Garuda - Garba Rujukan Digital

INCORPORATING GOOD LAND GOVERNANCE IN THE DISASTER REGION OF YOGYAKARTA Sunarno Sunarno
Jurnal Media Hukum Vol 22, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2015.0044.1-16

Land is one of the most major capitals in our life. Without it, sustainability of human existence is very impossible. Unfortunately, land problems in Indonesia have unique challenges compared to other countries. Many of kinds of challenges are in the form of the natural disasters. This paper is going to measure how well the principles of good governance has been incorporated in the Yogyakarta Special Region Land administration System generally by studying on the Merapi Disaster Mitigation, particularly in how land planning for the Merapi Disaster’s victims is performed. The research methodology employs a combined research method, it means that fundamental principles in process and its output of both the doctrinal and non doctrinal approaches is synergized to based on the research’s activity unites. Configuration of the land administration systems in achieving people prosperity has been affected by evolution of political, cultural, and legal awareness of local communities and central government policy. To conclude, incorporating a disaster response based land policy principles requires an integrated law and policy making system among parties through the implementation of good governance principle in the record of public participation voices and sustainable development interests. Notable reports illustrate that the good land governance incorporation encouraged and inspired land planning system to be more efficient and effective. Particularly in the natural disaster mitigation and reconstruction, incorporating good land governance principles furthermore encourages land policy makers to achieve the responsive land management in line with social demands and sustainable development programs.

Pelaksanaan Ketentuan Dan Penyelesaian Hambatan Pada Pembangunan Apartemen Alia Laksmi Dyah Magatri; Sunarno Sunarno
Media of Law and Sharia Vol 2, No 1: December 2020
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Perkembangan penduduk di Kota Yogyakarta terbilang cukup pesat sehingga membuat kebutuhan primer akan hunian pun juga ikut meningkat pesat. Terbatasnya lahan yang ada di Yogyakarta dan harga yang terus meningkat membuat beberapa masyarakat Yogyakarta tidak dapat memiliki hunian tunggal. Hunian atau tempat tinggal bersama dipilih untuk menjadi solusi penyediaan hunian bagi masyarakat yang tidak dapat membeli hunian tunggal. Hunian bersama yang sudah ada di Yogyakarta seperti rumah susun dan apartemen juga sudah banyak diminati beberapa masyarakat di Yogyakarta untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggalnya. Dalam usaha pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal, pembangunan rumah susun dan apartemen memiliki proses yang cukup panjang dari mulai pengajuan perizinan hingga pembangunan rumah susun dan apartemen tersebut. Dalam proses pengajuan izinnya sendiri dapat memakan waktu yang cukup lama dikarenakan prosedurnya sendiri yang juga cukup panjang. Pemmbanunan baru akan dilakukan apabila semua persyaratan telah terpenuhi dan izin telah keluarkan oleh pihak yang berwewenang atas pengajuan izin pihak yang bersangkutan (pembangun). Dalam pembangunan apartemen maupun rumah susun juga tidak jarang terjadi hambatan baik faktor internal maupun eksternal hambatan dari faktor internal biasanya terjadi apabila syarat pembangunan belum terpenuhi secara sempurna, sedangkan hambatan dari faktor eksternal biasanya terjadi karena kurangnya komunikasi atau sosialisasi dengan masyarakat setempat sehingga sering terjadi kesalahpahaman. Solusinya dengan memenuhi semua persyaratan dalam prmbangunan dan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat agar tidak terjadi sengketa.

UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH GANDA DI KOTA YOGYAKARTA Beby Ista Pranoto; Sunarno Sunarno
Media of Law and Sharia Vol 1, No 3: June 2020
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Sertipikat ganda merupakan sertipikat-sertipikat yang menguraikan satu bidang tanah yang sama dengan berlainan datanya. Hal semacam ini disebut pula “Sertipikat Tumpang Tindih”, baik tumpang tindih seluruh bidang maupun tumpang tindih sebagian dari tanah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian, dan faktor-faktor yang menghambat dalam penyelesaian sertipikat hak atas tanah ganda di Kota Yogyakarta. Berdasarkan data yang diperoleh, dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dilapangan maupun kepustakaan, disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan. Penyelesaian sertipikat hak atas tanah ganda di Kota Yogyakarta dilakukan dengan musyawarah, arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa dan penyelesaian sengketa melalui badan peradilan. Faktor-faktor yang menghambat dalam penyelesaian sertipikat hak atas tanah ganda di Kota Yogyakarta yaitu kurangnya Mediator dalam Sengketa Tanah, pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta pada seksi-seksi tersebut di masing-masing Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota belum ada yang memiliki sertifikasi sebagai mediator berlisensi, dan netralitas BPN sebagai mediator sering dipermasalahkan karena seringkali sengketa tanah yang terjadi antara para pihak di dalamnya melibatkan produk hukum yang dibuat oleh BPN.

PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH YOGYAKARTA DALAM MENJALANKAN FUNGSI SEBAGAI REGULATOR DAN PENGAWASAN PENYIARAN TELEVISI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Abi Hamdalah Sorimuda Harahap; Sunarno Sunarno
Media of Law and Sharia Vol 1, No 1: December 2019
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Perkembangan media massa terutama pertelevisian ini tentu ada yang menimbulkan dampak negatif terhadap sosial budaya masyarakat maka pemerintah mengatur tentang penyiaran dalam bagian kedua penyelenggaraan penyiaran Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran, dan ayat (2) point c yaitu mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. KPI/KPID mengatur segala aspek penyiaran di Indonesia.Siaran di televisi kerap kali menayangkan berita-berita yang mengandung unsur pornografis, kekerasan, hedonisme, dan sebagainya yang ditampilkan di layar kaca. Dalam penyelenggaraan pengawasan penyiaran KPID DIY melakukan pemantauan langsung yang dilakukan oleh tenaga ahli lembaga penyiaran selain itu KPID DIY sendiri mempunyai alat record untuk memantau seluruh aktifitas penyiaran baik itu televisi maupun radio di wilayah Yogyakarta selama 24 jam, yang apabila terdapat suatu pelanggaran KPID dapat melihat pelanggaran itu dengan sangat mudah melalui alat tersebut. Penjatuhan Sanksi dari KPID DIY yaitu Program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi administratif oleh KPID. Kewenangan KPI/KPID DIY sebagai lembaga negara independen tidak tercermin dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, dimana peran KPI dalam merumuskan Peraturan Pemerintah tentang penyiaran dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu secara kelembagaan KPID DIY masih berada di bawah Dishubkominfo. Anggaran KPID DIY juga masih kecil sehingga berpengaruh juga pada kurangnya fasilitas pengawasan yang dimilikinya.

Fungsi "Land Use Planning" dalam mitigasi Resiko bencana Erupsi Gunung Sinabung Muhammad Quraish Shohibul Azmi; Sunarno Sunarno
Media of Law and Sharia Vol 2, No 3: June 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Tata Guna Tanah merupakan pengelolaan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfataan tanah yang berwujud konsilidasi pemanfataan tanah sebagai satu kesatuan untuk masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah pada Pasal 1 point pertama. Aspek tata guna tanah sangat dipertimbangkan dalam penentuan lokasi untuk relokasi korban bencana erupsi gunung Sinabung. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk kepentingan pencapaian kemakmuran rakyat serta upaya penanggulangan bencana alam dari segi aspek pemanfaatan tanah sebagai media pengurangan risiko bencana alam. Dalam urusan penanggulangan bencana peemerintah sudah memiliki Undang Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia yang terkena dampak dari bencana alam dan menanggulangi risiko dari bencana alam tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode empiris. Sumber data terdiri dari data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu berasal dari data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data secara primer dan sekunder ini dilakukan melalui studi lapangan (wawancara) dan studi kepustakaan pada beberapa Kecamatan di Kabupaten Karo. Kemudian di analisis secara kualitatif. Pengaturan Tata Guna Tanah yang diterapkan di beberapa Kecamatan di Kabupaten Karo telah disesuaikan dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Faktor faktor yang diakibatkan oleh Gunung Sinabung tidak sepenuhnya karena keadaan alam saja akan tetapi mencakup tangan-tangan masyarakat yang kurang paham akan masalah yang dihadapi.

Penetapan Kawasan Gunung Merapi Sebagai Taman Nasional Dan Hak-Hak Masyarakat Lokal Sunarno Sunarno
Jurnal Media Hukum Vol 14, No 3: November 2007
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.v14i3.14925

The existence of Merapi area cannot be separated from indigenous community, in which in general it represents DIY community and in particular it represents those who live near Merapi. The relationship between community and Merapi area forms ecological unity. However, a decree issued by Forestry Ministry No. 234 year 2004 is potential to disturb its harmonious relationship.The indigenous people have rights in managing National Park of Merapi Area (TNGM) covering those of economy, social, participation, which are legal by law. Unfortunately, those rights are not well introduced to the local people so that they are not aware of them. Having status as National Park of Merapi Area (TNGM) results in decreasing the rights of the indigenous people. Some approaches are carried out to empower the indigenous people in managing National Park of Merapi Area (TNGM) which include: supporting legal product, participative legal enforcement, holistic information, workshops, group discussions, and interest grouping in order that the people are able to enjoy their life.

Pemberdayaan Umkm Kuliner Desa Wisata Garden Vilage Turen Sardonoharjo Sunarno Sunarno; Yulianto Achmad; Sudirman Budi Santosa
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2022: 4. Kapasitas Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Badan Usaha Milik Desa (BU
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ppm.54.943

Kondisi pandemi covid19 pada tahun 2021 telah memberikan dampak pertumbuhan ekonomi di DIY sebesar -3,45. Pemerintah berupaya mendongkrak pertumbuhan melalui kekuatan sektor UMKM yang paling potensial dan dibutuhkan yaitu Pertanian dan industri olahan khususnya di pedesaan. Permasalahan ini mengangkat pemberdayaan UMKM berbasis IT UMKM KULINER DESA WISATA GARDEN VILLAGE TUREN di desa Sardonoharjo berupa masih lemahnya tata kelola Administrasi usaha dan lemahnya pemasaran produk UMKM di proyek kawasan wisata Desa Wisata GARDENT VILLAGE di Dusun Turen yang kebanyakan masih melalui jalur traditional market. Solusi atau Metode yang dipakai dalam program ini adalah konseling tata kelola Administrasi usaha dan pendampingan pembuatan digital marketing. Kegiatan program ini untuk permasalahan satu dengan mengadakan forum konsultasi dan bimbingan tata kelola Administrasi usaha, sedangkan untuk skema 2 dengan kegiatan yang berupa workshop pembuatan profil usaha dan mengupload profil ke website.

Strategi Penguatan Legalitas Dan Pemasaran Kreatif Bagi UMKM Emping Melinjo, Helm dan Aksesoris Lampu dari Bambu di Desa Candirejo, Sardonoharjo, Ngagli Sunarno Sunarno; Yulianto Achmad; Sudirman Budi Santosa
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2022: 4. Kapasitas Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Badan Usaha Milik Desa (BU
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ppm.54.947

Kondisi pandemi covid19 pada tahun 2021 telah memberikan dampak pertumbuhan ekonomi di DIY sebesar -3,45. Pemerintah berupaya mendongkrak pertumbuhan melalui kekuatan sektor UMKM yang paling potensial dan dibutuhkan yaitu Pertanian dan industri olahan khususnya di pedesaan. Dusun Candirejo sebagaimana dusun dusun lainnya di Wilayah Sleman DIY akhir akhir ini mengalami dampak ekonomi sebagai akibat pandemi covid19. Program pengabdian ini mengangkat permasalahan pemberdayaan UMKM berbasis IT UMKM HOME INDUSTRI Dusun Candirejo di desa Sardonoharjo berupa masih lemahnya tata kelola Administrasi usaha dan melemahnya pemasaran produk yang melalui jalur traditional market. Solusi atau Metode yang dipakai dalam program ini adalah konseling tata kelola Administrasi usaha dan pendampingan pembuatan digital marketing. Kegiatan program ini untuk permasalahan satu dengan mengadakan forum konsultasi dan bimbingan tata kelola Administrasi usaha, sedangkan untuk skema 2 dengan kegiatan yang berupa workshop pembuatan profil usaha dan mengupload profil ke website.

Penguatan Skill Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Bagi Tokoh Desa Sardonoharjo, Kapanewon Ngaglik Sunarno Sunarno; Yulianto Achmad; Sudirman Budi Santosa
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2022: 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ppm.51.1012

Negara Indonesia merupakan salah satu negara agraris, sehingga tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan rakyat Indonesia. Begitu pentingnya kedudukan tanah bagi manusia tidak jarang menyebabkan terjadinya sengketa tentang tanah. Permasalah sengketa tanah di Indonesia akan selalu menjadi permasalahan utama yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sementara itu kesadaran masyarakat dan keterampilannya belum memadai dalam menyelesaikan permasalahan mengenai sengketa tanah. Oleh karena itu PPDM ini bermitra dengan segenap Perangkat Pemerintahan Desa Sardonoharjo untuk menjawab permasalahan berupa tuntutan peningkatan kapasitas untuk menyelesaian sengketa berupa: 1. Memperkuat pemahaman makna tanah dan faktor fundamental adanya sengketa; 2. Memberian pelatihan untuk mencapai skill penyelesaian sengketa melalui ADR; dan 3. Pengembangan sistem Kerja kelembagaan penyelesaian sengketa tanah. Hasil akhir dari pengabdian ini adalah diterapkan iptek di desa mitra oleh Perangkat desa berupa kemampun menyelesaian sengketa yang timbul dengan upaya damai dan harmonis ditingkat masyarakat setempat

Pengadaan Bank Sampah Dalam Upaya Memfasilitasi Pemilahan Sampah Siti Mauliani; Wily Nashrullah; Rizky Wahyu Saputro; Sigit Dwi Jadmiko; Denola Vicentya Dewi; Muhammad Rafli; Sunarno Sunarno
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2023): Semnas PPM 6 Tahun 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ppm.62.1223

Sampah menjadi salah satu permasalahan yang cukup serius dan dibutuhkannya penanganan khusus. Jika sampah tidak dikelola dengan tepat maka akan menimbulkan dampak dan bencana bagi lingkungannya. Bank sampah merupakan sebuah alternatif dalam pengelolaan sampah di masyarakat yang memiliki potensi besar bagi kesejahteraan masyarakat. Bank sampah mempunyai sistem seperti perbankan akan tetapi menjadi bentuk yang sederhana. Bank sampah mempunyai fungsi untuk menampung tabungan sampah rumah tangga yang dapat ditukarkan ke dalam bentuk uang. Sampah yang biasanya hanya menimbulkan masalah dapat dijadikan barang yang bernilai ekonomi serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini mendapatkan informasi melalui wawancara masyarakat dusun kalisemo. Penelitian ini bertujuan untuk pengadaan bank sampah dalam upaya pemilahan sampah pada dusun kalisemo yang kemudian sampah tersebut dapat dikonversi menjadi uang.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search