Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan
Petrus Soerjowinoto
Universitas Katolik Soegijapranata
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Konflik Sosial Petrus Soerjowinoto
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN Vol 1, No 1: Agustus 2020
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v1i1.2674

Abstract

The fact shows that social conflicts remain frequently happening in Indonesia until today. The social conflicts manifest in various forms and happen in different sites and are caused by various reasons.The motto of Bhinneka Tunggal Ikarepresenting Indonesia as a nation having diversity in tribes, religions, races, and groups is indeed to be a significant factor and capital that contributes to the establishment of a unitary state of the Republic of Indonesia. However, the motto, on the other hand, can also be a seed of the emergence of vertical and horizontal conflicts. It could be noted that there were a lot of serious social conflicts that caused casualties in the forms of death, loss of property, social and  environmental damages, human rights violations and so on. As a critical reflection, Indonesian nation is now being faced to challenges that tend to lead to disintegrative and threatening situations that will probably threaten the existence of the nation. Besides, there are a number of sites having potential social conflictsand they spread throughout Indonesia. This needs to be overcome.
Pelaksanaan Perlindungan Khusus Oleh Dinas Sosial Kota Semarang Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Rika Saraswati; Petrus Soerjowinoto; Emanuel Boputra
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN Vol 2, No 1: Agustus 2021
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v2i1.5060

Abstract

Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan banyak anak yang kehilangan orangtuanya karena Pemerintah (baik pusat maupun daerah) memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak yang orangtuanya meninggal karena COVID-19 melalui perlindungan khusus. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak-anak yang orangtuanya meninggal karena pandemic COVID-19 dan 2) mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Semarang dalam menjalankan perlindungan khusus tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang non-doktrinal (empiris) dan data yang digunakan adalah data primer (primary data) dan sekunder (secondary data). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Sosial Kota Semarang. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terkait dengan bahan-bahan hukum sesuai dengan peran Dinas Sosial dan hak-hak anak dalam masa pandemic COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu di menjamin kesejahteraan anak yang orangtuanya meninggal karena COVID-19. Faktor-faktor menjadi kendala terdiri dari faktor internal dan eksternal. Dinas Sosial Kota Semarang menghadapi kendala internal yang berupa: keterbatasan pekerja sosial, beban assesmen dan anggaran pendataan, dan kendala eksternal berupa: ketersediaan data pendukung dan surat keterangan meninggal karena covidPandemi COVID-19 telah mengakibatkan banyak anak yang kehilangan orangtuanya karena Pemerintah (baik pusat maupun daerah) memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak yang orangtuanya meninggal karena COVID-19 melalui perlindungan khusus. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak-anak yang orangtuanya meninggal karena pandemic COVID-19 dan 2) mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Semarang dalam menjalankan perlindungan khusus tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang non-doktrinal (empiris) dan data yang digunakan adalah data primer (primary data) dan sekunder (secondary data). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Sosial Kota Semarang. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terkait dengan bahan-bahan hukum sesuai dengan peran Dinas Sosial dan hak-hak anak dalam masa pandemic COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu di menjamin kesejahteraan anak yang orangtuanya meninggal karena COVID-19. Faktor-faktor menjadi kendala terdiri dari faktor internal dan eksternal. Dinas Sosial Kota Semarang menghadapi kendala internal yang berupa: keterbatasan pekerja sosial, beban assesmen dan anggaran pendataan, dan kendala eksternal berupa: ketersediaan data pendukung dan surat keterangan meninggal karena covid
Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah) Rizky Amalia Riyanto; Gregorius Yoga Panji Asmara; Petrus Soerjowinoto
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 3, No 1: Agustus 2022
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v3i1.5982

Abstract

Penulisan hukum dengan judul “Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah)” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika dan faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang berdasarkan gejala hukum tertentu dengan cara dipahami dan dianalisis. Penulis melakukan Analisa kasus tembak mati yang dilakukan oleh penyidik BNN dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan BNN. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Kesimpulan yang diperoleh adalah dalam proses penyidikan suatu tindak pidana narkotika, penyidik diperbolehkan dan diberi izin untuk memegang senjata api, tetapi penggunaan senjata api harus sesuai dengan peraturan yang telah diatur dan dijelaskan dalam Pasal 17 Peraturan Kepala BNN Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, bahwa senjata api digunakan dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa aparat penegak hukum.
Co-Authors Emanuel Boputra Gregorius Yoga Panji Asmara Rika Saraswati Rizky Amalia Riyanto