cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hervina Puspitosari
Contact Email
hervina.ih@upnjatim.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Veteran Justice Journal
Published by Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 77 Documents
 4   5   6   7   8 
Analisis Benturan Norma Hukum Dan Norma Sosial Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Devi Ajista Fitriani; Sekar Kwarinaputri; Nessa Nirmala; Gizza Nala Calysta4, Imelga Putri Anastasya; Imelga Putri Anastasya
VJJ Vol. 4 No. 2 (2023): Veteran Justice Journal
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Tingginya kasus KDRT berkaitan erat dengan kondisi sosial yang masih dipengaruhi stigma terhadap korban, sehingga proses penegakan hukum kerap terhambat. Tidak sedkit korban memilih untuk bungkam karena khawatir terhadap tekanan maupun penilaian negatif dari lingkungan sekitarnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk meneliti adanya benturan antara norma hukum dan norma sosial dalam penanganan kasus KDRT. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban tidak akan berjalan optimal apabila hanya mengandalkan keberadaan norma hukum. Diperlukan perubahan pola pikir dan budaya di masyarakat agar norma sosial tidak lagi menjadi penghalang, melainkan dapat sejalan dan mendukung upaya penegakan hukum serta perlindungan bagi korban KDRT. Keywords: Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Benturan Norma; Patriarki; Stigma
Analisis Penerapan Legal Drafting Theory pada Penyusunan Rancangan Undang - Undang Strategis Nasional Berdasarkan Undang - Undang 13 Tahun 2022 Linda Dwi Rahmawati; Jarvica Wahidhatul Sholehah; Evelyn Alya Ramadhani; Sabry Banowati; Siti Nur 'Aisyah
VJJ Vol. 5 No. 1 (2023): Veteran Justice Journal
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, diperlukan pengembangan standar yang dapat diterima guna menciptakan rancangan undang-undang strategis bagi negara. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penelitian ini mengkaji penggunaan teori penulisan hukum dalam pembuatan rancangan undang-undang strategis. Dengan memanfaatkan literatur akademik, dokumen hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Studi ini mengungkapkan bahwa profesi penulisan hukum masih menghadapi beberapa tantangan meskipun sudah ada pemahaman yang mendalam tentang legislasi. Misalnya, ketidakmerataan dalam keahlian teknis para perumus, kualitas publikasi akademik yang belum terharmonisasi, dan proses harmonisasi yang belum selesai. Selain itu, masih terdapat kekurangan partisipasi publik dalam penyusunan peraturan. Untuk agar rancangan undang-undang menjadi lebih strategis, akuntabel, terstruktur dengan baik, dan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat, penelitian ini menyarankan untuk meningkatkan kompetensi penyusun, memperkuat tata kelola konsultasi publik, dan mengharmonisasikan hubungan antarlembaga. Kata kunci: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Strategi Nasional Rancangan Peraturan; Penulisan Hukum.
Kepatuhan dan Penegakan Hukum serta Peran Peraturan Perundang-undangan dalam Mewujudkan Tertib Sosial Nadine Rahina Widyarga; Almira Rhea Witjaksono; Ellok Helmaliya Putri; Brisca Ernes Agusta; Andhini Sekar Trisnawati
VJJ Vol. 5 No. 1 (2023): Veteran Justice Journal
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum merupakan aturan yang selalu berjalan di masyarakat, baik masyarakat adat atau modern. Kedudukan hukum memegang tugas utama guna mempertahankan keadilan serta ketertiban. Fungi dari hukum dapat mengamankan hak-hak warga negara, mengendalikan tingkah laku masyarakat, serta mendirikan keadilan. Ditulisnya penelitian ini guna memahami faktor dan kendala utama yang mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum di masyarakat, mengidentifikasi efektivitas penegakan hukum dalam memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, dan menganalisis hubungan antara kepatuhan hukum dengan penegakan hukum dalam mendukung keteraturan sosial yang berlanjut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum memainkan peran penting sebagai komponen kontrol sosial dalam mengatur perilaku publik melalui peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Kepatuhan Hukum; Penegakan Hukum; Keteraturan Sosial.
Peran Norma Hukum Dalam Penegakan Ketertiban Umum di Indonesia Dalam Analisis atas Kasus Penegakan Peraturan Daerah Haura Aisyah Ramadhani; Waode Nasylla Endang Rahmadani; Dimas Adi Pramestya; Sharfina Armalia Hirzi; Mutiara Puspita Utami
VJJ Vol. 4 No. 2 (2023): Veteran Justice Journal
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian ini mengupas peran norma hukum dalam menjaga ketertiban umum melalui pengkajian pelaksanaan Peraturann Daerah. Dengan menggunakan metode Yuridis Normatif, kajian ini menelaah bagaimana norma hukum menjadi landasan dalam peraturan sosial dan bagaimana Peraturan Daerah berfungsi sebagai perwujudan nyata dari penerapan norma-norma tersebut di tingkat daerah. Temuan dari kajian ini menunjukkan kalau norma hukum memiliki peran penting dalam memelihara ketertiban, baik secara sempit ataupun luas. Studi kasus tentang pendagang kaki lima memperlihatkan tantangan dalam pelaksanaan ketertiban umum, terutama terkait pendekatan humaris dari petugas menurut Permendagri 23/2023 dan wewenang Badan Penegakan Peraturan Daerah (Satpol PP) yang diatur dalam Pasal 255 Undang-Udang Pemerintahan Daerah. Kajian ini menekankan bahwa keberhasilan penegakan Peraturan Daerah membutuhkan harmonisasi antara hukum dan peraturan, ketersediaan fasilitas pendukung dari pemerintah, serta partisipasi masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum yang tentram. Kata Kunci: Norma Hukum; Peraturan Daerah; Penegakan Hukum; Kertertiban Umum, Satpol PP. Pedagang Kaki Lima.
Analisis Hubungan Negara Hukum dengan Peraturan Perundang-undangan dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Indonesia Elsa Auliana Zahra; Zahra Anggitha Purnama; Nazza Audy Fingkan3; Etna ‘Aqilah Mirroh; Mohammad Reckly Mulya Primadana
VJJ Vol. 5 No. 1 (2023): Veteran Justice Journal
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945[1] mengandung makna bahwa hukum menjadi dasar penyelenggaraan kekuasaan negara, bukan kehendak atau otoritas individual. Untuk menjalankan prinsip tersebut, dibutuhkan sistem peraturan perundang-undangan yang tersusun secara konsisten, hierarkis, serta dapat diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Regulasi berfungsi sebagai instrumen formal dalam menerjemahkan nilai-nilai negara hukum ke dalam bentuk norma yang mengikat warga negara, pejabat publik, dan lembaga negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan konseptual guna menganalisis bagaimana hubungan antara negara hukum dan sistem legislasi dalam memastikan adanya kepastian hukum di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif telah terbentuk, terdapat berbagai persoalan serius seperti disharmonisasi regulasi, tumpang tindih aturan, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kepastian hukum dalam implementasi kebijakan. Karena itu, penguatan sistem legislasi, harmonisasi aturan, penyederhanaan norma hukum, dan konsistensi implementasi merupakan syarat fundamental untuk menjamin tercapainya cita negara hukum. Kata kunci: Negara Hukum; Regulasi; Legislasi; Supremasi Hukum; Kepastian Hukum.
Penguatan Asas-Asas Hukum dalam Legislasi Limpahan melalui Pendekatan E-Democracy Berbasis Teknologi Digital Muhammad Fauzan Arjuna; Raditya Wardana; Juliandro Meko Bimantara; Muhammad Gibrand Riverno; Falah Andhesryo
VJJ Vol. 5 No. 1 (2023): Veteran Justice Journal
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Delegated legislation plays a vital role in Indonesia's legal framework, serving as a tool for detailing core statutory norms through technical regulations. However, the implementation of delegated legislation in Indonesia is often considered ineffective. This is due to a lack of transparency, limited public participation, and inadequate oversight mechanisms for officials delegated authority. There are cases where implementing regulations even exceed the authority established by law, ultimately threatening legal certainty. Given the rapid development of digital technology, the concept of e-democracy (electronic democracy) offers an innovative solution. This approach aims to strengthen legal principles in delegated legislation through digital transparency practices, online public consultations, and the use of advanced technologies such as artificial intelligence and blockchain. This article outlines how adopting this digital approach can substantially improve the quality of delegated legislation and strengthen the principles of legality, openness, accountability, and legal certainty. This document also emphasizes that close collaboration between the disciplines of law and computer engineering is an absolute prerequisite for creating an effective e-legislation model that is able to respond to the needs of society. Keywords: Delegative Legislation; Electronic Democracy; Legal Principles; Digital Governance; Drafting Of Legislation
Analisis Hukum terhadap Relevansi Tradisi Hukum dalam Perancangan Regulasi Etika Kedokteran di Indonesia M. Surya Rega Pranata; Ahmad Auri Aji Zariyanto; Jeremy C. P. Batubara; Hamida Alya Mukhbita; Jordan F. P. Pakpahan
VJJ Vol. 5 No. 1 (2023): Veteran Justice Journal
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinamika sistem kasus kedokteran yang kompleks, kemajuan teknologi kedokteran, dan perubahan signifikan pada kerangka regulasi kasus kedokteran di Indonesia telah memicu tantangan baru dalam praktik etika kedokteran. Beranjak dari kondisi ini, studi ini menelusuri sebatas mana tradisi hukum Indonesia, yaitu sistem hukum perdata yang dipengaruhi oleh unsur adat dan agama, membentuk pola regulasi kedokteran. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji ulang dampak tradisi hukum tersebut terhadap perumusan norma etik, konfigurasi kelembagaan, dan kecakapan mekanisme penegakan disiplin profesi, terutama setelah penataan ulang melalui Undang-Undang Kesehatan 2023 diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis dan normatif yang diperdalam dengan tinjauan historis, analisis dokumen, dan intepretasi data, termasuk informasi kuantitatif dari catatan resmi KKI dan Kemenkes. Analisis tersebut merefleksikan bahwa karakter hukum perdata tetap menjadi basis dominan regulasi etika kedokteran karena penegasannya pada peraturan perundang-undangan negara dan instrumen normatif formal. Meskipun demikian, dominasi kerangka formal juga menimbulkan permasalahan ketidakselarasan regulasi, tumpang tindih yuridiksi badan pengawas, dan terbatasnnya ruang otonomi profesi. Kata Kunci: Tradisi Hukum; Etika Kedokteran; Profesionalisme Medis; Regulasi Kesehatan.

Page 8 of 8 | Total Record : 77

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2023): Veteran Justice Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Veteran Justice Journal Vol 4 No 1 (2022): Veteran Justice Journal Vol. 4 No. 1 (2022): Veteran Justice Journal Vol 3 No 2 (2022): Veteran Justice Journal Vol. 3 No. 2 (2022): Veteran Justice Journal Vol. 3 No. 1 (2021): Veteran Justice Journal Vol 3 No 1 (2021): Veteran Justice Journal Vol 2 No 2 (2021): Veteran Justice Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Veteran Justice Journal Vol 2 No 1 (2020): Veteran Justice Journal Vol. 2 No. 1 (2020): Veteran Justice Journal Vol. 1 No. 2 (2020): Veteran Justice Journal Vol 1 No 2 (2020): Veteran Justice Journal Vol 1 No 1 (2019): Veteran Justice Journal Vol. 1 No. 1 (2019): Veteran Justice Journal More Issue