cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suharto
Contact Email
pusjianmar@gmail.com
Phone
+622129408081
Journal Mail Official
pusjianmar@tnial.mil.id
Editorial Address
Kantor Pusjianmar Seskoal, Komplek Seskoal, Jl. Ciledug Raya, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)
Published by Sekolah Staf dan Komando Tni Angkatan Laut
ISSN : 23386185     EISSN : 27211428     DOI : https://doi.org/10.52307
Core Subject : Education,
Other
Jurnal bertaraf internasional ini memuat banyak sekali permasalahan atau isu-isu umum yang berkaitan dengan ilmu kelautan. Publikasi jurnal ini bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran atau gagasan konseptual serta mengkaji hasil-hasil yang telah dicapai di bidang kebijakan maritim. Jurnal Maritim Indonesia (Jurnal Maritim Indonesia) secara khusus menitikberatkan pada permasalahan utama dalam pengembangan ilmu kelautan dan kawasan strategis. Ini mencakup keamanan maritim, pertahanan maritim, strategi maritim, pengembangan maritim, keselamatan maritim, ekonomi maritim, sumber daya manusia maritim, hidro-oseanografi, dan teknologi militer.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9, No 2 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA" : 8 Documents clear
Kemungkinan Cara Bertindak Inggris, Perancis dan Jerman dalam Konflik Laut RRC Selatan Yusliandi Ginting
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 9, No 2 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v9i2.79

Abstract

AbstrakPada tahun 1947 ketika RRC berada dibawah kekuasaan partai Kuomintang Negara tersebut menciptakan garis demarkasi yang disebut Eleven Dash Line. Berdasarkan garis-garis demarkasi tersebut, RRC berasumsi memiliki atas hak mayoritas atas Laut Cina Selatan (LCS). Pada tahun 1953 RRC menyederhanakan klaimnya menjadi Nine Dash Line. Klaim RRC atas LCS membuat negara-negara yang memiliki hak atas pulau dan perairannya menjadi gerah, termasuk negara-negara pengguna perairan LCS sebagai Sea Line of Communication (SLOC). Demikian pula negara-negara pemilik hak atas pulau dan perairan di sekitarnya yang menggunakan United Nation Convention Law on the Sea 1982 (UNCLOS 1982) sebagai dasar kepemilikannya. Seiring dengan meningkatnya kepentingan RRC di forum internasional mengakibatkan ricuhnya hubungan RRC dengan negara Inggris, Perancis, dan Jerman mengakui konflik LCS, hal tersebut berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat internasional dan Indonesia.AbstractIn 1947, when the People's Republic of Cina was under the control of the Kuomintang party, a demarcation line was created named the Eleven Dash Line. Based on these demarcation lines, Cina assumes that it has the majority rights to the South Cina Sea (SCS). In 1953 the PRC simplified its claim to the Nine Dash Line. Cina's claim to the South Cina Sea has disturbed the countries that have rights to the islands and their waters, including countries that use the South Cina Sea waters as a Sea Line of Communication (SLOC). Likewise, countries that have rights to islands and surrounding waters use the 1982 United Nations Convention Law on the Sea (UNCLOS 1982) as the basis for their ownership. Along with the increasing interest of Cina in international forums, causing chaos in Cina's relations with the United Kingdom, France, and Germany, recognizing the SCS conflict, this has a broad impact on the interests of the international community and Indonesia.
Maritime Diplomacy in Building Maritime National Security in Indonesia Agus Sugiharto
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 9, No 2 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v9i2.75

Abstract

Abstrak Ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia khususnya di bidang maritim. Ancaman dapat datang dari berbagai sumber, baik dari negara tertentu maupun dari aktor non-negara, dengan intensitas ancaman yang berbeda-beda. Pada tahun 2009, terjadi ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan akibat terbitnya peta sembilan garis putus-putus yang diklaim sebagai wilayah Cina. kekuatan keamanan maritim yang memadai, sehingga berbagai ancaman tersebut dapat diminimalisir semaksimal mungkin. Namun disadari bahwa pelaksanaan keamanan maritim tidaklah mudah, karena memerlukan pengaturan atau tata kelola yang sistematis, serta pengaturan atau pengelolaan yang baik. Sampai saat ini masih dirasakan berbagai permasalahan yang masih terlihat, antara lain ketidaksepakatan berbagai pihak mengenai pengertian dan ruang lingkup keamanan maritim itu sendiri, ancaman apa saja yang perlu diprioritaskan penanganannya dibandingkan dengan ancaman lainnya, apa saja prioritas yang perlu ditangani. dibangun dari segi keamanan maritim, serta faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam membangun keamanan maritim yang kuat.Kata kunci: Diplomasi Maritim, Keamanan Nasional, IndonesiaAbstractThreats to Indonesia's national interests, especially in the maritime sector. Threats can come from various sources, both from certain countries and from non-state actors, with different intensity of threats. In 2009, there was tension in the South Cina Sea area due to the publication of the nine-dash map which is claimed as a Chinese territory. adequate maritime security forces, so that these various threats can be minimized as much as possible. However, it has been realized that the implementation of maritime security is not easy, because it requires a systematic arrangement or governance, as well as good regulation or management. Until now, it has been felt that various problems are still visible, including the disagreement of various parties regarding the meaning and scope of maritime security itself, what are the threats that require priority handling compared to other threats, what are the priorities that need to be built in terms of security maritime affairs, as well as what factors need to be considered in terms of building a strong maritime security.Keywords: Maritime Diplomacy, National Security, Indonesia
The Absence of IORA Joint Naval Forces in Providing Indian Ocean Maritime Security and Safety during the Somali Pirate Attacks of 2007-2015 Abdul Gofur
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 9, No 2 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v9i2.80

Abstract

AbstrakNegara-negara di sekitar Samudera Hindia, seperti Afrika Selatan, India, Indonesia, Australia, telah menyadari ketergantungannya pada Samudera Hindia. Samudera Hindia menyediakan SLOT untuk menghubungkan aktivitas maritim antar negara-negara di kawasannya, Eropa, Timur Tengah, dan kawasan Pasifik. Untuk mendapatkan manfaat yang lebih dan menjaga kelestarian Samudera Hindia, pada tahun 1997 dibentuklah asosiasi sosial ekonomi yang diberi nama Indian Ocean Rim Association (IORA). IORA adalah organisasi antar pemerintah yang didirikan pada tanggal 7 Maret 1997 di Grand Bay, Mauritius, dihadiri oleh empat belas negara anggota. IORA mencoba menggali semua peluang dari Samudera Hindia dan menyediakan segala cara bagi negara-negara untuk memanfaatkan peluang tersebut. IORA, memilih untuk tidak membentuk operasi angkatan laut anti-pembajakan bersama, sehingga bertentangan dengan prioritasnya untuk memberikan keamanan dan keselamatan maritim di wilayah mereka. Subkawasan Samudera Hindia Tenggara terdiri dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura; itu adalah satu-satunya kelompok negara anggota IORA yang memiliki operasi angkatan laut bersama. Negara-negara anggota IORA menyadari pada tahun 2011, saat puncak pembajakan Somalia, pentingnya keamanan dan keselamatan maritim dan memasukkannya ke dalam agenda mereka. Tidak ada cabang IORA yang merencanakan operasi gabungan angkatan laut keamanan maritim. Juga, negara-negara terkemuka yang berhadapan langsung dengan perompak Somalia, seperti India, Afrika Selatan, dan Iran, tidak memiliki pengalaman dalam kerja sama keamanan dan operasi angkatan laut gabungan.AbstractCountries around the Indian Ocean, such as South Africa, India, Indonesia, Australia, have realized their dependence on the Indian Ocean. The Indian Ocean provides SLOT to connect maritime activity among states in its region, Europe, the Middle East, and the Pacific region. To get more benefits and maintain the sustainability of the Indian Ocean, in 1997, a social-economic association formed is named the Indian Ocean Rim Association (IORA). IORA is an inter-governmental organization established on March 7, 1997, in Grand Bay, Mauritius, attended by fourteen member states. IORA tries to explore all the opportunities from the Indian Ocean and provide all means for countries to take advantage of those opportunities. IORA, elected not to form a joint anti-piracy naval operation, thus contradicting its priorities to provide maritime security and safety in their region. The South-East Indian Ocean subregion consists of Indonesia, Malaysia, and Singapore; it is the only group of the IORA member states that has a joint naval operation. The IORA member states realized in 2011, during the peak of Somali piracy, the importance of maritime security and safety and put it in their agenda. There was no IORA branch to plan the combined maritime security naval operation. Also, the leading countries directly facing Somali pirates, such as India, South Africa, and Iran, had no experience in security cooperation and joint naval forces operation.
Analisis Fungsi Sar Satuan Kapal Patroli Lantamal V/Surabaya dalam Mendukung Operasi Pencarian dan Penyelamatan Suyadi, Yanu Madawanto, Salim
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 9, No 2 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v9i2.76

Abstract

AbstrakPemerintah melalui program nawacita berupaya dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara Maritim dengan melaksanakan program pembangunan ―Tol Laut‖ dengan tujuan agar perekonomian antar pulau di seluruh wilayah terpencil yang tidak memiliki Pelabuhan udara dapat berkembang dan mengalami pemerataan pembangunan di segala aspek kehidupan. Untuk mewujudkan gagasan ini pemerintah melakukan percepatan pembangunan sarana dan prasarana salah satunya adalah pembangunan pelabuhan-pelabuhan serta peningkatan kelasnya di seluruh wilayah Indonesia. Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sebagai salah satu pelabuhan terbesar kedua di Indonesia yang mempunyai aktivitas pergerakan kapal yang padat dengan akses utama masuk melalui Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS). Penelitian ini membahas efektivitas untuk mengukur efektivitas fungsi SAR Satuan Kapal Patroli Lantamal V/ Surabaya dalam mendukung operasi pencarian dan penyelamatan di APBS dan sekitarnya di hadapkan dengan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana serta berkerjasama dengan Stake Holder yang terkait. Penelitian menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dan Study Literatur sehingga peneliti dapat mengetahui seberapa besar faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhi fungsi Satuan Kapal Patroli Lantamal V/ Surabaya. Adapun hasil yang didapatkan bahwa Satuan Kapal Patroli Lantamal V/ Surabaya belum optimal dalam melaksanakan fungsi dukungan pencarian dan pertolongan terhadap kejadian dan kecelakaan di laut terkait unsur atau alutsista dan pengawaknya.Kata kunci : SAR, APBS, Satrol Lantamal V/Surabaya, operasional.AbstractThe government through the Nawacita program seeks to realize Indonesia as a maritime country by implementing the "Sea Highway" development program with the aim that the inter-island economy in all remote areas that do not have airports can develop and experience equitable development in all aspects of life. To realize this idea, the government is accelerating the development of facilities and infrastructure, one of which is the construction of ports and class improvement throughout Indonesia. Surabaya's Tanjung Perak Port as one of the second largest ports in Indonesia which has a dense ship movement activity with the main access entering through the Surabaya West Shipping Line (APBS). This study discusses the effectiveness of measuring the effectiveness of the SAR function of the Lantamal V/Surabaya Patrol Vessel Unit in supporting search and rescue operations in APBS and its surroundings in the presence of Human Resources, facilities and infrastructure and in collaboration with related Stake Holders. The research uses descriptive qualitative methods and literature study so that researchers can find out how much internal and external factors will affect the function of the Lantamal V/Surabaya Patrol Vessel Unit. The results obtained are that the Lantamal V/ Surabaya Patrol Vessel Unit has not been optimal in carrying out search and rescue support functions for incidents and accidents at sea related to elements or defense equipment and crew.Keywords: SAR, APBS, Satrol Lantamal V/Surabaya, operational.
Asean Naval Force: The Next Defense Regionalism? Andromeda Windra Ciptadi
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 9, No 2 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v9i2.81

Abstract

AbstrakDunia yang saling berkaitan dewasa ini membutuhkan kerjasama antarnegara, termasuk negara-negara di Asia Tenggara. Dua hotspot yang terdapat di Asia Tenggara memungkinkan munculnya persepsi terhadap adanya ―ancaman bersama.‖ Para pakar dan pengamat keamanan Asia Tenggara menggulirkan kemungkinan dibentuknya ASEAN naval force untuk bersama-sama memelihara stabilitas Kawasan. Meskipun demikian, dengan melihat karakter dari Lembaga ASEAN itu sendiri, ide pembentukan ASEAN naval force sulit untuk diwujudkan, walaupun ASEAN sebagaimana diketahui menganut prinsip tiga pilar komunitas ASEAN, yang salah satu di antaranya adalah komunitas politik dan keamanan. Pakta pertahanan atau kerjasama militer yang lebih intens hanya dapat diwujudkan apabila ada kesepahaman bersama terhadap ancaman yang timbul. Yang dibutuhkan oleh Angkatan Laut negara-negara ASEAN untuk saat ini adalah meningkatkan kerjasama militer yang sudah terjalin dan mendiskusikan SOP yang aplikatif untuk unsur-unsur operasi di laut.AbstractToday’s intertwined world requires cooperation among countries, including Southeast Asian nations. The two hotspots identified in Southeast Asian waters might bring up common maritime threats. Increasing maritime tensions in the region drive scholars and observers discussing the possibility of the formation of ASEAN naval force to maintain regional stability. However, considering the nature of ASEAN, such initiative is hard to realize, even though contemporary ASEAN adopts what is widely known as the three pillars of the ASEAN community, which one of them is political-security community. Defense pact or any closer defense arrangement would only happen if countries share common security perception. What is need for ASEAN navies is to enhance existing arrangements and further discussion in more applicable SOP for operational units at sea.
Pembentukan Bintara Pembina Potensi Maritim (Babinpotmar) di Pos Angkatan Laut (Posal) Mangisi Simanjuntak
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 9, No 2 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v9i2.77

Abstract

AbstrakSeiring dengan perkembangan lingkungan strategis, bangsa Indonesia memandang maritim, sebagai sumber energi, sumber pangan dan sebagai sumber kekayaan serta sarana transportasi dan media pertahanan yang harus dikembangkan dan dipertahankan serta diamankan untuk kepentingan bangsa dan masyarakat Indonesia. Untuk pengembangan, pertahanan dan keamanan potensi maritim tersebut diperlukan peningkatan semua satuan kerja (Satker) di instansi yang bergerak di bidang potensi maritim terutama Satker-satker terdepan yang ada di lingkungan TNI Angkatan Laut dalam hal ini di Pos Angkatan Laut (Posal). Di jajaran Posal yang ada di seluruh Indonesia saat ini belum memiliki personel/ jabatan Bintara Pembina Potensi Maritim (Babinpotmar), oleh karena itu diperlukan adanya jabatan Babinpotmar guna mempertajam pelaksanaan tugas pembinaan sumber daya manusia dan pengembangan sumber daya alam potensi maritim melalui metode komunikasi sosial, pembinaan ketahanan wilayah dan bakti sosial. Dihadapkan dengan semakin kompleksnya permasalahan dan semakin besarnya tantangan pembinaan segenap potensi maritim, dibutuhkan kehadiran personel-personel Babinpotmar TNI AL di Posal-Posal yang bertugas khusus membina dan memberdayakan segenap potensi maritim secara lebih efektif dalam pencapaian tujuan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia .Kata Kunci : Pembentukan Babinpotmar di Posal-Posal seluruh Indonesia.AbstractAlong with the development of the strategic environment, the people of Indonesia looked at maritime, as energy sources, a source of food and as a source of wealth and the means of transport and defense of media that must be developed and maintained and secured for the sake of the nation and people of Indonesia. For development, defense and security of the maritime potential of the required increase in all units of work (Satker) at establishments engaged in the maritime potential of especially the Satker-leading satker who exist in the neighborhood of the Indonesian Navy in this in the post of the Navy (Posal). Posal in the ranks that exists throughout Indonesia currently has personnel/office-commissioned Builder Potential Maritime (Babinpotmar), therefore it is necessary the presence of the Office of the Babinpotmar in order to sharpen the implementation task of the construction of the human resources and the development of the maritime potential of natural resources through social communications methods, the construction of the resilience of the region and the charity program. Faced with the increasing complexity of the problem and the magnitude of the challenge of coaching the whole maritime potential, it takes the presence of personnel-personnel Babinpotmar TNI AL in Posal-Posal on duty specifically nurture and empower all potential maritime more effectively in the achievement of the goal of making Indonesia as a maritime axis of the world.Key words: formation of Babinpotmar in whole Indonesia Posal-Posal.
Peningkatan Kualitas Industri Pertahanan Strategis Guna Membangun Kekuatan Pertahanan Maritim dalam rangka Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia Mochammad Imam Chadhafi
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 9, No 2 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v9i2.82

Abstract

AbstrakPada 2015 Presiden Joko Widodo telah menyampaikan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sehingga pemerintah Indonesia harus segera berbenah untuk memperkuat bargaining power Indonesia di kancah dunia internasional melalui peningkatan nilai mutu strategis. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas industri pertahanan strategis guna mendorong pengembangan industi perkapalan dan membangun kekuatan pertahanan maritim. Kondisi alutsista yang dimiliki oleh TNI secara umum dan TNI Angkatan Laut khususnya saat ini belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sebagai negara kepulauan dengan 2/3 luas wilayah laut dari total seluruh wilayah, Indonesia harus memiliki kualitas dan kuantitas alutsista yang mumpuni agar mulai dari laut pedalaman, teritorial, zona tambahan sampai dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dapat terjangkau. Kemandirian industri pertahanan dalam memproduksi peralatan militer sendiri juga menjadi salah satu target dari Pemerintah Indonesia. Untuk itu dilaksanakan penerapan konsep capability-based planning, yaitu perencanaan pembangunan kekuatan untuk mencapai tingkat kekuatan tertentu yang dibutuhkan guna melaksanakan tugas dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan aset negara yang dimiliki. Dan konsep threat based planning, yaitu perencanaan pembangunan kekuatan yang didasarkan pada pendekatan prediksi ancaman yang dihadapi dan perhitungan kebutuhan kekuatan dengan mempertimbangkan kekuatan musuh yang akan dihadapi. Untuk melengkapi 2 (dua) konsep tersebut, diterapkan konsep flash point, yaitu mengidentifikasikan daerah (wilayah Indonesia) yang berpotensi tinggi terhadap ancaman aktual sehingga menjadi prioritas dibangunnya komposisi dan disposisi MEF secara bertahap dan berkesinambungan.AbstractIn 2015 President Joko Widodo has conveyed Indonesia's vision as a World Maritime Axis so that the Indonesian government must immediately improve to strengthen Indonesia's bargaining power in the international arena through increasing strategic quality values. One of them is to improve the quality of the strategic defense industry in order to encourage the development of the shipping industry and build a maritime defense force. The current state of defense equipment owned by the TNI in general and the Navy in particular is inadequate, both in terms of quality and quantity. As an archipelagic country with 2/3 of the total sea area of the entire territory, Indonesia must have the quality and quantity of qualified defense equipment so that starting from the inland sea, territorial, additional zones to the Exclusive Economic Zone (EEZ) can be reached. The independence of the defense industry in producing its own military equipment is also one of the targets of the Indonesian government. For this reason, the concept of capability-based planning is implemented, namely planning for strength development to achieve a certain level of strength needed to carry out tasks by considering the ability of the budget and state assets owned. And the concept of threat-based planning, namely planning for strength development based on an approach to predicting the threats faced and calculating the strength needs by considering the enemy's strength to be faced. To complete the 2 (two) concepts, the flash point concept is applied, namely identifying areas (Indonesian territories) that have high potential for actual threats so that it becomes a priority to build the composition and disposition of the MEF gradually and continuously.
Implementasi Pangkalan TNI AL di Perairan Jambi dalam Mendukung Strategi Pertahanan Laut Okta Andrian Fitriansyah
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 9, No 2 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v9i2.78

Abstract

AbstrakKeberadaan Selat Malaka dipandang sangat vital dalam perdagangan dan akses transportasi dunia. Sebagian besar kapal niaga di dunia pasti akan melalui jalur Selat Malaka. Hal ini sangat menarik, karena antara peluang dan ancaman seperi dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dalam menghadapi potensi ancaman tersebut perlu adanya penyebaran Pangkalan TNI AL di sekitar Selat Malaka, dan penyebaran Pangkalan TNI AL di luar Selat Malaka sebagai pangkalan pendukung. Propinsi Jambi secara geografis berada di perairan Selat Berhala, berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Selat Singapura. Pelaksanaan tugas pokok TNI AL di Jambi masih di bawah Pangkalan TNI AL Palembang, Pos TNI AL Jambi dipimpin oleh seorang perwira pertama. Masalah yang dihadapi adalah kurangnya kemampuan Pos TNI AL Jambi dalam Implementasi tugas pokok pangkalan TNI AL di perairan Jambi guna mendukung strategi pertahanan laut dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi tersebut.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori George Charles Edwards III, tetap merujuk Surat Keputusan Kasal Nomor: Skep/1771/XII/2013 tentang standarisasi Pangkalan TNI AL. Teori George Charles Edwards III mengkaji empat faktor, yaitu faktor komunikasi, pelaksanaan tugas pokok pangkalan dalam mendukung operasi laut. Faktor sumber daya, sarana dan prasarana pendukung operasi laut. Faktor disposisi, dan kuantitas personel pengawak Posal TNI AL Jambi dalam mendukung operasi laut. Faktor Birokrasi, dukungan pemerintah daerah dan standar operasional prosedur dalam mendukung operasi laut.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, peningkatan Pos TNI AL Kuala Tungkal menjadi Pangkalan TNI AL kelas C sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok pangkalan.Kata kunci: Pangkalan TNI AL, Pos TNI AL, George Charles Edwards III, dan Jambi.AbstractThe Malacca Strait existence regarded as vital highly in trade and the access of world transportation. Most of the world's merchant ships can be ascertained through the Malacca Strait. This is very interesting, because the opportunities and threats are like two sides of a coin that cannot be separated. In facing these potential threats, it is necessary to place a Naval base in the vicinity of the Malacca Strait, and a supporting Naval base outside the Malacca Strait. Jambi Province is geographically located in the waters of the Berhala Strait, which is directly adjacent to the Malacca Strait and the Singapore Strait. The main tasks of the Indonesian Navy in Jambi are supervised by the Palembang Naval Base. The Jambi Naval post is led by a first officer. The problem faced is the lack of ability of the Jambi Naval Post to implement the main tasks of the Indonesian Naval base in Jambi waters to support the sea defense strategy and what factors affect it. This study uses a qualitative descriptive method and the theory of George Charles Edwards III. The reference is to the Decree of the Chief of Indonesian Navy Number: Skep/1771/XII/2013 concerning the standardization of the Indonesian Naval Base. The George Charles Edwards III theory examines four factors, that is the communication factor in carrying out the basic tasks of the base in supporting Naval operations. Factors of resources, facilities and infrastructure supporting Naval operations. Disposition factor, and quantity of personnel of Jambi Naval Post in supporting Naval operations. Bureaucratic factors, local government support and standard operating procedures in supporting Naval operations.The results of this study indicate that upgrading the Kuala Tungkal Naval Post to become a Class C Naval Base is indispensable in carrying out the basic tasks of the Main Naval Base.Keywords: Naval Base, Naval Post, George Charles Edwards III, and Jambi.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1 (2022): JURNAL MARITIM INDONESIA VOLUME 10 NOMOR 1 Vol 10, No 3 (2022): JURNAL MARITIM INDONESIA Vol 10, No 2 (2022): JURNAL MARITIM INDONESIA Vol 9, No 3 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA Vol 9, No 2 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA Vol 9, No 1 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA Vol 8, No 2 (2020): JURNAL MARITIM INDONESIA Vol 8, No 1 (2020): JURNAL MARITIM INDONESIA Vol 6, No 2 (2018): JURNAL MARITIM INDONESIA