cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Trihoni Nalesti Dewi
Contact Email
trihoni@unika.ac.id
Phone
+6224-8441555
Journal Mail Official
jhpk@unika.ac.id
Editorial Address
Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 , Semarang 50234
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan
Published by Universitas Katolik Soegijapranata
ISSN : -     EISSN : 2722970X     DOI : 10.24167/jhpk.v1i1.2670
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan (Journal of Law, Politics and Power) is a scientific study of relationship between norm systems, politics, and social structures by focusing on the study of law and social sciences.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 1: Agustus 2021" : 6 Documents clear
Peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Jawa Tengah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Notaris Atas Dugaan Pelanggaran Pidana Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya Laksamana Viggoutama Tanaga Hartono
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN Vol 2, No 1: Agustus 2021
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v2i1.5090

Abstract

Notaris adalah salah satu pejabat umum yang bertugas untuk memberikan kepastian hukum masyarakat Indonesia dengan cara membuat akta otentik. Notaris diwajibkan untuk merahasiakan segala jenis informasi yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, tetapi tidak jarang penyidik/penuntut umum/hakim ingin memeriksa notaris yang diduga melakukan pelanggaran pidana. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pemeriksaan terhadap notaris di Majelis Kehormatan Notaris (MKNW) Jateng dimulai ketika penyidik mengirimkan surat permohonan pemeriksaan notaris kepada MKNW Jateng. Setelah itu, Majelis Pemeriksa dibentuk untuk memeriksa notaris baik secara online maupun offline. Selanjutnya, seluruh anggota MKNW Jateng melakukan rapat pleno untuk memutuskan jawaban atas permohonan pemeriksaan notaris. Faktor yang menjadi pertimbangan MKNW Jateng  ketika  menjawab  permohonan  pemeriksaan  notaris  adalah terpenuhi atau tidaknya syarat formil pembuatan akta otentik sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 32 dan 33 Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021. Melalui jawaban tersebut maka MKNW Jateng telah memberikan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif kepada notaris.
Analisis Yuridis Keabsahan Akta RUPS yang Dibuat Oleh Notatis Secara Elektronik (Cyber Notary) Di Indonesia Maria Angelica Rukmanto
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN Vol 2, No 1: Agustus 2021
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v2i1.5096

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bunyi Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yaitu Notaris  memiliki kewenangan untuk menjalankan Cyber Notary dalam pembuatan akta notaris, namun terjadi ketidaksinkronan antara UUJN dan UU ITE, dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE 2008 mengecualikan akta notaris sebagai dokumen elektronik. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan akta notaris yang dibuat secara elektronik (cyber notary) berdasarkan bentuk dan tata caranya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan terhadap Undang-Undang (statute approach). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undamg Informasi dan Transaksi Elektronik dan studi lapangan dengan cara melakukan wawancara bersama tiga notaris).
Pemenuhan Hak Siswi Hamil Untuk Mendapatkan Pendidikan (Studi Kasus Di SMA Negeri 12 Kota Semarang) Edo Irawan
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN Vol 2, No 1: Agustus 2021
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v2i1.5534

Abstract

Pendidikan merupakan suatu hak dasar bagi anak yang harus terpenuhi, akan tetapi hak tersebut terkadang tidak terpenuhi ketika anak mengalami kehamilan. Dalam menanggapi siswi yang hamil, pihak sekolah sering  menganggap hal tersebut sebagai hal yang merugikan pihak sekolah karena dapat merusak nama baik sekolah. Sekolah akan mengeluarkan siswi yang hamil dengan cara meminta yang bersangkutan untuk mengundurkan diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Tata tertib sekolah tentang hak pendidikan bagi siswi hamil, 2) Pemenuhan hak-hak atas pendidikan bagi siswi hamil yang dilaksanakan oleh sekolah, Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepda kepala sekolah, guru, dan siswa SMA Negeri 12 Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tata tertib sekolah di SMA Negara 12 Semarang tentang siswa hamil di sekolah menggunakan sistem poin dan siswi hamil dikembalikan kepada orangtua, 2) Pemenuhan hak pendidikan bagi siswi hamil oleh sekolah terdapat perbedaan apabila kehamilan disebabkan oleh kekerasan seksual dan pergaulan bebas. apabila disebabkan oleh kekerasan maka siswi hamil medapatkan keringanan berupa cuti selama masa kehamilan, akan tetapi jika disebabkan pergaulan bebas maka siswi hamil harus tetap melakukan proses belajar dengan keadaan hamil tanpa mendapatkan cuti kehamilan.
Tawaran Model KKR Indonesia Dalam Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu Dengan Sejumlah Pengalaman Pembanding Rian Adhivira Prabowo; Kukuh Budi Mulya
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN Vol 2, No 1: Agustus 2021
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v2i1.5648

Abstract

: How a nation contront it’s past is one of the topics on studies of transititonal justice. Since Constitutional Court nullified Indonesian TRC Law 27/2004, reconciliation in Indonesia has entered a status quo. This paper explores possibilities on regulating the future of Indonesian reconciliation law based on three points of departures: (i) the dynamics on regulating reconciliation in Indonesia, (ii) precedents from Constitutional Court’s decisions, and (iii) lesson learned from South Africa and Chile’s TRCs. Using normative legal approach, this paper proposes four reconciliation models: (i) legal policy with amnesy, (ii) legal policy without amnesty, (iii) political policy, and (iv) an alternative model with the formation of Reparation Commission. This paper concludes the last offered model as the least resort for fulfilling victims’ rights on reparation while anticipating future legal/political policy on reconciliation.
Pelaksanaan Perlindungan Khusus Oleh Dinas Sosial Kota Semarang Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Rika Saraswati; Petrus Soerjowinoto; Emanuel Boputra
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN Vol 2, No 1: Agustus 2021
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v2i1.5060

Abstract

Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan banyak anak yang kehilangan orangtuanya karena Pemerintah (baik pusat maupun daerah) memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak yang orangtuanya meninggal karena COVID-19 melalui perlindungan khusus. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak-anak yang orangtuanya meninggal karena pandemic COVID-19 dan 2) mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Semarang dalam menjalankan perlindungan khusus tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang non-doktrinal (empiris) dan data yang digunakan adalah data primer (primary data) dan sekunder (secondary data). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Sosial Kota Semarang. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terkait dengan bahan-bahan hukum sesuai dengan peran Dinas Sosial dan hak-hak anak dalam masa pandemic COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu di menjamin kesejahteraan anak yang orangtuanya meninggal karena COVID-19. Faktor-faktor menjadi kendala terdiri dari faktor internal dan eksternal. Dinas Sosial Kota Semarang menghadapi kendala internal yang berupa: keterbatasan pekerja sosial, beban assesmen dan anggaran pendataan, dan kendala eksternal berupa: ketersediaan data pendukung dan surat keterangan meninggal karena covidPandemi COVID-19 telah mengakibatkan banyak anak yang kehilangan orangtuanya karena Pemerintah (baik pusat maupun daerah) memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak yang orangtuanya meninggal karena COVID-19 melalui perlindungan khusus. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak-anak yang orangtuanya meninggal karena pandemic COVID-19 dan 2) mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Semarang dalam menjalankan perlindungan khusus tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang non-doktrinal (empiris) dan data yang digunakan adalah data primer (primary data) dan sekunder (secondary data). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Sosial Kota Semarang. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terkait dengan bahan-bahan hukum sesuai dengan peran Dinas Sosial dan hak-hak anak dalam masa pandemic COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu di menjamin kesejahteraan anak yang orangtuanya meninggal karena COVID-19. Faktor-faktor menjadi kendala terdiri dari faktor internal dan eksternal. Dinas Sosial Kota Semarang menghadapi kendala internal yang berupa: keterbatasan pekerja sosial, beban assesmen dan anggaran pendataan, dan kendala eksternal berupa: ketersediaan data pendukung dan surat keterangan meninggal karena covid
Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Asuh Anak Buruh Migran Di Desa Tempuranduwur, Wonosobo Matias Oktaviano Indra Putra
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN Vol 2, No 1: Agustus 2021
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v2i1.5694

Abstract

Banyaknya migrasi keluar negeri yang dilakukan oleh perempuan di Indonesia yang kebanyakan berstatus sebagai ibu dan mempunyai anak telah memunculkan persoalan pemenuhan hak pengasuhan kepada anak. Hak-hak anak tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak pengasuhan anak buruh migran yang ditinggalkan oleh orangtuanya, hambatan dan upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak asuh anak buruh migran tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisis yang bersifat deskriptif. Objek penelitian  berupa segala informasi yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak asuh anak buruh migran yang ditinggalkan orangtuanya di Dusun Kerajan dan Dusun Pulo, Desa Tempuranduwur. Hasil penelitian menunjukan bahwa anak buruh migran yang ditinggalkan orangtuanya kurang mendapatkan pengasuhan  dari orangtua penggantinya karena  kurangnya pengetahuan orangtua pengganti mengenai pengasuhan yang baik. Faktor-faktor yang menghambat adalah faktor internal berupa minimnya pendidikan orangtua pengganti dan budaya masyarakat.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2: Februari 2025 Vol 5, No 1: Agustus 2024 Vol 4, No 2: Februari 2024 Vol 4, No 1: Agustus 2023 Vol 3, No 2: Februari 2023 Vol 3, No 1: Agustus 2022 Vol 2, No 2: Februari 2022 Vol 2, No 1: Agustus 2021 Vol 1, No 2: Februari 2021 Vol 1, No 1: Agustus 2020