Rika Saraswati
Universitas Katolik Soegijapranata

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pencegahan Perundungan/Bullying di Insititusi Pendidikan: Pendekatan Norma Hukum dan Perubahan Perilaku Rika Saraswati; Venatius Hadiyono
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN Vol 1, No 1: Agustus 2020
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v1i1.2670

Abstract

Bullying is one kind of violence against students at school in Indonesia. The violence has recently been reported among adolescents at Junior and Senior High School level in Semarang city. The responsibility of the Indonesian government in preventing bullying at school has been carried out through a national level by issuing the Child Protection Act  in 2002 (was amended in 2014) and the Ministry of Education and Culture Regulation No. 82 of 2015 in order to support zero tolerance in school. However, there is a lack implementation of the legislation. It seems that the legal norm approach must be accompanied by behavioral changes from the students, the teachers and the community members.  This study used a qualitative approach to determine the factors that cause bullying at school and the prevention efforts. Data obtained through literature and empirical studies related to bullying experiences of students in junior and senior high school in Semarang city. The research demonstrates that the effort to prevent bullying at school by targeting certain students to spread anti-bullying messages is more effective to change students’ behaviour than merely using the legal norm approach.
Pelaksanaan Perlindungan Khusus Oleh Dinas Sosial Kota Semarang Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Rika Saraswati; Petrus Soerjowinoto; Emanuel Boputra
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN Vol 2, No 1: Agustus 2021
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v2i1.5060

Abstract

Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan banyak anak yang kehilangan orangtuanya karena Pemerintah (baik pusat maupun daerah) memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak yang orangtuanya meninggal karena COVID-19 melalui perlindungan khusus. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak-anak yang orangtuanya meninggal karena pandemic COVID-19 dan 2) mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Semarang dalam menjalankan perlindungan khusus tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang non-doktrinal (empiris) dan data yang digunakan adalah data primer (primary data) dan sekunder (secondary data). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Sosial Kota Semarang. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terkait dengan bahan-bahan hukum sesuai dengan peran Dinas Sosial dan hak-hak anak dalam masa pandemic COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu di menjamin kesejahteraan anak yang orangtuanya meninggal karena COVID-19. Faktor-faktor menjadi kendala terdiri dari faktor internal dan eksternal. Dinas Sosial Kota Semarang menghadapi kendala internal yang berupa: keterbatasan pekerja sosial, beban assesmen dan anggaran pendataan, dan kendala eksternal berupa: ketersediaan data pendukung dan surat keterangan meninggal karena covidPandemi COVID-19 telah mengakibatkan banyak anak yang kehilangan orangtuanya karena Pemerintah (baik pusat maupun daerah) memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak yang orangtuanya meninggal karena COVID-19 melalui perlindungan khusus. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak-anak yang orangtuanya meninggal karena pandemic COVID-19 dan 2) mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Semarang dalam menjalankan perlindungan khusus tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang non-doktrinal (empiris) dan data yang digunakan adalah data primer (primary data) dan sekunder (secondary data). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Sosial Kota Semarang. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terkait dengan bahan-bahan hukum sesuai dengan peran Dinas Sosial dan hak-hak anak dalam masa pandemic COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu di menjamin kesejahteraan anak yang orangtuanya meninggal karena COVID-19. Faktor-faktor menjadi kendala terdiri dari faktor internal dan eksternal. Dinas Sosial Kota Semarang menghadapi kendala internal yang berupa: keterbatasan pekerja sosial, beban assesmen dan anggaran pendataan, dan kendala eksternal berupa: ketersediaan data pendukung dan surat keterangan meninggal karena covid
REKOGNISI PENGALAMAN PEREMPUAN: STUDI KASUS PELAKSANAAN PASAL 4 PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 Rika Saraswati
Arena Hukum Vol. 16 No. 1 (2023)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2023.01601.4

Abstract

Article 4 Supreme Court Regulation (Perma) No. 3 of 2017 on Guidelines for Judging Cases of Women in Conflict with the Law determines that judges should consider gender equality and non-discrimination, by identifying the facts in court hearing. The research question is to what extent the implementation of the article to the case under this study and its influence to the court verdict. The qualitative method is implemented in this study. The primary data collection was gathered by attending an online trial and the secondary data was obtained through a literature study by using the main documents of an infanticide case namely: the case file No. Pol: Bp/01/I/2020/Reskrim and the court decision No.37/Pid.B/2020/PN.Pwd. The result has demonstrated that judges had applied article 4 of PERMA during the court hearing. Judges’ considerations have recognized the experience of the woman perpetrator as the victim of sexual violence; however, judges insisted their decision on the basis of the actions of the perpetrator and ignored the psychological, sociological and imbalance power relations factors which were experienced by the woman.