cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Admin
Contact Email
jurnalcourtreview@gmail.com
Phone
+6281249846916
Journal Mail Official
jurnalcourtreview@gmail.com
Editorial Address
Nginden Intan Timur XV No. 11 Surabaya
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum
Published by Community of Research Laboratory
ISSN : -     EISSN : 27761916     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal COURT REVIEW e-ISSN: 2776-1916 adalah jurnal penelitian yang berbasiskan sains bidang hukum yang mempublikasikan berbagai artikel dengan scope meliputi: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional; dan Hukum Cyber. Jurnal COURT REVIEW membuka diri untuk bekerjasama dengan para peneliti, penulis, dan penelaah dari berbagai institusi ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 23 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM" : 23 Documents clear
PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENJALANKAN PROGRAM REHABILITASI PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA: STUDI KASUS: LAPAS KELAS IIA PADANG Riski, Ramad Yurizal
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2472

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Padang dalam melaksanakan program rehabilitasi bagi narapidana kasus narkotika, hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas Kelas IIA Padang menjalankan fungsi rehabilitasi dengan mengutamakan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Program tersebut meliputi kegiatan keagamaan, bimbingan mental, serta pelatihan keterampilan kerja yang bertujuan memulihkan kondisi fisik dan psikologis narapidana. Pelaksanaan rehabilitasi juga melibatkan kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan instansi terkait. Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sarana, jumlah petugas yang minim, dan over kapasitas penghuni Lapas, secara keseluruhan, peran Lapas Kelas IIA Padang telah berkontribusi positif terhadap pemulihan dan reintegrasi sosial narapidana, meskipun masih diperlukan penguatan sumber daya dan dukungan kebijakan yang lebih optimal.
SANKSI HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI INDONESIA Ningrum, Dini Kusuma; Hariyono, Dipo Wahyoeno
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2477

Abstract

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Indonesia telah berkembang dari sekadar komitmen moral menjadi kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, praktik implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari sifat administratif program CSR hingga minimnya keterlibatan masyarakat lokal. Pelanggaran kewajiban CSR bahkan kerap menimbulkan pencemaran lingkungan, konflik sosial, dan penurunan kualitas hidup masyarakat sekitar. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menelaah beberapa kasus pelanggaran CSR di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa sanksi hukum, baik administratif, perdata, maupun pidana, merupakan instrumen penting dalam memastikan kepatuhan korporasi. Efektivitas sanksi hukum masih terbatas akibat lemahnya penegakan dan kompleksitas pembuktian, meskipun beberapa putusan pengadilan telah menerapkan prinsip strict liability terhadap perusahaan. Oleh karena itu, penguatan regulasi, konsistensi penerapan sanksi, serta pengawasan yang transparan menjadi syarat utama agar sanksi hukum benar-benar mampu menegakkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara substantif dan berkeadilan.
HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 26/PID.SUS/2023/PN TBN. Azzam, Fakhriyadi Yazid; Sidarta, Dudik Djaja; Nasoetion, Deddi Wardana
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2483

Abstract

Dalam situasi di mana terjadi kejahatan seksual pada anak, timbul berbagai kerugian yang dirasakan oleh korban, baik dalam waktu dekat maupun jangka panjang, yang membutuhkan upaya pengembalian pada keadaan semula bagi anak. Melalui Restitusi, terdapat kompensasi atas hilangnya harta benda, ganti rugi atas rasa sakit yang diakibatkan oleh tindakan kriminal, dan/atau penggantian untuk biaya perawatan medis atau psikologis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Regulasi Hukum Di Indonesia Mengatur Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual 2) Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa Perkara Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual, pada Putusan Nomor 26/PID.SUS/2023/PN TBN di Pengadilan Negeri Tuban. Penelitian ini adalah sebuah studi hukum normatif yang mengkaji sumber hukum utama dan pendukung. Metode yang diterapkan meliputi pendekatan Perundang-Udangan dan pendekatan studi kasus. Sumber hukum dianalisis dengan menggunakan metode normatif- kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam regulasi hukum di Indonesia ini terkait restitusi bagi anak korban sudah tercukupi; 2) Hakim dalam memeriksa perkara terkait restitusi, dalam Putusan Nomor 26/PID.SUS/2023/PN TBN. telah mempertimbangkan untuk unsur-unsur serta peraturan-peraturan yang terkait dalam perkara pidana ini, serta memperhatikan kepentingan korban anak yaitu pemenuhan hak Restitusinya, akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam menentukan besaran Restitusinya.

Page 3 of 3 | Total Record : 23

 1   2   3 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 05 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 04 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 03 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 02 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM Vol 4 No 06 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 05 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 03 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 02 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 01 (2024): ILMU HUKUM Vol 3 No 06 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 05 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 04 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 03 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 02 (2023): PERTANAHAN Vol 3 No 01 (2023): ILMU HUKUM Vol 2 No 06 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 04 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 03 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 02 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 01 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 5 (2022): ILMU HUKUM Vol 1 No 04 (2021): ILMU HUKUM Vol 1 No 03 (2021): ILMU HUKUM Vol 1 No 02 (2021): ILMU HUKUM Vol 1 No 1 (2021): ILMU HUKUM Vol 4 No 04 (2004): ILMU HUKUM More Issue