cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Ridha Hakim
Contact Email
jurnal.peratun@gmail.com
Phone
+6281277876163
Journal Mail Official
jurnalhukumperatun@mahkamahagung.go.id
Editorial Address
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Puslitbang Lt. 10 Jl. Jend. A. Yani Kav. 58, Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10510
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Peratun
Published by Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI
ISSN : 26155222     EISSN : 26155230     DOI : https://doi.org/10.25216/peratun.%v%i%Y.%p
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of articles published in this journal discusses various topics in the field of Administrative Law and other sections related to contemporary problems in administrative law such as: tax law, land law, environmental law, labor law, government law, Regional Government Law, Health Law, Agrarian Law, Public Policy Law, Natural Resources Law and Judicial Review.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 2 (2018)" : 7 Documents clear
TRANSPLANTASI KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2016 DALAM PROSES EKSEKUSI OLEH KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA / TRANSPLANTATION OF PROVISIONS ON ADMINISTRATIVE SANCTIONS ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 48 OF 2016 IN THE PROCESS OF EXECUTION BY THE CHIEF OF ADMINISTRATIVE COURT nfn MULYONO; nfn SUDARSONO; nfn AGUSTONO
Jurnal Hukum Peratun Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : Puslitbang Hukum dan Peradilan bekerja sama dengan Ditjen Badimiltun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/peratun.122018.145-162

Abstract

Kendala utama belum dapat dilaksanakannya penjatuhan sanksi administratif terhadap Pejabat Pemerintahan yang tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah belum diterbitkannya peraturan perundang-undangan sebagai aturan pelaksananya. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, muncul wacana untuk mentransplantasi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tersebut dalam pelaksanaan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk itu, dilakukanlah penelitian hukum ini, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasilnya adalah ketentuan sanksi administratif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 dapat diterapkan secara mutatis mutandis oleh Ketua Pengadilan dalam pelaksanaan Eksekusi terhadap Pejabat Pemerintahan yang tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.The main obstacle to the implementation of administrative sanctions imposed on Government Officials who are not willing to implement the Decision of the Administrative Court which has permanent legal force as intended by Article 116 paragraph (4) of Law Number 51 of 2009 is not yet the issuance of legislation as the implementing rule . With the enactment of Government Regulation Number 48 of 2016 about Procedures for Imposing Administrative Sanction to Government Officials, there is a discourse to transplant the provisions of Government Regulation Number 48 of 2016 in the implementation of the Execution by the Chief of the Administrative Court. For this reason, this legal research was carried out, with a statute approach and a conceptual approach. The result is that the provision of administrative sanctions in Government Regulation Number 48 of 2016 can be applied mutatis mutandis by the Chief of the Administrative Court in the Execution of Government Officials who are not willing to enforce a Court Decision that has permanent legal force.
CARA MUDAH PAHAMI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN MELALUI KONSEP 3 IN 1 IN THE LAND ACQUISITION / HOW TO EASILY UNDERSTAND LAND PROCUREMENT FOR DEVELOPMENT USING 3 IN 1 IN THE LAND ACQUISITION CONCEPT JAROT WIDYA MULIAWAN
Jurnal Hukum Peratun Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : Puslitbang Hukum dan Peradilan bekerja sama dengan Ditjen Badimiltun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/peratun.122018.163-182

Abstract

Pada setiap kegiatan pembangunan, ketersediaan tanah untuk lahan pembangunan sering menjadi kendala. Kendala dihadapi karena tanah merupakan sumber daya alam yang bersifat terbatas, terutama tanah negara juga sudah sangat terbatas persediaannya. Untuk menyediakan lahan tersebut maka perlu dilakukan pengadaan. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengadaan tanah didasarkan atas adanya kepentingan umum yaitu kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam pengadaan tanah karena  kurangnya pemahaman instansi terkait dan juga masyarakat dalam memahami mekanisme dan prinsip-prinsip Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum tersebut. Pengadaan tanah dapat dipahami melalui konsep 3 in 1 in the Land Acquisition untuk mempermudah kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Konsep 3 in 1 in the Land Acquisition merupakan kegiatan perolehan tanah dari awal sampai akhir atau dari hulu ke hilir yang akhirnya bermuara pada tiga titik yaitu titik start yaitu aspek perizinan (penetapan lokasi), titik decision yaitu aspek penguasaan tanah (pelepasan hak) dan titik product yaitu aspek sertifikasi tanah.In every development activity, the availability of land for development land is often an obstacle. Constraints are faced because land is a limited natural resource, especially state land which has very limited supply. To provide the land, it is necessary to procure. Land acquisition is an activity to provide land by giving reasonable and fair compensation to the rightful parties. Land acquisition is based on the existence of public interests, namely the interests of the nation, state, and society which must be realized by the government and used as much as possible for the prosperity of the people. One of the problems that often occurs in land acquisition is due to a lack of understanding of the relevant agencies and the community in understanding the mechanism and principles of Land Acquisition for Development in the Public Interest. Land acquisition can be understood through the 3 in 1 concept in the Land Acquisition to facilitate Land Acquisition activities for Development in the Public Interest. The 3 in 1 concept in the Land Acqusition is land acquisition activities from beginning to end or from upstream to downstream which ultimately leads to three points, namely the starting point, namely the licensing aspect (location determination), the decision point, namely the land tenure aspect (release of rights) and point product, namely the aspect of land certification.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG / DEVELOPMENT OF THE INTEGRITY ZONE IN TANJUNGPINANG ADMINISTRATIVE COURT ANDRI MOSEPA; AGUS ABDUR RAHMAN; FEBRIANSYAH ROZARIUS
Jurnal Hukum Peratun Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : Puslitbang Hukum dan Peradilan bekerja sama dengan Ditjen Badimiltun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/peratun.122018.183-202

Abstract

Lembaga pengadilan harus mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat Indonesia dengan mewujudkan proses peradilan ke dalam suatu proses yang sederhana, cepat dan dengan biaya yang ringan tanpa mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Salah satu hal yang dapat membantu mewujudkan hal tersebut adalah dengan penerapan Reformasi Birokrasi serta pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Pada tahun 2018, Mahkamah Agung RI melalui Sekretaris Mahkamah Agung RI menunjuk Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang sebagai salah satu pengadilan yang ditunjuk untuk mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Pengadilan-pengadilan yang ditunjuk dalam hal ini ditugaskan untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di satuan kerjanya masing-masing, yang kemudian akan dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal dan Tim Penilai Eksternal serta dilanjutkan dengan survei dari Lembaga Survei Independen yang akan berujung kepada peninjauan skor Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI. Hasil penilaian tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Tim Penilai Nasional yang diketuai oleh Wakil Presiden RI untuk menentukan kelayakan Mahkamah Agung RI dalam hal kenaikan tunjangan kinerja Pegawai Non-Hakim Mahkamah Agung RI.Court institutions should gain the trust from Indonesian society with achieving a simple, fast and cost-effective of judicial process without compromising on accuracy and precision to seek out the truth and justice. One of the things that can encourage is by the implementation of Bureaucratic Reforms as well as the Development of the Integrity Zone Towards Corruption-Free Zone nor Clean and Serving Bureaucracy Zone. In 2018, the Supreme Court of Republic Indonesia through the Secretary of the Supreme Court of Republic Indonesia was pointed Tanjungpinang Administrative Court as one of the courts in order to manifest the Development of the Integrity Zone Towards Corruption-Free Zone nor Clean and Serving Bureaucracy Zone. The nominated courts were assigned to implement the Development of the Integrity Zone Towards Corruption-Free Zone nor Clean and Serving Bureaucracy Zone in each court, which will be assessed by Internal Assessor Team and External Assessor Team and surveyed by Independent Survey Institution which will lead to Bureaucratic Reform score review for the Supreme Court of Republic Indonesia. The result will be considered by National Assessor Team that chaired by the Vice President of Republic Indonesia to determine the eligibility of the Supreme Court of Republic Indonesia to obtain performance allowances enhancement for Supreme Court of Republic Indonesia’s Non-Judge Employees.
ANALISIS PENERAPAN DISKRESI DALAM PENGISIAN JABATAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU DIHUBUNGKAN DENGAN UU PILKADA JO UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / ANALYSIS OF THE APPLICATION OF DISCRETION IN FILLING IN THE POSITION DEPUTY GOVERNOR OF RIAU ISLANDS PROVINCE IS LINKED TO THE REGIONAL ELECTION ACT AND GOVERNMENT ADMINISTRATION ACT PERY REHENDRA SUCIPTA
Jurnal Hukum Peratun Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : Puslitbang Hukum dan Peradilan bekerja sama dengan Ditjen Badimiltun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/peratun.122018.203-222

Abstract

Provinsi Kepulauan Riau menghadapi persoalan ketika terjadinya kekosongan jabatan wakil gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini berdampak pada tidak berjalannya secara efektif roda pemerintahan dalam rangka demokratisasi dan percepatan pembangunan di daerah. Sementara regulasi yang secara khusus (peraturan pemerintah) yang mengatur tentang tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur belum diterbitkan, sebagaimana amanat Pasal 176 Ayat (5) UU Pilkada. Dengan pendekatan Yuridis Normatif dalam penelitian ini, penulis mengkaji tentang bagaimanakah keberlakuan Pasal 176 UU Pilkada sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah dan apakah mekanisme Diskresi yang dikenal dalam Hukum Administrasi Negara dapat di terapkan dalam pengisian jabatan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Hasil pada penelitian ini adalah: Pertama, Pasal 176 UU Pilkada tidak dapat diberlakukan karena belum diterbitkannya peraturan pemerintah sebagaimana perintah dari Pasal 176 ayat (5) UU Pilkada. Kedua, mekanisme Diskresi seharusnya dapat di terapkan dalam pengisian jabatan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Pertimbangan karena sejalan dengan tujuan penggunaan diskresi diantaranya untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.The province of Riau Islands face the problem when the occurrence of the vacancy the post of deputy governor in the administration of government. This has an impact on not progressed effectively the wheels of government in order to democratize and acceleration of development in the area. While the regulation specifically (government regulation) which regulates the procedures of proposal and appointment of candidates for the Deputy Governor has not been published, as mandated by Article 176 Paragraph (5) of the Election ACT. With Normative Juridical approach in this study, the authors examine on how the applicability of Article 176 of the Law Elections before the issuance of Government Regulation and whether the mechanism of Discretion that is known in Administrative Law can apply in filling the post of Deputy Governor of Riau Islands Province.The results in this study are: First, Article 176 of the Law on Elections cannot be applied because it has not been the issuance of government regulation as the command of Article 176 paragraph (5) of the Election ACT. Second, the mechanism of Discretion should be applied in the filling of the post of Deputy Governor of Riau Islands Province. Consideration because it is in line with the purpose of the use of discretion among them to launch the organization of the government, filling the void of law and provide legal certainty.
DISKRESI DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / DISCRETION AND RESPONSBILITY OF GOVERNMENT OFFICIALS BASED ON LAW OF STATE ADMINISTRATION M. IKBAR ANDI ENDANG
Jurnal Hukum Peratun Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : Puslitbang Hukum dan Peradilan bekerja sama dengan Ditjen Badimiltun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/peratun.122018.223-244

Abstract

Berdasarkan prinsip negara hukum dan prinsip kedaulatan rakyat, segala bentuk keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan (diskresi) harus berdasarkan atas hukum dan kedaulatan rakyat yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Sedangkan pada keadaan dewasa ini,  pemerintahan memiliki kebijakan agar tidak ada upaya kriminalisasi terhadap kebijakan (diskresi) dalam penyelenggaraan proyek strategis nasional karena dapat menghambat proses kemajuan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) lahir untuk mengisi kekosongan hukum yang menjadi dasar perlindungan terhadap pengambilan keputusan dan/atau tindakan (diskresi) dari badan dan/atau pejabat pemerintahan dan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan diskresi itu sendiri. Oleh karenanya  UUAP mengatur dikresi dengan ruang lingkupnya, persyaratan, prosedur penggunaan dan akibat hukum serta pertanggung jawabannya.Based on state of law and sovereignty of the people principles, all forms of decisions and/or actions for state administrations (discretions) must be based on the law and sovereignty of the people which are reflections of Five Principles (Pancasila) as the state ideology. Currently, the government has a policy to prevent criminalization of policies (discretions) in conducting national strategic projects because it can inhibit national development advancement processes. Law number 30 in 2014 concerning State Administration (UUAP) was born to meet a legal standing as the protection for decision making and/or action (discretion) from state institutions and/or government officials and to prevent authority abuse in using the discretion itself. Therefore, UUAP regulates discretion along with its environments, requirements, procedures of uses, legal effects, and its person in charge.
PENGUJIAN ADMINISTRASI TERHADAP PROSES DISKUALIFIKASI PETAHANA DALAM PENCALONAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH / ADMINISTRATION EXAMINATION ON THE PROCESS OF DISQUALIFICATION OF INCUMBENT IN THE REGISTRATION OF LOCAL ELECTIONS IRVAN MAWARDI
Jurnal Hukum Peratun Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : Puslitbang Hukum dan Peradilan bekerja sama dengan Ditjen Badimiltun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/peratun.122018.245-264

Abstract

Asas pelaksanaan pilkada harus mampu melindungi hak hukum dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemilihan terutama dalam hal terjadi perselisihan. Salah satu sengketa yang muncul adalah proses diskualifikasi petahana yang diduga melakukan pelanggaran dalam pemilu. Proses sengketa diskualifikasi kepada petahana masih ada berbagai masalah dan pendapat tentang norma-norma yang berlaku. Masalah-masalah ini termasuk bagaimana memeriksa tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh petahana; bagaimana keputusan KPU memproses pemeriksaan tentang diskualifikasi petahana. Oleh karena itu perlu dikaji secara mendalam pola dan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum penyelesaian sengketa pilkada.The principle of the implementation of the local election must be able to protect the legal rights of the parties concerned in the election especially in the event of a dispute. One of the disputes that arose was the process of disqualification of the incumbent who allegedly committed violations in the elections. Disputes disqualification process to the incumbent there are still various problems and opinions on the prevailing norms. These issues include how to examination allegations of violations committed by the Incumbent; how the KPU decisions process examination about incumbent disqualification. Therefore need to be studied in depth pattern and examination which aims to give justice and certainty of law of dispute resolution of regional head election.
ONRECHTMATIG OVERHEIDSDAAD OLEH PEMERINTAH DARI SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / ACT AGAINST THE LAW BY THE GOVERNMENT FROM THE VIEW POINT OF THE LAW OF GOVERNMENT ADMINISTRATION MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI
Jurnal Hukum Peratun Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : Puslitbang Hukum dan Peradilan bekerja sama dengan Ditjen Badimiltun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/peratun.122018.265-286

Abstract

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, banyak terjadi perubahan paradigma di bidang Hukum Administrasi Pemerintahan, termasuk mengenai hukum acara dan kewenangan mengadili sengketa administrasi. Dahulu, Tindakan Administrasi yang berbentuk tidak tertulis (feitelijk handelingen) tidak dapat digugat kepada PTUN selaku peradilan administrasi. Kewenangan mengadili untuk Tindakan ini berada di Pengadilan Negeri dengan asumsi bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum layaknya PMH pada umumnya namun dilakukan oleh Penguasa, sehingga dikenal dengan sebutan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah (Onrechtmatig Overheidsdaad). Namun kemudian dengan adanya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ini maka terjadi pergeseran kewenangan dari Peradilan Umum kepada Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian ditafsirkan pula oleh Mahkamah Agung melalui SEMA No. 4 Tahun 2016.Since the enactment of Law no. 30 of 2014 on Government Administration, there are many paradigm shifts in the field of Administrative Law, including the procedure law and the authority to hear administrative disputes. In the past, unwritten (Factual) Deeds of the Government (feitelijk handelingen) could not be sued to the Administrative Court. The authority to hear and decide for this dispute was in the District Court with the assumption that the act is an Unlawful Act (PMH) in general but done by the Government, thus known as The Unlawful Acts by The Government (Onrechtmatig Overheidsdaad). But then with the existence of Law No. 30 of 2014 on Government Administrastion, there is a shift of authority from the District (General) Court (Pengadilan Negeri) to the State Administrative Court (PTUN), which was then interpreted also by the Supreme Court (MA) through SEMA No. 4 of 2016.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2023): Jurnal Hukum Peratun Vol. 6 No. 2 Vol 6 No 1 (2023) Vol 5 No 2 (2022) Vol 5 No 1 (2022) Vol 4 No 2 (2021) Vol 4 No 1 (2021) Vol 3 No 2 (2020) Vol 3 No 1 (2020) Vol 2 No 2 (2019) Vol 2 No 1 (2019) Vol 1 No 2 (2018) Vol 1 No 1 (2018) More Issue