Media of Law and Sharia
Media Law and Sharia Journal (P-ISSN: 2721-1967 dan E-ISSN : 2716-2192) adalah jurnal hukum yang diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kehadiran jurnal ini bertujuan sebagai wadah aktualisasi pendapat, hasil-hasil riset, artikel ilmiah para sarjana hukum, akademisi, peneliti, dan praktisi hukum yang disebarluaskan secara publik demi kemajuan dan pengembangan ilmu hukum Indonesia. Jurnal ini diterbitkan empat kali setahun pada Maret, Juni, September, dan Desember. Lingkup tulisan yang dimuat mencakup seluruh aspek ilmu hukum positif nasional termasuk yang berdimensi hukum syariah di Indonesia.
Articles
7 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2, No 1: December 2020"
:
7 Documents
clear
<![CDATA[Mekanisme Seleksi Perangkat Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Mewujudkan Good Governance ]]>
<![CDATA[Rahmad Hidayat]]>;
<![CDATA[Septi Nur Wijayanti]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 2, No 1: December 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (712.665 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v2i1.11483
<![CDATA[Seleksi perangkat desa juga merupakan salah satu bentuk dari penyelenggaraan pemerintahan desa,maka asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang termuat dalam Undang-undang Nomor 6 Tentang Desa juga berlaku dalam kegiatan tersebut,terutama asas keterbukaan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa terhadap pelaksanaan seleksi perangkat desa di desa Poncosari tahun 2016 dalam rangka mewujudkan Sustainable Development Goals (SDG’s). Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengambilan data melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan seleksi perangkat desa di desa Poncosari hampir sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa.Tapi masih banyak faktor yang menghambat seperti pemahaman Panitia seleksi perangkat desa pada ketentuan perundang-undangan serta transparansi permasalahan ketika proses seleksi tersebut terjadi, sehingga membuat implementasi peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan.]]>
<![CDATA[Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perkawinan Poligami ]]>
<![CDATA[Ramadhanti, Fanny Putri]]>;
<![CDATA[Asikin, Isti’anah Zainah]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 2, No 1: December 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (643.329 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v2i1.11484
<![CDATA[Perkawinan dalam Islam sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Perkawinan juga merupakan suatu ikatan, akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT sehingga melaksanakannya merupakan ibadah. Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. Hanya apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, maka pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang dengan persyaratan tertentu (pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974). Ketentuan ini adalah salah satu contoh yang mengharuskan campur tangan pemerintah melalui institusi pengadilan dalam perkawinan, yakni dalam hal memberi izin untuk poligami. Dalam kaitan ini, pelaksanaan undang-undang tersebut berhadapan dengan nilai-nilai hukum perkawinan yang hidup dalam masyarakat. Adapun jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu dengan pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam artikel ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang diantaranya dari peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan Agama Bantul. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Hasil dari penelitian ini adalah gugatan pembatalan perkawinan dikabulkan oleh majelis hakim dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan hukum formil dan hukum materiil.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Tenaga Kerja pada Perjanjian Kerja Outsourcing ]]>
<![CDATA[Nursalim, Chairunnisa Ramadhani Putri]]>;
<![CDATA[Suryono, Leli Joko]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 2, No 1: December 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (551.501 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v2i1.11478
<![CDATA[Pertumbuhan dunia usaha dan teknologi membuat kebutuhan tenaga kerja semakin meningkat. Perusahaan gemar melaksanakan praktik outsourcing, demi menekan jumlah pekerja dan mendapatkan keuntungan yang besar dengan menyerahkan tanggung jawab pekerjaan penunjang pada perusahaan lain. Outsourcing merupakan proses pemindahan tanggung jawab tenaga kerja dari perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pekerjaan. Tujuannya adalah untuk menjalankan tugas-tugas yang tidak berhubungan dengan pekerjaan inti. Pekerja outsourcing merupakan bagian dari tenaga kerja yang diatur dan dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengaturan mengenai outsourcing telah ditetapkan didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66, Keputusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011. Permasalahan yang sering terjadi dalam sistem outsourcing adalah pemutusan hubungan kerja sepihak, tidak terjaminnya hak-hak para pekerja outsourcing, dan tidak ada jaminan kelangsungan bekerja yang diberikan oleh perusahaan. Berdasarkan kenyataan tersebut tujuan penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui permasalahan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kerja outsourcing di PT. Pesona Cipta Yogyakarta. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan lemahnya sistem hukum di Indonesia dan kurangnya pengawasan dari pemerintah mengakibatkan banyaknya perusahaan yang melanggar hak-hak bagi para pekerja atau buruh outsourcing terutama terkait perlindungan hukum. Karena bagi mereka perlindungan sangat dibutuhkan para pekerja atau buruh outsourcing.]]>
<![CDATA[The Arrangement Of Rights And Obligations In The Implementation Of Akad Syirkah Mudharabah Ayam Geprek Sa’i In Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Ayu, Indah Maulida Sekar]]>;
<![CDATA[Musjtari, Dewi Nurul]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 2, No 1: December 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (668.334 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v2i1.11485
<![CDATA[This research discusses about Akad Syirkah Mudharabah Ayam Geprek Sa'i conducted between the brand owner and the capital owner, where the agreement is an alliance that uses Akad Syirkah Mudharabah and a profit-making system with the aim of conducting a business activity of fast food restaurant culinary business. In the Akad Syirkah Mudharabah Ayam Geprek Sa'i there are also weaknesses that cause problems in its implementation, including vagueness about the arrangement of rights and obligations for the parties itself. The purpose of this research is to find the arrangement of rights and obligations in the implementation of Akad Syirkah Mudharabah Ayam Geprek Sa'i in Yogyakarta. This research was conducted using empirical normative research methods that are based on the regulation of Akad Syirkah Mudharabah Ayam Geprek Sa'i then compare it by looking at the facts that occur and looking at the prevailing laws and regulations in Indonesia and arranged using qualitative methods, with using systematically arranged and descriptive explanation. The results of this research is the arrangement of rights and obligations stipulated in Article 6 of the Akad Syirkah Mudharabah Ayam Geprek Sa'i in Yogyakarta, but have not yet proceeded in accordance with the existing regulations that has been agreed in the agreement]]>
<![CDATA[The Urgency of Protecting Netizen in Freedom of Speech on Social Media ]]>
<![CDATA[Priyanto, Grandis Ayuning]]>;
<![CDATA[Sardi, Martinus]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 2, No 1: December 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (813.235 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v2i1.11480
<![CDATA[Freedom of speech is a part of fundamental rights to every people. Nowadays, freedom of speech could not felt widely to all people. Freedom of speech developed until Universal Declaration of Human Rights and International Covenant on Civil and Political Rights assure and restrict freedom of speech. In Indonesia, since the rise of The Law of Information and Electronic Transaction, the restriction of freedom of speech become biased, many words in social media are presumably attack others. Netizen feels security to speak up is limited, such Ruslan Buton who critics and record about President Jokowi deemed as a hoax and hate speech. Even though some articles in 1945 Constitution have already protect and guarantee all people to bear the right to speak. The limitations of Freedom of speech in The Law of Information and Electronic Transaction emerge multi interpretation which the right to speak have not been correspond with the values in 1945 Constitution. To harmonize freedom of speech in Indonesia, it needs cooperation among government and people to eradicate ambiguity and fear in which already happen.By using juridical-normative method, the research aims to understand the condition of freedom of speech in Indonesia, and to understand the protection of netizen in using social media]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Ketidakpatuhan Amdal ]]>
<![CDATA[Bagus Setiawan Hardono]]>;
<![CDATA[Nasrullah Nasrullah]]>;
<![CDATA[Beni Hidayat]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 2, No 1: December 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (697.945 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v2i1.11481
<![CDATA[Hukum merupakan perangkat untuk mengatur dan memuat sanksi bagi pelanggarnya. Demikian juga pentingnya kehadiran hukum yang jelas dan tegas dalam masalah lingkungan merupakan faktor kuat dalam mendorong penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dengan penerapan hukum yang baik diharapkan bisa memberi efek jera terhadap pelanggar agar supaya tercipta lingkungan yang baik bagi kepentingan bersama. Dalam permasalahan lingkungan diatur bahwa setiap kegiatan/usaha harus membuat izin lingkungan sebelum melaksanakan kegiatan/usahanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan Hukum Administrasi dalam hal kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kota Yogyakarta dan kendala dalam penegakan Hukum Administrasi dalam hal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Penelitian masuk dalam tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan wawancara, kemudian diolah menjadi bentuk deskripsi analisis. Dari penelitian ini didapatkan bahwa pemerintah Kota Yogyakarta dalam penegakan hukum perihal AMDAL lebih mengupayakan penegakan hukum yang bersifat prefentif dibandingkan upaya represif. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi yang ada di Kota Yogyakarta. Adapun kendala dalam penegakan hukumnya adalah kendala yang bersifat yuridis yaitu peraturan yang terlalu banyak hingga membuat pelaku usaha/pemrakarsa kesulitan dalam pembuatan izin lingkungan. Selain itu, masyarakat yang belum memahami pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan membuat banyak kegiatan atau usaha yang mendatangkan dampak buruk bagi lingkungan.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Ketentuan Dan Penyelesaian Hambatan Pada Pembangunan Apartemen ]]>
<![CDATA[Alia Laksmi Dyah Magatri]]>;
<![CDATA[Sunarno Sunarno]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 2, No 1: December 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (409.849 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v2i1.11482
<![CDATA[Perkembangan penduduk di Kota Yogyakarta terbilang cukup pesat sehingga membuat kebutuhan primer akan hunian pun juga ikut meningkat pesat. Terbatasnya lahan yang ada di Yogyakarta dan harga yang terus meningkat membuat beberapa masyarakat Yogyakarta tidak dapat memiliki hunian tunggal. Hunian atau tempat tinggal bersama dipilih untuk menjadi solusi penyediaan hunian bagi masyarakat yang tidak dapat membeli hunian tunggal. Hunian bersama yang sudah ada di Yogyakarta seperti rumah susun dan apartemen juga sudah banyak diminati beberapa masyarakat di Yogyakarta untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggalnya. Dalam usaha pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal, pembangunan rumah susun dan apartemen memiliki proses yang cukup panjang dari mulai pengajuan perizinan hingga pembangunan rumah susun dan apartemen tersebut. Dalam proses pengajuan izinnya sendiri dapat memakan waktu yang cukup lama dikarenakan prosedurnya sendiri yang juga cukup panjang. Pemmbanunan baru akan dilakukan apabila semua persyaratan telah terpenuhi dan izin telah keluarkan oleh pihak yang berwewenang atas pengajuan izin pihak yang bersangkutan (pembangun). Dalam pembangunan apartemen maupun rumah susun juga tidak jarang terjadi hambatan baik faktor internal maupun eksternal hambatan dari faktor internal biasanya terjadi apabila syarat pembangunan belum terpenuhi secara sempurna, sedangkan hambatan dari faktor eksternal biasanya terjadi karena kurangnya komunikasi atau sosialisasi dengan masyarakat setempat sehingga sering terjadi kesalahpahaman. Solusinya dengan memenuhi semua persyaratan dalam prmbangunan dan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat agar tidak terjadi sengketa.]]>
