cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rina Melati Sitompul
Contact Email
law_jurnal@dharmawangsa.ac.id
Phone
+6285274285223
Journal Mail Official
rina_sitompul@dharmawangsa.com
Editorial Address
Jl. K. L. Yos Sudarso No. 224 Medan Tel. 061 6635682 - 6613783 Fax. 061 6615190
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Law_Jurnal
Published by Universitas Dharmawangsa
ISSN : 27463966     EISSN : 27464571     DOI : https://doi.org/10.46576/lj.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LAW_JURNAL adalah Jurnal Ilmiah bidang Hukum yang diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Dharmawanga, yang diterbitkan dua kali setahun. Jurnal bermuatan hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah terpilih meliputi berbagai cabang ilmu hukum (Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, Konsep Hukum, dll) serta dalam Jurnal Hukum juga berisi tentang bidang kajian berkaitan dengan Hukum dalam arti luas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2024)" : 5 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DISABILITAS FISIK AKIBAT PERUNDUNGAN Ratu Rahma, Anisa Fadil
Law Jurnal Vol 4, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v4i2.4807

Abstract

The purpose of this article is to analyze the legal protection of children with mobility disabilities due to bullying in relation to the Disability Act No. 8 of 2016. This review focuses on the rights of people with disabilities and paradigm shifts related to bullying. The research method used in this article is standard legal, using secondary data from information sources such as library materials or written data in the form of books, scientific magazines or encyclopedias of scientific works related to the problem. harassment The law provides a legal basis for the protection of children with physical disabilities and recognizes their rights in various areas of life. This article discusses the legal provisions that apply to people with various disabilities, rights that include self-sufficiency, education, employment, health and more. The application of this law in the context of bullying is analyzed in the light of the special rights of children with disabilities, including the right to be free from neglect, torture, discrimination and abuse. This article also discusses safeguards, legal protection and the role of institutions such as the National Committee for the Disabled. This article details the legal basis and relevant provisions for Indonesia's legislative initiatives to protect children with physical disabilities from bullying. The conclusion reflects the need to further increase awareness, implementation and enforcement of the law to create a safe and inclusive environment for all children without exception
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYEBARAN CYBER BULLYING DENGAN MOTIF BALAS DENDAM (Studi Kasus Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN) Aris, Danisa; Sitompul, Rina Melati
Law Jurnal Vol 4, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v4i2.4808

Abstract

The ease of use of social media makes it a platform that is often misused by irresponsible people. The rise of cybercrime, such as cyberbullying, is a concern for law enforcement agencies. Cyberbullying is bullying through social media. Cyberbullying is a crime that often occurs, but its impact receives less attention. Many victims of cyberbullying do not understand what protections are available.The problems in this work are the factors that cause cyberbullying crimes, what are the laws and regulations relating to cyberbullying crimes, and how the analysis of the judge's opinion on case number 96/Pid.Sus/2023/PT BTN. This research uses normative research where the sources used are based on library materials and secondary data. Then the analysis is carried out, where the final conclusion is drawn from the results of the analysis collected.The results of this research explain that criminal responsibility for perpetrators of cyber bullying crimes must still be enforced for their actions in accordance with the provisions contained in Article 27 paragraph 1 (one) of Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Information and Transactions Electronic.
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM (Studi Putusan Nomor 1089/Pid.Sud/2023/PN.Mdn) Br Gultom, Yohana Agnes Pintauli; Sitompul, Rina Melati
Law Jurnal Vol 4, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v4i2.4809

Abstract

Penguasaan dan pembawaan senjata tajam dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain. Oleh karena itu, penguasaan senjata tajam tanpa hak telah diatur sebagai tindak kriminal dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Meskipun ada alasan untuk keperluan keamanan pribadi, membawa senjata tajam tanpa hak tetap dianggap sebagai tindak pidana. Penegakan hukum telah berupaya untuk mengurangi kepemilikan senjata tajam dan penggunaannya, namun dengan perkembangan era globalisasi, senjata tajam dapat diperoleh secara online dan diproduksi secara ilegal. Hal ini meningkatkan potensi kejahatan dan mengancam keselamatan masyarakat. Jurnal ini berisi tentang pemahaman pentingnya menjunjung tinggi hukum sebagai negara hukum, di mana semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan hukum di masyarakat masih kurang baik, dengan semakin maraknya pelanggaran hukum dan tindak pidana. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah membawa senjata tajam, yang sering digunakan untuk kejahatan seperti pencurian dan pemerasan.Penelitian ini membahas kasus kepemilikan senjata penikam oleh tersangka Taupik Lubis. Kasus tersebut melibatkan saksi dari kepolisian yang melakukan penggeledahan dan menemukan pisau belati milik tersangka. Tersangka mengakui bahwa senjata tajam tersebut digunakan untuk menjaga diri.Dalam putusan perkara tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap tersangka. Penelitian ini menggambarkan pentingnya penegakan hukum terkait kepemilikan senjata tajam untuk mempertahankan ketertiban dan keamanan masyarakat.
REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP EKSAMINASI TUNTUTAN BEBAS DALAM KASUS VALENCYA Naratama, Tantri; Sitompul, Rina Melati
Law Jurnal Vol 4, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v4i2.4810

Abstract

Law enforcement is basically a process of implementing ideas, because law enforcement is an effort to implement ideas about justice, legal certainty, and social good. Law enforcement is an effort to make the law a guideline for perpetrators of traffic violence or legal relations in the life of society and the state. In Valencya's case, the public was concerned that the public prosecutor charged the defendant Valencya with violating the letter of Article 45 paragraph (1) and Article 5 of the Domestic Violence Law Number 23 of 2004 and demanded a prison sentence of 1 year. Because the charge constituted emotional abuse of the man, the public reacted unfairly, so the deputy commissioner paid special attention to the case, which then led to an investigation into the case.The purpose of this research is to find out what is the legal basis for the release of the defendant at the request of the prosecutor in Valencia and how this research is applied in prosecutorial cases in terms of the decisions taken in the Valencya case study. This research approach uses normative legal methods, where this research is conducted on the basis of primary legal materials, by examining existing theories and concepts, legal principles and legal provisions that are closely related to this research. The results of this research appear to lead to legal discovery and reform.
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAAN BERMOTOR RODA DUA OLEH PEKERJA RUMAHTANGGA (STUDI PUTUSAN NOMOR. 3557/ PID.B/2018/PN.Mdn) Septia, Tri Yelly; Maysarah, Andi
Law Jurnal Vol 4, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v4i2.4817

Abstract

Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraaan Bermotor Roda Dua, Timbulnya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pekerja rumah tangga terhadap barang (kendaraan bermotor roda dua tersebut), disebabkan oleh adanya penyalahgunaan hak, ini diatur didalam buku  tentang “kejahatan”,Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penggelapan kendaraaan bermotor roda dua, sebagaimana diatur dalam Pasal 372.Bentuk Pertanggungjawaban pidana adalah salah satu bentuk seseorang yang bertanggungjawab dari suatu perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana berlandaskan adanya suatu kesalahan, kesalahan ini lah yang diminta pertanggungjawabannya sehingga dapat memberikan suatu kepastian hukum. Adapun pertanggungjawaban pidana haruslah dilihat dari kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan, kejiwaan, dan tanpa ada suatu alasan pemaaf. Kesalahan adalah suatu hal yang sangat penting untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, tanpa didasari kesalahan maka pertanggungjawaban tidak pernah ada. Pada suatu prinsipnya kita mengenal dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan, hal inilah suatu bentuk yang sangat fundamental untuk menentukan unsur pertanggungjawaban pidana.Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku sangatlah subtantif dan mempunyai rasa keadilan bagi korban sehingga sanksi yang dijatuhkan pada pelaku memberikan suatu pembalasan dari suatu tindakan yang diperbuatnya,dikarenakan dalam teori hukum kita mengenal bahwasanya penjatuhan hukuman adalah suatu balas dendam, menakut-nakuti dan memperbaiki pelaku menjadi lebih baik.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2025) Vol 5, No 2 (2025) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 2 (2024) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 2 (2023) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2022) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2020) More Issue