cover
Contact Name
Putu Eka Trisna Dewi
Contact Email
trisnadewi.ecak@gmail.com
Phone
+6281805607760
Journal Mail Official
aktualjustice@unr.ac.id
Editorial Address
Jl. Kampus Universitas Ngurah Rai, Penatih, Denpasar, Bali Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Aktual Justice
Published by Universitas Ngurah Rai
Description Jurnal Aktual Justice adalah jurnal ilmiah ilmu hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang ilmu hukum Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian penelitian hukum yang belum pernah dipublikasikan, orisinal, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan melalui tahap review mitra bestari (double blind review by peer group system) sebagai syarat untuk dapat dimuat. Aktual Justice diterbitkan secara online dua kali setahun oleh Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai. Yaitu di bulan Juni dan Desember. Scope Aktual Justice terbit diterbitkan secara online dua kali setahun oleh Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai. Yaitu di bulan Juni dan Desember. Jurnal ini adalah jurnal ilmiah Ilmu Hukum dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual, pemikiran kritis, dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini meliputi: Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Acara; Hukum Internasional; Hukum Adat; Hukum Pemerintahan; Hukum Bisnis; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 3 No 1 (2018): Aktual Justice" : 6 Documents clear
TERMINOLOGI KEJAHATAN DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Dewi Bunga
Jurnal Aktual Justice Vol 3 No 1 (2018): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47329/aktualjustice.v3i1.440

Abstract

The globalization of crime incised a social reality where crimes can be committed across national borders and have an impact not only on the people of a country, but on the international community. Theoretically, there are several terms that are known to describe acts which are called crimes under international law, namely international crimes, transnational crimes, and national crimes with international dimensions. International crimes are crimes that threaten both directly and indirectly to international peace and security, affect many countries and have universal jurisdiction. The qualification of international crimes refers to crimes regulated in the Rome Statute of the International Criminal Court (Rome Statute circulated as document A / CONF.183 / 9 of 17 July 1998), namely crimes of genocide; crimes against humanity; war crimes; and crime of aggression. Transnational crimes are transnational crimes regulated in international conventions.
KONSEP REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN adrie adrie
Jurnal Aktual Justice Vol 3 No 1 (2018): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47329/aktualjustice.v3i1.452

Abstract

To get a good government, bureaucratic reform is something that must be done from the beginning. Bureaucracy as a component of government must be returned to the functions, duties, and principles of public service. To develop public services that characterize good governance practice there are certainly many aspects that need to be addressed in the public bureaucracy. Writing of this scientific paper aims to know the concept of public service bureaucracy reform in the perspective of personnel law and to know the thinking of bureaucracy that can encourage good governance. Writing of this scientific paper using approach method that is normative juridical by way of researching library material which is secondary data and also referred [as] with research of library law. For data collection on the writing of this scientific paper, the author uses literature study techniques by reviewing data in the form of library materials by reading and studying literature books and legislation related to the issues discussed author. The conclusions of the writing of this scientific paper include: (1) The establishment of Regulation Number 5 of 2014 on the Civil State Apparatus enacted on January 15, 2014 which has brought new hope to accelerate the creation of a professional civil servants (ASN), free from political intervention, clean from corrupt practices, collusion and nepotism, able to provide public services for the community and able to perform the role as a glue of unity and national unity in order to achieve national goals; (2) Bureaucracy reform becomes an important part in realizing good governance. Bureaucracy reform is directed at efforts to prevent and accelerate the eradication of corruption in a sustainable manner, in creating good governance, clean governance, and free of KKN.
MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER DI RUMAH SAKIT Sagung Putri
Jurnal Aktual Justice Vol 3 No 1 (2018): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47329/aktualjustice.v3i1.454

Abstract

The research is a research which aims to find out the criminal law policy toward doctors, who do malpractice in hospital, and to know the criminal liability of hospital for doctors who do malpractice in health service, and to see the role of Government Hospital in protecting society from malpractice done by a doctor. By law, hospitals and doctors may be held criminally liable in accordance with the provisions of Article 46 of the Hospital Law, Article 359 of the Criminal Code, and Article 361 of the Criminal Code. Hospital corporations can also be held criminally liable in accordance with the provisions of superior respondent theory, hospital liability, and strict liability. Criminal law policies against malpractice doctors in hospitals may be granted in accordance with elements of the act committed by legal subjects, the existence of errors, the existence of acts committed are unlawful, the perpetrator capable of responsible, and the existence of exceptions to criminal elimination.
REGULASI PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi
Jurnal Aktual Justice Vol 3 No 1 (2018): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47329/aktualjustice.v3i1.455

Abstract

The globalization of crime incised a social reality where crimes can be committed across national borders and have an impact not only on the people of a country, but on the international community. Theoretically, there are several terms that are known to describe acts which are called crimes under international law, namely international crimes, transnational crimes, and national crimes with international dimensions. International crimes are crimes that threaten both directly and indirectly to international peace and security, affect many countries and have universal jurisdiction. The qualification of international crimes refers to crimes regulated in the Rome Statute of the International Criminal Court (Rome Statute circulated as document A / CONF.183 / 9 of 17 July 1998), namely crimes of genocide; crimes against humanity; war crimes; and crime of aggression. Transnational crimes are transnational crimes regulated in international conventions.
PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN EUTHANASIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN I.B. Putra Atmadja; Sagung Putri M.E. Purwani
Jurnal Aktual Justice Vol 3 No 1 (2018): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47329/aktualjustice.v3i1.502

Abstract

Pelayanan di bidang kesehatan, tidak terpisah akan adanya penyedia jasa kesehatan dengan konsumen pengguna jasa kesehatan. Pasien dalam hal ini berkedudukan sebagai konsumen dikenal sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan dari pihak rumah sakit sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan dalam bidang perawatan kesehatan. Status pasien sebagai konsumen jasa kesehatan, maka ia juga mendapatkan perlindungan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemajuan di bidang kesehatan telah dapat menyembuhkan dan merawat kesehatan pasien untuk dalam jangka waktu tertentu. Namun, adakalanya sakit pasien tidak dapat disembuhkan lagi. Untuk pasien yang yang telah lama sakit dan dirawat, dalam keadaan seperti itu, tidak jarang keluarga pasien menjadi iba juga selain sudah tidak ada biaya perawatan (ekonomi) sehingga meminta dokter untuk segera melakukan tindakan medis untuk mengakhiri penderitaan pasien yang lebih dikenal dengan euthanasia atau dengan kata lain mercy killing. Permasalahan yang diambil dalam penulisan ini meliputi beberapa masalah yang menjadi topik pembahasan adalah yang pertama bagaimana perspektif hukum perlindungan konsumen terhadap tindakan euthanasia? yang kedua adalah apakah tindakan pihak keluarga pasien yang mengajukan permohonan untuk dilakukan tindakan euthanasia dikategorikan pelanggaran hukum ditinjau dari UU perlindungan konsumen? Peneliti hendak melakukan pengkajian, mengingat dari fakta hukum yang ada, kebutuhan akan adanya suatu undang-undang yang mengatur tentang euthanasia di Indonesia, menurut penulis sangatlah mendesak untuk segera dilaksanakan dimana di dalamnya juga harus membuat syarat dan prosedur yang cukup ketat serta pelaksanaannya harus disertai rasa tanggung jawab. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dalam ranah Socio Legal. Penelitian ini mengkaji hukum Undang-Undang sebagaimana oleh berbagai faktor sosial yang melahirkan aliran-aliran baru yang amat kritis pada pengkajian hukum yang beraliran legisme murni. Milanovic dan pengikutnya juga menyebutnya sebagai kajian dalam ranah the sociological jurisprudence, the functional jurisprudence, and the critical legal studies. Pendekatan yang digunakan adalah : conceptual approach, statue approach serta comparative approach
URGENSI KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL NON FISKAL TERKAIT FASILITAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DI BIDANG KEIMIGRASIAN DI INDONESIA Ni Ketut Wiratny; Putu Eka Trisna Dewi
Jurnal Aktual Justice Vol 3 No 1 (2018): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47329/aktualjustice.v3i1.557

Abstract

Investment is any form of investment activities, either by domestic investors or foreign investors to do business in the territory of the Republic of Indonesia. In principle, investment is done without discrimination. The Government provides non-licensing services for investment, namely all forms of ease of fiscal services, and non-fiscal services as well as information on investment, in accordance with the provisions of legislation. Special non-fiscal services the government has issued a policy conducive to the acceleration of services. The policy is One Stop Integrated Service. This policy aims to assist investors in obtaining ease of services, fiscal facilities, and information on investment. One form of One Stop Integrated Service policy is the immigration facilities provided to foreign investors investing in Indonesia. It is expected that with this policy investment in Indonesia will increase and have a positive impact on the life of local people.

Page 1 of 1 | Total Record : 6