Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional

jrv
Website

Published by Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

ISSN : 20899009 EISSN : 25802364 DOI : http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Rechtsvinding Journal is an academic journal addressing the organization, structure, management and infrastructure of the legal developments of the common law and civil law world.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 8 Documents

Search results for , issue "Vol 1, No 2 (2012): August 2012" : 8 Documents clear

PRINSIP DEKLARATIF PENDAFTARAN HAK CIPTA: Kontradiksi Kaedah Penda Ō aran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali Suyud Margono
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 1, No 2 (2012): August 2012
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum Hak Cipta Indonesia memiliki regulasi tentang Penda Ō aran Hak Cipta. Penda Ō arannya bisa dilakukan oleh pemohon baik Pencipta atau Pemegang Hak Cipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ser Ɵ fi kat Penda Ō aran Hak Cipta menjadi alat buk Ɵ jika terjadi sengketa melalui proses penyelesaian di Pengadilan atau non-pengadilan. Ketentuan Penda Ō aran Ciptaan ini Ɵ dak seimbang dan mengeyampingkan keberadaan karya-karya Cipta yang Ɵ dak dida Ō arkan dalam jumlah jutaan. Sebenarnya, dalam prinsip universal dan perlindungan hak cipta internasional Ɵ dak mewajibkan untuk se Ɵ ap penda Ō aran bagi penciptaan kepada lembaga di satu negara tertentu. Sebuah doktrin universal yang digunakan, untuk perlindungan hak cipta telah mendapat perlindungan hukum setelah dibuat, dan dapat diketahui, didengar, dilihat oleh pihak lain. Prinsip ini dikenal dengan Prinsip Deklara Ɵ f. Ini berar Ɵ ekspresi penciptaan memiliki perlindungan sejak publikasi pertama kalinya. Oleh karena itu, berdasarkan permasalah pertentangan antara Penda Ō aran Hak Cipta dan perlindungan penciptaan yang mengiku Ɵ sistem deklara Ɵ f, maka perlu pemikiran ulang pengaturan penda Ō aran hak cipta yang bertentangan dengan kepemilikan hak cipta yang didapat sejak saat penciptaan pertama dipublikasikan.Indonesian Copyright Law has regula Ɵ on about Copyright Registra Ɵ on. Its registra Ɵ on can be done by applicant(s) even Creator or the Owner of Copyrights to Directorate General Intellectual Property (Indonesia IP O ffi ce). Cer Ɵ fi cate of Creature Registra Ɵ on will make easy proved if dispute happening event takes proceedings at Court or non-court se Ʃ lement. This rule of Copyright Registra Ɵ on made in-balance for the un-register crea Ɵ on in fact a million crea Ɵ on that doesn’t listed in General of registered creature. Actually, in universal principle and based on interna Ɵ onal conven Ɵ on concerning copyright protec Ɵ on not knows or not make compulsory for any sense registra Ɵ on for crea Ɵ on or given authority to the ins Ɵ tu Ɵ on at one par Ɵ cular state. An Universal doctrine that is u Ɵ lized for copyright protec Ɵ on which is a creature has go Ʃ en law protec Ɵ on since that creature fi nish is made, and gets to be known, heard, seen by other Party this principle recognised with Declara Ɵ ve Principal. Its mean a that crea Ɵ on is not an ideas but cons Ɵ tute protected expression of ideas or have protec Ɵ on since fi rst Ɵ me publica Ɵ on, but especially at Indonesia has rule and mechanism of copyrights Registra Ɵ on event its registra Ɵ on is not compulsary. Therefore, based on problema Ɵ c contradic Ɵ ng among Copyright Registra Ɵ on and protec Ɵ on of crea Ɵ on that follow declara Ɵ ve system this research is rethinking the existence copyright registra Ɵ on rule causes to be breached copyright ownership compossed to be go Ʃ en since that crea Ɵ on fi rst Ɵ me is publicized ( fi rst to publish).

KEDUDUKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM MENDORONG PERKEMBANGAN BISNIS PERBANKAN SYARIAH (PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN SYARIAH) Ahyar Ari Gayo; Ade Irawan Taufik
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 1, No 2 (2012): August 2012
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Di dalam perbankan syariah, disamping peraturan perundang-undangan, para prak Ɵ si perbankan syariah juga memerlukan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai acuan dalam mejalankan praktek perbankan syariah. Permasalahannya adalah apakah Fatwa DSN-MUI secara langsung mengikat bagi pelaku perbankan syariah. Dengan menggunakan metode peneli Ɵ an yuridis sosiologis diperoleh jawaban bahwa Fatwa DSN-MUI merupakan perangkat aturan yang bersifat Ɵ dak mengikat dan Ɵ dak ada paksaan secara hukum bagi sasaran diterbitkannya fatwa untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut, namun di sisi lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adanya kewajiban bagi regulator (Bank Indonesia) agar materi muatan yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI diserap dan ditransformasikan sebagai prinsip-prinsip syariah dalam materi muatan peraturan perundang-undangan. Keberadaan Fatwa DSN-MUI semakin menunjukan peranannya sebagai pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hambatan dalam penerapan Fatwa DSN- MUI dalam kegiatan perbankan syariah, antara lain fatwa yang sulit untuk diterjemahkan atau sulit diaplikasikan dalam peraturan perbankan dan fatwa DSN-MUI yang Ɵ dak selaras dengan hukum posi Ɵ f.In the Islamic banking, besides legisla Ɵ on, the prac Ɵ Ɵ oners of Islamic banking also requires the Na Ɵ onal Sharia Board – Indonesian Council of Ulema ’ s Fatwa (DSN-MUI) as a reference in prac Ɵ ce carry out Islamic banking. The problem is is whether the DSN-MUI Fatwa is directly Ɵ ed to the perpetrators of Islamic banking. By using the methods of sociological juridical research obtained answers that DSN-MUI Fatwa is a set of rules which are not binding and there is no legal compulsion for the target to comply with the fatwa issued the fatwa, but on the other side, based on legisla Ɵ on in force, the obliga Ɵ on for the regulator (Bank Indonesia) that the substance contained in the DSN-MUI Fatwa absorbed and transformed the Islamic principles in the substance of legisla Ɵ on. The presence of DSN-MUI Fatwa has grown from its role as the guidelines for the implementa Ɵ on of sharia principles in Islamic banking since the enactment of Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking. Obstacles in the implementa Ɵ on of DSN-MUI fatwa in Islamic banking ac Ɵ vi Ɵ es, including fatwas that are di ffi cult to translate or di ffi cult to apply in banking regula Ɵ on and DSN-MUI fatwa is not aligned with the posi Ɵ ve law

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI LUAR PENGADILAN Nevey Varida Ariani
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 1, No 2 (2012): August 2012
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Alterna Ɵ f sengketa di Luar pengadilan saat ini menjadi alterna Ɵ f bagi kalangan bisnis untuk dapat menyelesaikan sengketa bisnis diluar pengadilan hal ini disebabkan karena penyelesian melalui proses pengadilan, dianggap mengalami beban yang terlampau padat ( overloaded ), Lamban dan buang waktu ( waste of Ɵ me ), Biaya mahal ( very expensive ) dan kurang tanggap (unresponsive ) terhadap kepen Ɵ ngan umum atau dianggap terlampau formalis Ɵ k ( formalis Ɵ c ) dan terlampau teknis ( technically ). Dengan penyelesaian sengketa berdasarkan undang-undang melalui arbitrase dan alterna Ɵ f penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mekanisme konsiliasi, mediasi, negosiasi dan pendapat ahli serta penyelesaian sengketa menurut masyarakat adat dapat mencerminkan proses penyelesian sengketa secara adil karena diharapkan dapat menggali nilai-nilai yang hidup dalam masayarakat secara cepat, biaya ringan, damai dengan win-win solu Ɵ on bukan win lose solu Ɵ on. Oleh karena itu perlu lembaga-lembaga alterna Ɵ f penyelesian sengketa terutama dalam hal pelaksanaan eksekusiToday alterna Ɵ ve dispute resulu Ɵ on non li Ɵ ga Ɵ on to be an alterna Ɵ ve for businesses to be able to resolve disputes resolu Ɵ on business and this is because through the court process, is considered to have the burden which overloaded, Slow and waste of Ɵ me, very expensive and unresponsive to the public interest, formalis Ɵ c and technically. Alterna Ɵ ve dispute Resolu Ɵ on with statutory arbitra Ɵ on and alterna Ɵ ve dispute resolu Ɵ on mechanisms outside the court through concilia Ɵ on, media Ɵ on, nego Ɵ a Ɵ on and dispute resolu Ɵ on expert opinion and according to the indigenous peoples may re fl ect disputes resolu Ɵ on in a fair process because it is expected to explore the values that live in society as a fast, low cost, peace with the win-win solu Ɵ on rather than lose win solu Ɵ on. Therefore, the courts and state agencies need to respect and protect the decisions issued by the ins Ɵ tu Ɵ ons of alterna Ɵ ve dispute resolu Ɵ on, especially in terms of execu Ɵ on.

KARAKTERISTIK, PENGELOLAAN DAN PEMERIKSAAN BADAN HUKUM YAYASAN DI INDONESIA Simamora, Y. Sogar
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 1, No 2 (2012): August 2012
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Yayasan adalah badan hukum yang didirikan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Pendirian yayasan diawali dengan pemisahan harta kekayaan pendiri untuk dimasukkan sebagai modal awal yayasan. Pemisahan harta kekayaan pendiri ke dalam yayasan tersebut Ɵ dak dapat diberi makna investasi karena secara fi loso fi pendirian yayasan bersifat nirlaba. Dalam prak Ɵ knya terjadi penyimpangan dalam pengelolaan, kon fl ik antar pengurus serta penyalahgunaan lembaga yayasan. Tulisan ini akan mengkaji bagaimana prinsip dan aturan hukum dalam pengelolaan yayasan sebagai hukum privat dan bagaimana pengelolaan oleh organ yayasan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan menggunakan metode yuridis norma Ɵ f dapat disimpulkan bahwa berdasarkan cara pendiriannya yayasan tergolong badan hukum privat. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan good governance dalam pengelolaan yayasan diperlukan untuk memas Ɵ kan bahwa organ yayasan menjalankan tugasnya semata-mata untuk mencapai tujuan yayasan, selain itu perlu adanya pemeriksaan terhadap yayasan untuk memas Ɵ kan organ yayasan Ɵ dak melakukan pelanggaran hukum dan lalai dalam menjalankan tugasnyaThe founda Ɵ on is a legal en Ɵ ty established to achieve speci fi c goals in the areas of social, religious, and humanitarian. The establishment of the founda Ɵ on begins with the separa Ɵ on of founder(s) assets to be incorporated as the authorized capital founda Ɵ on. Separa Ɵ on founder(s) assets into founda Ɵ ons can not be given meaning as investment, because the founding founda Ɵ ons philosophy is non-pro fi t. In prac Ɵ ce there are devia Ɵ ons in the management of the con fl ict between the board and the abuse of the ins Ɵ tu Ɵ on founda Ɵ on. This paper will examine how the principles and the rule of law in the management of a founda Ɵ on and how management by organs of the founda Ɵ on based on principles of transparency and accountability. By using norma Ɵ ve methods can be concluded that based on the way its establishment, the founda Ɵ on belonging to private legal en Ɵ Ɵ es. Principles of transparency and accountability in achieving good governance in the management founda Ɵ on required to ensure that the founda Ɵ on organ du Ɵ es solely to achieve the purpose of the founda Ɵ on, in addi Ɵ on to the need for an examina Ɵ on of the founda Ɵ on to ensure that the fund did not perform organ o ff ense and negligent in performing their du Ɵ es.

PEMBAHARUAN HUKUM KONTRAK INDONESIA DALAM KERANGKA HARMONISASI HUKUM KONTRAK ASEAN Mandala, Subianta
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 1, No 2 (2012): August 2012
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 telah mendorong Negara Anggota ASEAN untuk mereformasi undang-undang mereka. Ini adalah momentum yang baik bagi Indonesia untuk mereformasi hukum kontrak dan pada saat yang sama untuk mencapai komitmen ASEAN untuk harmonisasi hukum ASEAN. Dalam tulisan ini akan dibahas, pendekatan hukum dapat diambil oleh Indonesia dalam upaya untuk mereformasi hukum kontrak sehingga konsisten dengan tujuan harmonisasi ASEAN hukum; dan seberapa luas atau apa lingkup substansi untuk dimasukkan dalam undang- undang untuk bisa menjadi undang-undang baru yang kompa Ɵ bel dengan hukum kontrak Negara ASEAN lainnya. Tulisan ini menggunakan metode peneli Ɵ an hukum norma Ɵ f dengan analisa kualita Ɵ f. Kesimpulan yang diperoleh dari peneli Ɵ an ini adalah bahwa pendekatan yang diambil untuk mereformasi hukum kontrak Indonesia saat ini adalah dengan menggunakan instrumen hukum internasional seper Ɵ Konvensi PBB tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional (CISG) 1980 dan Prinsip UNIDROIT Kontrak Komersial Internasional (UPICCs) sebagai referensi untuk hukum kontrak Indonesia yang baru. Sedangkan lingkup substansi yang akan direformasi terbatas pada prinsip-prinsip umum dan aturan hukum kontrak internasional dan ketentuan untuk penjualan barang. Untuk mempercepat reformasi, penulis menunjukkan bahwa hukum kontrak diprioritaskan dengan memasukkannya ke dalam Program Hukum Nasional (Prolegnas) dari periode 2015-2019.The establishment of ASEAN Economic Community by 2015 has encouraged ASEAN Member States to reform their laws for harmoniza Ɵ on, including contract law. This is a good momentum for Indonesia to reform its contract law and at the same Ɵ me to achieve ASEAN commitment for ASEAN legal harmoniza Ɵ on. Having said that, the ques Ɵ ons are (1) what legal approach can be taken by Indonesia in its e ff ort to reform its contract law so that it is consistent with the objec Ɵ ve of ASEAN legal harmoniza Ɵ on, (2) how broad or what the scope of substance to be included in the new law can be so that the new law will be compa Ɵ ble with the contract laws of other ASEAN Countries. To answer those ques Ɵ ons, minor research has been conducted. A method of norma Ɵ ve legal research is used to collect data which is mainly from books, academic dra Ō s, na Ɵ onal legisla Ɵ on and interna Ɵ onal trea Ɵ es (secondary data). Those data is, then, analyzed using qualita Ɵ ve method. In conclusion, (1) the approach taken to reform the current Indonesian contract law is by using interna Ɵ onal legal instruments such as United Na Ɵ ons Conven Ɵ on on Contracts for the Interna Ɵ onal Sale of Goods (CISG) 1980 and UNIDROIT Principles of Interna Ɵ onal Commercial Contracts (UPICCs) as references for the new Indonesian contract law, (2) the scope of the substance to be reformed is restricted to the general principles and rules of interna Ɵ onal contract law and provisions for sale of goods. To speed up the reform, the writer suggests that contract law be priori Ɵ zed by pu ƫ ng it into the Na Ɵ onal Legal Program (Prolegnas) of 2015-2019 period.

ARAH PENGATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DALAM MENGHADAPI ERA GLOBAL Herlien Budiono
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 1, No 2 (2012): August 2012
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan salah satu pilar yang memberikan landasan bagi dunia usaha dan perekonomian nasional, dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia di era globalisasi. Meski telah ada berbagai penyempurnaan sejak tahun 2007, tetapi masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan iden Ɵ tas Perseroan Terbatas (PT) sebagai sebuah badan hukum, serta permasalahan lain terkait dengan proses pendiriannya. Dengan menggunakan pendekatan norma Ɵ f terlihat bahwa meski PT sebagai sebuah badan hukum disebutkan secara jelas dalam Pasal 1 angka 1 UUPT tetapi Ɵ dak dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan badan hukum. Dengan begitu maka iden Ɵ tasnya lebih banyak ditentukan secara doktrinal lewat berbagai teori. Sedangkan permasalahan terkait pendirian PT dideka Ɵ dengan menggunakan metode sosio hukum untuk menjelaskan mengenai unsur perjanjian yang masih berpolemik untuk dipenuhi. Begitu juga dengan jumlah pendiri PT, proses pengesahan, penyetoran modal dan jenis mata uang, keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta sarana pendukungnya. Untuk itu disarankan perlunya sinkronisasi yang bersifat teori Ɵ s bagi penyempurnaan atas beberapa kelemahan UU PT yang ada saat ini, di samping pembenahan di Ɵ ngkat pelaksanaan yang masih terasa birokra Ɵ s.A Limited Liability Company Act is one of the pillars that provide the founda Ɵ on for the business world and na Ɵ onal econ- omy, in the face of world economic developments in the globaliza Ɵ on era. Although there have been many improvements since 2007, but s Ɵ ll there are some problems related to the iden Ɵ ty of the Limited Liability Company (PT) as a legal en Ɵ ty, as well as other issues related to the establishment of a PT. By using the norma Ɵ ve approach is seen that although the Limited Liability Company (PT) as a legal en Ɵ ty is clearly stated in Ar Ɵ cle 1 number 1 but did not explain what is meant by a legal en Ɵ ty. That way, the iden Ɵ ty is determined more doctrinally through various theories. While the problems related to the establishment of a PT approximated using socio-legal methods to explain the elements of the agreement are s Ɵ ll debated to be met. So is the number of the founder of the PT number, the process of ra Ɵ fi ca Ɵ on, the deposit of capital and types of currency, a decision outside the General Mee Ɵ ng of Shareholders, as well as support facili Ɵ es. It is recommended the need for synchroniza Ɵ on of a theore Ɵ cal nature for the improvement of some weaknesses of exis Ɵ ng PT laws today, in addi Ɵ on to improvements in the implementa Ɵ on of which was are s Ɵ ll bureaucra Ɵ c

PEMBAHARUAN REGULASI JASA KONSTRUKSI DALAM UPAYA MEWUJUDKAN STRUKTUR USAHA YANG KOKOH, ANDAL, BERDAYA SAING TINGGI DAN PEKERJAAN KONSTRUKSI YANG BERKUALITAS Ade Irawan Taufik
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 1, No 2 (2012): August 2012
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Jasa konstruksi mempunyai peranan pen Ɵ ng dan strategis dalam menghasilkan prasarana dan sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang. Dalam mendukung tujuan pembangunan tersebut, pengembangan jasa konstruksi diarahkan untuk memiliki daya saing dan struktur usaha kokoh yang tercermin dengan terwujudnya kemitraan yang sinergis antar penyedia jasa, baik yang berskala besar, menengah, dan kecil, maupun yang berkuali fi kasi umum, spesialis, dan terampil. Permasalahan yang diteli Ɵ adalah bagaimana kondisi pengaturan jasa konstruksi saat ini dan bagaimana arah pembaharuan regulasi konstruksi di masa depan dalam mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing Ɵ nggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkulitas. Dengan menggunakan metode peneli Ɵ an norma Ɵ f empirik dihasilkan dapat diketahui bahwa kondisi jasa usaha konstruksi pada saat ini belum mewujudkan struktur usaha jasa konstruksi yang kokoh, andal, berdaya saing Ɵ nggi. Regulasi jasa konstruksi saat ini belum memadai sehingga perlu segera dilakukan pembaharuan regulasi mengenai hal ini.Construc Ɵ on services have an important and strategic role in producing a func Ɵ oning infrastructure and facili Ɵ es to support growth and development of various fi elds. In support of these development objec Ɵ ves, development of construc Ɵ on services geared to be compe Ɵ Ɵ ve and have a solid business structure that is re fl ected by the establishment of a synergis Ɵ c partnership between service providers, both large-scale, medium, and small, as well as a public, specialists, and skilled service providers. The problems studied are the condi Ɵ on of the current regula Ɵ on of construc Ɵ on services; and how to reform the regula Ɵ on of construc Ɵ on in the future in crea Ɵ ng a solid business structure, reliable and highly compe Ɵ Ɵ ve and quali fi ed construc Ɵ on work outcome. By using norma Ɵ ve empirical research method, can be seen that the condi Ɵ on of the construc Ɵ on business services nowadays have not crea Ɵ ng a solid, reliable and highly compe Ɵ Ɵ ve business structure. Regula Ɵ on of construc Ɵ on services is currently inadequate to treat the condi Ɵ on so it need an immediate regulatory reform.

BEBERAPA PERMASALAHAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA Purwanto Purwanto
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 1, No 2 (2012): August 2012
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Lembaga pembiayaan konsumen merupakan replika dari pembiayaan perusahaan atau yang dikenal dengan leasing. Lembaga pembiayaan jenis ini berimplikasi pula dengan jenis jaminan. Jaminan merupakan hal pen Ɵ ng yang diperlukan dalam se Ɵ ap perjanjian pinjam meminjam. Dalam bentuk jaminan, dikenal jaminan perorangan dan jaminan kebendaan atau fi dusia. Tulisan ini membahas praktek transaksi pembiayaan dengan jaminan fi dusia dan pelanggaran yang sering muncul dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fi dusia. Dari hasil peneli Ɵ an terlihat bahwa untuk memberikan legi Ɵ masi bagi para pihak maka perjanjian dibuat dengan akta oten Ɵ k, dan dida Ō arkan pada kantor penda Ō aran fi dusia guna mendapatkan hak preference bagi kreditur. Eksekusi atas obyek jaminan dalam dalam perjanjian pembiayaan konsumen masih banyak mengalami masalah seper Ɵ Ɵ dak dilaksanaannya penda Ō aran jaminan fi dusia pada kantor penda Ō aran fi dusia sebagaimana diatur dalam undang-undang jaminan fi dusia dan peraturan pelaksanaannya. Disamping itu informasi dan pemahaman yang kurang dari debitur atas jaminan fi dusia juga mengakibatkan penyelesaian sengketa antara debitur dan kreditur Ɵ dak elegan.Consumer fi nance is a fi nancing alterna Ɵ ve that can be given to the consumer of the goods with installment payments are made regularly. General fi nancing agreement with the main guarantee good collateral, guarantees principal and addi Ɵ onal collateral to an Ɵ cipate a default or conges Ɵ on in loan repayments. The growth of consumer fi nance agency is actually a replica of the fi nance company, known as leasing. The types of fi nancial ins Ɵ tu Ɵ ons also have implica Ɵ ons for the types of collateral. However warran Ɵ es are important and necessary in any agreement, especially with the lending and borrowing. Regarding the form of guarantees, commonly known personal guarantees and collateral material or fi duciary. In this paper will discuss the transac Ɵ on and viola Ɵ ons that o Ō en appear in consumer fi nancing agreement with the fi duciary. From research shows that to provide legi Ɵ macy to the par Ɵ es the agreement made with authen Ɵ c deed and registered at the registrar’s o ffi ce in order to get the right preference fi duciary for the creditors. The execu Ɵ on of the object of the agreement guarantees the consumer fi nance is s Ɵ ll a lot of problems such as no registra Ɵ on has fi duciary at the registra Ɵ on o ffi ce as s Ɵ pulated in fi duciary law and implemen Ɵ ng regula Ɵ ons. Besides the lack of informa Ɵ on and understanding of the fi duciary debtor also resulted in the se Ʃ lement of disputes between debtors and creditors are not elegant.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

Filter by Year

2012 2012

Filter By Issues

All Issue Vol 14, No 2 (2025): Perkembangan Perlindungan Hukum Keamanan Siber Vol 14, No 1 (2025): Penguatan Landasan Hukum Hilirisasi Komoditas Vol 13, No 3 (2024): Peran Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Mewujudkan Produk dan Kepatuhan Hukum Y Vol 13, No 2 (2024): Masa Depan Profesi Hukum di Indonesia Vol 13, No 1 (2024): Fenomena Kepatuhan Hukum di Indonesia Vol 12, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 12, No 3 (2023): Pengaturan dan Penataan Kelembagaan Bidang Kelautan dan Kemaritiman Vol 12, No 1 (2023): Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Vol 11, No 3 (2022): Desember 2022 Vol 11, No 2 (2022): Agustus 2022 Vol 11, No 1 (2022): April 2022 Vol 10, No 3 (2021): Desember 2021 Vol 10, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 10, No 1 (2021): April 2021 Vol 9, No 3 (2020): Desember 2020 Vol 9, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 9, No 1 (2020): April 2020 Vol 8, No 3 (2019): Desember 2019 Vol 8, No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 8, No 1 (2019): April 2019 Vol 7, No 3 (2018): Desember 2018 Vol 7, No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 7, No 1 (2018): April 2018 Vol 6, No 3 (2017): Desember 2017 Vol 6, No 2 (2017): Agustus 2017 Vol 6, No 1 (2017): April 2017 Vol 5, No 3 (2016): December 2016 Vol 5, No 2 (2016): August 2016 Vol 5, No 1 (2016): April 2016 Vol 4, No 3 (2015): December 2015 Vol 4, No 2 (2015): August 2015 Vol 4, No 1 (2015): April 2015 Vol 3, No 3 (2014): December 2014 Vol 3, No 2 (2014): August 2014 Vol 3, No 1 (2014): April 2014 Vol 2, No 3 (2013): December 2013 Vol 2, No 2 (2013): August 2013 Vol 2, No 1 (2013): April 2013 Vol 1, No 3 (2012): December 2012 Vol 1, No 2 (2012): August 2012 Vol 1, No 1 (2012): April 2012 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Sekretariat Jurnal Rechtsvinding

Contact Email
jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id

Phone
+6221-8091908

Journal Mail Official
jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id

Editorial Address
Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta, Indonesia

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Sekretariat Jurnal Rechtsvinding

Contact Email jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id

Phone +6221-8091908

Journal Mail Official jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id

Editorial Address Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta, Indonesia

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Sekretariat Jurnal Rechtsvinding

Contact Email
jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id

Phone
+6221-8091908

Journal Mail Official
jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id

Editorial Address
Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta, Indonesia

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA