cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id
Phone
+6285648708718
Journal Mail Official
albalad.htn@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Jl. Gajayana 50 Kota Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : 27756467     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Balad: Journal of Constitutional Law merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah yang berasal dari riset-riset mahasiswa di bidang hukum tata negara dengan berbagai aspek dan pendekatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 3 No 2 (2021)" : 20 Documents clear
Layanan Kartu Indonesia Sehat (Kis) Perspektif Maslahah Navida Azizah
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan menyebutkan “Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu” namun data yang penulis peroleh di Desa Tanjunggunung Jombang dari 788 warga miskin hanya 517 yang mendapatkan KIS,sedangkan masih ada 284 warga miskin tidak mendapatkan KIS. Tentu hal ini memperlihatkan bahwa pembagian PBI KIS di Desa Tanjunggunung tidak berkesinambungan antara das sollen dan das sein. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelayanan Pembagian KIS di masyarakat Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Jombang yang ditinjau melalui perspektif maslahah,untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan di Desa Tanjunggunung Jombang. Jenis Penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, data sekunder diperoleh dari tinjauan literatur. Temuan yang dihasilkan adalah bahwa layanan KIS di desa Tanjunggunung Jombang telah sesuai dengan pespektif maslahah karena memiliki manfaat dan kegiatannya besifat rasional. Serta evaluasi pelaksanaan pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 di Desa Tanjunggunung telah dilakukan dengan optimal.
Implementasi Sistem E-Court Pasal 1 Ayat (5) Perma Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Maslahah Mursalah Nur Sukaisih
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tahun 2018, terdapat suatu gagasan dari lembaga peradilan untuk menetapkan suatu digitalisasi perkara dengan menggunakan sebuah aplikasi, yaitu e-Court. Aplikasi tersebut diharapakan dapat lebih memudahkan pihak-pihak yang berperkara pada lembaga peradilan. Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas implementasi sistem e-Court, untuk menemukan solusi mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan sistem e-Court dan untuk mengetahui pelaksanaan sistem e-Court perspektif maslahah mursalah. Metode jenis penelitian hukum yuridis empiris, pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode pengolahan data editing, classifying, verifikasi, analisis data secara kualitatif, dan kesimpulan. Hasil penelitian adalah pertama, pelaksanaan sistem e-Court Pasal 1 Ayat (5) Perma Nomor 3 Tahun 2018 terkait e-filing, e-payment, e-summons, dan e-litigasi berlaku sesuai aturan yang telah ditetapkan, namun keefektifan pelaksanaan sistem ini belum sepenuhnya efektif dan efisien dikarenakan faktor dari kultur hukum ada yang belum mengerti bagaimana penggunaan sistem e-Court, sehingga banyak masyarakat yang belum menggunakan sistem e-Court. Kedua, solusi yang diambil oleh Pengadilan Negeri Malang yaitu pengadilan mengadukan permasalahan tersebut ke Mahkamah Agung, dan perlunya untuk sosialisasi kembali kepada masyarakat mengenai kemudahan dari e-Court. Ketiga, pelaksanaan sistem e-Court telah berlaku sesuai dengan sumber hukum Islam yaitu maslahah mursalah, namun tidak semua masyarakat merasakan kemaslahatan dari e-Court.
العقوبة الِخصَائِيّةُ الْكِيمِيَاوِيَّةُ علىَ الجَانِي الجنْسِيِّ ضِدَّ الأَطْفَال في الأية ٨١ الرقم ١٧ من القَانُوْنِ الِإندُوْنِيْسِيِّ لِعَامِ ٢٠١٦ بِشَأْنِ حِمَايَةِ الأَطْفَالِ في مَنْظُوْرِ الحُقُوْقِ الْإِنْسَانِية وَ مَقَاصِدِ الشَّرِيْعَةِ Rafika Handriyani Maisyaroh
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

يضع القانون الدستوري حماية الطفل كجزء من حقوق الإنسان ، إلى جانب حقوق الإنسان ملازمة للديمقراطية. تتحدث حقوق الإنسان في سياق القانون الدستوري عن الحماية والإنفاذ. هذه الدراسة إلى تحديد وتحليل ووصف الأساس لتشكيل عقوبات الإخصاء الكيميائي في المادة 81 من القانون رقم. القانون رقم 17 لسنة 2016 والاطلاع على أحكام عقوبات الإخصاء لمرتكبي الجرائم الجنسية بحق الأطفال من منظور حقوق الإنسان والمقصوص السريعه. يستخدم هذا البحث البحث الفقهي المعياري (البحث القانوني) الذي يستخدم في بحثه منهج النظام الأساسي ونظرية أصول الفقه ، وهي نظرية المقوسية. اظهرت النتائج ان اولا وفقا للمادة 81 من القانون رقم. في 17 من عام 2016 ، نظرًا لوجود حالة طارئة في إندونيسيا من الجرائم الجنسية ضد الأطفال كضحايا ، أصدر الرئيس تشريع رقم 1 لعام 2016 بشأن حماية الطفل لتوفير تأثير رادع على مرتكبي الجرائم الجنسية. ثانيًا ، إن فرض عقوبات الإخصاء الكيميائي على الأطفال لا ينتهك حقوق الإنسان لأن مفهوم حقوق الإنسان في إندونيسيا ليس حرًا ولكنه موضوع في إطار احترام حقوق الإنسان للآخرين في الحياة المنظمة وفي المجتمع والأمة والدولة. وفي الوقت نفسه ، فإن فرض عقوبات الإخصاء الكيميائي على الأطفال ، من منظور مقوسيد الشريعة ، يعتبر هذا الجهد شكلاً من أشكال حماية النسل ، كما يتطلب الإسلام أيضًا من البشر الحفاظ على حياتهم عندما يهددهم شخص ما ، ويحافظ على حياتهم وحقهم في الحياة.
Evaluasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Ditinjau Dari Perspektif Maslahah Sinta Nanda Novita
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lonjakan perminataan hunian dan mahalnya harga sewa menyebabkan masyarakat mendirikan pemukiman di sempadan rel kereta api di Kota Malang, hal ini melanggar Pasal 49 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi penerapan Pasal 49 Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan faktor apa yang menyebabkan pendirian pemukiman di sempadan rel kereta api di Kota Malang dalam Prespektif Maslahah Mursalah. Jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan jenis yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini bertempat di Kelurahan Rampal Celaket. Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh dari catatan-catatan, sumber data tertulis, arsip dan lainnya. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Pasal 49 Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah masih belum berjalan dengan optimal karena tiga faktor yaitu: faktor sarana dan prasana penegak hukum, faktor budaya, dan faktor masyarakat.
Desentralisasi Desa Terhadap Pemenuhan Kesejahteraan Rakyat Perspektif Maslahah Mursalah Sri Setyo Wulan
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desentralisasi berupa kewenangan daerah yang telah diberikan oleh pemerintah pusat untuk pemberdayaan masyarakat di daerah memberikan kewenangan selaras dengan Desa. Dampak dari kewenangan daerah adalah otonomi desa sehingga desa dapat membuat kebijakan peraturan perundang-undangan sesuai dengan aspirasi masyarakat desa dan keanekaragaman desa yang khas. Tujuan penelitian ini untuk menjabarkan desentralisasi terhadap pemenuhan kesejahteraan rakyat di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris yang prosesnya mengaitkan antara perilaku, pendapat kelompok masyarakat, dan hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif Lokasi penelitian di wilayah Desa Wiyurejo, Pujon, Kabupaten Malang. Sumber data menggunakan sumber data primer, Selanjutnya sumber data sekunder yakni karya ilmiah hukum.Hasil penelitian ialah hukum Lawrence M. Friedman keberhasilan dan efektivitas penegakan hukum bergantung pada tiga unsur, yaitu struktur hukum (legal structure) dalam hal ini yaitu aparatur Desa Wiyurejo yang belum bisa memberikan pemahaman kepada masyarakar terkait bagaimana mengalokasikan dana desa dan tranparansi dana desa. Substansi hukum (legal subtance) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur bahwa daerah memiliki hak otonom dalam mengelola dan mengurus daerah masing-masing tidak terlepas dari keanekaragaman setiap daerah. Kebijakan dalam mengelola sumber daya alam yang akan kembali kepada masyarakat Desa Wiyurejo sendiri belum dapat dikelola hal tersebut terlihat BUMDES yang tidak berjalan.
Penyelesaian Problematika Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Perspektif Hukum Responsif dan Maslahah Mursalah Syokron Jazil
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Problematika pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Di mana substansi tersebut sejatinya telah melanggar konstitusi dan memberikan superbody serta imunitas kepada aparat pemerintahan untuk tidak bisa dituntut atau dikoreksi melalui lembaga pengadilan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu menganalisis indikator iktikad baik dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan mendiskripsikan juga memberikan pandangan dalam prespektif hukum responsif dan Maslahah Mursalah. Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau diterapkan terhadap sebuah permasalahan hukum-hukum tertentu, di mana objek kajiannya adalah meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian adalah bahwa pada pasal tersebut telah melanggar prinsip konstitusi serta tidak sesuai dengan asas kepatutan dan keadilan juga asas penyalahgunaan keadaan, serta memberikan kekebalan hukum terhadap pejabat pemerintah, karena sejatinya dalam ranah iktikad baik harus tetap di sandarkan dengan Undang-Undang yang sudah berlaku seperti halnya KUHP dan tidak menghilangkan unsur pidana.
Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maslahah Mursalah Tonicca Alvanso
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kehadiran saksi pelaku (Justice Collaborator) dalam upaya mengungkapkan tindak pidana korupsi di Indonesia berperan penting dalam memberikan kesaksian bagi penegak hukum. Akan tetapi faktanya, beberapa saksi pelaku (Justice Collaborator) cenderung mengalami permasalahan dalam mendapatkan perlindungan hukum berupa penghargaan, jaminan keselamatan dan penanganan khusus. Oleh sebab itu perlu dikaji eksistensinya dari sudut pandang hak asasi menusia dan Maslahah Mursalah. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (Justice Collaborator) tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia, dan perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (Justice Collaborator) tindak pidana korupsi dalam perspektif Maslahah Mursalah. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dalam penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisisnya menggunakan deskriptif analisis. Dari hasil penelitian ini, didapatkan dua kesimpulan. Pertama, perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (Justice Collaborator) tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia adalah mendapatkan perlindungan hukum bagi saksi pelaku (Justice Collaborator) secara utuh, sebagai hak dasar manusia seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam pasal 28 D ayat (1), 28 G ayat (1), 28 H ayat (1), 28 I ayat (1) dan (4). Kedua, perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (Justice Collaborator) tindak pidana korupsi dalam perspektif Maslahah Mursalah menurut Imam Ghazali adalah perlindungan hukum yang tidak membawa kemudharatan bagi manusia dan mengutamakan kemaslahatan bersama, karena peran saksi pelaku (Justice Collaborator) yang penting dalam menyampaikan kebenaran untuk mengungkap tindak pidana korupsi demi kemaslahatan masyarakat Indonesia.
IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENCEMARAN AKIBAT LIMBAH INDUSTRI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH Ullyl Vaizatul Viananda Masruroh
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berwenang untuk membantu kepala daerah dalam bidang lingkungan, yaitu pengendalian pencemaran mencakup 3 aspek penting yaitu pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan. Penelitian ini membahas pertama upaya pemerintah daerah dalam menangani pengendalian pencemaran akibat limbah industri, dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri di Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu mengkaji pelaksanaan suatu produk hukum dengan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat sebagai objek pengaturannya. Dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis data yang digunakan dari data primer dan data sekunder data primer diperoleh dari proses wawancara, data sekunder diperoleh dari buku-buku,jurnal dan peraturan perundang-undangan yang membahas tentang objek penelitian. Hasil penelitian ini menjelaskan upaya pemerintah daerah dalam menangani pengendalian pencemaran akibat limbah industri sudah berjalan dengan sangat baik hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2020 serta standart operating prosedure yang jelas akan pelaksanaannya, namun belum berjalan maksimal karena dilihat dari kendala dari segi sumber daya manusia, sarana prasarana serta penangung jawab usaha. Dalam fiqh siyasah,adanya kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup termasuk dalam kajian fiqh siyasah tanfidziyah dimana kebijakan yang berimbas pada kemaslahatan umat yang mengacu dalam dalil kully yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist serta maqasid syariah artinya kebijakan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup merupakan kebijakan untuk kesejahteraan rmasyarakatnya dalam rangka meminimalisir dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungaan.
IMPLEMENTASI PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK TERHADAP PROSES REKRUTMEN DAN KADERISASI PARTAI POLITIK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Virdatun Nisail Islahiyah
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mengkaji dari pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Implementasi Partai Politik terhadap proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik perspektif Maslahah Mursalah studi di DPD Partai Nasdem Kota Malang. Pada setiap Partai Politik pasti mempunyai proses rekrutmen dan kaderisasi termasuk pada Partai Nasdem Kota Malang. Metode penelitian artikel ini menggunakan jenis yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang terjun lansung di lapangan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi , kemudian di analisis mengunakan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Partai NasDem melakukan pola kaderisasi terbuka dan jika dilihat dari Perspektif Maslahah Mursalah rekrutmen dan kaderisasi partai politik tergolong tingkatan Al-Maslahah Al-Daruriyyah, karena tujuan utamanya menjadikan manusia hidup yang lebih baik
Praktik Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan Konsep Al-Wizarah Imam Al-Mawardi Septiani Septiani
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rangkap jabatan merupakan tindakan yang dilarang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, beberapa diantaranya adalah dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Terdapat 3 (tiga) poin utama yang akan dibahas pada artikel ini yaitu pertama, konstitusionalitas praktik rangkap jabatan pada pengangkatan wakil menteri; kedua, politik hukum pengangkatan wakil menteri berdasarkan hak prerogratif Presiden menurut Undang-Undang Kementerian Negara; dan ketiga, kesesuaian secara ontologis antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dengan teori al-wizarah Imam Al-Mawardi terkait larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menerapkan statute appoach, conceptual approach, dan comparative approach serta menggunakan metode analisis analisis yuridis kualitatif. Hasil temuan pada artikel ini menunjukkan bahwa praktik rangkap jabatan wakil menteri menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan konsep al-wizarah Imam Al-Mawardi adalah tindakan yang dilarang dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, asas profesionalitas dan etika birokrasi pemerintahan.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2023): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 3 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 2 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 1 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 3 (2021) Vol 3 No 2 (2021) Vol 3 No 1 (2021) Vol 2 No 3 (2020) Vol 2 No 2 (2020) Vol 2 No 1 (2020) Vol 1 No 3 (2019) Vol 1 No 2 (2019) Vol 1 No 1 (2019) More Issue