Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.936
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL CENDEKIA HUKUM Morality :Jurnal Ilmu Hukum Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Law_Jurnal Mahadi : Indonesia Journal of Law Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Rina Melati Sitompul
Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Kebijakan Non Penal Dalam Pemenuhan Hak Normatif Pekerja Sektor Non Formal Sitompul, Rina Melati
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 13, No 4 (2019)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v0i62.514

Abstract

AKIBAT HUKUM DAN ALTERNATIF BAGI YAYASAN YANG BELUM MELAKUKAN PENYESUAIAN PASCA KELUARNYA UU NO. 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN Zuhriati Khalid; Rina Melati Sitompul
Law Jurnal Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v1i1.787

Abstract

ABSTRAKLahirnya UU No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan yang merupakan Perubahan dari UU No.16 Tahun2001 menimbulkan beberapa konsekuensi bagi yayasan yang sudah lahir atau yang akan ada tetapibelum melakukan perubahan anggaran dasarnya, antara lain Yayasan tersebut telah gugur statusbadan hukumnya sebagai Yayasan. Bagi Yayasaan yang masih menggunakan kata yayasandidepannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrectmatighdaad). Yayasantersebut terbuka untuk dimohonkan pembubarannya berdasarkan putusan Pengadilan ataspermohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Apabila seandainya hal tersebut terjadi,maka segala sesuatu kerugian yang mungkin timbul adalah tanggungjawab renteng seluruh anggotaPendiri dan Pengurus Yayasan.Selain itu ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh yayasanguna menghindari konsekuensi tersebut, yakni Menyesuaikan Anggaran Dasar Sesuai DenganKetentuan Undang-Undang Yayasan, Membentuk Yayasan Baru melalui proses penggabungandengan Yayasan Lama untuk membenahi manajemen yayasan sesuai dengan ketentuan syaratYayasan Pasal 14 UU No. 16 tahun 2001, Menggabungkan Yayasan tersebut dengan Yayasan Lain,Melakukan Pembubaran Yayasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja akibathukum/konsekuensi yang dapat diterima yayasan apabila tidak melakukan penyesuain anggarandasar sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku dan alternative apa saja yang dapat dilakukanyayasan guna menghindari konsekuensi hukum tersebut. Metode penelitian ini merupakan penelitiankualitatif, yakni berdasarkan prinsip/azas hukum, doktrin dan peraturan perundangan yang dapatmenjawab permasalahan dalam penelitian ini.Kata Kunci:Yayasan, Penyesuaian AD, Akibat Hukum
KEBIJAKAN NON PENAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TRAFIKING) (Studi Kasus Provinsi Sumatera Utara) Rina Melati Sitompul; Muhammad Hamdan; Edy Ikhsan; Mahmud Mulyadi
USU LAW JOURNAL Vol 2, No 3 (2014)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (517.829 KB)

Abstract

ABSTRACT   The title of this thesis is Non Penal Policy in Prevention and Protection Victims of Human Trafficking (A case study in North Sumatera Province). The basis for choosing this title, namely: The increasing number of victims of trafficking, although the law has clear policies seek to prevent and overcome make the Law Number 21 of 2007 on Eradication of Trafficking in Persons as an umbrella act. Based on the results of this study concluded that non penal policy in the national and local regulations, especially North Sumatra, the context of the prevention and protection of victims of trafficking is done by two approaches: 1) prior to the case, namely by strengthening prevention by each institution as a technical holders through the mechanism of inter-organizational system task force institution / SKPDs Government Ordinance No. 9 of 2008 on Procedures Mechanism Integrated Services For Witnesses and / or Victims of Crime of Trafficking in Persons and Presidential Regulation Number 69 of 2008 on the National Task Force on Crime Prevention and Trafficking in Persons (National Policy) and Governor Decree Number 54 of 2010 facilitate coordination and communication patterns between local institutions to the preparation of the work program set out in Governor Decree  No. 53 of 2010 Governor on of North Sumatra Province Action Plan. 2) Victim protection efforts in the aftermath of the case through the physical and psychological recovery (post-traumatic) in the  integrated services unit or DIC (Drop In Center) home safety (P2TP2A). Efforts to strengthen the non penal policy as a form of prevention of Trafficking in Persons in North Sumatra is done by: 1) maximizing the function of the Provincial Task Force through the coordination mechanisms of Article 10-19 Governor Decree No. 54 of 2010 on the Task Force on Crime Prevention and Treatment of Trafficking in Persons in North Sumatera, but not running optimally in a motivating work program on education for each so that non penal policy objectives have not synergize with the purpose and law function.   Key Words: Non Penal Policy, Prevention and Protection, Human Trafficking in North Sumatera.
PELATIHAN ADVOKASI DAN TEKNIK WAWANCARA PADA PENGURUS LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEBAGAI PENGABDI MASYARAKAT Rina Melati Sitompul; Maria Ulfa Batoebara; Muhammad Asri Pulungan; Erni Suyani
RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (107.673 KB) | DOI: 10.46576/rjpkm.v1i2.575

Abstract

UU Bantuan Hukum telah memberikan akses bagi LBH/LKBH Kampus Fakultas Hukum dalam melakukan peranan dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarkat marginal, begitu juga halnya Surat MA No.MA/SEK/034/II/2003 tentang Ijin Praktek Bantuan Hukum Bagi Lembaga Hukum Fakultas/Sekolah Tinggi Hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia semakin memudahkan LBH/LKBH kampus untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat. Pengabdian Masyarakat dalam wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai aktualisasi dari Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu didorong untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan LBH/LKBH turut andil dalam poses pengabdian kepada masyarakat. Pengurus LBH/LKBH dibeberapa kampus cukup banyak melibatkan mahasiswa akhir sebagai para legal dalam mendampingi para pencari keadilan. Melalui Pelatihan Advokasi dan Teknik Wawancara pada pengurus LBH/LKBH Fakultas Hukum Universitas di Medan diupayakan bagaimana mendorong keterlibatan mahasiswa-mahasiswa akhir yang tergabung dalam pengurus LBH/LKBH mampu melakukan peran dan fungsinya dalam melakukan pendampingan hukum dan pemberi bantuan hukum bagi masyarakat
Peran Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH ) Medan Sebagai Access To Justice Bagi Masyarakat Miskin Di Sumatera Utara Andi Maysarah; Rina Melati Sitompul
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 2 (2021): Juli-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (435.186 KB) | DOI: 10.30596/dll.v6i2.5320

Abstract

Inti permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauhmana peran Lembaga Bantuan Hukum Medan sebagai Access To Justice Bagi Masyarakat Miskin di Sumatera Utara. Pokok permasalahn selanjutnya bagaimana model bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan bagi masyarakat miskin di Sumatera Utara untuk Meningkatkan Access to Justice dan Hambatan Yang Dihadapi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Sebagai Access To Justice Bagi Masyarakat Miskin Di Sumatera Utara Dalam Proses Pemberian Bantuan Hukum.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Bahwa peran LBH Medan, sudah berusaha maksimal akan tetapi masih banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai acces to justice. Bahwa Model bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Medan, yang pertama memberikan konsultasi hukum jika dibutuhkan melaksanakan investigasi hukum kemudian melakukan langkah hukum mulai dari pendampingan hukum ditingkat penyidikkan, penyelidikkan, penuntutan dan sampai kepada tingkat persidangan pengadilan negeri, tinggi dan kasasi tingkat Mahkamah Agung. Nah, karena dimensi bantuan hukum di LBH Medan adalah bantuan hukum yang sifatnya structural biasanya diluar penanganan kasus individunya LBH Medan akan melakukan langkah-langkah yang sifatnya non litigasi. Contohnya melakukan pengorganisiran masyarakat, pendidikan hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan, bahkan pelatihan-pelatihan. Sehingga pengetahuan hukum disekitar masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum tadi akan membaik. Bahwa Hambatan Yang Dihadapi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Sebagai Access To Justice Bagi Masyarakat adalah dana bantuan hukum yang hanya dapat diakses oleh organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh Departemen Hukum dan HAM, dana bantuan hukum yang sangat terbatas, system pembiayaan yang sifatnya dirembes, dan rumitnya administrasi pelaporan dalam suatu perkara yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembayaran dari Negara.Kata Kunci : Peran, LBH Medan, Access To Justice, Masyarakat, Miskin, Sumatera Utara
ULTIMUM REMEDIUM PRINCIPLES IN CRIMINAL DECISIONS IN CREATING RESTORATIVE JUSTICE Rina Melati Sitompul; Andi Maysarah
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 7, No 1 (2021): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v7i1.324

Abstract

Principles are the heart of law, where their application becomes a form of awareness for judges in making decisions. The concept of this study analyzes the extent to which the ultimum remedium principle becomes the basic principle of judges to remove children from prison. Because the ultimate goal of achieving this principle is to encourage resolution of the problem by involving perpetrators, victims, and other parties in seeking a just solution by emphasizing recovery back to its original state. The form of this research is a normative juridical study with a descriptive analytical approach, which takes a sample of 7 (seven) verdicts in child criminal cases in 2 (two) jurisdictions, namely the Medan District Court and the Stabat District Court. In the conclusion of the results formulating the provisions of Law no. 11 of 2012 becomes a form of certainty to make it easier for judges to make the best decisions for children as the principle of ultimum remedium principle, although there are still some judges acting based on the theory of retaliation when concluding responsibility for children's mistakes.
KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELETRONIK DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Putusan No. 2525/Pid.Sus/2019/PN Mdn) Rahmat Hidayat Matondang; Andi Maysarah; Rina Melati Sitompul
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 16, No 4 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v16i4.2437

Abstract

TANGGUNG JAWAB PPAT ATAS BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) PADA AKTA JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA MEDAN Tania Mayshara Limbong; Ayu Trisna Dewi; Rina Melati Sitompul
Law Jurnal Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v3i1.2297

Abstract

ABSTRACTPPAT in making the deed is to ensure that the payment of BPHTB the debt has been paid by the taxpayer. For this reason, it is necessary to study the role of PPAT in the imposition of BPHTB in the transfer of land rights and building, the legal consequences of the imposition of BPHTB in the deed of sale and purchase of land and buildings and the mechanism for imposing BPHTB in the deed of sale and purchase. Type The research used in writing this thesis is juridical normative empirical, which is descriptive analysis. The data collection techniques used used is literature study and field research. The role of PPAT in The imposition of BPHTB in the Transfer of Land and Building Rights, namely convey the necessary information related to the imposition process BPHTB in the imposition of BPHTB tax on the transfer of land rights and building. The legal consequences of the imposition of BPHTB in the Deed of Sale and Purchase of Land and The building, namely the Sale and Purchase Deed, cannot be carried out before the BPHTB is signed the sale and purchase transfer transaction has not been paid by the taxpayer, which also result in legal certainty in the transition. In addition there are The sanctions imposed by Article 91 paragraph (1) are in the form of paying fines 7,500,000.00 (seven million five hundred thousand rupiah) for each commit a violation if the signing of the Sale and Purchase Deed is done before PPAT before the parties pay the BPHTB tax. Imposition mechanism BPHTB in the Deed of Sale and Purchase, namely preparing complete documents and data tax object, the taxpayer fills in the information on the tax object and the value of the BPHTB payable into the Tax Deposit Form (SSPD) BPHTB, then calculate the value of BPHTB payable. Next is the Taxpayer and PPAT/Notary sign the SSPD form. The payment process is carried out when the documents SSPD BPHTB which is verified as complete and declared correct. Then payment is made through the beneficiary treasurer or through a bank and must tax receipt of proof of deposit/SSPD BPHTB as proof of payment of BPHTBlegal debt.Keywords: PPAT, Imposition of BPHTB, Deed of Sale and Purchase
KAJIAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PEDOMAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA DI SUMUT Syafri Syafri; Jonni Sitorus; Sugih Ayu Pratitis; Azmiati Zuliah; Rina Melati Sitompul
Law Jurnal Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v3i1.2299

Abstract

ABSTRAKKajian bertujuan untuk menyusun draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara. Secara khusus, tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis materi muatan draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa berdasarkan kondisi eksisting dan permasalahan BUM Desa di Sumatera Utara. Kajian merupakan penelitian kualitatif yang menggabungkan penelitian hukum dan sosial. Kajian dilakukan di Deli Serdang, Serdang Bedagai, Dairi, Langkat, Asahan, dan Karo. Draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan, dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara dirancang menjadi 10 BAB, dengan rincian: 1 BAB tentang Ketentuan Umum; 1 BAB tentang Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup Peraturan Gubernur; 7 BAB tentang materi muatan Peraturan Gubernur; dan 1 BAB tentang Ketentuan Penutup. Adapun ruang lingkup materi muatan Peraturan Gubernur ini adalah: 1) pendirian Bum Desa/Bum Desa Bersama; 2) pembinaan dan pengawasan Bum Desa/Bum Desa Bersama; 3) kepemilikan, modal, aset, dan pinjaman Bum Desa/Bum Desa Bersama; 4) tanggung jawab sosial dan pembagian hasil usaha Bum Desa/Bum Desa Bersama; 5) pertanggungjawaban Bum Desa/Bum Desa Bersama; 6) klasifikasi perkembangan Bum Desa/Bum Desa Bersama; dan 7) bentuk badan hukum dan kerjasama Bum Desa/Bum Desa Bersama. Direkomendasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara selaku OPD teknis terkait untuk menindaklanjuti Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara ini ke Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara agar menjadi sebuah Produk Hukum Provinsi Sumatera Utara.Kata kunci: BUM Desa, Pembinaan, Pengawasan, Pedoman, Peraturan Gubernur
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN AGUNAN DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) (Studi Kasus Putusan No.466/Pdt.G/2020/PT.Mdn) Ita Ita; Ayu Trisna Dewi; Rina Melati Sitompul
Law Jurnal Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v3i1.2296

Abstract

ABSTRACTThe thing which is the most disadvantaged party is the debtor, but it is possible that the bank as the creditor will also suffer losses from these problems.The problem in this research is how to regulate the law regardingthe debtor in the working capital credit agreement, how is the settlement process if the debtor is in default and how is the Judge's Consideration in Decision No. 466/Pdt/2020/PT MDN. This research method uses normative legal research and analytical descriptive research.The results of this study, legal arrangements regarding debtors in credit agreementsworking capital based on the provisions of Article 1338 of the Civil Code. The process of settling debtors with outstanding performance in a credit agreement can be carried out by saving credit through rescheduling, reconditioning and restructuring. Furthermore,settlement of credit by means of the execution of the executive title by the creditor, sale of objects to be objects of collateral through auctions, sales of collateral in underhand. The judge's consideration in the decision no. 466/2020/PT.MDN, namely the plaintiff or defendant I, must comply with the agreement that has been agreed uponincluding the existence of the plaintiff's bad credit, which should be Defendant I submitting a default suit to the Binjai District Court or submitting a request for execution to the Binjai District Court or other courts anywhere within the territory of the Republic of Indonesia, instead of submitting it to another institution, namely to Defendant II to resolve legal issues between the plaintiff and Defendant I.It is recommended that the creditor must be able to anticipate things that are done to the debtor due to default by conducting deliberation to find the best solution, moreover the debtor has good faith to pay the pending debt in accordance with the agreement that has been made.Keywords: Legal Protection, Guarantee, Credit Agreement
Co-Authors Andi Maysarah Andi Maysarah Aris, Danisa Ayu Trisna Dewi Batoebara, Maria Ulfa Br Gultom, Yohana Agnes Pintauli Cut Alma Nuraflah Edy Ikhsan Emia Tarigan, Vita Cita Erni Suyani Hasmin, Nor Akhmal Ita Ita Jonni Sitorus Lestari, Utami Ida Mahmud Mulyadi Maria Ulfa Batoebara Mierna Zulkarnain Muhammad Asri Pulungan Muhammad Hamdan Naratama, Tantri Pasaribu, Juniarti Canceria Pratitis, Sugih Ayu Pulungan, Muhammad Asri Rahmat Hidayat Matondang Sarah Nasution Suyani, Erni Syafri Syafri T. Maharanny Ade Syah Erlin Tania Mayshara Limbong Tantri Naratama Yulida, Devi Zuhriati Khalid ZULIAH, AZMIATI