cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dimas Abdullah Ali
Contact Email
dimasabdullahali@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
puslatlitbang@kpu.go.id
Editorial Address
Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng Jakarta Pusat
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Electoral Governance : Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
Published by Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
ISSN : 27221458     EISSN : 27148033     DOI : https://doi.org/10.46874/tkp.v1i1.32
Core Subject : Social,
Social Sciences
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui upaya penjaminan hak pilih pasien rumah sakit dalam pemilu. Peneliti memiliki beberapa alasan yang menjadikan permasalahan ini menarik untuk diteliti, pertama, problem empiris dimana tidak ada kesesuaian antara fakta dengan hal yang diidealkan, yaitu hak pilih yang masih diabaikan meskipun dipandang sebagai pilar demokrasi. Kedua adalah problem formal yaitu tidak ada regulasi yang secara jelas mengatur penjaminan hak pilih pasien rumah sakit. Dan ketiga, problem pengetahuan dimana kajian mengenai hak pilih pasien rumah sakit sangat jarang ditemukan. Penelitian ini menggunakan landasan teori mengenai inklusivitas dalam demokrasi dan konsep prosedur administrasi pemilu yang inklusif. Kemudian untuk menganalisa permasalahan, penelitian ini diperkuat dengan konsep-konsep pemilu dalam kondisi darurat. Dengan mengambil studi kasus penjaminan hak pilih pasien rumah sakit pada Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017. Penelitian ini menemukan beberapa variasi penjaminan hak pilih pasien. Variasinya adalah seputar penempatan TPS. Terdapat TPS yang berada di rumah sakit dan di luar rumah sakit. Dari variasi ini, kemudian timbul permasalahan. Pemasalahan itu diantaranya adalah akses pemilu untuk pasien rumah sakit sangat terbatas. Diantaranya adalah, tidak ada TPS khusus, prosedur pemilih khusus yang ketat, fasilitas tambahan pemilih rumah sakit yang minim. Penelitian ini merekomendasikan kepada stakeholder terkait, bahwa untuk penjaminan hak pilih pasien rumah sakit, diperlukan sebuah aturan yang khusus. Aturan ini utamanya mencakup fleksibilitas pasien untuk menjadi pemilih khusus, adanya fasilitas tambahan untuk pasien seperti mail vote dan pendaftaran pemilih khusus seperti pasien rumah sakit secara on line serta pendirian TPS khusus yang diperuntukkan untuk pasien rumah sakit beserta penambahan pengawasnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 137 Documents
 10   11   12   13   14 
Analisis Green Election Berbabis E-Voting dalam Bingkai Tri Hita Karana untuk Mewujudkan Pemilu Berkelanjutan Yasa, I Putu Yoga Pertama; Yanti, Ni Made Arie Darma
Bahasa Indonesia Vol 7 No 1 (2025): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/qwhj6553

Abstract

Penyelenggaraan pemilu konvensional selama ini melibatkan penggunaan kertas dalam jumlah besar, distribusi logistik berskala masif, serta aktivitas fisik yang menghasilkan emisi karbon tinggi. Urgensi ini menjadi latar belakang penelitian untuk menganalisis bagaimana konsep green election, yang mengintegrasikan teknologi e-voting dapat menjadi solusi dalam transformasi pemilu berkelanjutan di era digital dengan konsep Tri Hita Karana yang menekankan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi dan tantangan penerapan green election dalam mendukung demokrasi yang inklusif dan efisien, serta ramah lingkungan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu melalui studi Pustaka terkait lingkungan dan teknologi pemilu dengan teknik analisis data hermeneutika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pemilu melalui e-voting mampu mengurangi secara signifikan dampak lingkungan dari proses demokrasi, sekaligus meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pemilih. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan green election bukan sekadar inovasi teknologis, tetapi merupakan kebutuhan mendesak dalam membangun sistem demokrasi yang berkelanjutan. Rekomendasi diarahkan pada pentingnya dukungan kebijakan, kesiapan regulasi, dan peningkatan kapasitas digital untuk mewujudkan pemilu yang adaptif terhadap tantangan lingkungan.
ANALISIS SENTIMEN NETIZEN TERHADAP PEMILIHAN LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG MENGGUNAKAN WEB SCRAPING PADA MEDIA SOSIAL X (TWITTER) Raden Adhiyaksa Indiharto; Ria Ayu Valleria
Bahasa Indonesia Vol 7 No 2 (2026): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/8tykhm20

Abstract

Social media X (Twitter) has become a digital public sphere where users frequently express political opinions. Discussions concerning direct and indirect local elections often appear through posts and public responses on the platform. These conversations may reflect public attitudes and levels of participation in democratic process. This study aims to examine trends in public sentiment toward direct and indirect election systems using data collected from social media X. This study applies a quantitative approach using web scraping techniques through the tweet-harvest library to collect public tweets. The data were subsequently cleaned and analyzed using the IndoBERT model to understand the context of the Indonesian language and classify user opinions into three sentiment categories: positive, negative, and neutral. The findings indicate that negative sentiment tends to be more dominant, particularly in discussions regarding indirect elections. This suggests that concerns, doubts and resistance toward the issue remain present among parts of the public, although positive sentiment is also evident. Overall, conversations on social media X may provide valuable insights into public perceptions of local electoral systems and political participation in the digital era.
RESILIENSI DEMOKRASI FUNGSI EKUILIBRIUM, DISTRIBUSI INFORMAL, DAN EFEK SUNK COST DALAM MEKANISME PEMILIHAN LANGSUNG Yuris Fahrul
Bahasa Indonesia Vol 7 No 2 (2026): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/6zfkc133

Abstract

Debates on local democracy in Indonesia are often framed through normative criticism of high political costs. This article seeks to reexamine that perspective through a functional realist analysis. Electoral inefficiency is understood as a vital balancing mechanism for maintaining national stability while reshaping transactional political practices. Drawing on classical moral economy theory and recent empirical findings, this study examines the flow of campaign logistics from candidates as a form of informal redistribution that fills gaps in grassroots public services. Building on theories of oligarchy and party cartelization, the article argues that direct elections compel strategic actors to undertake massive capital investments, thereby reinforcing the sunk-cost fallacy in political decision-making. Actors burdened by astronomical political costs become materially tied to preserving state sovereignty in order to secure their political positions. Elections are further understood as a dramaturgical ritual that reinforces social cohesion, reflected in Indonesia’s improving Fragile States Index (FSI) scores. This thesis is inversely illustrated through the deviant case of the Noken System in Papua, where the absence of mass direct elections has contributed to prolonged vertical conflict. This study concludes that direct elections continue to function as an effective social safety valve for maintaining national integration.
Sistem Pemilihan di Papua: Menimbang Model Pemilihan Tidak Langsung sebagai Instrumen Stabilitas Sosiokultural Ilham Nurmahfud Amar
Bahasa Indonesia Vol 7 No 2 (2026): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/4bw7fy33

Abstract

Papua faces complex challenges in the implementation of the 2024 simultaneous elections, following the establishment of New Autonomous Regions (DOB) based on customary territories. Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII/2024 has sparked debate over the possibility of shifting from direct elections to indirect elections in response to security dynamics in Papua. This qualitative descriptive study examines legitimacy and popular sovereignty through a comparative analysis of direct and indirect electoral systems as risk mitigation strategies in Papua. Empirical data were analyzed through literature reviews and interviews concerning horizontal conflict, casualties, infrastructure destruction, and the high financial burden of previous elections. The findings indicate that direct elections within Papua’s vulnerable social structure carry a high risk of generating immeasurable social costs and regional instability. In contrast, an indirect electoral system integrated with Papua’s mechanisms of cultural representation, and grounded in consociational democracy theory may help reduce conflict and improve budget efficiency without undermining popular sovereignty. This study concludes that an indirect election model may provide a viable approach to strengthening representation while maintaining sociocultural stability in conflict-prone regions.
DIALEKTIKA MEKANISME PEMILIHAN DALAM PUSARAN KARTELISASI POLITIK: ANALISIS KOMPARATIF PEMILIHAN LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG DI INDONESIA Anwar Firmansyah
Bahasa Indonesia Vol 7 No 2 (2026): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/01dpqw67

Abstract

This study examines indications of political cartelization in the emerging discourse on indirect elections in Indonesia using the cartel party model as its analytical lens. The study employs a qualitative approach through a literature review of conceptual works on cartel parties, empirical studies on political cartelization in Indonesia, and public discourse on indirect elections. The findings reveal three main arguments. First, cartelization has already appeared in direct elections through the formation of oversized coalitions that narrow political competition and reduce political alternatives. Indirect elections may intensify this tendency by shifting competition into parliamentary arenas with limited public oversight. Second, direct elections continue to function as a corrective democratic mechanism through which voters may reject candidates supported by cartel-based political arrangements. This form of public control would likely diminish under an indirect electoral system. Third, the fiscal-efficiency argument commonly used to justify indirect elections warrants closer scrutiny. The study finds that the costs of direct elections remain proportionate to the state budget while also generating significant economic multiplier effects at the local level. Rather than reducing political costs, indirect elections may instead shift open electoral spending into closed-door political transactions among political cartels in parliament.
From Representation to Political Contracts: Legitimacy and People’s Sovereignty in Elections Based on Deliberative Public Galang Geraldy
Bahasa Indonesia Vol 7 No 2 (2026): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/hyk64k49

Abstract

This article examines the tension between procedural legitimacy and substantive popular sovereignty in Indonesia’s electoral democracy. Although post-authoritarian elections have become institutionally consolidated, they often prioritize formal vote aggregation over meaningful communicative engagement. This gap fosters clientelism, transactional politics, and weakened post-election accountability, reducing citizens to passive voters rather than active participants. Using qualitative library research, this study integrates Hanna Pitkin’s theory of political representation and Jürgen Habermas’s concept of the deliberative public sphere. It develops a conceptual framework reinterpreting elections as arenas for public reasoning and collective will formation. The findings suggest that procedural dominance weakens democratic legitimacy by separating electoral competition from rational deliberation. To address this, the article proposes a deliberative political contract-based model centered on three principles: informed consent, deliberative participation, and continuous accountability. Through this framework, citizens are positioned as active political subjects capable of shaping, monitoring, and evaluating binding political commitments. The study concludes that genuine democratic legitimacy requires evolving elections into deliberative spaces that encourage programmatic competition and enforceable accountability between representatives and citizens.
Preferensi Pemilih Terhadap Pemilihan Langsung Dan Tidak Langsung: Analisis Survei Komparatif Dan Pendekatan Root Cause Analysis Istanti, Fenny Novia
Bahasa Indonesia Vol 7 No 2 (2026): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/373t6990

Abstract

Debates over direct and indirect elections remain an important issue in electoral studies, particularly regarding voter preferences. This study aims to analyze voters’ preferences toward both electoral systems through a comparative survey approach and to identify the factors influencing those preferences based on respondents’ perceptions using Root Cause Analysis (RCA) with the Fault Tree Analysis (FTA) method. This study employed a quantitative approach using a comparative survey design (within-subject comparison) involving 149 eligible voters. The analysis was conducted by comparing respondents’ preferences toward both systems within the same group using a Likert scale to generate a preference index. The findings show that the preference index reached 83%, with a stronger preference for direct elections (85%). Nevertheless, indirect elections also received a relatively high level of approval, indicating that voter preferences are not dichotomous in nature. The FTA results mapped hierarchical cause-and-effect relationships among survey variables and respondents’ underlying reasons, showing that preferences were associated with political participation, trust in the electoral process, perceptions of representation, electoral experience, and understanding of electoral mechanisms, all of which interact with one another.

Page 14 of 14 | Total Record : 137

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2026): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol 7 No 1 (2025): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol 6 No 2 (2025): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol 6 No 1 (2024): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol 5 No 2 (2024): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol 5 No 1 (2023): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol 4 No 2 (2023): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol 4 No 1 (2022): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol 3 No 2 (2022): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol 3 No 1 (2022): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol 3 No 1 (2021): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol 2 No 2 (2021): KELEMBAGAAN DAN PARTISIPASI DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN Vol 2 No 1 (2020): TATA KELOLA PEMILIHAN DALAM PUSARAN BENCANA Vol 1 No 2 (2020): ETIKA PEMILU DALAM RUANG-RUANG PENERAPAN Vol 1 No 1 (2019): PENATAKELOLAAN PEMILU DAN PEMILIHAN DI INDONESIA More Issue