Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"VOLUME 4 NOMOR 2 2021"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[E-Complaints For SG (Social Grants) : Upaya Preventif dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Tengah Pandemi ]]>
<![CDATA[Sri Putri Amalia Jamal]]>;
<![CDATA[Sahrana]]>;
<![CDATA[Desi Fitriyani]]>
<![CDATA[ Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 2 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20956/jl.vi.14594
<![CDATA[Abstract The problem of distributing Covid-19 relief funds in Indonesia, apart from not being on target, has also been corrupted. At the normative level, penalties for convicted corruption cases have been regulated, including the death penalty that has been established. However, it does not seem to be sufficient as a repressive measure. Therefore, certain measures are required to prevent the corruption. This research is conducted to find out how the corruption occurs in the funds’ distribution. In addition, it is also expected to become a forum for the public to file complains if there is a gap regarding the distribution of the funds which indicates corruption. This study is carried out through a normative law research, with literature study. The method used is conceptual approach and case approach. To deal with the existing problems, the writer offers a concept in the form of a website, "E-Complaints For SG (Social Grants)". Keywords: Corruption; Covid-19; E-Complaints; Social Grants. Abstrak Problematika penyaluran dana bantuan sosial Covid-19 di Indonesia selain tidak tepat sasaran, ternyata juga telah dikorupsi. Pada tataran normatif hukuman bagi terpidana korupsi telah diatur bahkan telah ada ketentuan hukuman mati di dalamnya. Akan tetapi, nyatanya hukuman yang mengerikan saja tidak cukup sebagai langkah represif. Oleh karena itu dibutuhkan pula langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi bantuan sosial. Sehingga, penelitian ini hadir untuk melihat bagaimana proses korupsi dapat terjadi pada pemberian dana bantuan sosial. Selain itu, dapat menjadi wadah bagi masyarakat dalam hal pengaduan jika terjadi kesenjangan terkait penerimaan dana bantuan sosial, yang terjadi karena adanya korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan studi Kepustakaan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Untuk mengatasi problematika yang ada, Penulis menawarkan sebuah konsep dalam bentuk website yaitu “E-Complaints For SG (Social Grants)”. Hadirnya konsep pengaduan ini dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia kedepannya, selain dapat menyelesaikan permasalahan dana bantuan sosial Covid-19, diharapkan gagasan ini juga dapat diterapkan pada dana bantuan sosial lainnya jika dikemudian hari penyaluran dana bantuan sosial Covid-19 sudah terealisasikan dengan baik. Kata Kunci: Bantuan Sosial; Covid-19; E-Complain; Korupsi.]]>
<![CDATA[Konsep E-Litigation Sebagai Perwujudan Penegakan Hukum Berbasis E-Justice & Aktualisasinya di Indonesia ]]>
<![CDATA[Dinda A. Narassati]]>;
<![CDATA[Yonathan A. Pamungkas]]>;
<![CDATA[Illona Novira Elthania]]>
<![CDATA[ Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 2 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20956/jl.vi.14595
<![CDATA[Abstract The advancement of information and communication technology affects the law. E-litigation presents as a complement to e-court because of changes in technology and times that demand a cost-effective, fast, and efficient trial, so e-justice can be created as justice embodied by technology. This writing uses doctrinal legal research that emphasizes a conceptual and a statutory approach. Before the Covid-19 pandemic, Indonesia had implemented e-litigation in civil cases with a strong juridical foundation. Meanwhile, in criminal cases, e-litigation has only been applied in the Covid-19 pandemic situation. There’s still an urgency for a stronger juridical foundation than a Supreme Court Regulations (PERMA), so the implementation is more adhered to. E-litigation in Indonesia still has various obstacles, such as the lack of human resources in the field of information, uneven internet network connection, and inadequate technological infrastructure. This should be the government’s concern because it can be detrimental to the disputing parties. Keywords: E-litigation; Judicial Basis; Information Communication Technology. Abstrak Kemajuan dari teknologi informasi dan komunikasi memengaruhi berbagai bidang kehidupan manusia, salah satunya adalah hukum. E-litigation hadir sebagai penyempurna e-court karena tuntutan perkembangan teknologi dan zaman yang menginginkan peradilan yang hemat biaya, cepat, dan efisien sehingga terciptanya e-justice sebagai keadilan yang diwujudkan oleh teknologi. Penelitian ini menggunakan doctrinal legal research yang menekankan pada kepada conceptual approach dan statutory approach. Sebelum pandemi Covid-19, Indonesia sudah menerapkan e-litigation dalam perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara militer, dan tata usaha negara dengan landasan yuridis yang kuat. Sedangkan dalam konteks perkara pidana, e-litigation baru diterapkan di situasi pandemi Covid-19 masih terdapat urgensi landasan yuridis yang lebih kuat dari sekadar PERMA sehingga pelaksanaannya lebih dipatuhi. E-litigation di Indonesia sendiri belum terbebas dari berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, koneksi jaringan internet yang belum merata, infrastruktur teknologi yang belum secara merata memadai. Hal demikian harus menjadi perhatian pemerintah karena dapat merugikan para pihak yang bersengketa. Kata Kunci: E-litigation; Landasan Yuridis; Teknologi Informasi & Komunikasi.]]>
<![CDATA[Pain And Gain Sharing Sebagai Langkah Antisipatif dalam Mewujudkan Keadilan Pada Production Sharing Contract Migas di Indonesia ]]>
<![CDATA[Shang Alan]]>;
<![CDATA[Mustika]]>
<![CDATA[ Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 2 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20956/jl.vi.14596
<![CDATA[Abstract The implementation of the values of justice has not been seen in the model of the cooperation contract agreement in the implementation of oil and gas operations in Indonesia, between the Oil and Gas Implementing Agency (BP Migas) as the representative of the government and the contractors who carry out field operations. This study aims to create a concept of profit sharing in an oil and gas agreement that is fair and proportional, for contractors as partners of the state and especially for the state, as owners of oil and gas resources. This research is normative legal research. This study uses a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The results show that in the practice of the oil and gas industry, Indonesia applies a production sharing contract system. This system adopts other schemes, such as cost recovery and gross split, both of which have not succeeded in creating a fair and proportional profit-sharing contract for the State. The lack of supervision from the government and clauses that tend to burden one party, which leads to injustice both for the State and for contractors are a problem and have not been successfully overcome by several schemes implemented by the government. Therefore, a new scheme is needed that prioritizes the aspect of justice, namely the Pain and Gain Sharing scheme. A scheme that offers many advantages over the two previous schemes. Keywords: Cost Recover; Gross Split; Justice Aspect; Pain and Gain Sharing; Production Sharing Contract. Abstrak Implementasi nilai-nilai keadilan belum tampak dalam model perjanjian kontrak kerjasama dalam pelaksanaan operasi minyak dan gas bumi di Indonesia, antara Badan Pelaksana migas (BP Migas) selaku wakil pemerintah dan kontraktor yang menjalankan operasi lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan suatu konsep bagi hasil dalam perjanjian Migas yang adil dan proporsional bagi kontraktor selaku partner Negara dan terlebih bagi Negara selaku pemilik sumber daya Migas. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik industri Migas, Indonesia menerapkan sistem kontrak bagi hasil atau Production Sharing Contract. Sistem ini mengadopsi skema lain, seperti cost recovery dan gross split, dimana skema ini sama-sama belum berhasil menciptakan kontrak bagi hasil yang adil dan proporsional bagi Negara. Kurangnya pengawasan dari pemerintah dan klausula yang cenderung memberatkan salah satu pihak yang mengarah kepada ketidakadilan baik bagi Negara maupun bagi kontraktor menjadi masalah dan belum berhasil diatasi dengan beberapa skema yang diterapkan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan skema baru yang mengedepankan aspek keadilan yaitu dengan skema Pain and Gain Sharing. Skema yang menawarkan banyak kelebihan dibanding dua skema sebelumnya. Kata Kunci: Aspek Keadilan; Cost Recovery; Gross Split; Pain and Gain Sharing; Production Sharing Contract.]]>
<![CDATA[Pembukaan Kerahasiaan Data Pribadi Pasien dan Data Pribadi Masyarakat Untuk Pelacakan Kontak Demi Menekan Penyebaran Covid-19 ]]>
<![CDATA[Agenda Citra Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 2 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20956/jl.vi.14597
<![CDATA[Abstract In health care, the confidentiality of the patient's personal data basically must be kept confidential. However, various statutory provisions allow its opening under various conditions. The pandemic triggered the expansion of the confidentiality polemic on health law, which was initially limited to private patient data to become private public data. Contextualization of data privacy and contact tracing is done by understanding the correlation between Medical Secrets, Medical Records, Health Data, Health Information, and Health Information Systems. Covid-19 contact tracing can be done manually and by utilizing an application (software). Improved regulations, transparancy, and community participation are necessary so that contact tracing applications do not ignore the importance of privacy. This affects the quality of the country's democracy. Keywords: Covid-19; Confidentiality of Data Privacy; Contact Tracing. Abstrak Dalam pemeliharaan kesehatan, kerahasiaan data pribadi pasien pada dasarnya harus dirahasiakan, namun berbagai ketentuan peraturan-perundangan membolehkan pembukaannya dengan berbagai syarat. Pandemi memicu meluasnya polemik kerahasiaan pada hukum kesehatan yang awalnya sebatas data pribadi pasien menjadi data pribadi masyarakat. Kontekstualisasi privasi data dan pelacakan kontak dilakukan dengan memahami korelasi antara Rahasia Kedokteran, Rekam Medis, Data Kesehatan, Informasi Kesehatan, dan Sistem Informasi Kesehatan. Pelacakan kontak Covid-19 dapat dilakukan dengan cara manual dan dengan cara memanfaatkan aplikasi (perangkat lunak). Perbaikan regulasi, transparansi, dan pengikutsertaan masyarakat perlu agar aplikasi pelacakan kontak tidak mengabaikan pentingnya privasi. Hal ini mempengaruhi kualitas demokrasi negara. Kata Kunci: Covid-19; Kerahasiaan Privasi Data; Pelacakan Kontak.]]>
<![CDATA[Pengambilalihan Piutang Milik Terpidana Untuk Menggantikan Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Mohamad Nur Kholiq]]>;
<![CDATA[Evan Samuel Grigorius]]>
<![CDATA[ Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 2 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20956/jl.vi.14598
<![CDATA[Abstract Corruption in essence is an act that is against the law but has many dimensions of its own. Corruption crimes are directly or indirectly detrimental to the State's finances or the country's economy, which at the same time harms the people. Victims of corruption crimes are the State and the people, because with the existence of corruption crimes, the country's finances are reduced and disturbed. Some criminals who were sentenced to fines or substitute money prefer to be replaced by imprisonment. This means that state losses are not recovered. Recently, the idea of impoverishment for corruptors has emerged, namely by being punished with the obligation to return a number of state losses. However, the formal procedural approach through the current criminal procedural law has not been able to recover state losses. In fact, state losses caused by corruption are state assets that must be saved. Keywords: Corruption; State Losses; State Assets Abstrak Korupsi pada hakikatnya merupakan sebuah tindakan yang berlawanan dengan hukum namun memiliki banyak dimensinya tersendiri. Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang pada saat yang sama merugikan rakyat. Korban (victim) dari kejahatan korupsi adalah Negara dan rakyat, karena dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan dan perekonomian Negara menjadi berkurang dan terganggu. Aset Negara yang dikorupsi tersebut tidak saja merugikan negara beserta rakyatnya. Beberapa koruptor dijatuhi pidana denda maupun uang pengganti lebih memilih diganti dengan pidana kurungan. Hal itu berarti kerugian negara tidak dipulihkan. Belakangan ini muncul ide pemiskinan buat koruptor, yaitu dengan dipidana kewajiban untuk mengembalikan sejumlah kerugian negara. Akan tetapi pendekatan formal procedural melalui hukum acara pidana yang berlaku sekarang ternyata belum mampu untuk mengembalikan kerugian negara. Padahal kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi merupakan aset negara yang harus diselamatkan. Kata Kunci : Aset Negara; Korupsi; Kerugian Negara.]]>
<![CDATA[Penguatan Rekomendasi Komisi Kejaksaan dalam Pengawasan Pelanggaran Etik Jaksa ]]>
<![CDATA[Sultan Fadillah Effendi]]>
<![CDATA[ Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 2 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20956/jl.vi.14599
<![CDATA[Abstract The government then established an institution, Komisi Kejaksaan, which was tasked with overseeing the performance of the prosecutors. Unfortunately, the recommendations produced by the Komisi Kejaksaan do not have a binding nature resulting in the lack of effectiveness of such recommendations. Through normative juridical methods, this paper aims to see how effective the recommendation of the Komisi Kejaksaan in terms of law enforcement against prosecutors or prosecutors who commit ethical violations as well as the strengthening strategies that must be carried out against the Komisi Kejaksaan in order to improve the quality of law enforcement in Indonesia. From the results of this study it is concluded that there needs to be a strengthening of the Komisi Kejaksaan by strengthening its legal basis into law as well as strengthening the recommendation of the prosecutor's commission to have a binding nature and have administrative sanctions if not implemented. Keywords: Komisi Kejaksaan; Prosecutor's Ethics; Recommendation. Abstrak Maraknya kasus pelanggaran etik yang dilakukan oleh jaksa menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Pemerintah kemudian membentuk sebuah lembaga yakni Komisi Kejaksaan yang bertugas mengawasi kinerja para pegawai kejaksaan tersebut. Sayangnya, rekomendasi yang dihasilkan oleh komisi kejaksaan tidak mempunyai sifat mengikat yang mengakibatkan kurangnya efektivitas dari rekomendasi tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas rekomendasi komisi kejaksaan dalam hal penegakan hukum terhadap jaksa atau pegawai kejaksaan yang melakukan pelanggaran etik serta strategi penguatan yang harus dilakukan terhadap komisi kejaksaan dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perlu adanya penguatan terhadap Komisi Kejaksaan dengan memperkuat dasar hukumnya ke dalam undang-undang serta penguatan rekomendasi Komisi Kejaksaan agar mempunyai sifat yang mengikat dan memiliki sanksi administratif apabila tidak dilaksanakan. Kata Kunci: Komisi Kejaksaan; Kode Etik; Rekomendasi.]]>
<![CDATA[Praktik Unpaid Internship dalam Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Erlangga Yudha Prasetya]]>;
<![CDATA[Kadek Anda Gangga Putri]]>;
<![CDATA[Farhan Adin Nugroho]]>
<![CDATA[ Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 2 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20956/jl.vi.14600
<![CDATA[Abstract This article aims to analyze the laws and regulations related to internship provisions, especially unpaid internships. Unpaid internship refers to the concept of a certain internship system which openly does not provide salaries or wages to the intern. The existence of the unpaid internship then caused polemics and criticism from various levels of society because it was seen as a form of work exploitation for intern participants. This article uses three kinds of approaches, namely a statutory approach to analyze the regulation of apprenticeship in Indonesia, a conceptual approach to analyze the concept and purpose of apprenticeship, and comparative approach to compare between unpaid internship regulation on US and Indonesia. Based on this research, it has been found that the implementation of apprenticeship procedures as stated in the laws and regulations in Indonesia is still not running as expected. Therefore, more supervision is needed in the implementation of internship in Indonesia. Keywords : Internship; Supervision; Unpaid Internship; Wage; Abstrak Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dengan ketentuan pemagangan, khususnya unpaid internship. Unpaid internship mengacu pada konsep sistem pemagangan yang secara terang-terangan tidak memberikan gaji maupun upah kepada peserta pemagangan. Eksistensi unpaid internship kemudian menimbulkan polemik dan kritik dari berbagai lapisan masyarakat karena dipandang sebagai salah satu bentuk eksploitasi kerja kepada para peserta pemagangan. Artikel ini menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis mengenai regulasi pemagangan di Indonesia, pendekatan konseptual untuk menganalisis konsep dan tujuan dari pemagangan, dan pendekatan komparatif untuk membandingkan regulasi unpaid internship di US dan di Indonesia. Berdasarkan penelitian ini, telah ditemukan bahwa dalam pelaksanaan prosedur pemagangan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Maka dari itu, diperlukan pengawasan yang lebih dalam pelaksanaan pemagangan di Indonesia. Kata Kunci: Pemagangan; Pengawasan; Unpaid Internship; Upah.]]>
<![CDATA[Problematika Kejahatan Insider Trading dan Solusi dalam Mewujudkan Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Para Investor ]]>
<![CDATA[Raden Muhammad Arvy Ilyasa]]>;
<![CDATA[Muhammad Fauzan Millenio]]>;
<![CDATA[Ahsana Nadiyya]]>
<![CDATA[ Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 2 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20956/jl.vi.14601
<![CDATA[Abstract Insider trading is a form of trading that is prohibited in securities transactions in the capital market. The practice of insider trading is a violation of the principle of openness which is the soul of the capital market industry. The problem to be answered through this research is related to the problem of insider trading crimes and solutions in realizing protection and legal certainty for investors in Indonesia. This study uses a normative juridical approach. The results of this research are that in order for the capital market in Indonesia to run optimally and be able to bring benefits to the economy in Indonesia, crimes in the capital market such as insider trading must be resolved through a legal process. Therefore, rules, settlement systems, and law enforcement are needed in solving the problems of insider trading in the capital market in Indonesia. Keywords: Capital market; Insider trading; Legal protection; Legal certainty Abstrak Insider trading atau perdagangan orang dalam merupakan bentuk perdagangan yang dilarang di dalam transaksi efek di pasar modal. Praktik insider trading merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan yang merupakan jiwa dari industri pasar modal. Permasalahan yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah terkait problematika kejahatan insider trading dan solusi dalam mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi para investor di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah agar pasar modal di Indonesia dapat berjalan secara maksimal dan dapat mendatangkan keuntungan perekonomian di Indonesia maka kejahatan di pasar modal seperti insider trading harus dapat diselesaikan melalui proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan aturan, sistem penyelesaian, dan penegakan hukum dalam penyelesaian problematika tindak insider trading dalam pasar modal di Indonesia. Kata Kunci: Insider Trading; Kepastian Hukum; Pasar Modal; Perlindungan Hukum.]]>
<![CDATA[Restrukturisasi Perjanjian Saat Covid-19 Sebagai Upaya Pencegahan Perbuatan Wanprestasi ]]>
<![CDATA[Winna Wahyu Permatasari]]>;
<![CDATA[Fathiya Nabila]]>
<![CDATA[ Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 2 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20956/jl.vi.14602
<![CDATA[Abstract The existence of Covid-19 has greatly influenced order of life in Indonesia,even almost all over world. For example, agreement between Indonesia and Saudi Arabia which will export rice this year. Method used research is normative legal research obtained from 3 types of legal materials which grouped, selected and analyzed the literature obtained. Results obtained from study show force majeure does not necessarily make an excuse as default because debtors blocked but also debtors who are not prevented from carrying out their contractual obligations. Therefore,necessary to prevent contract cancellation through restructuring of agreement. Agreement restructuring is effort debtor due to difficulties in fulfilling his obligations, resulting in new agreement agreed by both parties in terms of changes terms agreement to postpone implementation and conduct review in implementation of agreement. Conclusion is that Covid-19 is a relative force majeure and efforts to prevent defaults from occurring through renegotiation with agreement restructuring. Keywords : Covid-19; Force Majeure; Restructuring; Wanprestasi. Abstrak Adanya Covid-19 sangat berpengaruh terhadap tatanan kehidupan di Indonesia bahkan hampir di seluruh dunia. Misalnya, batalnya perjanjian antara Indonesia dengan Arab Saudi yang akan melakukan ekspor beras pada tahun ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum secara normatif yang diperoleh dari 3 jenis bahan hukum kemudian dilakukan pengelompokan, penyeleksian dan analisis terhadap literatur yang diperoleh. Hasil yang didapat dari penelitian tersebut, bahwa tidak serta merta force majeure dapat dijadikan alasan sebagai wanprestasi karena terdapat debitur yang terhalang tetapi ada juga debitur yang tidak terhalang untuk melaksanakan kewajiban kontraktualnya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pencegahan pembatalan kontrak yang dilaksanakan melalui restrukturisasi perjanjian. Restrukturisasi perjanjian merupakan upaya perbaikan yang dilakukan debitur karena mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sehingga timbul kesepakatan baru yang disepakati kedua belah pihak baik dalam hal perubahan syarat perjanjian penundaan pelaksanaan dan melakukan kajian ulang dalam pelaksanaan perjanjiannya. Kesimpulannya bahwa Covid-19 sebagai force majeure yang bersifat relatif dan upaya pencegahannya agar tidak terjadi wanprestasi melalui negosiasi dengan restrukturisasi perjanjian. Kata kunci: Covid-19; Force Majeure; Restrukturisasi; Wanprestasi.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Tentang Debitur Sebagai Termohon PKPU yang Telah Terikat Perjanjian Arbitrase dengan Pemohon PKPU ]]>
<![CDATA[Aline Florencia]]>;
<![CDATA[Hans Christoper Krisnawangsa]]>;
<![CDATA[Hudson Charitos]]>
<![CDATA[ Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 2 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20956/jl.vi.14603
<![CDATA[Abstract Basically an agreement is made freely and balanced by the parties. As a dispute resolution, arbitration can be drafted as a clause in an agreement. For instance, PT. ICEA and PT. SEP case which bound by an arbitration agreement. However, on the implementation, PT. ICEA decided to resolve the dispute by filling a suspension of obligation for payments of debt claim againts PT. SEP to the Surabaya Commercial Court. Based on the stated facts, the problems that will be analyzed are the character of the binding power of an arbitration clause and the legal consequences of PT. ICEA’s action which field a suspension of obligation for payment of debt againts PT. SEP which is still bound by the arbitration agreement. The method used in this research is the normative research method with literature studies. The result show that: First, the character of the binding power of an arbitration agreement are based on Article 1320 and Article 1338 Indonesian Civil Code. Second, PT. ICEA’s act which doesn’t resolve the dispute through arbitration could be classified as a default. Furthermore, each parties that have agreed to drafter an arbitration clause should be more careful and accurate to decide a dispute resolution. Keywords : Agreement; Arbitration; Default. Abstrak Pada dasarnya suatu perjanjian dapat dibuat secara bebas dan seimbang di antara para pihak. Dalam perjanjian dapat dimasukkan pula klausula arbitrase, yaitu klausula penyelesaian sengketa melalui Arbitrase. Salah satu contoh kasus terjadi pada PT. ICEA dan PT. SEP yang terikat perjanjian arbitrase. Namun di dalam praktiknya, PT. ICEA memutuskan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan mengajukan permohonan PKPU terhadap PT. SEP ke Pengadilan Niaga Surabaya. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang akan dibahas ialah berkenaan dengan karakter daya ikat klausula arbitrase sebagai suatu perjanjian dan akibat hukum tindakan PT. ICEA yang mengajukan permohonan PKPU terhadap PT. SEP yang masih terikat perjanjian arbitrase. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, karakter daya ikat klausul arbitrase sebagai suatu perjanjian adalah berfokus pada eksistensinya yang tunduk pada ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Kedua, tindakan PT. ICEA yang tidak melaksanakan perjanjian arbitrase tersebut dapat diklasifikasikan sebagai wanprestasi. Para pihak yang telah sepakat untuk mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian juga hendaknya dapat secara cermat dan tepat dalam mengambil keputusan penyelesaian sengketa. Kata Kunci: Arbitrase; Perjanjian; Wanprestasi.]]>
