputi membuat rangking kriteria pembanguan Fasharkan yaitu dukungan industri maritim, dukungan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan serta pengaruh terhadap operasi KRI. Dan juga membuat rangking alternatif kelas/tipe Fasharkan yaitu Fasharkan tipe A, tipe B dan tipe C.Kata kunci: pembangunan, Fasharkan dan Analytical Hierarchy Process (AHP)AbstractThe development of the strategic environment in the South China Sea region is marked by the existence of a border dispute due to the impact of China's unilateral claim to implement the nine dash line. This unilateral claim has led to border conflicts of countries in the South China Sea region. Following up on the escalation of conflict in the South China Sea, the TNI as the front guard and the last stronghold of the Republic of Indonesia must act decisively against territorial violations in the region. The Indonesian Navy as the main component of national defense at sea is supported by the readiness of defense equipment, especially KRI, to routinely carry out operations in Natuna waters. In order for the KRI to optimally carry out operations in Natuna waters, it must be supported by proper maintenance and repair facilities at the TNI base located in Natuna. Researchers will analyze the planning for the construction of a Fasharkan ship in Natuna by determining the right type / class of Fasharkan to be built in Natuna to support KRI operations in Natuna Waters. The research will be conducted using quantitative methods. For quantitative methods, researchers used data analysis with the Analytical Hierarchy Process (AHP) method as a basis for making decisions on the class / type of ship to be built in Natuna. The data analysis carried out included ranking the Fasharkan development criteria, namely maritime industry support, support for maintenance and repair facilities and the influence on KRI operations. And also make an alternative ranking of Fasharkan class / type, namely Fasharkan type A, type B and type C.Keywords - development, Fasharkan and Analytical Hierarchy Process (AHP)

Budaya Maritim Suku Biak dalam Tinjauan Integrasi Nasional Salim, Adityo Nugroho
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 9, No 1 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v9i1.71

AbstrakSuku Biak sebagai salah satu suku pelaut di Nusantara memiliki pengaruh yang luar biasa dalam pembentukan karakter masyarakat Papua pada umumnya. Pengaruh tersebut terlihat pada proses pengintegrasian Papua (dulu Irian Barat) ke NKRI. Proses itu berangkat dari sejarah nenek moyang suku Biak yang cenderung bercorak maritim. Kebudayaan maritim yang dimiliki oleh nenek moyang suku Biak merupakan perekat dengan suku-suku lain di Nusantara, sehingga dari proses interaksi itu menghasilkan suatu ikatan korelatif dan kausatif yang kuat antara suku Biak dengan suku-suku lain di Nusantara. Penelitian ini bertujuan untuk mengangkat budaya suku Biak yang bercorak maritim dan penguatan integrasi nasional sebagai hubungan persaudaraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Kata Kunci : Suku Biak, Budaya Maritim, dan Integrasi NasionalAbstractThe Biak tribe as one of the seafaring tribes in the archipelago has a tremendous influence in shaping the character of the Papuan people in general. This influence can be seen in the process of integrating Papua (formerly West Irian) into the Republic of Indonesia. The process departed from the history of the Biak tribe's ancestors who tended to be maritime. The maritime culture possessed by the ancestors of the Biak tribe is the glue with other tribes in the archipelago, so that the interaction process produces a strong correlative and causative bond between the Biak tribe and other tribes in the archipelago. This study aims to promote the maritime culture of the Biak tribe and strengthen national integration as a brotherly relationship within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI).Keywords: Biak Tribe, Maritime Culture, and National Integration

Analisis Pemilihan Teknologi Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) dalam Pengumpulan Data Maritim Arief Brahma Nugraha
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 9, No 1 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v9i1.67

AbstrakPerkembangan revolusi industri 4.0 secara global tidak dapat dihindari demikian juga dampak negatifnya yaitu timbulnya ancaman baik ancaman faktual maupun ancaman potensial terhadap keamanan laut Indonesia. Negara Indonesia harus siap untuk menghadapi berbagai ancaman-ancaman tersebut. Kemampuan untuk melakukan deteksi dan cegah dini terhadap ancaman-ancaman tersebut mutlak harus dapat dikuasai oleh lembaga atau institusi keamanan maupun pertahanan di bidang maritim yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang. Salah satu upaya dalam pengumpulan data maritim adalah dengan memanfaatkan teknologi pesawat terbang tanpa awak (PTTA) atau sering disebut dengan Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Teknologi PTTA telah berkembang dengan pesat dan banyak dimanfaatkan di kalangan sipil maupun militer, seperti: deteksi dini, intelligence surveillance and reconnaissance (ISR), pengambilan gambar dan video, Search and Rescue (SAR), survei wilayah, pemantauan wilayah dan pemetaan wilayah, pengamatan dan pengintaian daerah konflik dan berbahaya, patroli perbatasan hingga serangan bersenjata dari udara. Permasalahan yang dipilih yaitu tentang pemilihan PTTA terbaik dalam mendukung pengumpulan data maritim, dimana hal ini menjadi tujuan dalam penelitian ini dengan maksud dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis dapat dimanfaatkan dalam menentukan kebijakan keamanan dan pertahanan di bidang maritim Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Pengumpulan data penelitian didapat dari kuesioner dari para ahli sejumlah 4 orang. Alat analisis pada penelitian ini menggunakan teknik Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukan bahwa jenis PTTA yang menjadi peringkat pertama yang direkomendasikan untuk diadakan adalah PTTA jenis High Altitude Long Endurance (HALE) yang memiliki kemampuan strategis dalam segi operasional, teknis dan pola gelarnya. Hasil pengukuran menggunakan metode AHP terhadap pemilihan PTTA terbaik guna mendukung pengumpulan data maritim dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.Kata Kunci: Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA), Teknologi, Pengumpulan Data Maritim, KuantitatifAbstractThe development of the industrial revolution 4.0 globally cannot be avoided as well as its negative impact, namely the emergence of threats both factual and potential threats to Indonesia's maritime security. The Indonesian state must be ready to face these various threats. The ability to carry out early detection and prevention of these threats absolutely must be controlled by the maritime security and defense institutions or institutions appointed by the Indonesian government based on the law. One of the efforts in maritime data collection is by utilizing unmanned aircraft technology (UA) or often referred to as Unmanned Aerial Vehicle (UAV). UA technology has developed rapidly and is widely used in civilian and military circles, such as: early detection, intelligence surveillance and reconnaissance (ISR), image and video capture, Search and Rescue (SAR), regional surveys, area monitoring and area mapping, observation and reconnaissance of conflict and dangerous areas, border patrols to armed54│Jurnal Maritim Indonesia│April 2021, Volume 9 Nomor 1attacks from the air. The chosen problem is the selection of the best UA in supporting maritime data collection, where this is the aim of this study with the aim of providing theoretical and practical benefits to be used in determining security and defense policies in the Indonesian maritime sector. This research uses a descriptive quantitative approach. The research data collection was obtained from a questionnaire from 4 experts. The analytical tool in this study uses the Analytical Hierarchy Process (AHP) technique. The results showed that the type of UA that was in the first rank recommended to be held was the UA of the High Altitude Long Endurance (HALE) type which had strategic capabilities in terms of operational, technical and title patterns. The measurement results use the AHP method for selecting the best UA to support maritime data collection in the context of national defense and security.Keywords: Unmanned Aircraft (UA), Technology, Maritime Data Collection, Quantitative

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Suharto

Contact Email
pusjianmar@gmail.com

Phone
+622129408081

Journal Mail Official
pusjianmar@tnial.mil.id

Editorial Address
Kantor Pusjianmar Seskoal, Komplek Seskoal, Jl. Ciledug Raya, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Suharto

Contact Email pusjianmar@gmail.com

Phone +622129408081

Journal Mail Official pusjianmar@tnial.mil.id

Editorial Address Kantor Pusjianmar Seskoal, Komplek Seskoal, Jl. Ciledug Raya, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Location Unknown, Unknown INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Suharto

Contact Email
pusjianmar@gmail.com

Phone
+622129408081

Journal Mail Official
pusjianmar@tnial.mil.id

Editorial Address
Kantor Pusjianmar Seskoal, Komplek Seskoal, Jl. Ciledug Raya, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA